Katadesa

23/06/2021

Digitalisasi ekonomi desa menjadi salah satu program utama dalam upaya pembangunan desa. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, digitalisasi ekonomi dapat membantu memasarkan berbagai potensi dan produk yang dihasilkan oleh desa dengan lebih mudah.

Karenanya, pada tahun ini Kementerian Desa mengizinkan dana desa digunakan untuk digitalisasi desa. "Ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, pekan lalu.

Di era digital sekarang, digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan, termasuk bagi masyarakat desa. Digitalisasi ini bisa digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Bersama. Dengan digitalisasi, produk-produk desa bisa dipasarkan secara luas.

Digitalisasi ini memiliki keuntungan yang besar bagi masyarakat desa. Pertama, mereka tak lagi tergantung pada tengkulak. Kedua, mendekatkan pembeli dan penjual.

Saat ini, pemasaran menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat desa. Padahal, banyak desa yang punya potensi bagus. Untuk mengatasi masalah itu desa perlu menemukan offtaker atau penjamin.

"Penjamin tersebut diharapkan mampu menjadi media untuk mentransformasi berbagai potensi desa menuju ke wilayah yang dituju, yaitu pasar domestik maupun pasar internasional," kata Menteri Halim.

22/06/2021

Nama akun instagramnya unik dan 'menggoda', . Logo yang disematkan, wanita berkebaya sedang menggendong keranjang berisi sayur mayur. Tangannya menenteng tas dan melirik genit.

Tante sayur adalah usaha yang dirintis Poetri Andayani (30 tahun). Perempuan asal Jakarta ini mulai membuka usaha kebutuhan sayur sejak 2015.

Rintisan usaha itu terinspirasi dari suaminya yang gila akan makanan sehat. Ceritanya, suaminya yang tinggal di Bali ini tiap kali balik ke Jakarta minta uang Rp 1 juta. Katanya untuk belanja sayur dan buah. Tentu ia kaget. Uang Rp 1 juta untuk belanja tergolong cukup besar.

Karena penasaran, ia akhirnya memutuskan untuk ikut tinggal bersama suaminya selama tiga bulan di Bali. Ternyata benar. Di Bali, suaminya selalu mengonsumsi sayur dan buah organik setiap hari. Harga sayur dan buah organik memang tergolong cukup mahal. Tak heran, jika suaminya saat itu meminta uang lumayan banyak.

Poetri penasaran kenapa harga sayur dan buah organik mahal. Ia pun segera mencari tahu lewat komunitas organik Indonesia, mulai dari browsing di internet hingga mencari kebun organik yang lokasinya ada di sekitar Pulau Bali.

Dari informasi yang di dapat itu akhirnya ia memutuskan untuk menanam sayuran organik untuk dikonsumsi keluarganya. Ia menyewa lahan seluas 200 meter persegi.

22/06/2021

Apa Pentingnya Data SDGs Desa?

Sejak Maret hingga Mei lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggenjot pendataan berbasis desa. Pendataan yang dikenal dengan sustainable deveopment goals (pembangunan berkelanjutan) desa ini bertujuan mengetahui masalah dan potensi desa itu.

Untuk tahap awal, mereka telah menyelesaikan 49 persen atau 36.730 dari total 74.961 desa. Sisanya akan dilanjutkan pada enam bulan ke depan.

Pendataan dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa yang berjumlah lebih dari satu juta warga desa. Dari jumlah 36.730 desa itu didapat data nama dan alamat (by name by address) sebanyak 70.248.820 individu atau 60 persen dari total penduduk desa, 23.850.398 keluarga atau 77 persen dari total keluarga desa, dan 376.177 wilayah Rukun Tetangga (RT).

Data SDGs Desa ini akan menjadi basis pemenuhan hak warga desa untuk sehat, bersekolah, bekerja, lepas dari kemiskinan, hidup dalam kedamaian, di lingkungan yang sehat, hingga dalam budaya desa yang sesuai.

Data SDGs desa itu nantinya akan digunakan untuk menentukan rencana aksi desa mulai tahun 2022 hingga 2030. "Nanti akan kelihatan potret desa sehingga kita sudah bisa melakukan kalkulasi kira-kira sampai 2030 apa yang akan dihasilkan," kata Menteri Desa, Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim di Jakarta, awal Juni 2021. Selengkapnya baca di katadesa.id

Kementerian Desa PDTT berhasil mengumpulkan data mikro desa. Tahap awal sudah terkumpul 36.730 dari total 74.961 desa. Data itu menyimpan informasi banyak hal di desa.

17/06/2021

Rabu kemarin menjadi hari yang bersejarah bagi platform digital yang bergerak dalam bidang ekspor. Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan ekspor Indonesia, mereka sepakat mendirikan sebuah wadah komunikasi bersama yaitu Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (APDEI).

