Politik Asyik (2025)

03/10/2025

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melayangkan kritik keras kepada PT Pertamina (Persero) atas ketiadaan pembangunan kilang minyak baru, yang menurutnya membuat Indonesia terus bergantung pada impor BBM, khususnya dari Singapura.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa, 30 September 2025), Purbaya menegaskan bahwa sejak krisis 1998 sampai sekarang, tidak ada kilang baru yang benar-benar dibangun meskipun pernah dijanjikan.

03/10/2025

Purbaya Sadewa Kritik Keras Pertamina:Dinilai Malas Bangun Kilang, Dirut Siap Diganti

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melayangkan kritik keras kepada PT Pertamina (Persero) atas ketiadaan pembangunan kilang minyak baru, yang menurutnya membuat Indonesia terus bergantung pada impor BBM, khususnya dari Singapura.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa, 30 September 2025), Purbaya menegaskan bahwa sejak krisis 1998 sampai sekarang, tidak ada kilang baru yang benar-benar dibangun meskipun pernah dijanjikan.

03/10/2025

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlanjut.

Usai menghapus bonus atau tantiem, Prabowo akan mengejar bos-bos badan pelat merah yang dianggap memakan kekayaan negara dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang bakal dilibatkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tujuannya satu, untuk mengungkapkan biang keladi di balik tekornya badan usaha pemerintah itu.

Prabowo mengungkapkan, para bos BUMN tersebut telah menjadi biang tekor.

Saat perusahaan merugi, mereka justru mengambil keputusan untuk menambah bonus maupun tantiem yang dimakan untuk kalangannya sendiri.

Kepala Negara bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan berengsek.

“Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, berengsek banget itu," kata Prabowo, dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

02/10/2025

KEPALA Desa Kohod Arsin bin Asip didakwa menjual lahan laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Ia bersekongkol dengan 3 terdakwa lain, yakni Sekretaris Kades Kohod Ujang Karta, pengacara Septian Prasetya, dan Candra Eka Agung Wahyudi.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten Faiq Nur Fiqri Sofa menjelaskan penjualan terjadi pada pertengahan tahun 2022 hingga Januari 2025. Keempat terdakwa diketahui mengubah status lahan perairan Desa Kohod seolah-olah merupakan daratan milik warga.

Keterlbatan mereka terungkap dalam sidang dakwaan kasus pagar laut yang digelar di Pengadilan Negeri Serang yang digelar Selasa, 30 September 2025. Berkas dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan itu menyebut para terdakwa melakukan tindak korupsi.

Lahan perairan seolah-olah darat itu ditawarkan Arsin kepada Deny Prasetya Wangsa dari PT. Cakra Karya Semesta. "Tawaran tersebut kemudian disampaikan kepada Nono Sampono selaku Direktur PT Cakra Karya Semesta," kata jaksa Faiq.

Nono menolak tawaran itu dengan alasan tanah tak memiliki sertifikat. Pasca penolakan itu munculah sosok Hasbi Nurhamdi. Ia membujuk Arsin jika agar bersedia membuat dokumen syarat penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dengan iming-iming imbalan Rp. 500 juta.

Syarat yang dimaksud adalah Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas nama masyarakat, Nomor Obyek Pajak (NOP) hingga SPPT-PBB, seakan-akan tanah itu daratan. Padahal, lokasi yang hendak disertifikatkan merupakan wilayah lautan.

Terdakwa Arsin lantas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari penduduk setempat. Masyarakat yang namanya masuk dalam daftar pemohon itu hanya dimanfaatkan identitasnya saja. Padahal permohonan itu fiktif.

Berbekal itu, Arsin menerbitkan 203 Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) pada 20 Juni 2022 dengan total luas 300 hektar. Belakangan PT Cakra Karya Semesta membeli lahan seluas 300 hektar dengan harga Rp 10 ribu per meter atau total Rp 33 miliar.

Arsin mencetak dokumen SKTG menggunakan komputer dan printer milik Sekretaris Desa Ujang Karta. Dokumen yang sudah dicetak lalu diserahkan kepada Hasbi Nurhamdi untuk diuruskan NJOP dan SPPT-PBB ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten (Bapenda) Tangerang.

02/10/2025

Usai Hapus Tantiem, Kini Prabowo Bidik Biang Tekor BUMN Pakai KPK-Kejagung

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlanjut.

Usai menghapus bonus atau tantiem, Prabowo akan mengejar bos-bos badan pelat merah yang dianggap memakan kekayaan negara dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang bakal dilibatkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tujuannya satu, untuk mengungkapkan biang keladi di balik tekornya badan usaha pemerintah itu.

Prabowo mengungkapkan, para bos BUMN tersebut telah menjadi biang tekor.

Saat perusahaan merugi, mereka justru mengambil keputusan untuk menambah bonus maupun tantiem yang dimakan untuk kalangannya sendiri.

Kepala Negara bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan berengsek.

“Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, berengsek banget itu," kata Prabowo, dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
# #

02/10/2025

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebutkan pernah mengenyam pendidikan setara SMK di Australia.

Namun, informasi tersebut diluruskan oleh Mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus pegiat media sosial, Said Didu.

