BPJS Indonesia

BPJS Indonesia Memberikan info tentang BPJS

Komunitas Blogger POLDA Jawa Timur: Tiga Tanda Kita Harus Segera RESIGN
18/08/2016
Komunitas Blogger POLDA Jawa Timur: Tiga Tanda Kita Harus Segera RESIGN

Komunitas Blogger POLDA Jawa Timur: Tiga Tanda Kita Harus Segera RESIGN

Bulan ini, dua rekan kerja saya resign. Mereka bukan sekedar konco gawe biasa, tapi juga partner in crime dalam bermain, belajar, ngegosip, ngebully, dan teman tidur yang menyenangkan (kata Umar, kita bisa tahu karakter seseorang setelah bepergian dengannnya, berbisnis dengannya, dan tidur di rumahn...

28/01/2014

Prev

Penyakit Jantung adalah pembunuh nomer satu di Indonesia dan orang yang terkena serangan jantung bermain dengan nyawa, 50% meninggal di jam pertama. Nasib sisanya sangat bergantung penanganan cepat yang juga tepat.

Jika anda beruntung dan tinggal disebelah Rumah Sakit Nasional seperti Harapan Kita atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo harapan hidup anda akan lebih baik karena plafon pengobatan yang menjadi hak anda untuk perawatan kelas 3 adalah 10.2 juta hingga 23.2 juta. Jumlah sebesar itu insyaallah cukup besar sehingga RS bisa memberikan anda obat yang semestinya diberikan yaitu fibrinolitik seperti Streptase yang harganya (setelah kena pajak) sekitar 5 juta-an. Tapi jika anda sial karena hidup di daerah terpencil seperti pangandaran dan hanya bisa dibawa ke Rumah Sakit Kecil Kelas D maka plafon yang menjadi hak anda untuk perawatan kelas 3 adalah 2.9 juta hingga 6.7 juta. Jumlah sebesar itu bisa jadi hanya cukup untuk perawatan seminggu di ruang biasa dengan obat seadanya. Artinya jantung anda dibiarkan rusak, artinya komplikasi yang menyertai serangan jantung sangat rentan terjadi, artinya anda didiskriminasi oleh pembuat kebijakan karena anda tinggal di daerah dan karena anda datang ke rumah sakit yang salah.

Oya tentunya anda bisa dirujuk, semua penyakit berat tinggal dirujuk saja. Dari pangandaran rujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung misalnya, tapi saat anda datang di rumah sakit ini, jantung anda sudah keburu rusak sehingga obat itupun menjadi percuma untuk diberikan. Kami akan memberikan anda sejumlah obat dan berharap dikemudian hari tidak timbul gagal jantung atau kematian jantung mendadak.

Setelah keadaan anda membaik anda boleh rawat jalan dan kontrol ke poliklinik jantung. Anda akan mendapat sejumlah obat yang bertujuan untuk menurunkan risiko serangan jantung dan menurunkan beban kerja jantung sehingga jantung anda tidak semakin rusak dikemudian hari. Untuk mencapai hal tersebut tidak hanya obat-obatan jantung yang harus kami berikan, kami juga harus mengontrol tekanan darah anda, gula darah anda, kadar lemak anda, dan pola hidup anda sehingga anda bebas keluhan, dapat beraktivitas normal, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Sehingga wajar bila pengobatan yang kami berikan cukup banyak, dan maaf terpaksa obat-obatan tersebut kami berikan sepanjang hidup anda. Tidak mudah untuk melakukannya karena setiap orang memiliki penyakit jantung dan penyakit penyerta yang berbeda, respon tiap individu terhadap pengobatan juga beragam. Setelah kontrol beberapa kali kombinasi obat yang cocok untuk anda umumnya bisa dicapai.

