05/06/2026
*Mahasiswa Banten Soroti Temuan BPK Pada Program Bang ANDRA, Desak Evaluasi Menyeluruh Hingga Copot Kepala DPUPR Banten*
SERANG – Kalangan mahasiswa Banten yang tergabung dalam Aliansi Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Banten. Temuan tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, mengingat program ini menggunakan anggaran publik yang bersumber dari uang rakyat.
Wildan Koordinator Aliansi Penggerak Mahasiswa Pelajar Banten menilai bahwa temuan BPK tidak boleh berhenti pada sebatas rekomendasi administratif, melainkan harus ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.
"Kami meminta Pemerintah Provinsi Banten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Bang Andra. Setiap paket pekerjaan yang menjadi temuan BPK harus diperiksa secara detail, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggarannya," tegas Wildan perwakilan mahasiswa.
Selain mendesak evaluasi total, mahasiswa juga meminta Gubernur Banten mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten. Menurut mereka, apabila ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan yang mengakibatkan munculnya temuan BPK, maka pencopotan pejabat yang bertanggung jawab harus menjadi langkah yang dipertimbangkan.
Mahasiswa juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga pengawas lainnya untuk mengusut tuntas seluruh temuan yang berkaitan dengan Program Bang Andra. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Kami meminta APH tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Setiap temuan harus didalami secara objektif dan profesional. Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, mark-up anggaran, pekerjaan fiktif, pengurangan volume pekerjaan, atau perbuatan yang berpotensi merugikan negara, maka pihak yang terlibat harus
