Jurnalis Lawan Korupsi

Jurnalis Lawan Korupsi Lihat..... Lawan.... Laporkan....! Bangun Negeri Tanpa Korupsi
(4)

Jurnalis Lawan Korupsi
04/02/2018

Jurnalis Lawan Korupsi

Jurnalis Lawan Korupsi's cover photo
04/02/2018

Jurnalis Lawan Korupsi's cover photo

Lima Jaksa Ditangkap KPK, ICW Desak Jokowi Evaluasi Prasetyo  Jakarta, The Royal Indonesia TV -- Rudy adalah Kepala Keja...
03/08/2017

Lima Jaksa Ditangkap KPK, ICW Desak Jokowi Evaluasi Prasetyo


Jakarta, The Royal Indonesia TV -- Rudy adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Jawa Timur yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Rabu (12/8). Ia ditangkap bersama Bupati Pamekasan Ahmad Syafii.

Rudy diduga menerima uang sebesar Rp250 juta lewat Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Pemkab Pamekasan Noer Sollehhodin untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan Kepala Desa Dasok, Agus Mulyadi.

Peneliti ICW Emerson Yuntho mengatakan, penangkapan Rudy merupakan momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Prasetyo. Menurut dia, Prasetyo telah gagal menjadi teladan bagi jajarannya sejak memimpin Korps Adhyaksa pada 2014 silam.

"Jokowi harus evaluasi kinerja Jaksa Agung Prasetyo. Ini tidak ada suri tauladan dari pemimpin Kejaksaan Agung," ucapnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (3/8).

Selain itu, ia melanjutkan, tertangkapnya oknum jaksa dalam kasus korupsi ini juga membuktikan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Prasetyo tidak berjalan di Kejaksaan Agung.

Berdasarkan data ICW, oknum-oknum jaksa yang terseret kasus korupsi di era Prasetyo adalah dua jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmello, yang ditangkap KPK pada 2016 lalu. Keduanya ditangkap karena menerima suap dari mantan Bupati Subang Ojang Suhandi.
.

Suap itu diberikan untuk meringankan tuntutan terhadap dua pejabat Dinas Kesehatan Subang yaitu Jajang Abdul Kholik dan Budi subianto. Keduanya tersangkut kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pengelolaan dana kapitasi dan program BPJS Kesehatan tahun anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Subang.

Pada November 2016, Pengadilan Negeri Tipikor Bandung menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara untuk Fahri. Sementara Deviyanti divonis penjara selama empat tahun.

Kemudian, Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ahmad Fauzi yang ditangkap tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Timur pada akhir November 2016 karena menerima suap dalam perkara pengalihan lahan di Sumenep.

Pemberian suap itu dimaksudkan agar ia tidak ditetapkan tersangka oleh Fauzi yang saat itu sebagai penyidik. Penangkapan Fauzi tak lama setelah dia mengikuti sidang praperadilan Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis Fauzi dengan hukuman empat tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp1,5 miliar.

Lalu, Kepala Seksi III Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba yang ditangkap tangan KPK pada Juni 2017 lalu usai menerima suap.

Suap yang diberikan kepada Parlin diduga berhubungan dengan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait proyek pembangunan irigasi yang berada di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu.

Saat ini, Parlin ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Selain Parlin, KPK juga menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi sebagai tersangka.

Posted By : Lensa Jakarta / JLK
News Source : CNN Indonesia / ANTARA
Foto : Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Rudy Indra Prasetya merupakan oknum jaksa kelima yang tertangkap dalam kasus dugaan korupsi di era kepemimpinan Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Jurnalis Lawan Korupsi
26/05/2017

Jurnalis Lawan Korupsi

Perwira Tinggi TNI AU Tersangka Korupsi Heli Rp220 Miliar

Jakarta, The Royal Indonesia TV -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, lembaganya dan KPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp220 miliar dalam pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101. Tiga pejabat TNI pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Gatot mengatakan, penetapan tiga tersangka ini merupakan hasil penyidikan dengan KPK selama tiga bulan terakhir. Nilai pengadaan helikopter itu sendiri mencapai Rp738 miliar.

"Kami sudah dapat info awal bahwa ada penggelembungan harga sekitar Rp220 miliar. Berarti pembelian helikopter ini bukan baru," kata Gatot di Gedung KPK, Jumat (26/5).

Tiga pejabat yang ditetapkan menjadi tersangka yakni Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa Marsekal Pertama FA, pemegang kas Letnan Kolonel BW, dan staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu Pembantu Letnan Dua SS.

"Penyidik POM TNI sudah punya alat bukti yang cukup dan sudah tingkatkan status dengan menetapkan tiga tersangka," ujar Gatot.

