Oreo coklat imut46

Oreo coklat imut46 ➡️berita viral

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari j...
12/10/2026

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik ijazah yang kembali menjadi sorotan publik.

Amien juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk meyakinkan Gibran dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), guna meredakan potensi gejolak politik dan sosial setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Amien, pertimbangan hukum MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah atau dokumen pendidikan Gibran dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA seharusnya menjadi momentum bagi Gibran untuk mengambil sikap.

Tokoh reformasi tersebut menilai langkah yang tepat diperlukan untuk merespons kekecewaan sebagian masyarakat. Ia memperingatkan, penanganan yang lambat berpotensi memicu gerakan sipil yang sulit dikendalikan.

"Masyarakat sipil kalau sudah marah bisa memicu people power. Prabowo akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab secara politik jika situasi buruk ini terjadi," ujar Amien dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).

Amien secara khusus menyarankan agar Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan Jokowi untuk membahas kemungkinan pengunduran diri Gibran secara elegan demi menjaga stabilitas pemerintahan.

Ia bahkan menilai Prabowo dapat melanjutkan kepemimpinan nasional tanpa wakil presiden apabila polemik tersebut terus menyita perhatian publik dan energi pemerintahan.

"Di-drop saja. Tiga tahun masa pemerintahan Pak Prabowo sisanya akan jauh lebih produktif tanpa Gibran," tegas Amien.

Untuk memperkuat argumentasinya, Amien merujuk pada sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956.

Hatta mengundurkan diri di tengah perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.

Amien menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan tetap dapat berjalan meskipun jabatan wakil presiden kosong.

Setelah Hatta mengundurkan diri, Soekarno tetap menjalankan pemerintahan hingga masa kepemimpinannya berakhir pada 1967.

Bagi Amien, preseden sejarah tersebut menjadi salah satu alasan bahwa ketiadaan wakil presiden tidak serta-merta melumpuhkan fungsi pemerintahan.

Meski demikian, pengunduran diri maupun pemberhentian wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, usulan Amien agar Gibran mundur merupakan pandangan politik yang disampaikannya di tengah polemik ijazah, bukan keputusan resmi mengenai pemberhentian wakil presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, enggan berkomentar mengenai p...
12/10/2026

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, enggan berkomentar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yusril mengaku tidak berada pada posisi yang tepat untuk memberikan tanggapan atas putusan tersebut. Ia beralasan Gibran merupakan Wakil Presiden sekaligus bagian dari pimpinan pemerintahan yang menjadi atasan para menteri.

“Saya sendiri walaupun selama ini belajar hukum tata negara, tetapi saya merasa tidak pada posisi berkomentar pada persoalan ini,” kata Yusril di hadapan wartawan di Gedung Trinity, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Ia menegaskan, sebagai anggota kabinet, dirinya harus menempatkan diri dalam menyikapi persoalan yang melibatkan Wakil Presiden.

“Saya ini anggota kabinet ya, beliau ini juga anggota kabinet. Bagaimanapun pak presiden dan pak wakil presiden itu atasan kami,” ucapnya.

Yusril juga menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga yang berwenang, termasuk MK dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang masih memproses perkara terkait.

“Jadi kami menyerahkan semua putusan ini Mahkamah Konstitusi atau putusan juga dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang berproses sekarang,” ujarnya.

Selain enggan mengomentari putusan MK, Yusril juga tidak memberikan tanggapan mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran.

Menurutnya, langkah yang hendak diambil anggota DPR terkait pemakzulan merupakan persoalan yang tidak dapat ia komentari sebagai menteri.

“Para anggota DPR yang mau mengambil langkah pemakzulan, itu kami tidak bisa berkomentar apa-apa, ya. Jadi kami patuh arahan presiden apa yang kami harus lakukan,” katanya.

Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mun...
10/10/2026

Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Denny saat menutup acara 'Eksaminasi Putusan MK Soal Gibran' yang digelar di Cityloft Sudirman, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Denny, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi momentum yang tepat bagi Gibran untuk mengambil keputusan mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden.