Wadah ini dibentuk berdasarkan semangat bersama mendorong ekspor secara lebih massif melalui tiga pilar utama yaitu regulasi, digitalisasi dan kolaborasi. Ketiga pilar tersebut dijalankan bersama melalui gerakan , yang juga merupakan akronim dari nama asosiasi.

Hashtag ini mengkampanyekan kebanggaan terhadap buatan Indonesia ke pasar global, PeDe atau percaya diri berarti bahwa produk dan jasa Indonesia mampu bersaing di luar negeri melalui plaform digital.

"Platform digital yang tergabung dalam asosiasi diharapkan bisa mengakselerasi ekspor. Saat ini total ada 14 perusahaan, baik B2B maupun B2C," Rico Dwi, wakil ketua asosiasi yang juga Sr. Export Manager di Madeinindonesia.com, Rabu (16/6/2021).

Dalam satu tahun ke depan asosiasi menargetkan bisa membantu 3 juta UKM mendigitalisasi bisnis mereka.

Semangat ini muncul karena melihat kondisi persaingan di pasar global telah memasuki era baru khususnya kondisi dunia yang saat ini masih dilanda pandemi Covid-19. Kondisi saat ini telah mengubah hampir seluruh lini kehidupan masyarakat termasuk melalui digitalisasi yang telah meredifinasi cara perdagangan di dunia global dan telah menjadi "new normal".

11/06/2021

Pandemi Covid-19 telah memukul telat sektor pariwisata Bali. Kondisi ini membuat sejumlah orang yang semula menggantungkan hidup di sektor pariwisata mulai melirik sektor lain: pertanian.

Di sektor ini sejumlah anak muda mulai memanfaatkan teknologi. Mereka mengembangkan market place bebasis aplikasi yang dikelola para petani milenial.

"Sekarang kita bertani menggunakan aplikasi namanya Farmer App, untuk menjualnya kami menggunakan BOS Fresh Retail, dan untuk pendanaan kami ada namanya nabung tani untuk membantu petani yang tidak punya biaya," ujar Ketua Komunitas Petani Muda Keren (PMK) Agung Weda, beberapa waktu lalu.

Melalui Bali Organik Subak (BOS), kata Agung, komunitas petani ini sudah mengekspor manggis dari tahun 2018. Volume ekspornya 850 ton dengan nilai hampir Rp 100 miliar.

Tak hanya manggis, mereka juga mengekspor sawo, alpukat, dan mangga. "Untuk mangga kita sudah ekspor ke Singapura," kata Agung yang juga pemiliki Owner Bos.

Agung mengaku, pada tahun 2020 ia sudah memiliki 1.500 ton mangga yang siap ekspor dan ada 300 ton yang sudah akan dikirim untuk ke Vietnam. Selain mangga, ada rambutan yang lebih dulu dieskpor ke Timur Tengah.

"Kita juga sedang mengembangkan alpukat khas, alpukat aligator, ada varian mentega. Untuk alpukat sendiri kita sudah kirim ke Kamboja. Di pasar lokal peminatnya juga banyak sekali," kata dia.

07/06/2021

Mengenal Buah Biksu, Pemanis Pengganti Gula

Bentuknya bulat dengan diameter 4-8 cm. Warnanya kuning kecokelatan atau hijau kecokelatan saat segar. Setelah dikeringkan, warnanya berubah menjadi cokelat. Bentuknya seperti melon.

Itulah Monk fruit (Siraitia grosvenorii). Buah yang berasal dari Cina ini punya banyak julukan. Ada yang menyebut buah biksu, luo han guo, buah arhat, dan ada juga juga yang menamai buah panjang umur. Buah ini termasuk keluarga buah kundur.

Penyebutan buah biksu berawal dari abad ke-13. Tanaman buah ini terdapat di pinggir gunung yang terhindar dari sinar matahari langsung. Cara menanamnya hanya diketahui oleh sedikit biksu terpilih dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itulah, buah ini disebut monk fruit.

Monk fruit banyak tumbuh di Thailand Utara dan Cina Selatan. Buah ini disebut-sebut menjadi alternatif pemanis alami yang mengandung 0 kalori.

Monk fruit mengandung fruktosa serta glukosa, tetapi rasa manis di dalamnya monk fruit didapat dari antioksidan bernama mogrosides.

Menurut FDA, ekstrak buah monk dapat terasa hingga 250 kali lebih manis daripada gula tebu. Ini berkat senyawa kimia yang disebut mogrosida, yang memberikan rasa manis khas pada buah itu.

Indonesia berada pada urutan ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Buah ini disebut-sebut menjadi alternatif pemanis alami yang mengandung 0 kalori.