Sebagai barang bukti, kata Gatot, pihak POM TNI telah menyita satu rekening milik penyedia barang dan jasa senilai Rp136 miliar. Gatot menegaskan, pihaknya hanya berwenang menangani tersangka dari kalangan militer. Sementara dari pihak sipil menjadi kewenangan KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan fakta dan data untuk menetapkan tersangka dari sipil atau nonmiliter. KPK beberapa waktu lalu juga telah menggeledah empat lokasi di Jakarta dan Bogor untuk mendalami keterlibatan pihak sipil dalam pengadaan helikopter tesebut.

"Hari ini sudah penyelidikan, mudah-mudahan tidak lama lagi penyidikan. Kami sudah sepakat TNI di peradilan militer, swasta di pengadilan tipikor. Saat ini kami masih kumpulkan fakta dan data," katanya.

Pengadaan helikopter AW-101 sejak lama menuai polemik karena pembeliannya dinilai tak sesuai prosedur. Pengadaan helikopter itu telah tertuang dalam renstra TNI AU tahap II 2015-2019. Sesuai renstra saat itu, TNI AU mengajukan kebutuhan delapan helikopter, dua untuk VVIP presiden dan enam untuk angkut berat.

Posted By : Lensa Jakarta
News Source : CNN Indonesia
Foto : Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ungkap penetapan tiga pejabat TNI dalam korupsi pengadaan helikopter AW-101. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan fakta dan data untuk menetapkan tersangka dari sipil ata...
26/05/2017

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan fakta dan data untuk menetapkan tersangka dari sipil atau nonmiliter. KPK beberapa waktu lalu juga telah menggeledah empat lokasi di Jakarta dan Bogor untuk mendalami keterlibatan pihak sipil dalam pengadaan helikopter tesebut

Perwira Tinggi TNI AU Tersangka Korupsi Heli Rp220 Miliar

Jakarta, The Royal Indonesia TV -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, lembaganya dan KPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp220 miliar dalam pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101. Tiga pejabat TNI pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Gatot mengatakan, penetapan tiga tersangka ini merupakan hasil penyidikan dengan KPK selama tiga bulan terakhir. Nilai pengadaan helikopter itu sendiri mencapai Rp738 miliar.

"Kami sudah dapat info awal bahwa ada penggelembungan harga sekitar Rp220 miliar. Berarti pembelian helikopter ini bukan baru," kata Gatot di Gedung KPK, Jumat (26/5).

Tiga pejabat yang ditetapkan menjadi tersangka yakni Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa Marsekal Pertama FA, pemegang kas Letnan Kolonel BW, dan staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu Pembantu Letnan Dua SS.

"Penyidik POM TNI sudah punya alat bukti yang cukup dan sudah tingkatkan status dengan menetapkan tiga tersangka," ujar Gatot.

Sebagai barang bukti, kata Gatot, pihak POM TNI telah menyita satu rekening milik penyedia barang dan jasa senilai Rp136 miliar. Gatot menegaskan, pihaknya hanya berwenang menangani tersangka dari kalangan militer. Sementara dari pihak sipil menjadi kewenangan KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan fakta dan data untuk menetapkan tersangka dari sipil atau nonmiliter. KPK beberapa waktu lalu juga telah menggeledah empat lokasi di Jakarta dan Bogor untuk mendalami keterlibatan pihak sipil dalam pengadaan helikopter tesebut.

"Hari ini sudah penyelidikan, mudah-mudahan tidak lama lagi penyidikan. Kami sudah sepakat TNI di peradilan militer, swasta di pengadilan tipikor. Saat ini kami masih kumpulkan fakta dan data," katanya.

Pengadaan helikopter AW-101 sejak lama menuai polemik karena pembeliannya dinilai tak sesuai prosedur. Pengadaan helikopter itu telah tertuang dalam renstra TNI AU tahap II 2015-2019. Sesuai renstra saat itu, TNI AU mengajukan kebutuhan delapan helikopter, dua untuk VVIP presiden dan enam untuk angkut berat.

Posted By : Lensa Jakarta
News Source : CNN Indonesia
Foto : Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ungkap penetapan tiga pejabat TNI dalam korupsi pengadaan helikopter AW-101. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)

Perwira Tinggi TNI AU Tersangka Korupsi Heli Rp220 MiliarJakarta, The Royal  Indonesia TV -- Panglima TNI Jenderal Gatot...
26/05/2017

Perwira Tinggi TNI AU Tersangka Korupsi Heli Rp220 Miliar

Jakarta, The Royal Indonesia TV -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, lembaganya dan KPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp220 miliar dalam pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101. Tiga pejabat TNI pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Gatot mengatakan, penetapan tiga tersangka ini merupakan hasil penyidikan dengan KPK selama tiga bulan terakhir. Nilai pengadaan helikopter itu sendiri mencapai Rp738 miliar.

