sumatera_talk

07/11/2025

Medan – Muhammad Husein Tanjung, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan, berang dan tegas menanggapi isu liar yang beredar di masyarakat mengenai pembagian proyek di Pemkot Medan dan tuduhan pembungkaman media. Dalam wawancara terbuka, Husein dengan lantang mengatakan bahwa semua tuduhan tersebut hanya fitnah yang tidak berdasar.

“Isu-isu seperti ini sama sekali tidak ada bukti dan cuma bikin gaduh. Jangan gampang percaya sama gosip yang jelas-jelas nggak punya dasar yang jelas!” tegas Husein, menanggapi tuduhan-tuduhan yang semakin berkembang di media sosial.

Husein menjelaskan bahwa tuduhan soal pembagian proyek hanya merusak citra Pemko Medan yang sedang fokus pada pembangunan kota. Ia bahkan menegaskan bahwa kedekatan personal dengan Pemko Medan jangan dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah.

“Pemko Medan lagi kerja keras, lagi bangun kota ini. Jangan dibawa ke isu yang nggak jelas soal pembagian proyek, semua sudah ada mekanisme yang jelas dan transparan,” ujar Husein.

Tak hanya membela Pemko Medan, Husein juga memberikan dukungan penuh kepada Wakil Wali Kota Medan yang menurutnya aktif dan langsung turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Wakil Wali Kota itu malah aktif turun ke lapangan, berjuang buat masyarakat. Ngapain coba ngurusin bagi-bagi proyek? Itu tuduhan yang nggak masuk akal,” tambah Husein.

Husein mengimbau agar semua pihak menjaga suasana kondusif menjelang akhir tahun anggaran. Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam merespons isu dan tidak terjebak dalam permainan politik yang tidak jelas.

“Medan butuh suasana yang sehat dan fokus. Kalau ada isu, mari kita tabayyun dulu, jangan asal tuduh,” tutup Husein, menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dan fokus pada pembangunan kota.

---

06/11/2025

Sebuah unggahan dari akun Instagram .vania_t menjadi sorotan publik setelah pemilik akun mengaku sebagai korban p3n9ani4y44n yang dilakukan oleh seseorang berinisial J, yang disebut sebagai pasangannya.

Dalam unggahannya, ia menuliskan bahwa dirinya baru berani berbicara di media sosial karena trauma berat yang dialami pascakejadian.

Menurut keterangan dalam unggahan tersebut, peristiwa bermula ketika dirinya dituduh berselingkuh oleh J. Karena merasa tidak terima dengan tuduhan itu, korb4n mendatangi J di salah satu kafe di kawasan C’n’B Dr. Mansyur, Medan, pada Sabtu (18/10/2025) untuk meluruskan masalah.

Namun, kedatangan korb4n justru berujung adv muLvt dan k3k3r4s4n fisik. Korb4n mengaku sempat dipvkvL dan dit3nd4ng di area parkiran kafe, yang disaksikan oleh tukang parkir dan pengunjung.

Tak berhenti di situ, korban menuturkan bahwa J sempat mengajaknya berpindah lokasi ke rumahnya. Dalam perjalanan, korban kembali mengaku dipvkvL dan dij4mb4k dari belakang kursi mobil.

Setibanya di rumah, korban berusaha mengajak terduga p3L4ku bicara baik-baik, namun justru kembali mengalami tindakan k3k3r4s4n, termasuk dipvkvL dan dir3mas tangannya. Korban menyebut terduga p3L4ku sempat membuat pengakuan palsu kepada tetangganya, lalu melarikan diri dengan bantuan seorang teman.

Korban kemudian dibantu oleh kerabatnya dan dilarikan ke RS Bhayangkara Medan untuk mendapat perawatan medis.

Unggahan tersebut kini ramai diperbincangkan warganet.
--

03/11/2025

30/10/2025

Beristirahatlah dengan damai kawan 🥀

26/10/2025

BINJAI – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumut memberikan kemudahan bagi pesantren dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia menegaskan agar pengurusan izin tersebut digratiskan, demi mencegah keresahan di kalangan pengelola pesantren seperti yang sempat terjadi di Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Peringatan Hari Santri Nasional tingkat Sumatera Utara yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Binjai, Rabu (22/10/2025).

Bobby menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola pesantren agar urusan administrasi tidak menjadi beban yang justru menghambat aktivitas pendidikan keagamaan.

“Nanti akan kita tindak lanjuti karena kewenangan PBG itu ada di pemerintah kabupaten dan kota. Kita minta bupati dan wali kota mendata jumlah pesantren di wilayahnya masing-masing. Kita tidak mau kejadian seperti di Jawa Timur terulang, di mana pihak pesantren resah,” tegas Bobby.

Ia juga menegaskan, Pemprov Sumut akan menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar pengurusan izin dan PBG untuk pesantren bisa dinolkan atau digratiskan.

“Kita minta tidak ada pungutan biaya apa pun dalam proses ini,” ujarnya.

Selain itu, Bobby mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap kelayakan bangunan pesantren akan tetap dilakukan oleh tim dari pemerintah kabupaten dan kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Ia mencontohkan Pemko Binjai yang sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menilai kelayakan bangunan pesantren, termasuk dari aspek pondasi dan konstruksi.

“Kalau ada bangunan yang tidak layak, segera laporkan. Nanti tim akan turun untuk membantu,” kata Bobby

Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sumut. Ia memastikan Pemko Binjai akan segera bergerak menindaklanjuti kebijakan itu melalui satgas yang sudah ada.
“Alhamdulillah, kami sangat setuju. Pesantren adalah bagian penting dari masyarakat dan pemerintahan Kota Binjai. Saat ini ada 16 pesantren di Binjai, dan dalam waktu dekat satgas kami akan turun untuk mensosialisasikan serta memastikan kemudahan