27/11/2025
𝗞𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮 𝗣𝗲𝘁𝘂𝗴𝗮𝘀 𝗧𝗮𝗴𝗮𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗮𝘁 𝗕𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗦𝘂𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮?
Ditulis Amin Wahyudi Harahap
Beberapa waktu terakhir, sejumlah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dilanda bencana alam — mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang. Namun di tengah situasi darurat ini, muncul pertanyaan dari masyarakat: di mana keberadaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Sumatera Utara yang seharusnya menjadi garda terdepan penanganan sosial saat bencana?
Tagana, sebagai satuan relawan profesional di bawah koordinasi Dinas Sosial, memiliki mandat untuk memberikan respons cepat berupa evakuasi, pelayanan dapur umum, pendataan korban, hingga pemulihan psikososial. Ketidakhadiran yang terlihat di lapangan tentu menimbulkan kegelisahan dan kritik.
Minimnya Keberadaan Tagana di Lapangan
Dari laporan warga di beberapa daerah terdampak, keberadaan Tagana dinilai tidak terlihat secara signifikan. Sejumlah posko bencana didominasi oleh BPBD, TNI-Polri, relawan lokal, dan perangkat desa. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa:
1. Koordinasi lintas instansi kurang efektif.
Tagana baru bergerak bila menerima instruksi resmi dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau provinsi. Jika koordinasi terlambat, maka keterlambatan respons menjadi tidak terhindarkan.
2. Keterbatasan personel dan logistik.
Di beberapa daerah, jumlah Tagana aktif sangat terbatas. Peralatan tanggap darurat seperti tenda gulung, perlengkapan evakuasi, hingga logistik pangan sering tidak tersedia dalam jumlah memadai.
3. Penempatan personel yang tidak merata.
Banyak anggota Tagana berada di pusat kabupaten atau kota, sementara bencana sering terjadi di wilayah pinggiran dan desa terpencil yang sulit diakses.
4. Kurangnya pelibatan relawan dalam keputusan daerah.
Pada beberapa kejadian, pemerintah daerah memprioritaskan satgas internal, menjadikan Tagana kurang diberdayakan.
Harapan Publik Terhadap Tagana
Tagana sejatinya adalah ujung tombak penanganan sosial saat bencana, sehingga masyarakat berharap:
Tagana hadir lebih cepat dan terlihat langsung membantu korban.
Koordinasi antara Dinas Sosial, BPBD, dan aparat kecamatan diperkuat.
Keterbukaan informasi mengenai pergerakan Tagana lebih transparan.
Pelatihan, peralatan, dan jumlah personel diperbarui agar siap menghadapi eskalasi bencana.
Saatnya Evaluasi dan Perbaikan
Fenomena tidak terlihatnya Tagana di berbagai lokasi bencana harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Mitra sosial seperti Tagana bukan sekadar simbol kesiapsiagaan, melainkan unsur vital yang harus berfungsi optimal.
Dengan frekuensi bencana yang meningkat setiap tahun, Sumatera Utara membutuhkan sistem tanggap darurat yang lebih terintegrasi, cepat, dan responsif — dan Tagana memiliki peran penting dalam mewujudkannya.
Apakah TAGANA hanya untuk menerima dana Hibah saja ?
