https://www.facebook.com/102532291558392/

Bali GO Viral, Tabanan (2026)

29/05/2026

Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat terhadap aksi kriminal jalanan, keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam menjaga keamanan mulai terlihat di sejumlah wilayah. Kehadiran aparat berseragam loreng itu bukan untuk mengambil alih tugas kepolisian, melainkan memperkuat pengamanan melalui pola pendampingan dan patroli bersama. Situasi ini menjadi bagian dari langkah menjaga rasa aman di ruang publik yang belakangan kerap dihantui aksi begal.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan keterlibatan tersebut berjalan melalui mekanisme bantuan kepada kepolisian yang memiliki dasar hukum dalam operasi militer selain perang (OMSP). Peran TNI AD difokuskan pada penguatan keamanan lingkungan, pendekatan humanis kepada masyarakat, hingga edukasi pencegahan tindak kriminal jalanan tanpa masuk ke ranah penegakan hukum.

Di sisi lain, persetujuan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terhadap kehadiran prajurit di lapangan disebut sebagai bentuk dukungan terhadap Polri. Aparat TNI tetap berada pada koridor membantu perlindungan masyarakat, sementara proses penindakan, penangkapan, hingga pemeriksaan pelaku tetap menjadi kewenangan kepolisian demi menjaga keteraturan tugas masing-masing institusi.

29/05/2026

Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali menorehkan apresiasi di tingkat regional. Pada Jumat, 29 Mei 2026, mewakili Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., Wakil Bupati Tabanan menghadiri malam penganugerahan Tribun Bali Award 2026 yang berlangsung di Gedung Dharma Negara Alaya.

Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan menerima penghargaan kategori “Inovator Komunikasi Publik dan Bupati Ngantor di Desa”, sebuah penghargaan yang diberikan atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam membangun komunikasi publik yang dekat, responsif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat melalui Program Bungan Desa atau Bupati Ngantor di Desa.

Program Bungan Desa sendiri telah menjadi salah satu inovasi unggulan Pemerintah Kabupaten Tabanan sejak tahun 2022. Melalui program ini, Bupati bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun langsung berkantor di desa-desa untuk menyerap aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan publik, sekaligus melihat secara nyata kondisi dan potensi wilayah desa.

Bukan sekadar kunjungan seremonial, Bungan Desa hadir dengan konsep pelayanan pemerintahan yang langsung menyentuh masyarakat. Dalam setiap pelaksanaannya, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan, perpustakaan keliling, edukasi keluarga, hingga konsultasi pembangunan secara langsung di desa masing-masing. Program ini juga dinilai mampu mempersingkat rantai birokrasi sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain memperkuat pelayanan publik, Program Bungan Desa juga menjadi sarana pemerintah menggali dan mengembangkan potensi lokal desa. Dalam berbagai kunjungan, Pemerintah Kabupaten Tabanan aktif mendorong pengembangan sektor pertanian, UMKM, peternakan, pariwisata desa, hingga ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Salah satu contoh nyata terlihat dalam kunjungan Bungan Desa di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, yang fokus pada pengembangan pertanian daun pandan dan peternakan kambing etawa sebagai potensi unggulan desa. Program tersebut sekaligus dibarengi dengan penanganan stunting, penyaluran bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur desa.

Program ini bahkan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Desa PDTT yang menilai Bungan Desa sebagai implementasi nyata pembangunan dari pinggiran sesuai semangat pembangunan nasional.

Seiring berjalannya waktu, Program Bungan Desa terus berkembang dan menjangkau semakin banyak desa di Kabupaten Tabanan. Hingga tahun 2025, program ini telah menyasar lebih dari 50 desa dan terus dievaluasi berbasis data oleh BRIDA Tabanan guna memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

Wakil Bupati Tabanan menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima dalam Tribun Bali Award 2026 menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk terus menjaga semangat pelayanan yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan semata-mata milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat Tabanan. Program Bungan Desa lahir dari semangat untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar, bekerja bersama, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke desa,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur semata, melainkan dari hadirnya pemerintah yang mampu mendengar dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pendekatan turun langsung ke desa akan terus menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani.

Dengan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap Program Bungan Desa dapat terus menjadi inspirasi pelayanan publik yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

29/05/2026

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali menegaskan kewajiban pemenuhan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat posisi perempuan di panggung politik nasional. Penegasan aturan yang disertai ancaman sanksi bagi partai politik dinilai dapat memaksa perubahan nyata, terutama dalam pola kaderisasi perempuan yang selama ini belum berjalan optimal.

Pandangan tersebut disampaikan Kelompok Ahli Pembangunan Gubernur Bali Bidang Perempuan dan Anak sekaligus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi W.S., S.E., M.M., saat memberikan tanggapan di Denpasar, Kamis (28/5/2026).

Menurut Diah Werdhi Srikandi, penerapan kuota perempuan sejatinya bukan hal baru dalam sistem politik Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian partai politik masih sebatas memenuhi syarat administratif tanpa membangun strategi serius guna menyiapkan kader perempuan yang kompetitif dan memiliki peluang terpilih.

Ia menilai putusan MK yang memuat penegasan sanksi akan membuat partai lebih berhitung dalam menyusun daftar calon legislatif. Selama ini, keterwakilan perempuan dinilai kerap hanya menjadi angka pelengkap agar persyaratan pencalonan terpenuhi. Dengan adanya konsekuensi yang lebih tegas, pendekatan tersebut diperkirakan sulit lagi dipertahankan.

“Partai politik tentu akan lebih serius jika ada risiko nyata. Ketentuan ini tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi harus menjadi komitmen membangun demokrasi yang inklusif dan memberikan ruang setara bagi perempuan,” ujarnya.

Ketua Yayasan Dedikasi Wanita Srikandi tersebut menilai aturan yang dilengkapi mekanisme sanksi berpotensi memperbesar keterlibatan perempuan di lembaga legislatif, termasuk di Bali. Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini tetap sangat bergantung pada komitmen partai politik dalam memberikan kesempatan yang adil, mulai dari pendidikan kader hingga penempatan perempuan di nomor urut atau wilayah pemilihan yang memiliki peluang kemenangan.

Diah juga menyoroti bahwa ketentuan kuota 30 persen selama ini masih terbatas pada tahapan pencalonan dan belum otomatis menjamin keterpilihan perempuan di parlemen. Oleh sebab itu, menurutnya perlu dipikirkan skema yang lebih progresif untuk memperbesar kemungkinan perempuan menduduki kursi legislatif.

Ia bahkan membuka ruang diskusi mengenai kemungkinan komposisi keterwakilan politik yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan di masa mendatang. Menurutnya, sistem 50:50 dapat menjadi opsi apabila Indonesia ingin membangun demokrasi representatif yang lebih seimbang.

“Jika perempuan dan laki-laki memiliki hak politik yang sama, maka peluang representasi yang seimbang juga perlu mulai dipikirkan. Saat ini kuota baru menyentuh pencalonan, belum menjamin keterpilihan,” katanya.

Mantan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Bali periode 2019–2024 itu juga menggarisbawahi bahwa tantangan besar yang masih membayangi perempuan dalam dunia politik adalah lemahnya sistem pembinaan kader di sejumlah partai. Padahal, banyak perempuan dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, dan kemampuan kepemimpinan yang mumpuni.

Selain minimnya akses pendidikan politik, keterbatasan jaringan dan dukungan finansial juga menjadi hambatan tersendiri. Belum lagi kultur patriarki yang masih kuat di sejumlah wilayah, membuat perempuan harus berupaya lebih keras untuk memperoleh kesempatan yang setara dibanding laki-laki.

Ia menilai praktik menjadikan perempuan sekadar pelengkap daftar calon masih terjadi di beberapa partai. Kondisi ini membuat perempuan belum sepenuhnya mendapatkan ruang strategis untuk berkembang sebagai pengambil keputusan.

Karena itu, peningkatan jumlah kandidat perempuan, menurut Diah, harus diiringi penguatan kualitas partisipasi politik. Representasi perempuan tidak cukup diukur dari kuantitas, tetapi juga sejauh mana perempuan mampu berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya perempuan dan anak.

“Yang terpenting bukan hanya jumlah perempuan yang duduk di parlemen, tetapi bagaimana mereka dapat memainkan peran aktif dalam legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan strategis,” jelasnya.

