Harian Kami

30/06/2024

Potret Anak - anak dan warga kampung riang gembira karena mereka tau bakalan difoto. Lokasi
pada plang pada waktu itu plang tersebut terbaca
di Jln. Wahid Hasyim no. 214 sepertinya dekat Pasar Tanah Abang pada tahun 1971, Tukang Tambal Ban.

Nah kalau sekarang ada yang tahu kondisinya bagaimana ...😁

📸 Rolls Press

03/04/2024

Mahfud: Terserah hakim (soal Jokowi dan Kapolri bersaksi di sidang MK)

3 April 2024 21:45 WIB
Cawapres RI Mahfud Md saat memberikan keterangan di kawasan Senen, Jakarta, Rabu (4/3/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md menyerahkan sepenuhnya kepada hakim soal usulan Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk dihadirkan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya terserah hakim saja. Nanti kalau hakim kan mempertimbangkan urgensi, dan relevansinya apa, itu hakim," kata Mahfud di kawasan Senen, Jakarta, Rabu.

Ia lantas mengatakan bahwa dirinya telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya. Oleh sebab itu, ia akan fokus melihat jalannya persidangan.

"Pokoknya setiap kuasa hukum itu sudah mendapat kuasa sepenuhnya untuk menyatakan, untuk meminta apapun kepada pengadilan, sehingga saya tidak harus tahu apa yang diminta. Nanti minta apa kuasa hukum saya itu, lalu hakim yang mempertimbangkan dikabulkan atau tidak," jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan bahwa pihaknya mengajukan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan keterangan pada sidang perkara PHPU Pilpres 2024.

"Kami meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," kata Todung ketika ditemui di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).

Ia mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada MK terkait permintaan tersebut.

Alasan pengajuan nama Kapolri, karena menurut pihaknya terdapat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Selain itu, Todung menilai bahwa akan sangat ideal apabila Presiden Jokowi dihadirkan di MK untuk memberikan keterangan.

Pernyataan Todung tersebut menanggapi pertanyaan awak media setelah sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Rabu, terkait perlu atau tidaknya Presiden Jokowi memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara tersebut.

“Presiden Jokowi itu kan kepala pemerintahan. Kalau Presiden memang bisa didatangkan oleh Ketua Majelis Hakim MK, itu akan sangat ideal karena memang tanggung jawab pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) pada akhirnya berujung ke Presiden,” kata Todung.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap hadir memberikan keterangan pada sidang perkara PHPU Pilpres 2024, bila diminta oleh MK.

"Alhamdulillah kalau Hakim MK nanti mengundang dengan senang hati, kami akan hadir," kata Sigit ditemui usai kegiatan buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (2/4) malam.

Jenderal polisi bintang empat itu mengatakan bahwa kehadirannya sebagai wujud warga negara yang taat dan patuh terhadap aturan perundang-undangan.

"Kami taat terhadap aturan dan konstitusi," kata Sigit.

Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md menyerahkan sepenuhnya kepada hakim soal usulan Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ...

03/04/2024

*_Sulit dikatakan bahwa Pilpres 2024 terlaksana secara jujur, adil dan bermartabat. Hal ini lantaran Pilpres sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) secara terang benderang. Mulai dari rekayasa perubahan konstitusi, pelanggaran peraturan KPU, pengerahan aparat negara, politisasi bansos hingga dugaan kecurangan Pemilu. Alhasil Pilpres berujung pada gugatan.*

*_Nasib demokrasi dan keadilan kini dipertaruhkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden 2024). Publik menaruh harapan para hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjadi juru keadilan yang obyektif, profesional dan bijaksana serta bernyali tanpa ada rasa takut akan tekanan gurita kepentingan politik penguasa._*

*Sebagai bentuk dukungan moral kepada para hakim Mahkamah Konstitusi yang tengah memimpin sidang, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) hari Rabu 3 April 2024 pukul 15.30 WIB akan mengirimkan rompi anti peluru kepada para hakim Mahkamah Konstitusi agar punya nyali dan tidak takut terhadap intervensi dan ancaman kekuasaan.*_

02/04/2024

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam jalannya sidang Majelis Konstitusi Tertidur, kira² sedang mimpi apa ya ....

02/04/2024

Salwan Momika warga irak swedia yang berulang kali bakar Al-Quran, ditemukan MATI hari Selasa 2 April 2024 di Norwegia

Mantan pemimpin milisi Irak Salwan Momika, dalang aksi pembakaran Alquran di Swedia, dilaporkan tewas di Norwegia, Senin (1/4/2024) kemarin.

Salwan diketahui baru sepekan lalu memutuskan pindah ke Norwegia setelah merasa tidak aman di Swedia.

“Hari ini saya meninggalkan Swedia dan sekarang berada di Norwegia di bawah perlindungan pihak berwenang Norwegia,” tulis Salwan Momika pada 27 Maret lalu.

