Hukum Kekinian Indonesia

08/06/2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-20, Kamis (4/6) 2026.

Langkah penyesuaian regulasi ini diambil guna memperkuat tata kelola, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta memberikan kepastian hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri jasa keuangan saat ini.

Dalam naskah perubahan yang telah disepakati bersama Pemerintah, terdapat 17 poin perubahan utama yang mencakup reformasi kelembagaan hingga penegakan hukum. Menteri Keuangan menegaskan bahwa terobosan hukum ini merupakan komitmen bersama demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan.

Sobat Hukum, bagaimana pandangan Anda mengenai implementasi dari 17 poin baru revisi UU P2SK ini terhadap ekosistem bisnis dan hukum di Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya

(Source: dpr_ri)

---

05/06/2026

Praperadilan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, resmi ditolak oleh Hakim Pengadilan Tanjung Karang. Menanggapi putusan tersebut, Advokat Ana Sofa Yuking, S.H., M.H. memberikan sejumlah catatan kritis demi penegakan hukum acara pidana ke depan.

Mulai dari pengabaian Asas Supremasi Konstitusi terkait kewenangan perhitungan kerugian negara oleh BPK, logika hukum yang mencampuradukkan waktu audit dan aturan hukum, hingga putusan yang dinilai mengandung kontradiksi internal. "Kebebasan hakim dalam menilai alat bukti harus disertai motivasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Ana Sofa Yuking.

Kini tim kuasa hukum bersiap menuju sidang pokok perkara untuk menguji kebenaran materiil secara utuh di muka persidangan. Sobat Hukum, bagaimana tanggapanmu mengenai putusan ini? Tulis di kolom komentar ya! 👇

24/05/2026

Artikel pemberitaan terkait proses sidang Praperadilan Arinal Djunaidi pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Participating Interest (PI) 10% PT LEB.

https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/tim-advokat-arinal-djunaidi-hadirkan-ahli-hukum-fFuq

https://fajar.co.id/2026/05/24/arinal-djunaidi-hadirkan-fahri-bachmid-di-sidang-praperadilan-soroti-kewenangan-bpkp-hingga-due-process-of-law/

https://daswati.id/penetapan-tersangka-arinal-djunaidi-dinilai-cacat-prosedur/

https://daswati.id/pakar-bukti-tersangka-arinal-harus-sah-dan-diautentikasi/

https://www.sinarlampung.co/2026/05/22/kejati-lampung-perpanjang-penahanan-arinal-djunaidi-minta-hakim-tolak-gugatan-praperadilan/

05/05/2026

28/04/2026

BANDAR LAMPUNG — Arinal Djunaidi Eks Gubernur Lampung, resmi ditetapkan sebagai tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengeloaan dana Participating Interest (PI) 10% di PT Lampung Energi Berjaya (LEB). Arinal Djunaidi didampingi kuasa hukumnya Ana Sofa Yuking, memenuhi panggilan ketiga dari Kejaksaan Tinggi Lampung, pada Selasa 28 April 2026 dan sudah hadir sejak pukul 10.30 WIB serta langsung menemui Tim Penyidik Kejati Lampung.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Arinal Djunaidi sempat berstatus sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi PI 10% pada PT LEB yang perkaranya saat ini sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kemudian Arinal Djunaidi dipanggil kembali oleh Kejati Lampung. Sementara pemeriksaan persidangan atas perkara dugaan korupsi PI 10% ini sudah dimulai sejak tanggal 4 Februari 2026 lalu dan sampai saat ini masih berjalan.

21/04/2026

Putusan Mahkamah Konstitusi PUU Nomor 28 Tahun 2026 atas uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Simak video selengkapnya di Youtube Channel "Ana Sofa Yuking", like, komen dan share jika konten ini bermanfaat.

21/04/2026

Teras Hukum Episode: Mengupas tuntas pentingnya kepastian hukum dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK PUU Nomor 28 Tahun 2026, yang menegaskan bahwa penghitungan actual loss oleh BPK merupakan syarat mutlak dan akar utama dalam penegakan hukum tipikor agar tidak terjadi kriminalisasi yang sewenang-wenang.

Sobat Hukum, tulis pendapat Anda di kolom komentar dan share jika konten ini bermanfaat. Simak ulasan selengkapnya di channel YouTube "ANA SOFA YUKING".

15 likes. "ANA SOFA YUKING: KERUGIAN NEGARA DIPERTANYAKAN! PUTUSAN MK MENEGASKAN HANYA BPK YANG BERWENANG!"

16/04/2026

JAKARTA — PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen DPR, Indra Iskandar. Dengan putusan itu, status hukum Indra dalam perkara dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR dinyatakan tidak berlaku.

KPK menyatakan menghormati putusan tersebut. Penyidik akan mengkaji alasan-alasan hakim sebelum menentukan langkah selanjutnya. KPK menekankan bahwa praperadilan hanya menguji sisi formil penanganan perkara. Posisi Indra dalam dugaan korupsi yang masih berjalan belum lepas sepenuhnya.

Setelah putusan ini, KPK membuka kemungkinan memanggil Indra lagi untuk dimintai keterangan. Bukti-bukti yang ada juga akan ditelaah ulang guna menjerat tersangka lain. Sebelumnya, Indra sempat melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK, tetapi mencabutnya sebelum dibacakan putusan oleh PN Jakarta Selatan.

02/04/2026

JAKARTA – Dunia hukum Indonesia kembali diguncang isu kriminalisasi terhadap profesi advokat. Hendra Sianipar, seorang advokat dari organisasi Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI), kini harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Kasus yang menjeratnya memicu gelombang solidaritas dari puluhan rekan sejawat yang menilai perkara ini merupakan ancaman serius terhadap hak imunitas advokat.

Ketua Umum DPN Peradi SAI, Harry Ponto, menegaskan: Jangan sampai kasus ini menjadi preseden buruk yang membuat advokat takut menjalankan tugasnya karena bayang-bayang ancaman pidana akibat dokumen yang disodorkan klien."

Baca artikel selengkapnya di website https://ync.co.id/hukum-kekinian-id/ atau klik link di bio

26/03/2026

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terkait pengaturan uang pensiun bagi mantan pejabat negara. Dalam putusannya, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi UU No. 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dalam jangka waktu paling lama dua tahun. MK menilai aturan yang ada saat ini sudah kehilangan relevansi dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ke depannya, pembentuk undang-undang diminta menyusun skema yang lebih proporsional dan berkeadilan, termasuk mempertimbangkan opsi "uang kehormatan" sekali bayar sebagai pengganti uang pensiun bulanan. Langkah ini diambil demi menjaga integritas lembaga negara sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap akuntabel dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat luas.

Baca artikel selengkapnya di website https://ync.co.id/hukum-kekinian-id/ atau klik link di bio