Ia optimistis ancaman sanksi berupa diskualifikasi pencalonan di daerah pemilihan tertentu akan menjadi alarm serius bagi partai politik. Situasi tersebut dinilai dapat mendorong terbentuknya sistem kaderisasi perempuan yang lebih terstruktur, terarah, dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Diah melihat peluang perempuan Bali untuk terlibat dalam politik kini semakin terbuka lebar. Tingkat pendidikan yang semakin baik serta meningkatnya pengalaman organisasi perempuan dinilai menjadi modal penting. Namun demikian, tantangan budaya dan beban sosial yang masih melekat pada perempuan tetap membutuhkan perhatian serius.

Ia berharap jika ketentuan tersebut nantinya dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, maka implementasinya harus diawasi secara konsisten agar tujuan peningkatan kualitas keterwakilan perempuan benar-benar tercapai.

Menurutnya, partai politik tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif, melainkan juga wajib menghadirkan pendidikan politik, ruang kepemimpinan, serta dukungan konkret bagi kader perempuan. Dengan demikian, keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kebijakan publik di Indonesia.

28/05/2026

Puluhan hingga hampir seluruh ternak babi milik warga di Desa Perean Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dilaporkan mati mendadak dalam dua bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat warga resah karena banyak peternak mengalami kerugian ekonomi cukup besar.

Warga menyebut ternak awalnya mengalami gejala seperti tubuh gemetar setelah makan, kehilangan nafsu makan selama beberapa hari, lalu mati secara tiba-tiba. Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan adanya penyebaran penyakit ternak berbahaya.

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menyatakan penyebab pasti kematian ternak masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Meski sempat muncul dugaan terkait African Swine Fever (ASF), pihak dinas menegaskan kematian ternak juga bisa dipicu kolera babi, infeksi bakteri, maupun virus lainnya.

Peternak diminta meningkatkan biosecurity dengan menjaga kebersihan kandang, rutin melakukan penyemprotan disinfektan, serta membatasi lalu lintas ternak agar penyebaran penyakit tidak semakin luas. Warga berharap hasil laboratorium segera keluar agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

28/05/2026

Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kembali menjadi ajang memperkuat nilai solidaritas sosial dan toleransi antarumat beragama di Desa Serangan, Denpasar. Dalam perayaan tahun ini, PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada Masjid As-Syuhada di Kampung Bugis, sebuah tradisi kepedulian yang terus dijaga selama beberapa tahun terakhir.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat sekitar, BTID menyerahkan satu ekor sapi dan satu ekor kambing kepada panitia kurban Masjid As-Syuhada. Bantuan tersebut diterima secara langsung oleh pengurus masjid dan disambut penuh antusias oleh warga setempat yang telah menjadikan momen Idul Adha sebagai ruang mempererat persaudaraan.

Kepala Departemen Komunikasi BTID, Zefri Alfaruqy, menjelaskan bahwa pemberian hewan kurban merupakan bentuk sederhana dari rasa syukur perusahaan sekaligus upaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat Desa Serangan. Menurutnya, kebersamaan yang telah terbangun selama ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan harmoni sosial di lingkungan sekitar kawasan pengembangan.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya memberi manfaat secara materi, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan keberkahan bagi masyarakat penerima. Selain itu, BTID ingin terus menjadi bagian dari kehidupan sosial warga melalui kontribusi yang konsisten dan berkelanjutan.

Tahun ini, jumlah hewan kurban yang terkumpul di Masjid As-Syuhada mencapai total 40 ekor, terdiri atas 36 kambing dan empat sapi. Seluruh daging kurban nantinya disalurkan kepada sekitar 300 penerima manfaat di lingkungan Kampung Bugis dan wilayah sekitar.

Ketua Takmir Majelis Masjid As-Syuhada, Muhammad Amir, menyampaikan apresiasi atas komitmen BTID yang dinilai konsisten mendukung berbagai aktivitas sosial keagamaan di lingkungan masjid. Ia mengaku bersyukur atas perhatian yang terus diberikan selama beberapa tahun terakhir dan berharap kolaborasi serupa dapat terus berkembang di masa mendatang.

