
04/10/2025
Dokter dan pengusaha Richard Lee menyoroti publik jabatan baru Hasan Nasbi sebagai komisaris di Pertamina dengan nada kritis. Dalam sebuah podcast, Richard menanyakan langsung apakah penunjukan tersebut terjadi karena kedekatan, utang jasa politik, atau semata-mata berdasarkan kompetensi. Richard memunculkan pertanyaan yang sering menjadi kegelisahan publik: apakah jabatan strategis di BUMN masih terbuka pada praktik patronase dan “orang kepercayaan”, ketimbang mekanisme yang transparan dan objektif.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa jabatan komisaris di BUMN adalah penunjukan oleh negara sebagai pemegang saham, sehingga kepercayaan menjadi unsur penting. Ia menyatakan bahwa seseorang yang diangkat harus memiliki kualifikasi, integritas, pengalaman, dan latar belakang yang memungkinkan untuk mengawasi. Menurutnya, penunjukan tidak boleh sebatas relasi personal semata, meskipun unsur “orang kepercayaan” tetap menjadi bagian dari pertimbangan dalam struktur korporasi negara.
Fenomena seperti ini bukan hal baru: publik sering menaruh keraguan setiap kali nama-nama terkait politik atau tokoh dekat kekuasaan masuk ke posisi komisaris BUMN. Kritikus menyebut bahwa mekanisme seleksi harus lebih transparan, agar masyarakat tidak terus mempertanyakan legitimasi jabatan publik berbasis negara. Argumen bahwa jabatan “orang kepercayaan” dibutuhkan agar aspirasi pemegang saham negara terwakili juga hadir di balik pembelaan atas penunjukan semacam itu.
Di sisi lain, pendukung penunjukan berbasis kepercayaan berpendapat bahwa struktur monopoli negara menuntut bahwa posisi komisaris tak hanya soal teknis, tetapi juga loyalitas terhadap visi dan misi negara. Mereka menganggap bahwa tanpa unsur kepercayaan, konflik kepentingan atau taktik sabotase internal bisa muncul dalam perusahaan negara. Oleh karena itu, keahlian saja dianggap belum cukup bila tidak dipadukan dengan kesetiaan terhadap pemilik negara.
Kasus ini kembali menghadirkan pertanyaan besar: seberapa jauh birokrasi publik dan perusahaan negara harus membuka proses seleksi jabatan strategis agar berwawasan meritokrasi? Dan bagaimana keseimbangan antara kepercayaan dan kompetensi dijalankan dalam realitas politik Indonesia? Langkah Richard Lee menelisik langsung ke figur yang baru ditunjuk menambah tekanan agar publik, media, dan lembaga pengawas ikut memantau proses seleksi tersebut agar tidak hanya menjadi simbol tetapi memiliki legitimasi riil.