Serta Lia Gali

Serta Lia Gali Nya nya Kenakan Temas, sempit Kenakan Lues. Murip Benar Mate Suci.

REDELONG - Aktivitas Gunung Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah, dinyatakan kembali normal setelah sebelumnya berada ...
12/09/2025

REDELONG - Aktivitas Gunung Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah, dinyatakan kembali normal setelah sebelumnya berada pada level waspada.

Penurunan status ini disampaikan langsung oleh Bupati Bener Meriah, Ir Tagore Abubakar, pada Selasa (9/9/2025) lalu.

Hal tersebut berdasarkan hasil dari pengamatan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan data pemantauan menunjukkan adanya tren penurunan aktivitas kegempaan Gunung Burni Telong dalam beberapa pekan terakhir.

Kornas: Edy Rahmayadi Layak Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Menteri PertahananMantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Edy Ra...
10/09/2025

Kornas: Edy Rahmayadi Layak Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Menteri Pertahanan

Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi, layak untuk ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Edy Rahmayadi dengan segudang pengalamannya di bidang pertahanan, diyakini dapat menjadi alasan mendasar Presiden Prabowo untuk menunjuknya.

Hal tersebut disampaikan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, merespon reshuffle Kabinet Merah Putih, di Medan, Selasa (9/9/2025).

Sutrisno mengatakan lowongnya posisi Menkopolkam saat ini, menjadi titik awal Edy Rahmayadi ditunjuk jadi Menhan.

“Karena dalam analisis politik kita, Menhan sekarang Sjafrie Samsudin, lebih tepat naik mengisi jabatan Menkopolkam. Pak Edy yang kemudian bisa mengisi jabatan Menhan,” terangnya.

Apalagi bahwa perombakan kabinet kemarin, menurut Sutrieno, pasti berkaitan dengan performa Menkopolkam dalam koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam aksi massa yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka berat, dan ringan serta kerugian negara yang mencapai Rp 1 triliun lebih akibat kerusakan fasilitas umum dan kantor pemerintah.

Edy Rahmayadi adalah Pangkostrad ke-38 dan pernah menduduki jabatan sipil sebagai Gubernur Sumut. Pengalamannya selama dinas kemiliteran, sangat tepat membantu Presiden Prabowo yang merupakan Pangkostrad ke- 22.

Jakarta - Prabowo Pertanyakan Hasil Dana Otsus Papua & Aceh: Setiap Tahun Ada tapi Hasil Tak NyataMenteri Keuangan Sri M...
03/09/2025

Jakarta - Prabowo Pertanyakan Hasil Dana Otsus Papua & Aceh: Setiap Tahun Ada tapi Hasil Tak Nyata

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menanyakan tentang hasil dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di satu sisi dananya setiap tahun diberikan, namun tidak ada hasil nyata bagi masyarakat.

"Karena concern atau kepedulian dan perhatian mengenai otonomi khusus, itu bapak presiden berkali-kali menanyakan hasilnya apa dari otsus ini. Sesudah lebih dari 10 tahun apakah nggak ada evaluasi? Di satu sisi dananya setiap tahun ada, tapi di sisi lain mungkin masyarakat tidak melihat secara nyata," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).

Menurut Sri Mulyani, hal itu perlu menjadi evaluasi bersama. Di 2026 sendiri Dana Otsus dianggarkan sebesar Rp 13,11 triliun, turun jika dibandingkan dengan Rp 17,52 triliun pada 2025.

Mayoritas Jadi Cuma Setengah
Dana Otsus senilai Rp 13,11 triliun yang dimuat dalam RAPBN 2026 ditujukan untuk provinsi tertentu, di antaranya Papua dan Aceh. Dana Otsus tahun depan difokuskan untuk memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga di wilayah tersebut.

Sementara itu, pembangunan fisik seperti jembatan dan jalan tidak akan dibayarkan penuh dari Dana Otsus. Pembangunan fisik ini akan dialokasikan sebagian dari Dana Otsus atau Dana Alokasi Umum (DAU), serta dikombinasikan dengan belanja K/L.

"Untuk 2026 Dana Otsus yang Rp 13,1 triliun itu tidak termasuk yang akan diefisienkan, meskipun kita tentu akan terus dari sisi APBN kan merupakan suatu instrumen yang terus-menerus terekspos dengan situasi yang terjadi," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan, Rudy Tirtayana mengungkapkan perihal penyerapan Otsus Papua Selatan yang lamban pada tahun ini. Setelah dibicarakan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), masalahnya ada di syarat salur.

"Sarat salur tidak dihapus, tetapi disederhanakan, itu yang membuat penyerapan Dana Otsus mengalami perlambatan," ungkapnya.

