08/12/2025
Pemerintah Kabupaten Tabanan mengambil serangkaian langkah mitigatif untuk meredam gejolak sosial pasca penyegelan 13 unit usaha di kawasan Jatiluwih. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas sosial, melindungi ekonomi warga, serta memastikan persoalan tata ruang tidak berkembang menjadi konflik horizontal di tingkat masyarakat.
Langkah pertama yang ditempuh adalah membuka ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, tokoh adat, perwakilan petani, dan pelaku usaha lokal. Melalui audiensi tersebut, pemerintah berupaya menyerap langsung aspirasi warga serta memetakan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan akibat penyegelan usaha.
Sebagai bentuk keberpihakan pada perlindungan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah menyiapkan Skema Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan pertanian warga di kawasan WBD Jatiluwih. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban petani agar tetap mampu mempertahankan aktivitas pertanian mereka di tengah tekanan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga mendorong jaminan penyerapan hasil panen melalui mekanisme badan usaha milik daerah. Dengan kebijakan ini, hasil pertanian warga diharapkan tetap terserap pasar dengan harga yang layak, sehingga kesejahteraan petani tidak tergerus akibat polemik kebijakan.
Dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah, pemerintah mengusulkan pembukaan sementara segel terhadap unit usaha terdampak sebagai bagian dari kebijakan transisi. Langkah ini dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek sambil menunggu penataan ulang aspek legalitas dan tata ruang secara menyeluruh.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pendekatan represif bukanlah pilihan utama. Fokus kebijakan diarahkan pada mitigasi risiko sosial, perlindungan ekonomi warga, serta pencarian solusi win-win antara penegakan aturan tata ruang dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal.
Kasus Jatiluwih menjadi contoh penting bahwa pembangunan dan konservasi harus dibarengi dengan strategi mitigasi sosial yang matang. Pemerintah berharap langkah-langkah ini mampu menjaga stabilitas wilayah sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil.