04/09/2025
Belum Ada Sanksi Tegas untuk Ajie Karim, Forum Komunikasi Mahasiswa Kota Medan Mempertanyakan Komitmen Gerindra Sumut
Medan – Forum Komunikasi Mahasiswa Kota Medan (FKMKM) menyoroti sikap DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yang dinilai belum mengambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim yang asik menikmati dunia gemerlap (dugem), hedonis, disaat rakyat merasakan ketimpangan sosial hari-hari ini.
Sebelumnya, mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPD Gerindra Sumut menuntut agar Ajie Karim segera diberhentikan dari anggota DPRD Sumut. Namun hingga kini, FKMKM menyebut belum ada keputusan konkret yang dikeluarkan partai.
“Kami kecewa karena sampai saat ini Gerindra Sumut belum memberikan sanksi tegas kepada Ajie Karim. Ini sama saja menunjukkan bahwa mereka tidak mengikuti instruksi Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,” tegas Koordinator FKMKM, dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).
Forum Komunikasi Mahasiswa Kota Medan juga mengutip secara verbatim pernyataan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Jangan karna kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, kau berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau? Tidak!" tegas Prabowo dalam kesempatan di salah satu acara partai politik.
Mahasiswa menilai pernyataan Prabowo itu seharusnya menjadi pedoman seluruh kader Gerindra di daerah, termasuk di Sumatera Utara. Namun, hingga saat ini, pernyataan tersebut tidak dijalankan oleh pengurus DPD Gerindra Sumut.
Lebih jauh, forum mahasiswa itu juga mulai meragukan kepemimpinan Ketua DPD Partai Gerindra Sumut. Menurut mereka, ketidakmampuan mengambil keputusan tegas mencerminkan lemahnya komitmen pimpinan daerah dalam menegakkan disiplin kader.
“Jika Ketua DPD Gerindra Sumut saja tidak bisa bersikap tegas, bagaimana mungkin ia mampu menjaga marwah partai di tengah masyarakat? Ini menjadi tanda tanya besar mengenai arah kepemimpinannya,” kritik FKMKM.
Mereka pun mendesak DPP Partai Gerindra untuk turun tangan langsung mengambil keputusan tegas, apabila DPD Sumut dianggap tidak berani menjalankan instruksi ketua umum partai.