Sumber : detik.com

berat

03/09/2025

Pejabat Itu Di Sumpah Atas Nama Negara dan Sesuai Agama Masing-masing

Gubernur dan Wakil Gubernur Berupaya Investor masuk ke Aceh Dengan Ucapan Ketua DPRA ini Rumor bagi Investor yg ingin masuk ke Aceh, jika ia tidak di tangkap maka "MAKAR" itu benar adanya, jika makar itu benar benar tidak akan pernah terjadi maka Polisi harus menangkap Ketua DPRA untuk penyelidikan dugaan ucapan "MAKAR" tersebut.

Selama oknum kita seperti ini, Dana Otsus itu tidak bisa di percaya bisa menyejahterakan Rakyat Aceh, semakin banyak dana otsus semakin kaya p**a pejabat di Aceh.

Kita baru merayakan HUT RI Ke 80 Tahun, Indonesia jangan cengeng melihat kondisi Aceh, apa nanti kata Generasi? kami Aceh Wilayah Tengah 100% NKRI jika kondisinya terus seperti ini kapan Daerah kami mengalami kamajuan dalam pembangunan wilayah.

Ucapan ucapan itu hanya dari oknum bukan representasi Masyarakat Aceh, Masyarakat Ingin Damai sejahtra ber kehidupan yang cukup menghidupi keluarga dan memperbaiki keturunan yang lebih baik, mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang baik, bukan hal hal yang seperti disampaikan oknum tersebut.

18 tahun sudah Aceh Menerima dana otsus dari pusat yang kaya siapa bukan rakyat Aceh nya tapi para Pejabatnya. Justru itu kalau oknum pejabatnya masih seperti ini kami tidak yakin otsus itu bisa membangun Aceh, lebih yakin kami kepada investor jadi ucapan ucapan seperti ini mengangu mereka maka APH harus mengkap orangnya.

Divisi Humas Polri berat

Demokrasi dalam Ancaman: Saat Uang dan Pop**aritas Menyingkirkan KapabilitasProses verifikasi partai politik untuk menja...
01/09/2025

Demokrasi dalam Ancaman: Saat Uang dan Pop**aritas Menyingkirkan Kapabilitas

Proses verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024 menunjukkan indikasi masalah serius dalam sistem demokrasi kita. Tidak hanya partai kecil, bahkan partai-partai besar pun hampir tidak lolos dalam tahap verifikasi. Namun, alih-alih membiarkan proses berjalan sesuai aturan, justru muncul tekanan dari Istana dan instrumen negara lainnya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meloloskan partai-partai tersebut.

Setelah resmi menjadi peserta pemilu, sebagian besar partai tidak menunjukkan perubahan positif. Mereka cenderung mencari figur yang memiliki kekayaan dan ketenaran, bukan yang memiliki kapabilitas, integritas, atau komitmen terhadap rakyat. Fenomena ini terjadi tidak hanya di tingkat pusat, tetapi merata hampir di seluruh daerah. Seolah menjadi pola sistemik.

Akar dari permasalahan ini adalah rekrutmen caleg yang didasarkan pada pop**aritas dan kekuatan finansial. Kursi legislatif berubah menjadi komoditas yang bisa ditukar dengan uang, bukan lagi amanah dari rakyat. Akibatnya, mereka yang terpilih lebih fokus mengurus kepentingan pribadi atau kelompok pemodal yang telah “berinvestasi” pada mereka, ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Kini, negara terancam runtuh akibat hasil dari proses demokrasi yang cacat tersebut. Namun, lagi-lagi Istana dan instrumen negara lainnya diminta bertanggung jawab—karena sejak awal, mereka pun terlibat dalam membajak proses demokrasi ini.

Hasil yang bersih hanya bisa lahir dari proses yang bersih. Negara ini tidak didirikan oleh para pemodal, tetapi oleh darah dan perjuangan para pendiri bangsa. Jika proses politik hanya bisa dimasuki oleh yang punya uang, lalu di mana tempat bagi rakyat biasa yang punya integritas?

Demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita harus bertanya: akankah kita membiarkan sistem ini terus berjalan seperti ini? Atau saatnya kita melakukan koreksi besar? Dunia terus berkembang, tapi demokrasi kita justru terpuruk. Bila dibiarkan, maka rakyat akan terus menjadi korban dari politik transaksional.

Takengon 1 September 2025.

"Pasca hari ini mengingatkan kami saat proses Verifikasi Parpol"

Address

Jamat

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Serta Lia Gali posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Serta Lia Gali:

Shortcuts

  • Want your business to be the top-listed Media Company in Jamat?

Share

Category