Permasalahan baru kini timbul saat semua obat itu harus diberikan secara terbatas karena plafon rendah yang diberikan BPJS saat anda kontrol ke rumah sakit. Lagi-lagi plafon obat berbeda tiap rumah sakit berdasarkan kelasnya. Obat yang anda terima di Rumah Sakit Nasional akan lebih banyak dan tentunya lebih berkualitas dibandingkan rumah sakit kecil di daerah. Untuk mengatasi hal tersebut keluarlah peraturan bahwa obat-obat penyakit kronis bisa diambil di apotik khusus yang bekerja sama dengan BPJS. Sayangnya karena obat yang kami berikan banyak dan beragam banyak dari obat tersebut tidak tersedia di apotik tersebut. Sehingga mau tidak mau pasien-pasien penyakit jantung terpaksa datang seminggu sekali ke RS kami .

Jika fungsi jantung terganggu, misalnya paska serangan jantung, anda akan mengelami gejala gagal jantung. Keadaan ini timbul karena jantung gagal memenuhi kebutuhan tubuh. Semakin menurun fungsi jantung, semakin berat gejalanya dan semakin tergantung pula anda dengan obat-obatan. Jadi kenyataan bahwa pasien-pasien kami harus datang berulang kali, bersusah-payah untuk mengambil sejumlah obat sangat mengganggu nurani kami. Proses mengantri berjam-jam di pendaftaran, di ruang tunggu poli klinik, dan saat mengambil obat, belum lagi perjalanan yang memakan waktu dan biaya yang tentunya tidak sedikit bukan tidak mungkin dapat memicu keadaan gagal jantung akut yang membutuhkan perawatan.

Tahukah anda bahwa gagal jantung kini telah menjadi penyebab tersering perawatan di rumah sakit saat ini?

Kualitas perawatan pasien gagal jantung juga sangat tergantung dengan plafon Ina-CBGs, jika anda dirawat di Rumah Sakit Nasional nilai anda adalah sebesar 10.5 juta hingga 18.2 juta. Namun jika anda dirawat di Rumah Sakit kecil maka plafon anda sebesar 3.1 juta hingga 5.3 juta. Apa cukup? Cukup untuk merujuk anda ke rumah sakit lain, dan itulah yang terjadi.

Jika diagnosis anda sama persis, apakah pengobatan yang anda terima berbeda? Tentunya tidak, kami sebagai dokter memiliki standar medis berdasarkan bukti ilmiah sehingga terapi yang anda terima tidak berbeda. Tapi kini terapi yang kami berikan “terpaksa” menyesuaikan dengan plafon yang rendah. Dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional ini, hak yang anda terima akan berbeda tergantung dimana anda tinggal dan kemana anda dibawa. Anda telah didiskriminasikan oleh sistem bobrok yang ditiru dari Malaysia dan disesuaikan dengan anggaran negara yang cekik untuk sebuah sistem Jaminan Sosial yang katanya ingin memberikan pelayakan kesehatan berkualitas untuk rakyat Indonesia.

Penyakit kardiovaskular kini menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia. Gagal Jantung telah menjadi penyebab terbanyak perawatan di Rumah Sakit. Saya sebelumnya menaruh harapan besar bahwa sistem ini bisa berjalan baik sehingga tatalaksana pasien berpenyakit jantung bisa dilakukan secara optimal di seluruh Indonesia. Namun kini saya yakin bahwa sistem ini penuh permasalahan dan hanya menguntungkan mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta. Dengan sistem yang baru, bukan tidak mungkin problem kesehatan kardiovaskular di negeri ini semakin menjadi. Apakah anda harus perduli? Ya karena bisa jadi pasien yang mengalami hal ini adalah teman, keluarga, atau bahkan anda.

Jadi apakah BPJS sesungguhnya? Sebuah perusahaan nir-laba yang ingin memberikan Jaminan Kesehatan Berkualitas untuk rakyat Indonesia? Atau sebuah perusahaan asuransi raksasa yang menjamin keuntungan sebesar-besarnya kemakmuran pemerintah dan direksi-nya?