Suasana Idul Adha di Kampung Bugis Serangan tahun ini juga terasa istimewa karena diwarnai semangat gotong royong lintas agama. Ketua Seksi Pembagian Daging Kurban, Usman, menuturkan bahwa proses penyembelihan hingga distribusi daging melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemuda setempat serta warga Hindu di Desa Serangan.

Menurutnya, keterlibatan lintas keyakinan bukan hal baru bagi masyarakat Serangan. Daging kurban juga dibagikan kepada aparat keamanan dan tokoh adat sebagai simbol kebersamaan dan jalinan silaturahmi yang terus dijaga antarwarga desa.

Hal senada turut disampaikan Muhammad Amir yang menegaskan bahwa hubungan harmonis antara umat Muslim dan Hindu di Serangan telah berlangsung turun-temurun. Kebersamaan dalam berbagai kegiatan sosial maupun budaya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak terbatas hanya pada momen hari besar keagamaan.

Perayaan Idul Adha tahun ini akhirnya menjadi gambaran nyata bagaimana nilai toleransi dapat tumbuh kuat di tengah keberagaman. Di balik prosesi ibadah kurban, tersimpan pesan penting mengenai persatuan, kepedulian sosial, dan semangat hidup berdampingan yang harmonis. BTID pun berharap pengembangan kawasan ekonomi di Kura Kura Bali dapat berjalan selaras dengan budaya gotong royong dan nilai toleransi yang selama ini mengakar di Desa Serangan.

28/05/2026

Kasus penipuan digital kembali berkembang dengan modus baru yang menyasar masyarakat pengguna pinjaman online atau pinjol. Otoritas Jasa Keuangan menemukan indikasi adanya pelaku yang menawarkan jasa pelunasan atau penyelesaian utang pinjol kepada korban, lalu meminta pembayaran biaya di awal.

Pelaku biasanya menghubungi korban melalui media sosial atau pesan instan dengan iming-iming bisa membantu menyelesaikan tagihan pinjaman secara cepat. Namun setelah korban mentransfer uang administrasi atau biaya pengurusan, pelaku justru menghilang tanpa memberikan solusi apa pun.

Dalam beberapa kasus, oknum juga diduga mencatut nama hingga atribut lembaga resmi agar terlihat meyakinkan. Modus ini dinilai berbahaya karena menyasar masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi dan ingin segera terbebas dari utang.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada tawaran jasa pelunasan instan yang meminta transfer uang di muka. Verifikasi informasi melalui kanal resmi menjadi langkah penting untuk menghindari kerugian lebih besar.

Selain itu, penguatan sistem perlindungan konsumen terus dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre sebagai platform terintegrasi penanganan penipuan keuangan digital.

28/05/2026

Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar Selatan, Kamis (28/5/2026) dini hari sekitar pukul 02.15 WITA. Seorang remaja berinisial IGDMP (17) asal Sidakarya meninggal dunia setelah motor Kawasaki Ninja ZX25R yang dikendarainya menghantam truk Fuso di depan Alfamart Pedungan.

Berdasarkan informasi di lokasi, korban melaju dari arah barat menuju timur. Pada saat bersamaan, truk Fuso bernomor polisi DR 8159 AA yang dikemudikan pria asal Banyuwangi diduga melakukan putar balik melalui median jalan untuk kembali mengarah ke timur.

Ukuran kendaraan besar yang memakan jalur membuat pengendara motor diduga tidak memiliki cukup ruang untuk menghindar. Benturan keras pun tidak terelakkan hingga korban mengalami cedera kepala berat dan meninggal dunia di tempat kejadian.

Petugas Satlantas Polresta Denpasar langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke RSUP Prof dr IGNG Ngoerah. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Peristiwa ini kembali memicu perhatian publik terkait keselamatan berkendara di jalur Bypass Ngurah Rai, terutama pada dini hari saat arus lalu lintas cenderung lengang namun kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi.

