Sukabumi Hari Ini, -, Sukabumi (2025)

15/09/2025

Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang sebagai bangsa serumpun. Sekitar delapan dekade lalu, keduanya hampir dipersatukan dalam satu pemerintahan bernama Negara Indonesia Raya, bahkan warga Malaya sempat mengibarkan bendera Merah Putih.

Rencana itu berawal pada 12 Agustus 1945 saat Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Dalam perjalanan pulang, rombongan Soekarno singgah di Singapura dan bertemu tokoh nasionalis Melayu Ibrahim Yaacob serta Burhanuddin Al-Helmy di Taiping, Perak. Pertemuan ini melahirkan gagasan penyatuan Indonesia, Malaya, Singapura, Brunei, dan Kalimantan Utara.

Namun, rencana tersebut tidak disepakati sepenuhnya. Tak lama setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, golongan muda di Jakarta mendesak proklamasi segera dilakukan. Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan ide Indonesia Raya kandas. Ibrahim Yaacob mengubah arah perjuangannya, sementara Malaysia baru merdeka 12 tahun kemudian, pada 31 Agustus 1957.

15/09/2025

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menempatkan sebagian dana pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke bank-bank nasional. Dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggerakan likuiditas.

“Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh 200 triliun. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

Ia menambahkan, kebijakan ini tidak menimbulkan biaya bagi pemerintah, tetapi justru mendorong perbankan mengelola dana tersebut agar menghasilkan imbal hasil.

“Bank tidak akan mendiamkan uang itu. Mereka akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi. Di situlah pertumbuhan ekonomi mulai bergerak,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan uji coba awal. Jika terbukti efektif, penempatan dana akan dilanjutkan secara bertahap hingga terlihat dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Langkah ini dijalankan setelah mendapatkan izin Presiden Prabowo Subianto dan selanjutnya akan dimintakan persetujuan dari DPR.

10/09/2025

Akankah pemekaran Kota Sukabumi yang digadang-gadang akan menjadikannya kota terluas di Pulau Jawa benar-benar mampu membawa kesejahteraan bagi warganya, atau justru menghadirkan masalah baru berupa birokrasi yang rumit, infrastruktur yang belum siap, hingga kebingungan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan status administratif? Simak slide selengkapnya ➡️

10/09/2025

Di balik citra modern dan janji tanggung jawab sosial, realitas di pabrik pemasok UNIQLO menunjukkan hal sebaliknya. Pekerja dipaksa lembur berlebihan, menerima upah di bawah standar, bekerja dalam kondisi berbahaya, serta tidak memiliki kebebasan berserikat.

👉 Simak penjelasan dalam slide berikut untuk melihat bagaimana wajah asli industri fast fashion bekerja.

09/09/2025

Akankah pemekaran Kota Sukabumi yang digadang-gadang akan menjadikannya kota terluas di Pulau Jawa benar-benar mampu membawa kesejahteraan bagi warganya, atau justru menghadirkan masalah baru berupa birokrasi yang rumit, infrastruktur yang belum siap, hingga kebingungan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan status administratif? Simak slide selengkapnya ➡️

08/09/2025

Pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI bukan hanya soal privilese, tetapi juga beban fiskal yang terus menggerus keuangan negara. Jabatan DPR adalah jabatan politik dengan masa tugas terbatas, bukan karier birokrasi yang berhak atas pensiun. Ironisnya, meski hanya menjabat beberapa bulan, hak pensiun tetap diberikan seumur hidup, bahkan dapat diwariskan kepada keluarga.

Di tengah kondisi keuangan negara yang rapuh, kebijakan ini jelas tidak rasional. Anggaran publik semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat banyak, bukan untuk membiayai tunjangan politik yang tidak produktif. Sudah saatnya kebijakan pensiun seumur hidup DPR ditinjau ulang demi menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal negara.

Sukabumi Hari Ini

15/09/2025

15/09/2025

10/09/2025

10/09/2025

09/09/2025

08/09/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category