"Ini adalah waktu terbaik untuk memilih mundur, ini adalah saat terbaik untuk memutuskan berhenti, ini adalah kesempatan untuk melakukan pertobatan," kata Denny.

Ia menilai Gibran yang masih berusia muda masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengambil Paket C atau jalur pendidikan lain yang setara.

"Artinya langkah ke depan, Mas Gibran yang masih muda, masih mungkin mengambil paket C atau sejenis itu dan itu dimulai dengan pertobatan untuk menghentikan apa yang sudah dibuka secara jelas dalam putusan Mahkamah," lanjut dia.

Denny juga menyebut putusan MK telah mengakhiri perdebatan mengenai persoalan ijazah dan sistem pendidikan yang menjadi bagian dari perkara tersebut.

Menurutnya, setelah putusan MK dibacakan, seluruh pihak harus tunduk dan menghormati putusan tersebut.

Lebih lanjut, Denny menyebut Gibran memiliki dua modal untuk mengambil keputusan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

"Jadi, ada dua sebenarnya modal, Mas Gibran: tahu diri dan tahu malu," ucap Denny.

Ia kemudian menegaskan bahwa pilihan tersebut berkaitan dengan keputusan Gibran untuk mundur secara sukarela atau menghadapi proses untuk diberhentikan.

"Itu artinya, mundur dari posisi yang terhormat Wakil Presiden. Kalau tidak mundur, maka pilihannya adalah dimundurkan," katanya.

Beredar kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (9/10/2026).Namun...
10/10/2026

Beredar kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (9/10/2026).

Namun, kabar yang tersebar melalui pesan berantai tersebut dipastikan hoaks oleh Projo. Meski demikian, isu pengunduran diri Gibran masih menjadi perbincangan publik.

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, turut menanggapi kabar tersebut melalui unggahannya di media sosial X, Jumat (9/10/2026).

Dedy menilai Gibran kemungkinan tetap menjabat sebagai Wakil Presiden hingga 2029.

“Berita Gibran Rakabuming Raka mau mundur itu ternyata Hoax. Gibran Rakabuming Raka sepertinya akan tetap menjadi Wapres RI sampai 2029,” kata Dedy dikutip dari unggahannya di X.

Menurut Dedy, setelah kabar tersebut terbukti hoaks, Gibran kemungkinan justru akan semakin percaya diri dalam menjalankan tugasnya.

“Setelahnya mungkin bisa lanjut atau tampil percaya diri menantang zaman,” terangnya.

Sebelumnya, kabar mengenai pengunduran diri Gibran beredar melalui pesan berantai dalam bentuk tangkapan layar.

Pesan tersebut memuat narasi bahwa Gibran akan mundur dari jabatan Wakil Presiden setelah menunaikan salat Jumat, 9 Oktober 2026.

Isu tersebut juga dikaitkan dengan pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, pesan berantai tersebut memuat klaim mengenai pembagian tiga kursi menteri kepada PSI.

Nama Budi Arie Setiadi turut dicatut dalam pesan itu dengan narasi seolah-olah dirinya telah bertemu Jokowi dan membahas situasi politik terkini, termasuk perkembangan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pesan tersebut tidak mencantumkan sumber resmi maupun informasi yang dapat diverifikasi.

Menanggapi kabar yang beredar, Projo mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi dari pesan berantai yang sumbernya tidak jelas.

Projo menegaskan, klaim mengenai pengunduran diri Gibran maupun isu PSI memperoleh tiga kursi menteri tidak dapat dipercaya hanya berdasarkan tangkapan layar atau pesan WhatsApp.

"Klaim mengenai Gibran akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden maupun isu PSI memperoleh tiga kursi menteri juga tidak boleh langsung dipercaya hanya berdasarkan tangkapan layar atau pesan WhatsApp yang sumbernya tidak jelas," kata Projo dalam keterangan resminya, Kamis (8/10/2026).

Projo juga meminta masyarakat melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi tersebut.

"Masyarakat diimbau tidak ikut menyebarkan pesan tersebut sebelum melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah, lembaga negara, maupun pernyataan resmi pihak-pihak yang namanya dicatut," sambung keterangan tersebut.

09/10/2026

Audiensi di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Jumat (9/10/2026), mendadak berubah panas. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, terlibat ketegangan dengan Juru Bicara PN Pati, Retno Lastiani, setelah melontarkan tuduhan dugaan pemerasan dan suap yang nilainya disebut mencapai Rp 1 miliar.

Situasi semakin memanas ketika Botok menantang Retno melakukan sumpah pocong untuk membuktikan tuduhannya.

Botok kemudian menyiramkan air mineral kemasan gelas ke arah Retno yang berjalan keluar ruangan.

"Ada laporan dari masyarakat kepada kami, tahun 2023 itu memberikan uang kepada salah satu hakim di PN Pati itu Rp 400 juta. Dan di tahun 2025, ada masyarakat yang menyampaikan kepada saya mengasih uang Rp 1 miliar, termasuk Bu Retno yang ikut bermain," tuduhnya.

`

DPP PDIP menegaskan tidak pernah memberikan arahan kepada kader di daerah untuk menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Ra...
09/10/2026

DPP PDIP menegaskan tidak pernah memberikan arahan kepada kader di daerah untuk menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tindakan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDIP, Rojab Asy'ari, yang menurunkan foto Gibran dari dinding ruang kerjanya.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan tindakan Rojab bukan berdasarkan instruksi DPP PDIP.

"Tidak ada (arahan dari DPP PDIP untuk mencopot foto Gibran pasca putusan MK)," kata Andreas ketika dihubungi Tribunnews, Kamis (8/10/2026).

Saat ditanya apakah Rojab akan diberi sanksi, Andreas tidak menjawab secara gamblang.

Ia justru menyinggung kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden setelah putusan MK.

"Anda sudah menjawab sebenarnya bahwa pertimbangan hukum MK, Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau setara. Sementara Wapres RI ini status. Ini negara status atau negara hukum?" ujar Andreas.

Rojab sebelumnya mengaku sengaja menurunkan foto Gibran karena mempertimbangkan putusan MK mengenai persoalan ijazah.

Ia mengaku malu karena dipimpin oleh Wakil Presiden yang menurutnya belum dapat membuktikan kepemilikan ijazah setara SMA berdasarkan fakta persidangan di MK.

"(Alasan menurunkan foto Gibran) Karena saya malu punya Wapres yang sampai hari ini, berdasarkan kemarin fakta persidangan di MK, belum bisa membuktikan berkaitan dengan ijazah SMA sebagai persyaratan seorang Wapres," katanya dikutip dari program Saksi Kata di YouTube Tribun Jabar.

Rojab menegaskan tindakannya merupakan sikap pribadi dan tidak harus diikuti anggota DPRD lainnya.

"Secara institusi, tidak menurunkan foto Gibran di ruang-ruangan lain di Gedung DPRD Sukabumi ini. Saya hanya menurunkan yang ada di ruangan saya," katanya.

Rojab juga menyebut pencopotan tersebut hanya bersifat sementara. Foto Gibran akan kembali dipasang jika ada fakta hukum yang membuktikan Gibran memiliki ijazah setara SMA.

"Ini sifatnya sementara sampai nanti bisa membuktikan ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka punya ijazah setara SMA," katanya.

Foto Gibran yang diturunkan dari ruang kerja Rojab kini disimpan Kesekretariatan DPRD Kota Sukabumi.

Rojab mengaku telah melaporkan tindakannya kepada PDIP dan berharap kader lain dapat mengambil sikap serupa tanpa paksaan.

"Tapi ini sifatnya hanya mengetuk dan kita ke teman-teman yang lain tidak memaksakan kehendak untuk menurunkan. Ya mudah-mudahan kalau misalkan, kalau kebenaran tentang ijazah ini sesuai fakta persidangan, kan bisa menuruti kan begitu."

"Dalam prinsip kami Satya Eva Jayate (semboyan PDIP) atau kebenaran pasti akan terungkap," jelas Rojab.

Rojab menilai penurunan foto Gibran tidak melanggar aturan karena menurutnya tidak ada kewajiban memasang foto Presiden dan Wakil Presiden di ruang DPRD.