28/05/2026

Jatiluwih Festival VII dipastikan kembali digelar pada 20-21 Juni 2026 di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan. Tahun ini terasa sangat spesial karena festival kebanggaan Bali tersebut resmi masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Pengakuan nasional ini menjadi bukti bahwa Jatiluwih tidak hanya dikenal karena panorama sawah teraseringnya yang mendunia, tetapi juga karena keberhasilannya menjaga budaya Bali dan sistem Subak yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

Selama dua hari pelaksanaan, pengunjung akan disuguhkan berbagai pertunjukan seni tradisional Bali, kuliner khas Tabanan, pameran UMKM lokal, hingga edukasi tentang Subak. Tidak hanya itu, Jatiluwih Festival VII juga menghadirkan konsep sport tourism melalui ajang Run 5K bersama ASITA dalam rangka 100 Tahun Pariwisata Bali.

Sekitar dua ribu peserta ditargetkan ikut memeriahkan event yang memadukan budaya, alam, olahraga, dan ekonomi kreatif tersebut. Festival ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lokal di Tabanan.

Catat tanggalnya, 20-21 Juni 2026. Sampai jumpa di Jatiluwih! 🌾✨

27/05/2026

Di balik tumpukan sampah di TPA, ada cerita sederhana dari rumah kita yang sering luput diperhatikan. Setiap hari sampah terus mengalir, hingga menumpuk, berbau, dan mencemari lingkungan sekitar.

Tapi kini ada cara lebih bijak, Teba Modern/Tradisional. Konsep ini mengajak kita memilah sejak awal, organik diolah jadi kompos, anorganik didaur ulang, dan residu dipisahkan agar tak menumpuk sia-sia di TPA.

Perubahan besar ternyata dimulai dari langkah kecil di dapur kita sendiri. Saat rumah tangga bergerak bersama, TPA tak lagi jadi gunung sampah, melainkan sistem yang lebih ringan dan terkendali. Mulailah hari ini.

27/05/2026

Langkah besar datang dari Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan terbaru terkait sengketa UU Pemilu, lembaga penjaga konstitusi itu kini mempertegas aturan keterwakilan perempuan di panggung politik. Jika sebelumnya batas minimal 30 persen caleg perempuan kerap dianggap formalitas, kini konsekuensinya jauh lebih tegas: partai politik yang gagal memenuhi kuota berisiko dicoret dari daerah pemilihan terkait.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan, aturan ini bertujuan memastikan ruang politik perempuan benar-benar terbuka, bukan sekadar angka di atas kertas. KPU di seluruh tingkatan diwajibkan memverifikasi komposisi calon legislatif, dan hanya partai yang memenuhi batas minimal 30 persen perempuan yang dapat melaju dalam penetapan daftar calon.

Putusan ini lahir dari gugatan empat mahasiswa yang menilai aturan lama kehilangan daya paksa karena tanpa sanksi. Mereka menyoroti masih adanya partai yang hanya mengusung sedikit caleg perempuan. Kini, harapannya sederhana namun besar: suara perempuan tak lagi sekadar pelengkap, melainkan hadir nyata dalam pengambilan kebijakan negara.

27/05/2026

Di negeri +62, rakyat sudah siap pindah dari bau bensin ke suara “ngiiiing” kendaraan listrik. Dealer senyum, brosur EV dibagikan, mimpi udara lebih bersih mulai dipoles. Tapi mendadak panggung hening: insentif kendaraan listrik ditarik rem tangan sebulan. Alasannya? “Masih dihitung.” Netizen pun mulai berbisik, ini lagi ngitung anggaran atau ngitung sisa saldo dompet negara?

Bayangkan seperti teman yang ngajak traktir besar-besaran, sudah pesan meja, eh pas kasir datang malah bilang, “Tunggu ya, aku cek mobile banking dulu.” Pemerintah sebelumnya sempat menjanjikan diskon manis buat ratusan ribu motor dan mobil listrik. Katanya demi hemat impor BBM, bantu ekonomi, sampai masa depan hijau. Tapi rupanya masa depan itu kena pending… seperti chat yang cuma dibaca lalu hilang ditelan notifikasi.

Sementara rakyat cuma bisa menatap charger kendaraan listrik seperti menunggu kepastian hubungan: “Kita lanjut atau cukup jadi wacana?” Sebab di republik ini, yang sering melaju kencang kadang bukan programnya—melainkan alasan penundaannya.

Bali GO Viral

29/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

28/05/2026

28/05/2026

28/05/2026

28/05/2026

28/05/2026

27/05/2026

27/05/2026

27/05/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category