16/10/2025
Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan dukungan penuh dan tanpa kompromi terhadap percepatan pendirian SMA Negeri 1 Moyo Hilir. Dukungan ini merupakan wujud nyata keberpihakan DPRD terhadap aspirasi masyarakat dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
Hingga kini, Kecamatan Moyo Hilir menjadi satu-satunya kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri, padahal antusias masyarakat dan tokoh pendidikan untuk mewujudkannya sangat tinggi. Aspirasi ini disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sumbawa bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, BPKAD, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi NTB, serta Komite dan Tim Pejuang SMA 1 Moyo Hilir, Kepala Desa Moyo Mekar, Desa Serading, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam RDP terungkap, kegiatan belajar mengajar di SMA Moyo Hilir sudah berjalan dua tahun terakhir dengan memanfaatkan eks Puskesmas Moyo Hilir sebagai tempat belajar sementara. Namun, sekolah ini belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) karena terkendala legalitas lahan yang menjadi syarat utama pendirian Unit Sekolah Baru (USB).
Padahal, pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat telah menyiapkan lahan dan menyepakatinya melalui musyawarah desa. Hanya saja, proses hibah aset desa masih terhambat oleh aturan administrasi yang harus segera diselesaikan. Akibatnya, data sekolah dan siswa belum dapat masuk dalam sistem Dapodik, sehingga status sekolah belum dapat diakui secara resmi oleh Kementerian Pendidikan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan, para guru tetap mengajar secara sukarela tanpa honor tetap, menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi terhadap pendidikan anak-anak Moyo Hilir.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E., M.M. Inov, menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung membantu penyelesaian persoalan lahan dan percepatan administrasi pendirian sekolah.
“Komisi IV DPRD tidak hanya mendukung, tapi akan bertindak nyata. Kami akan mendorong penyelesaian administrasi lahan hingga terbitnya NPSN, serta mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mempercepat pendirian SMA Negeri 1 Moyo Hilir,” tegas Takdir.
Politisi PKS ini menambahkan, Komisi IV akan memfasilitasi koordinasi lintas instansi — mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi — agar tidak ada lagi hambatan birokrasi.
“Kami berkomitmen mengawal hingga tuntas. Tahun 2026, pembangunan fisik SMA Negeri 1 Moyo Hilir harus bisa diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” pungkasnya dengan tegas.
Dengan dukungan penuh dari DPRD, perjuangan masyarakat Moyo Hilir kini memasuki tahap yang lebih pasti. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan keadilan sosial di Kabupaten Sumbawa.