"Secara undang-undang, menurunkan foto Wapres ini tidak ada pelanggaran. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tidak ada kewajiban di ruang DPRD misalkan untuk memasang. Kan ini hanya bentuk penghormatan,

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dala...
09/10/2026

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat dua terdakwa, Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa dan Roy Suryo.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan kehadiran kliennya merupakan bentuk penghormatan terhadap lembaga peradilan. Perkara tersebut berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

"Pak Jokowi sudah menyatakan berkali-kali akan hadir, kenapa? Sebagai bentuk penghormatan dia kepada lembaga peradilan, ya. Sebagai bentuk penghormatan loh, beliau menyatakan itu," kata Rivai saat ditemui di PN Jakarta Timur, Kamis (8/10/2026).

Rivai mengungkapkan, Jokowi ingin menjelaskan secara langsung kepada hakim mengenai perasaannya setelah dituduh memiliki ijazah palsu.

Menurutnya, hanya Jokowi sendiri yang dapat menjelaskan dampak tudingan tersebut terhadap nama baik dan harga dirinya.

"Memang beliau kan ingin menyatakan menjelaskan pada hakim bagaimana terkoyaknya nama baiknya, harga dirinya. Dan ini kan enggak bisa diterangkan oleh orang lain, oleh beliau sendiri," tutur Rivai.

Ia menjelaskan, Jokowi sebenarnya ingin menjalani kehidupan dengan tenang bersama keluarga setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara. Namun, persoalan mengenai ijazah tersebut dinilai terus menyeret namanya hingga berdampak kepada keluarganya.

"Bagaimana beliau yang sudah pensiun, sudah ingin apa memberi jarak dengan persoalan politik, dia ingin hidup dengan keluarganya tapi masih diseret-seret sampai hari ini gitu ya, yang tadinya beliau ingin selesai, ternyata diserang bertubi-tubi bahkan sampai hari ini pun juga menuju ke anak-anaknya," kata Rivai.

Rivai mengatakan, Jokowi juga mempertanyakan haknya untuk menjaga privasi dan membela nama baiknya meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

"Kan bagaimanapun pertanyaan dia adalah, 'Apakah memang saya enggak punya privacy? Apakah saya tidak boleh menjaga nama baik saya? Apakah betul sebagai mantan pejabat seumur hidupnya harus terima terus fitnahan dan tidak bisa membela dirinya?', ini semua biar nanti dijawab bagaimana terkoyaknya perasaan beliau," tambah Rivai.

Lebih lanjut, Rivai menyebut Jokowi keberatan karena persoalan ijazah tersebut turut menyeret sejumlah pihak lain, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga kementerian yang membidangi pendidikan.

Bahkan, menurut Rivai, makam orang tua Jokowi juga pernah didatangi pihak-pihak yang meyakini ijazah mantan presiden tersebut palsu.

"Sampai bercandanya beliau juga bukan bercanda, ini keluhan, 'Apa salahnya juga orang tua saya sampai kuburannya didatangi?' Beliau pernah menyatakan itu langsung ke saya," kata Rivai.

Rivai menegaskan, melalui kehadirannya di persidangan nanti, Jokowi ingin menyampaikan sendiri kepada hakim dampak tudingan tersebut terhadap nama baik, harga diri, serta kehidupan pribadinya.

AWK Persilakan Wisatawan Boikot Bali: “Kami Butuh Turis yang Spending-nya Banyak”Seruan boikot Bali yang ramai diperbinc...
08/10/2026

AWK Persilakan Wisatawan Boikot Bali: “Kami Butuh Turis yang Spending-nya Banyak”

Seruan boikot Bali yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat tanggapan dari anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna atau AWK.

Alih-alih mengajak wisatawan tetap datang ke Pulau Dewata, AWK justru mempersilakan mereka yang tidak ingin berlibur ke Bali untuk memilih destinasi lain.

