12/02/2026
Memulihkan Ekonomi Korban Bencana Dengan Komoditas Sawit
Bencana alam berupa banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November-Desember 2025 yang lalu menyisakan pelajaran penting yang tidak boleh kita lupakan. Perbaikan tata kelola lahan untuk komoditas yang menghasilkan harus tetap memperhatikan kesesuaian tanah dan tanaman sehingga tidak memicu masalah di kemudian hari.
Bencana alam di Sumetera telah terjadi. Lalu, apa yang perlu kita lakukan untuk memulihkan ekonomi warga yang terdampak bencana. Tentu banyak masukan dan usulan. Namun, proses pemulihan harus memperhatikan budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat dalam menghidupkan perekonomian mereka.
Guru besar agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Diana Chalil menjelaskan komoditas sawit masih bisa diandalkan untuk memulihkan perekonomian warga yang terdampak bencana. Sebab, selama ini sawit merupakan tulang punggung ekonomi nasional, terutama di daerah sentra sawit. Namun, pengembangannya harus dievaluasi agar tidak mengorbankan ekologi. Pengembangan sawit sebaiknya difokuskan pada peningkatan produktivitas, tidak lagi perluasan lahan.
"Budidaya dan pengelolaan kelapa sawit harus mengacu pada tata kelola yang baik dan tidak mengorbankan aspek ekologi," kata Diana Chalil dalam diskusi bertajuk Dialektika Sawit Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan pada 10 Februari 2026.
Menurut Diana Chalil, industri sawit nasional memegang peran penting dalam ekonomi nasional. Industri ini menyerap 16,5 juta tenaga kerja dengan 9,7 juta orang di antaranya merupakan tenaga kerja langsung. Sebanyak 73,83 persen devisa yang dihasilkan dari ekspor pertanian merupakan kontribusi industri sawit. "Bencana akhir tahun lalu adalah pelajaran penting dalam pengembangan industri sawit ke depan," katanya.
Kelapa sawit adalah anugerah dari Tuhan yang tidak semua negara memilikinya. Dia bisa tumbuh sesuai dengan kemauan manusianya. Karena itu, kelapa sawit tidak bisa serta-merta dikambinghitamkan sebagai penyebab bencana. Ada banyak faktor yang berkontribusi memperparah dampak bencana Sumatera, mulai dari aktivitas perusahaan hutan tanaman industri, pertambangan, perkebunan, penebangan hutan secara ilegal maupun legal, serta siklon tropis yang melanda.
”Kita perlu memikirkan kembali bahwa faktanya memang ada sebagian sawit yang tidak dikelola dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Ada sekitar 30 persen kebun sawit di kawasan hutan,” kata Diana. Indonesia mempunyai kebun sawit seluas 16,8 juta hektar. Luasan ini masih masuk akalkarena tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan sawit kategori sangat sesuai (S1) dan cukup sesuai (S2) di Indonesia mencapai 16 juta hektar.
”Namun, tata kelola yang berkelanjutan itu bukan hanya soal luasnya saja, melainkan di mana kebunnya. Bukan hanya kemampuan lahan, melainkan keseimbangan lanskap. Bukan juga hanya bisa diproduksi, tetapi juga bisa dijual dengan baik,” kata Diana.
Menurut Diana, rata-rata produktivitas sawit nasional juga masih sangat rendah karena produktivitas sawit rakyat yang terus menurun. Sementara kontribusi luas lahannya terus meningkat. Padahal, luas sawit rakyat kini mencapai 6,4 juta hektar atau 38 persen dari total 16,8 juta hektar kebun sawit di Indonesia. Sisanya, 10,4 juta hektar adalah kebun sawit swasta dan badan usaha milik negara.
Diana Chalil mengatakan kontribusi kebun sawit rakyat terus meningkat dari sekitar 8 persen pada 1980-an. ”Rakyat itu kebunnya sekarang sudah hampir 40 persen, tetapi tidak ada yang membimbing. Mereka berkembang sendiri,” kata Diana.
Semakin hari semakin banyak tanaman sawit rakyat yang menua dan tidak diremajakan. Akibatnya, tanaman sawit rakyat rata-rata hanya bisa menghasilkan 2 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektar per tahun, jauh dari potensi 8 ton per hektar per tahun. Sementara itu, produktivitas sawit swasta yang terus diremajakan sudah mencapai 4-8 ton per hektar per tahun.
Persoalan utama stagnasi sawit adalah banyaknya tanaman menua dan terlambat diremajakan. Peremajaan ini satu paket dengan penggunaan bibit unggul, penerapan praktik pertanian yang baik, dan tata kelola perkebunan yang baik.
Diana Chalil mengajak para pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan pengelolaan sawit di masa depan yang ramah ekologis dan bernuansa lingkungan. Yang paling penting dari semua itu adalah memperbaiki perilaku manusianya, termasuk kebijakan di sektor sawit agar tanaman anugerah Tuhan ini memberikan manfaat semakin besar dan mempercepat pemulihan ekonomi warga terdampak bencana.