"Kami sudah dapat info awal bahwa ada penggelembungan harga sekitar Rp220 miliar. Berarti pembelian helikopter ini bukan baru," kata Gatot di Gedung KPK, Jumat (26/5).

Tiga pejabat yang ditetapkan menjadi tersangka yakni Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa Marsekal Pertama FA, pemegang kas Letnan Kolonel BW, dan staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu Pembantu Letnan Dua SS.

"Penyidik POM TNI sudah punya alat bukti yang cukup dan sudah tingkatkan status dengan menetapkan tiga tersangka," ujar Gatot.

Sebagai barang bukti, kata Gatot, pihak POM TNI telah menyita satu rekening milik penyedia barang dan jasa senilai Rp136 miliar. Gatot menegaskan, pihaknya hanya berwenang menangani tersangka dari kalangan militer. Sementara dari pihak sipil menjadi kewenangan KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan fakta dan data untuk menetapkan tersangka dari sipil atau nonmiliter. KPK beberapa waktu lalu juga telah menggeledah empat lokasi di Jakarta dan Bogor untuk mendalami keterlibatan pihak sipil dalam pengadaan helikopter tesebut.

"Hari ini sudah penyelidikan, mudah-mudahan tidak lama lagi penyidikan. Kami sudah sepakat TNI di peradilan militer, swasta di pengadilan tipikor. Saat ini kami masih kumpulkan fakta dan data," katanya.

Pengadaan helikopter AW-101 sejak lama menuai polemik karena pembeliannya dinilai tak sesuai prosedur. Pengadaan helikopter itu telah tertuang dalam renstra TNI AU tahap II 2015-2019. Sesuai renstra saat itu, TNI AU mengajukan kebutuhan delapan helikopter, dua untuk VVIP presiden dan enam untuk angkut berat.

Posted By : Lensa Jakarta
News Source : CNN Indonesia
Foto : Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ungkap penetapan tiga pejabat TNI dalam korupsi pengadaan helikopter AW-101. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)

Bersama Rakyat TNI KuatBersama TNI Rakyat Hebat Dirgahayu TNI ke 71 / 5 Oktober 2016
02/10/2016
Dirgahayu TNI ke 71 Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional

Bersama Rakyat TNI Kuat
Bersama TNI Rakyat Hebat
Dirgahayu TNI ke 71 / 5 Oktober 2016

Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 71 5 Oktober 2016 Posted By : Lensa Jakarta/Lensa Surabaya/Lensa Jogyakarta Source : Pendam V Brawijaya/Dispena...

08/08/2016
66 Tahun Rumkital dr. Ramelan " Lawan Narkoba Berkawan Olahraga"

Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan Rumkital dr. Ramelan Surabaya tidak hanya bagi anggota TNI AL dan keluarganya juga untuk masyarakat umum dengan profesionalisme, etika dam moralitas yang baik.

Surabaya, The Royal Indonesia TV -- Safari kesehatan melalui nggowes sejauh 950 Km dengan route Jakarta-Semarang-Yogyakarta-Surabaya merupakan rangkaian hari...

08/08/2016
66 Tahun Rumkital dr. Ramelan " Lawan Narkoba Berkawan Olahraga"

Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan Rumkital dr. Ramelan Surabaya tidak hanya bagi anggota TNI AL dan keluarganya juga untuk masyarakat umum dengan profesionalisme, etika dam moralitas yang baik.

Surabaya, The Royal Indonesia TV -- Safari kesehatan melalui nggowes sejauh 950 Km dengan route Jakarta-Semarang-Yogyakarta-Surabaya merupakan rangkaian hari...

02/07/2016
Kabupaten Pacitan Menuju Desa Wisata Mandiri Berbasis Masyarakat

Terbentuknya pola pikir masyarakat akan bentuk pelaksanaan desa wisata secara nyata sehingga diharapkan akan memunculkan kreativitas dan inovasi pengembangan paket-paket wisata yang baru bagi masyarakat desa wisata berkelanjutan menuju Indonesia lebih baik

Surabaya, The Royal Indonesia TV -- Intensifitas Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam mengentas kemiskinan di Jawa Timur melalui pendampingan Desa Wisata di ber...

