LPM Aspirasi

LPM Aspirasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Aspirasi adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Khairun yang bergerak dibidang jurnalistik.

LPM Aspirasi sebelumnya bernama LPM Kultura dan resmi diganti sebagai LPM Aspirasi pada 23 Juli 2020 lalu

Warga, kata Ardianto berhak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 T...
01/07/2025

Warga, kata Ardianto berhak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, ia bersama massa lainnya menuntut tanggung jawab pasca tambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba, serta pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012.

“Kami bukan minta sembako. Kami minta solusi agar banjir tak lagi masuk ke rumah warga,” kata Ardianto.

Selengkapnya
https://www.aspirasipress.com/2025/07/aliansi-peduli-soligi-desak-hentikan.html?m=1

Wetub Toatubun, anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan tindakan pembubaran paksa yang dilaku...
01/07/2025

Wetub Toatubun, anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan tindakan pembubaran paksa yang dilakukan aparat kepolisian tidak berdasar. Tindakan ini melanggar peraturan perundang-undangan No 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapan di depan umum.

“Bukan hanya itu, apparat kepolisian juga tidak mematuhi Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkapolri) no 8/2009 tentang implementasi dan prinsip standar hak asasi manusia dalam tugas kepolisian,” tegasnya.

Menurut dia, kekerasan yang dilakukan anggota Polda Malut dan Polres Kota Ternate harus diusut oleh Propam dan Kompolnas. Hukum harus ditegakan dan sekaligus memberikan pelajaran kepada anggota maupun pimpinan kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Demonstrasi yang digelar Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) Kota Ternate pada Senin (30/6/2026) di depan Polda Malu...
01/07/2025

Demonstrasi yang digelar Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) Kota Ternate pada Senin (30/6/2026) di depan Polda Maluku Utara, Kelurahan Kalumpang, Ternate Tengah dibubarkan pihak kepolisian. Sejumlah massa alami kekerasan hingga luka-luka.

Dokumentasi: LPM Aspirasi

Kamaria bingung. Lebih lagi ia baru menerima surat penangkapan suaminya pada tanggal 31 Mei 2025, padahal aksi serta pen...
21/06/2025

Kamaria bingung. Lebih lagi ia baru menerima surat penangkapan suaminya pada tanggal 31 Mei 2025, padahal aksi serta penangkapan terhadap suaminya dan masyarakat Maba itu pada 18 Mei.

“Tapi surat penangkapan itu, yang kami terima, nanti di tanggal 31 Mei. Sementara kejadian (penangkapan) itu di tanggal 18 Mei. Kenapa kejadian penangkapan sudah berlalu lama, setelahnya baru ada surat penangkapan?” terang Kamaria.

Selengkapnya
https://www.aspirasipress.com/2025/06/cerita-keluarga-11-masyarakat-maba.html?m=1

Asriyana Hasan, pengurus Comite Daerah Sekber Malut dalam sambutannya mengajak kepada pengurus yang nantinya terpilih un...
17/06/2025

Asriyana Hasan, pengurus Comite Daerah Sekber Malut dalam sambutannya mengajak kepada pengurus yang nantinya terpilih untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip organisasi.

"Siapapun yang nantinya terpilih sebagai pengurus, harus tetap berpegang pada prinsip organisasi, kedaulatan rakyat," ucap Asriyana.

Disisi lain ketua Comite Nasional, Zoel Taba, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Comite Daerah mengangkat tema "Membangun Persatuan Gerakan Sosial Untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Yang Berlandaskan Pada Reforma Agraria Sejati" adalah bentuk perjuangan dari Forum Sekolah Bersama.

Selengkapnya
https://www.aspirasipress.com/2025/06/sekber-ajak-bangun-gerakan-sosial-di.html?m=1

Suarez H. Yunus, kuasa hukum warga mengatakan terdapat lima perkara putusan yang diajukan, diantaranya terkait tindak pi...
17/06/2025

Suarez H. Yunus, kuasa hukum warga mengatakan terdapat lima perkara putusan yang diajukan, diantaranya terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Pada salah satu proses penyelidikan, hakim tidak menemukan surat perintah penangkapan sehingga hal itu dianggap tidak sah.