Menurut AWK, seruan boikot tersebut justru dapat memberikan keuntungan bagi daerah wisata lain di Indonesia. Pada saat yang sama, ia menyebut Bali sedang melakukan pembenahan dan menyeleksi wisatawan yang dianggap memiliki kualitas dari sisi daya belanja.

“Kalau misalkan ada yang bilang boikot Bali, boikot Bali, saya melihat dari point of view-nya yang pertama, kalau ada boikot Bali ya tentu akan menguntungkan bagi daerah lain. Jadi ya silakan,” ujar AWK.

AWK kemudian menyebut Bali masih memiliki sejumlah persoalan yang perlu dibenahi.

“Kebetulan juga Bali lagi mau bersih-bersih, kebetulan Bali juga masih banyak masalah,” katanya.

Pernyataan AWK kemudian mengarah pada konsep pariwisata yang menurutnya tidak semata-mata mengejar jumlah wisatawan.

Ia mengatakan Bali membutuhkan wisatawan yang memiliki kemampuan belanja tinggi atau spending besar karena dinilai dapat memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi daerah.

“Jadi sebenarnya kita sekarang sedang menyeleksi turis yang berkualitas, turis yang spending-nya banyak, turis yang memiliki modal banyak. Kita juga butuh turis yang dolarnya banyak,” ujar AWK.

AWK bahkan mengatakan dirinya lebih memilih jumlah wisatawan yang tidak terlalu banyak, tetapi memiliki daya beli tinggi.

“Karena kita lebih baik terima turis yang nggak banyak tapi berkualitas,” tegasnya.

Pernyataan tersebut kembali menjadi bahan perdebatan di tengah polemik mengenai perlakuan terhadap wisatawan domestik dan mancanegara di Bali.

Di satu sisi, AWK berbicara mengenai pentingnya wisatawan dengan daya belanja tinggi. Namun dalam pernyataan lain yang juga diberitakan, ia menegaskan bahwa pelaku usaha pariwisata tetap harus memberikan pelayanan tanpa membedakan wisatawan berdasarkan asal maupun kemampuan ekonomi.

AWK juga meminta masyarakat Bali dan pengguna media sosial tidak terpancing oleh seruan boikot.

“Yang penting masyarakat, netizen tidak usah terpancing, jalankan saja. Kalau mau datang ke Bali, ayo d**g hargai pulau kami. Kalau misalkan nggak mau ke Bali juga nggak apa-apa,” ujarnya.

Pernyataan AWK tersebut membuat perdebatan soal arah pariwisata Bali kembali mengemuka.

Apakah Bali akan mengejar jumlah kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya, atau lebih memprioritaskan wisatawan dengan daya belanja tinggi?

Bagi AWK, pilihan yang diinginkan adalah pariwisata dengan wisatawan yang lebih sedikit tetapi memiliki spending besar.

Sementara itu, perdebatan di media sosial terus berlangsung, terutama mengenai bagaimana menyeimbangkan target pemasukan pariwisata, pelayanan yang setara, serta posisi wisatawan domestik dalam industri pariwisata Bali.

08/10/2026

Vidio viral 2026 ! Terlihat seorang laki-laki sedang istirahat di depan toko sambil berdoa dengan tasbih lusuh nya!❤

Og begituuBelum kelar ini urusan, malah diperpanjang dengan pernyataan-pernyataan AWK yang lagi-lagi mendewakan Turis ya...
08/10/2026

Og begituu
Belum kelar ini urusan, malah diperpanjang dengan pernyataan-pernyataan AWK yang lagi-lagi mendewakan Turis yang uangnya banyak

Menurut AWK Bali memerlukan Turis yang Spendingnya banyak atau Uangnya banyak, Ia mau Bali yang berkualitas, Seperti turis datang ke Maldives, Seperti ke Bhutan

Ia menyebutkan Turis-turis lokal yang tidak mempunyai uang yang banyak bisalah pergi ke Destinasi lain

Soal saling menyindir dengan Billy ia menyebut agar harusnya Ia dihormati karena Ia tokoh masyarakat, tokoh Agama, sesepuh dan Punya basis Masyarakat

Address

Sukoharjo
Sukoharjo
57112

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Oreo coklat imut46 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category