28/01/2014

Saya mempertanyakan hal itu karena skema pembayaran yang berlaku di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini hampir mirip dengan skema pembayaran hotel. Mungkin sebelum saya membahas hal tersebut saya coba jelaskan dulu tentang sistem pembayaran yang berlaku di era JKN.

Ada 3 tahapan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), PPK I adalah bentuk pelayanan kesehatan dasar yang diberikan dokter umum – kini istilahnya berubah menjadi dokter keluarga. Dokter umum / dokter keluarga bekerja di Puskesmas atau Klinik Mandiri yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialistik yang meliputi RS kelas C/D. PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialistik lanjutan yang meliputi RS kelas A/B.

Kompensasi yang diberikan untuk PPK I disebut kapitasi, kapitasi adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka untuk pasien yang ditangani di PPK I. Untuk Puskesmas kapitasi yang diberikan adalah Rp. 3000/pasien/bulan, sementara untuk Klinik Mandiri kapitasi yang diberikan adalah Rp 8.000-10.000/pasien/bulan. Puskesmas dihargai lebih rendah karena dokter dan petugas yang bekerja di Puskesmas telah digaji oleh negara, obat-obatan disediakan oleh negara, bangunan dan fasilitasnya pun telah disediakan oleh negara.

Sementara untuk klinik mandiri / klinik swasta, nilai kapitasi sebesar itu harus cukup untuk sewa tempat, menyediakan fasilitas klinik (misal ruang tunggu yang nyaman, laboratorium sederhana, apotik), listrik, internet, biaya administrasi, gaji pegawai, serta obat, pemeriksaan lab DAN juga radiologi sederhana untuk pasien peserta BPJS yang ditangani – sisanya barulah untuk dokter. Jadi otomatis kualitas pelayanan kesehatan yang akan anda terima sangat bergantung dengan nilai kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS. Semakin kecil nilai kapitasinya, fasilitas yang dimiliki klinik akan sangat terbatas & obat yang anda terima menjadi sedikit. Prof. DR. dr. Hasbullah Thabrany MPH, guru besar Universitas Indonesia, seorang ahli dibidang kesehatan masyarakat dan juga jaminan sosial yang terlibat dari awal perencanaan JKN mengatakan bahwa nilai kapitasi yang “cukup” untuk klinik mandiri adalah sebesar Rp. 15.500/pasien/bulan. Nilai kapitasi saat ini yang jauh dari “cukup” tersebut tentunya hanya akan menimbulkan banyak permasalahan dan menurunkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan di PPK I.

Setiap peserta BPJS harus datang terlebih dahulu ke PPK I, jika setelah diperiksa ternyata penyakitnya berat dan butuh perawatan lebih lanjut maka pasien tersebut akan dirujuk berjenjang ke PPK II / Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut. Jika peserta yakin bahwa apa yang diderita benar-benar keadaan gawat darurat tentunya bisa langsung datang Rumah Sakit. Namun jika setelah diperiksa ternyata bukan keadaan gawat darurat dan tidak perlu dirawat, maka anda terpaksa mengeluarkan uang untuk biaya pemeriksaan tersebut. Misal anda mengeluh nyeri dada, karena khawatir serangan jantung anda langsung datang ke Rumah Sakit. Setelah diperiksa ternyata apa yang anda alami adalah Heartburn / gangguan lambung atau sebuah Sindroma Koroner Akut / serangan jantung low risk / berisiko rendah yang tidak membutuhkan perawatan. Maka seluruh biaya pemeriksaan tidak ditanggung BPJS dan anda harus bayar penuh.