06/06/2021

Peredaran berita hoaks hingga Maret masih mengkhawatirkan. Masyarakat, terutama masyarakat desa perlu diedukasi agar tak termakan isu hoaks yang banyak beredar.

06/06/2021

Pokja Relawan Desa telah mengumpulkan data di 49% desa yang ada di Indonesia. Data-data itu bisa digunakan oleh siapapun.

15/05/2021

Selamat Merayakan Lebaran 1 Syawal 1442 H, Mohon Maaf Lahir & Batin

05/05/2021

Desa Wajib Publikasi Program dan Anggaran Dana Desa

Keterbukaan informasi publik di desa penting dilakukan untuk memastikan transparansi pelaksanaan dana desa dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan program dana desa wajib diketahui seluruh masyarakat desa, mulai dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan program.

"Kami bersyukur dengan adanya kerjasama ini, harapannya KIP bisa membantu mendorong amanah Undang-Undang Desa (yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik) bisa dilakukan di seluruh desa," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid usai penandatanganan MoU dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), di kantor Kemendesa, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Kerjasama itu diteken Taufik Madjid dan Ketua KIP Gede Narayana. Kerjasama itu menyangkut keterbukaan informasi publik di desa.

Menurut Taufik, Undang-Undang Desa memberikan otoritas dan kewenangan yang cukup besar untuk desa, termasuk kewenangan dalam mengelola dana desa. Meski demikian, Undang-Undang Desa juga mengamanahkan keterbukaan informasi publik di desa.

Beberapa pasal yang dimaksud misalnya Pasal 24 yang menyebutkan, "Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan'. Selanjutnya Pasal 26 ayat (4) huruf (f) yang menyebutkan 'Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme'.

Kemudian Pasal 27 huruf (d) yang menyebutkan 'Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran', dan beberapa pasal lain yang berkaitan.

"Dana desa menjadi tumpuan pembangunan kita. Semuanya harus transparan dan akuntabel," ujar Taufik.

Dana desa sendiri telah disalurkan oleh pemerintah sejak tahun 2015. Tahun ini pemerintah telah menyalurkan dana desa senilai Rp 72 triliun. Dana itu diperuntukkan bagi 74.961 desa di seluruh Indonesia.

Taufik berharap pelaksanaan dana desa yang akuntabel dan transparan dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

"Tujuan dari dana desa ini, kita ingin ada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan menurunkan angka kemiskinan," ujarnya.

Kemendesa dan Komisi Informasi Pusat menjalin kerjasama. Kerjasama dilakukan agar penggunaan dana desa bisa diketahui masyarakat.

28/04/2021

Ini Pentingnya Brand Untuk Sebuah Produk

Pesantren memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sehingga pemerintah akan terus membantu pemberdayaan ekonomi melalui beragam program yang terukur khususnya p***a pandemic Covid-19, kata Chairul Saleh, Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan di Kementerian Koordinator Perekonomian dalam sebuah Webinar, Selasa, 27 April 2021.

"Tentu kami akan tetap melaksanakan program pemberdayaan pesantren sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang terakhir," Chairul mengatakan hal itu dalam Webinar bertema "Pesantren Goes Digital: One Pesantren One Product" yang diselenggarakan MadeinIndonesia.com Selasa, 27 April 2021.

Chairul menambahkan justru Kemenko Perekonomian telah menyiapkan pembiayaan Syariah dan untuk itu jangkauannya akan lebih luas. "Bukan cuma pesantren, tetapi juga menjangkau ke komunitas lain seperti ormas [organisasi massa]," katanya.

Selama ini, Chairul menambahkan, pesantren lebih dikenal sebagai Lembaga yang fokus mengajarkan pendidikan agama tanpa dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang kewirausahaan.

Dengan makin banyaknya pelatihan kewirausahaan untuk pesantren, diharapkan bisa memberi bekal kepada para santri untuk membangun ekonomi pesantren, katanya.

Mengutip studi dari Global Enterpreneurship Monitor (GEM) 2019, Chairul mengatakan, dari 1.388 pelaku UKM hanya 10.7% yang pernah memperoleh dukungan pelatihan, pendampingan, inkubasi dan dukungan teknis.

Sementara itu, menurut studi British Council di tahun yang sama, 30% pelaku usaha memperoleh pelatihan, 15% mendapatkan fasilitas inkubasi dan selebihnya, 55% membangun usaha dengan biaya pribadi.

Roni Pramaditia, ketua Medco Foundation, mengatakan pemberdayaan ekonomi pesantren bisa mengikuti pola circular economy, di mana kegiatan ekonomi dan pemanfaatan produk ekonomi bisa dilaksanakan di sebuah daerah tertentu.

