23/12/2025
Keberpihakan akademisi untuk berbicara lantang tentang percepatan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa adalah langkah strategis dan krusial dalam mendorong proses pengambilan keputusan di Kemendagri yang transparan, objektif, dan bertanggung jawab.
Dalam perjuangan ini, akademisi tidak berdiri di pinggir sejarah—mereka hadir sebagai navigator intelektual, memastikan bahwa tuntutan rakyat memiliki landasan moral, ilmiah, dan rasional yang kokoh.
Di tengah derasnya arus informasi yang bias dan kepentingan politik yang kerap membelokkan fakta, akademisi berperan sebagai penengah dan penjernih opini publik. Dengan kapasitas keilmuannya, mereka mampu menjelaskan kepada masyarakat Pulau Sumbawa maupun publik nasional bahwa pemekaran bukan operasi pembagian kekuasaan, melainkan instrumen strategis untuk pemerataan kesejahteraan, keadilan pembangunan, dan percepatan pelayanan publik.
Ini bukan seremoni. Ini adalah Literasi atas ketidakadilan struktural yang diwariskan terlalu lama.
Kegiatan ini merupakan bentuk tekanan nyata rakyat Pulau Sumbawa agar Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tidak lagi diam, segera angkat bicara, dan mengambil langkah konkret untuk mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Cukup sudah kami menunggu.
Cukup sudah ketimpangan ini diwariskan dari generasi ke generasi.
Pulau Sumbawa menuntut haknya—sekarang, bukan nanti.
2026 PPS HARUS JADI!! 🔥
Sumber: Fahrun Khomeini (Direktur Laskar Akselarasi)