Salwan sendiri kabur dari Irak ke Swedia sebagai pengungsi setelah terlibat kejahatan saat menjadi anggota Pas**an Mobilisasi Populer (PMF).

Salman Momiku kemudian populer di kalangan anti Islam karena kerap membakar Alquran dengan dalih kebebasan berbicara.

Momika, yang mengaku awalnya seorang penganut Kristen yang taat memutuskan berpaling menjadi ateis, dan bangga dengan pilihannya tersebut.

Saat Idul Fitri, Juni 2023, Salwan Momika mengejutkan dunia dengan menginjak-injak salinan Alquran lalu membakarnya di depan masjid terbesar di Stockholm.

Setelah aksinya itu, Salwan Momika mendapat kecaman dari dunia internasiona.

Salman bahkan mengaku telah mendapat banyak ancaman pembunuhan yang sangat banyak.

Namun dia merasa percaya diri dengan adanya dukungan dari kelompok ekstrimis anti-Islam di Swedia dan Eropa.

Ulah Salman membuat Swedia menghadapi kemarahan negara-negara Islam dianggap membiarkan aksi pembakaran Alquran.

Hal itu yang membuat Salman akhirnya mencari suaka ke Norwegia.

“Saya mengajukan permohonan suaka dan perlindungan internasional ke Norwegia karena Swedia tidak menerima suaka bagi para filsuf dan pemikir. Swedia hanya menerima suaka bagi teroris," katanya.

“Saya akan melanjutkan perjuangan saya melawan ideologi Islam. Sejak saya memulai perjuangan melawan Islam,” kata Salwan Momika.

02/04/2024

Dalam Sidang MK Sengketa Pemilu 2024 Sesungguhnya Yusril Ihza Mahendra sedang Melawan Dirinya Sendiri ibarat Yusril VS Rekam Jejaknya sendiri.

bicara sebagai seorang profesor, Yusril Ihza Mahendra seharusnya sejak lulus dari sekolah sampai akhir hayat ilmu yang dia dapat tidak berubah

Kejamnya Jejak Digital merupakan Rekan Jejak yang sangat menyakitkan

1023 s**a, 407 komentar. "Pak Yusril, kita hanya mengingatkan kembali”

02/04/2024

Romo mangnis singgung pelanggaran etik kalau di biarkan membuat presiden mirip pemimpin organisasi mafia:

3697 s**a, 309 komentar. " ”

02/04/2024

Alasan KPU Terima Gibran Jadi Cawapres, Ada Surat dari Jokowi

KBA.ONE, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap sejumlah alasan lembaganya menerima Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Padahal saat itu, lembaga tersebut belum memperbaharui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk memperbolehkan calon berusia di bawah 40 tahun asalkan telah atau sedang menjadi kepala daerah.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan, lembaganya menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan persetujuan putera sulungnya maju sebagai cawapres. KPU justru berpotensi melanggar aturan jika menolak pendaftaran Gibran.

“Apabila ada seseorang diajukan oleh parpol atau gabungan parpol, lalu ketika hadir di KPU membawa fotokopi KTP kemudian membawa Surat Izin Presiden, apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat?” kata Hasyim saat bertanya kepada saksi ahli pada Sidang PHPU di MK, Senin 1 April 2024.

Berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada pasal 17 ayat 2 disebutkan salah satu syarat seseorang yang sedang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai capres-cawapres harus meminta izin kepada presiden.

Pertanyaan dilontarkan Hasyim dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Pilpres 2024. Hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan pasangan calon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pertanyaan tentang surat izin dari Jokowi mencuat saat mendengar keterangan dari Ahli Hukum Administrasi Negara, Ridwan.

Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, Tim Hukum Pasangan Calon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar Senin 1 April 2024 kemarin.

KBA.ONE, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap sejumlah alasan lembaganya menerima Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Padahal saat itu, lembaga tersebut belum memperbaharui Peraturan Komisi...

27/03/2024

https://vt.tiktok.com/ZSFQw5xvM/

26/03/2024

https://vt.tiktok.com/ZSFxEoXoS/

17/03/2024

Beli Beras Import Berani Dengan Harga Tinggi... Sedangkan Beli Gabah Petani Ditawar Senurah Mungkin...

KOMISI VI DPR RI

DARI RUANG RAKER DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI

SIDANG Panas Anggota DPR Skakmat Mendag Zulhas soal Beras: Kita Jangan Dibodohi, Pak!

6213 s**a, 638 komentar. " ”

17/03/2024

IKN RASA KOLONIAL BELANDA: WARGA ASLI IKN DIGUSUR, INVESTOR ASING DIBERI KARPET MERAH KE IKN

JOKOWI BIKIN MARAH PANGLIMA PAJAJI

Menurut Herdiansyah Hamzah, Perppres Jokowi Jadi Dasat Alat Teror: Warga Asli IKN Dianggap Penghuni Liar di Tanah Sendiri

465 s**a, 103 komentar. "IKN RASA KOLONIAL BELANDA BIKIN MARAH PANGLIMA PAJAJI”