Kompensasi yang diterima RS selama perawatan di PPK II atau di Rumah Sakit didasarkan pada tarif Indonesian Case Based Group atau InaCBG. Berdasarkan skema pembayaran ini, Rumah Sakit akan diberikan kompensasi berdasarkan kelompok diagnosis penyakit yang dimiliki pasien. Kompensasi tersebut harus cukup untuk perawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis dan obat-obatan. Anehnya logika yang digunakan dalam menetapkan Kapitasi di PPK I, tidak digunakan dalam menetapkan tarif InaCBG. Walau RS Swasta harus menyediakan gedung perawatan, fasilitas, obat, membayar gaji dokter, perawat dan staf pendukung sendiri, tarifnya disamakan dengan Rumah Sakit Pemerintah yang jelas disubsidi pemerintah.

Selain itu besaran kompensasi InaCBGs ini memiliki kemiripan dengan Hotel. Dunia Perhotelan memiliki sistem kelas yang kita kenal dengan istilah bintang. Semakin banyak fasilitas yang dimiliki sebuah hotel, semakin banyak bintang yang dimilikinya. Di Era JKN Tarif InaCBG bervariasi berdasarkan Kelas Rumah Sakit tempat anda dirawat. Semakin besar kelas RS semakin besar pembayaran yang diterima Rumah Sakit dan selisih antar kelas RS ini sangatlah jauh. Klasifikasi RS di Indonesia didasarkan pada jumlah tempat tidur, ketersediaan dokter, serta fasilitas pendukung yang dimilikinya – Intinya semakin besar sebuah RS semakin besar pula kelasnya.

Problemnya Rumah Sakit jelas bukan Hotel. Kelas Rumah Sakit di Indonesia tidak sama dengan Bintang dalam dunia Perhotelan. Ketika anda menginap disebuah hotel anda dapat menikmati seluruh fasilitas yang dimilikinya. Tapi ketika anda menginap disebuah rumah sakit, tentunya anda hanya akan menggunakan fasilitas RS jika memang diperlukan. Selain itu Kelas RS tidak menentukan apakah ruangan rawat atau fasilitas yang dimiliki RS lebih baik, Kelas juga tidak pula menentukan kualitas pelayanan yang diberikan akan lebih baik. Seringkali rumah sakit pemerintah yang besar justru memiliki ruangan yang terbengkalai, fasilitas rusak yang tidak kunjung diperbaiki, dan pelayanan yang buruk karena keterbatasan sumber daya manusia. Jika anda dirawat di Rumah Sakit Swasta kelas D seperti Hermina, fasilitas yang didapat dan pelayanan yang diberikan bisa jadi lebih baik dibandingkan jika anda dirawat di RS Pemerintah Kelas A seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) misalnya. Tapi di Era JKN hal tersebut menjadi terbalik 180 derajat, silahkan lihat saja contohnya pada tarif persalinan di bawah. Wajar jika kini beberapa RS kecil yang turut serta dalam BPJS lebih memilih untuk merujuk kasus persalinan ketimbang menangani dan rugi besar.

Prof. Hasbullah Thabrany yang juga menjabat Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, mengatakan : “InaCBG yang ada sekarang lebih cocok untuk RS Pemerintah dikarenakan variabel yang menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sementara, RS Swasta membutuhkan variabel gaji pegawai dan investasi.”

Tarif InaCBGs untuk persalinan Normal

Diagnosis yang sama seharusnya mendapatkan tatalaksana yang sama karena didasarkan pada bukti ilmiah yang sama, itulah standar medis. Kasus serangan jantung di Indonesia tatalaksananya haruslah sama dengan di Amerika. Serangan Jantung di Cirebon tatalaksananya haruslah sama dengan tatalaksana di Jakarta. Jika memang benar serangan jantung, maka aliran darah dapat kembali dilancarkan melalui pemberian obat peluruh gumpalan darah yang harganya (setelah pajak) sekitar 5 juta. Semakin cepat diberikan (sebaiknya

Address

Bandar Surabaya

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BPJS Indonesia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Nearby media companies


Other Media/News Companies in Bandar Surabaya

Show All