“Tetapi karena hanya bersifat administratif, maka status tidak sah ditolak dan tersangka tetap dinyatakan sah,” ungkapnya.

Dia bilang, hanya 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda. Hal itu membuat mereka hanya mengajukan permohonan pra-peradilan untuk 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Juni 2025.

“Sidang pra-peradilan untuk 10 orang yang jadi tersangka karena masuk ke daerah pertambangan tanpa izin dan membawa senjata tajam, sehingga dianggap melanggar UU Minerba Pasal 2 ayat 1 dan UU Minerba Pasal 162," ucap Suarez.

Selengkapnya
https://www.aspirasipress.com/2025/06/11-warga-maba-sangaji-ditetapkan-jadi_17.html?m=1

Slide pertama, ke dua dan ke tiga: Massa Aliansi Masyarakat Adat Bergerak orasi di depan kantor Pengadilan Negeri Soasio...
17/06/2025

Slide pertama, ke dua dan ke tiga: Massa Aliansi Masyarakat Adat Bergerak orasi di depan kantor Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan.

Slide empat dan lima: Proses sidang putusan pra-peradilan.

Slide enam: Keluarga 11 warga Maba Sangaji yang protes terhadap putusan PN Soa Sio yang dinilai tidak tepat.

Slide ke tujuh: Setelah putusan sidang

Slide selanjutnya: Massa masih melakukan protes terhadap putusan hakim yang dinilai berpihak terhadap PT Position.

Foto: LPM Aspirasi

Besok!!!!Senin, 16 Juni 2025, Sama-sama kita kawal sidang putusan terhadap 11 warga Maba Sangaji yang dikriminalisasi ol...
15/06/2025

Besok!!!!

Senin, 16 Juni 2025, Sama-sama kita kawal sidang putusan terhadap 11 warga Maba Sangaji yang dikriminalisasi oleh aparat karena mempertahankan hutan adat mereka.

Kawal sampai bebas🔥


Massa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Kota Ternate itu, menilai PT Gag jadi induk dari penambangan nik...
14/06/2025

Massa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Kota Ternate itu, menilai PT Gag jadi induk dari penambangan nikel di Raja Ampat. Keberadaannya dianggap jadi ancaman bagi kelestarian lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat.

“Izin PT Gag harus dicabut karena mengancam ekosistem dan memperparah kerusakan ekologi yang kian masif di tanah Papua. Kalau penambangan nikel itu

dilanjutkan, kelestarian lingkungan dan kelangsungan sosial budaya masyarakat setempat juga akan hancur,” ungkap Deki, Koordinator aksi  saat unjuk rasa pada Kamis, (12/6/2025) di Depan Pasar Barito, Ternate Tenggah.

Selengkapnya
https://www.aspirasipress.com/2025/06/imp-papua-bukan-tanah-kosong-cabut-iup.html?m=1

Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap masyarakat Maba Sangaji menambah daftar panjang kekerasan terhadap masyara...
04/06/2025

Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap masyarakat Maba Sangaji menambah daftar panjang kekerasan terhadap masyarakat adat di Indonesia. Amnesty Indonesia menyebut ini sebagai penyalahgunaan sistem hukum pidana untuk mengkriminalisasi dan merepresi masyarakat. Bahkan, levelnya sudah sangat menghawatirkan di Indonesia.

Selama Januari- Mei 2025 total 88 pembela HAM yang menjadi korban. Dari total itu, ada 40 orang di antaranya merupakan masyarakat adat.

Angka-angka itu, menurut Amnesty Indonesia telah melebihi jumlah masyarakat adat yang mendapat serangan selama 2024. Dari 287 pembela HAM yang alami serangan ada total 22 orang masyarakat adat di tahun tersebut.

Selengkapnya
https://www.aspirasipress.com/2025/06/di-balik-kriminalisasi-masyarakat-maba.html?m=1

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LPM Aspirasi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to LPM Aspirasi:

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share