Dia mencontohkan program circular economy yang diterapkan Medco Foundation di daerah yang relatif terpencil seperti Merauke, Papua. Menurut Roni, masyarakat di Merauke diajari untuk memanfaatkan sumberdaya di sana yang bisa menghasilkan tenaga listrik terbarukan dan menggarap pertanian dan pertanian.

Hasil pertanian dan peternakan bisa diserap dan dimanfaatkan masyarakat lokal. "Semua hasilnya bisa dimanfaatkan bahkan sampai sampah [waste] yang dijadikan pupuk," kata Roni.

"Kita perlu memikirkan bagaimana circular economy ini bisa diterapkan ke daerah lain," tambahnya.

Menurutnya, Medco Foundation sudah menyelenggarakan pelatihan untuk beberapa pesantren di Jawa Barat dan dihubungkan dengan pemodal ventura lokal sebagai sumber pendanaan. Selanjutnya, Medco

Foundation akan melakukan pendampingan terhadap pesantren-pesantren tersebut.

"Program yang sudah dijalankan antara lain ternak domba dan program santri-preunership di Bogor. Santri-santri muda lulusan program ini diharapkan bisa menginisiasi usaha ekonomi di pesantren," tambah Roni.

Pada kesempatan itu, Madeinindonesia.com Sr B2B Sales Manager Giovanny Tutupoly menjelaskan bagaimana platform B2B e-commerce global ini bisa membantu pesantren dan pelaku UKM memperluas akses pasar dan menjual produknya.

"Pesantren diberikan keanggotaan Premium membership gratis setahun senilai Rp 15 juta," katanya.

Dalam Webinar yang sama, CEO Kaya.id Nita Kartikasari menekankan bahwa produk yang dihasilkan usaha kecil menengah bisa tidak kalah dari produk perusahaan yang lebih besar.

"UKM harus berpikir besar - think big. Jangan cuma jualan produk tetapi harus memikirkan bagaimana menjaga kelangsungan bisnis ke depan," kata Nita.

Nita menambahkan pentingnya brand untuk sebuah produk. "Konsumen tidak cuma memilih brand anda. Mereka merasa connected, terhubung, dengan produk anda," katanya.

Dalam webinar yang dihadiri lebih dari 140 peserta itu, beberapa perwakilan pesantren antusias mengajukan pertanyaan, antara mengenai bagaimana menciptakan branding yang kuat untuk produk mereka, bagaimana mengurus sertifikasi halal untuk produk mereka dan bagaimana memperoleh kredit buat pendanaan.

Merespon pertanyaan itu, Agis Setia Budiman dari Bank Syariah Indonesia mengatakan bahwa BSI menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) untuk investasi dan usaha murabahah, khususnya

usaha yang berjalan baru 6 bulan. "Khususnya untuk mereka yang butuh modal kerja. Mereka bisa dapatkan kredit 50 juta tanpa jaminan," katanya.

Brand sangat penting. UKM harus berpikir besar - think big. Jangan cuma jualan produk tetapi harus memikirkan bagaimana menjaga kelangsungan bisnis ke depan.

27/04/2021

Cavendish, Produk Andalan BUMDES Pandanwangi

Pisang Cavendish menjadi produk unggulan BUMDes Pandanwangi yang mampu menyedot banyak peminat.

BUMDes yang dikelola Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini bahkan siap bersaing dengan pisang cavendish yang beredar di berbagai supermarket.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, budidaya pisang cavendish yang menjadi salah satu unit usaha BUMDes Pandanwangi ini telah mendapatkan pasar yang cukup baik.

Menurutnya, usaha pisang cavendish tersebut perlu dikembangkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah.

"Pasar sudah ada, tapi produktivitas perlu ditingkatkan untuk memberikan nilai tambah. Pohonnya mau diapain, apakah bisa diolah untuk pakan ternak misalnya," ujarnya saat meninjau BUMDes Pandanwangi, Sabtu (24/4).

BUMDes yang dikelola Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini bahkan siap bersaing dengan pisang cavendish yang beredar di berbagai supermarket.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, budidaya pisang cavendish yang menjadi salah satu unit usaha BUMDes Pandanwangi ini telah mendapatkan pasar yang cukup baik.

Menurutnya, usaha pisang cavendish tersebut perlu dikembangkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah.

"Pasar sudah ada, tapi produktivitas perlu ditingkatkan untuk memberikan nilai tambah. Pohonnya mau diapain, apakah bisa diolah untuk pakan ternak misalnya," ujarnya saat meninjau BUMDes Pandanwangi, Sabtu (24/4).

Selain pisang cavendish, BUMDES ini juga mengelola unit usaha lain seperti perdagangan sembako, wisata agropark, wisata outbound, dan wisata kolam renang.