02/07/2016
Diskusi Mengupas Tafsir Al-quran Konstektual Kementerian Agama RI

Berangkat dari kebutuhan masyarakat akan tafsyir yang bisa menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan masa kini, IAIN Purwokerto menggelar diskusi Mengupas Tafsir Al-Quran Kontekstual Kementerian Agama di Gedung Serbaguna kampus IAIN Purwokerto Baru-baru ini.

Purwokerto, The Royal Indonesia TV -- Berangkat dari kebutuhan masyarakat akan tafsyir yang bisa menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan masa kini, IAIN ...

12/06/2016
SMP 1 Kembaran Banyumas Mengukir Prestasi Ditengah Keterbatasan

Sekolah yang mengumuman kelulusan UN secara langsung adalah sekolah-sekolah yang berada di daerah yang belum memadai jaringan internetnya dan belum memiliki sumber daya manusia yang memadai berkaitan dengan website.

Banyumas, The Royal Indonesia TV -- Selain pengumuman kelulusan UN secara online, pengumuman kelulusan UN juga disampaikan secara langsung oleh pihak sekolah...

22/05/2016
Menkominfo Rudiantara Irup Peringatan 108 Harkitnas 2016 di Surabaya

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 108 Tahun ini mengusung tema "Mengukir Makna Kebangkitan Nasional Dengan Mewujudkan Indonesia Yang Bekerja Nyata, Mandiri Dan Berkarakter".

Surabaya, The Royal Indonesia TV -- Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara bertindak selaku inspektur upacara dalam upacara Harkitnas yang ...

15/05/2016
Pangdam V Brawijaya Dan Waspadai Bahaya Laten PKI

Mayor Jenderal TNI Sumardi : “ PKI Merupakan Bahaya Laten, Sehingga Kita Harus Mewaspadai “

Surabaya, The Royal Indonesia TV -- “ PKI merupakan bahaya laten, sehingga kita harus mewaspadai “ demikian ungkap Mayor Jenderal TNI Sumardi Pangdam V Brawi...

10/05/2016
Chantal Kreviazuk - Leaving On A Jet Plane

Leaving on the Jet Plan......

ciumlah aku dan tersenyumlah untukku
katakan padaku bahwa kau akan menungguku
peluk aku seakan kau takan pernah melepaskannya
‘karena aku akan pergi dengan pesawa terbang
aku tidak tahu kapan aku akan kembali lagi
sayang, aku benci harus pergi

Music video by Chantal Kreviazuk performing Leaving On A Jet Plane. (C) 1999 Sony Music Entertainment (Canada) Inc.

Jalur Pantura Dipadati Kendaraan Roda Dua
09/05/2016
Jalur Pantura Dipadati Kendaraan Roda Dua

Jalur Pantura Dipadati Kendaraan Roda Dua

Jalur Pantura Dipadati Kendaraan Roda Dua Cirebon, Th Royal Indonesia TV — Para pengendara roda dua bernomor polisi Jakarta dan Jawa Tengah memadati jalur pantura Cirebon, Jawa Barat, pada Mi…

Hartini, Kepala Bidang Budaya Seni dan Perfilman Disbudpar Jatim : " Tari adalah tradisi tidak saja dapat digelar untuk ...
01/05/2016
Festival Karya Tari Se - Jatim 2016 di Gedung Cak Durasim Surabaya Berakhir

Hartini, Kepala Bidang Budaya Seni dan Perfilman Disbudpar Jatim : " Tari adalah tradisi tidak saja dapat digelar untuk upacara ritual, presentasi estetis, ataupun hiburan, namun dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun karakter bangsa melalui konsep dan nilai-nilai budayanya ".

Surabya, The Royal Indonesia TV -- 34 dari 38 daerah Kabupaten/Kota tampil di Festival Karya Tari Jawa Timur yang digelar di Taman Budaya Gedung Cak Durasim ...

21/04/2016
AHOK VS BPK! Demi Tikus Berdasi BPK Pertaruhkan Kredibilitas Melawan AHOK - Berita Terbaru

Kehormatan sebuah lembaga negara bukan semata-mata karena keberadaan mereka diatur dalam konstitusi. Harkat dan martabat sebuah lembaga negara diakui juga karena hasil kerja mereka tidak pernah diragukan, Jumat (15/4/2016)

15 April 2016 - AHOK VS BPK! Demi Tikus Berdasi BPK Pertaruhkan Kredibilitas Melawan AHOK - Berita Terbaru Thanks for Subcribes and Share Please Like and Com...

Address

Pakistirtosari VIA/31
Surabaya

Telephone

087853355789

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jurnalis Lawan Korupsi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Jurnalis Lawan Korupsi:

Nearby media companies


Other Media/News Companies in Surabaya

Show All