Andalas TV

08/03/2025

https://investigasionline.press/berjualan-di-trotoar-hingga-bahu-jalan-adu-nyalipemda-pasbar-dengan-premanisme/

Spread the lovePASBAR, INVESTIGASI_Parah, geliat UMKM dan pedagang kaki lima yang berjualan tepatnya depan Kantor Bupati Pasbar luput dari pengawasan dan pantauan Pemerintah Daerah Pasaman Barat. Pasalnya , melihat geliat UMKM yang makin hari makin tumbuh tampaknya sebagian oknum memamfaatkan situas...

11/02/2025

PASAMAN BARAT -- Polres Kabupaten Pasaman Barat berhasil mengamankan 11 orang tersangka Kasus Narkotika, pada Tujuh lokasi Berbeda. (10/2)

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga narkotika jenis sabu-sabu berasal dari Kota Bukittinggi, sedangkan narkotika jenis g***a kering diduga berasal dari Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

11 pelaku dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 111 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika, dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp 10 milyar.

11/02/2025

Bantu Selesaikan Permasalahan Tanah Ulayat, DPRD Pasaman Barat Gelar Rapat Gabungan Komisi dengan Pihak Terkait

PASAMAN BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat gabungan Komisi dalam rangka menindak lanjut hasil kunjungan lapangan masalah tanah ulayat Sikabau, terkait masalah batas lahan Parit dan Sungai Aua, Senin (10/02).

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Bamus DPRD setempat, terlihat hadir para unsur ninik mamak, tokoh masyarakat dari Nagari Sikabau, Parit dan Sungai Aua, serta juga hadir dinas terkait, Forkopimda dan para anggota Komisi DPRD Pasaman Barat.

Rapat gabungan Komisi itu dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Dirwanyah, didampingi para ketua Komisi.

Dalam rapat itu, semua pihak masing-masing diberikan kesempatan memberikan penjelasan terkait permasalahan dan batas-batas tanah ulayat yang bersangketa itu.

Namun, masih belum ditemukan kesepakatan antara pihak, karena adanya perbedaan pendapat terkait batas-batas dan kepemilikan lahan ulayat yang bersangketa.

Sebelumnya berdasarkan peninjauan lapangan oleh DPRD Pasaman Barat, permasalahan yang terjadi antara masyarakat adat Sikabau, Parit dan Sungai Aua adalah terkait batas-batas tanah ulayat.

"Saat ini di perbatasan tanah ulayat masyarakat Sikabau, Parit dan Sungai Aua itu sudah menjadi kebun kelapa sawit dalam bentuk kelompok dan plasma, sehingga terjadi saling klaim kepemilikan lahan di areal perbatasan tersebut," kata Dirwansyah.

Karena belum adanya kesepakatan yang dihasilkan, DPRD akan membawa persoalan itu dalam rapat Pansus yang akan dijadwalkan secepatnya, supaya persoalan dan permasalahan di tengah masyarakat bisa segera diselesaikan.

11/02/2025

Rapat Gabungan Komisi DPRD, Bahas Realisasi APBD Pasaman Barat tahun 2024

PASAMAN BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat gabungan komisi, dalam rangka pembahasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pasaman Barat di ruang rapat Bamus DPRD setempat, Senin (10/2)

Rapat itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Sekda Pasaman Barat Hendra Putra dan anggota TAPD lainnya, serta para anggota Komisi-komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam rapat itu, semua realisasi APBD tahun anggaran 2024 dibahas secara seksama oleh TAPD berma anggota Komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah May Boni, mewakili TAPD Pasaman Barat memaparkan bahwa, dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 sebanyak Rp 1.365.705.191.509,27, sudah direalisasikan sebanyak Rp 1.088.093.212 313,43.

Sementara belanja daerah dianggarkan sebanyak Rp 1.458.556.691.838,53 direalisasikan sebanyak Rp 1.166.530.471.983,49.

Sementara SPM yang tidak terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di 21 OPD se Pasaman Barat terdapat 1.391 kegiatan dengan Total anggaran tunda bayar di tahun 2024 sebanyak Rp 43,389,912,369.

Disampaikan tidak terbitnya SP2D ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akibat adanya defisit anggaran di tahun 2024.

Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah mengatakan, semua persoalan terkait realisasi APBD sudah dilakukan pembahasan bersama dalam rapat tersebut.

Selain realisasi APBD, dalam rapat itu juga dibahas aspirasi pegawai non ASN yang akan disampaikan ke pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat. Baik aspirasi Non ASN yang mengikuti CPNS tapi tidak lulus namun sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, dan Non ASN yang menginginkan menjadi P3K ataupun paruh waktu. Serta aspirasi bidan jorong, dan guru.

09/02/2025

Logo Andalas TV

09/02/2025

Senin 10 Sampai Dengan 23 Februari 2025,
Polres Pasaman Barat akan menggelar Operasi Keselamatan Singgalang 2025.

" Selalu Utamakan Keselamatannya Berlalulintas dan Lengkapi Surat Berkendaraan"

09/02/2025

09/02/2025

Operasi Keselamatan Singgalang 2025