Said Didu memastikan bahwa UTS Insearch bukanlah sekolah formal, apalagi dikatakan setara dengan SMA maupun SMK.

Informasi tersebut didapatkan langsung oleh Said Didu dari anaknya yang mengambil program master di UTS.

"Anak saya alumni S2 UTS, menjelaskan ke saya bahwa UTS Insearch bukan sekolah tapi semacam “bimbel” untuk masuk program S1 di UTS. Jadi menjadi aneh jika keterangan “lulus” UTS Insearch dinyatakan setara dengan SMK," ungkap Said Didu, dikutip dari X via Warta Kota, Kamis (18/9/2025).

Belakangan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming memang dipertanyakan publik.

Disebutkan, bahwa Gibran pernah belajar di UTS Insearch di bawah Universitas Teknologi Sydney.

Universitas Teknologi Sydney adalah sebuah universitas yang berlokasi di Sydney, New South Wales, Australia.

Dari riwayat pendidikan yang tersebar, Gibran sempat meneruskan pendidikan di luar negeri sejak remaja.

02/10/2025

Kades Kohod Jual Laut ke Nono Sampono Rp 33 Miliar

KEPALA Desa Kohod Arsin bin Asip didakwa menjual lahan laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Ia bersekongkol dengan 3 terdakwa lain, yakni Sekretaris Kades Kohod Ujang Karta, pengacara Septian Prasetya, dan Candra Eka Agung Wahyudi.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten Faiq Nur Fiqri Sofa menjelaskan penjualan terjadi pada pertengahan tahun 2022 hingga Januari 2025. Keempat terdakwa diketahui mengubah status lahan perairan Desa Kohod seolah-olah merupakan daratan milik warga.

Keterlbatan mereka terungkap dalam sidang dakwaan kasus pagar laut yang digelar di Pengadilan Negeri Serang yang digelar Selasa, 30 September 2025. Berkas dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan itu menyebut para terdakwa melakukan tindak korupsi.

Lahan perairan seolah-olah darat itu ditawarkan Arsin kepada Deny Prasetya Wangsa dari PT. Cakra Karya Semesta. "Tawaran tersebut kemudian disampaikan kepada Nono Sampono selaku Direktur PT Cakra Karya Semesta," kata jaksa Faiq.

Nono menolak tawaran itu dengan alasan tanah tak memiliki sertifikat. Pasca penolakan itu munculah sosok Hasbi Nurhamdi. Ia membujuk Arsin jika agar bersedia membuat dokumen syarat penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dengan iming-iming imbalan Rp. 500 juta.

Syarat yang dimaksud adalah Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) atas nama masyarakat, Nomor Obyek Pajak (NOP) hingga SPPT-PBB, seakan-akan tanah itu daratan. Padahal, lokasi yang hendak disertifikatkan merupakan wilayah lautan.

Terdakwa Arsin lantas mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari penduduk setempat. Masyarakat yang namanya masuk dalam daftar pemohon itu hanya dimanfaatkan identitasnya saja. Padahal permohonan itu fiktif.

Berbekal itu, Arsin menerbitkan 203 Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG) pada 20 Juni 2022 dengan total luas 300 hektar. Belakangan PT Cakra Karya Semesta membeli lahan seluas 300 hektar dengan harga Rp 10 ribu per meter atau total Rp 33 miliar.

Arsin mencetak dokumen SKTG menggunakan komputer dan printer milik Sekretaris Desa Ujang Karta. Dokumen yang sudah dicetak lalu diserahkan kepada Hasbi Nurhamdi untuk diuruskan NJOP dan SPPT-PBB ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten (Bapenda) Tangerang.

02/10/2025

Terungkap keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat pelantikan menteri baru di Kabinet Merah Putih.

Gibran tak terlihat dalam pelantikan mentei baru.

Pelantikan ini di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025) sore.

Gibran Rakabuming tak hadir padahal acara penting itu dipimpin Presiden Prabowo.

Pelantikan anggota baru Kabinet Merah Putih ini juga dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Setelah acara pelantikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, Wapres tengah berada di luar kota untuk menjalankan tugas.

“Beliau sedang di luar kota,” ujarnya singkat.

Ternyata putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut sedang di Papua.

Kemarin, dia kunjungan ke Puskesmas Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

Gibran datang untuk memantau pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG).

Wapres juga dijadwalkan meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Sentani.

02/10/2025

Jokowi Beri Penjelasan soal Arahan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode
------------------------------------------------------------------------------
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sorotan publik terkait arahannya kepada relawan agar mendukung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.

Jokowi menjelaskan, arahan itu disampaikan dalam forum pertemuan relawan yang diwarnai sesi tanya jawab.

"Kan saya sampaikan itu sejak awal ke dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab. Bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk dua periode," cerita Jokowi, pada Jumat (29/9/2025).

Menurut Jokowi, meski arahan tersebut ditujukan kepada relawan, wajar jika kemudian sejumlah tokoh ikut menyoroti.

"Kalau ada yang enggak setuju ya enggak apa-apa namanya demokrasi," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengingatkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 masih jauh.

“Pemilu masih jauh,” kata Puan singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ia mengajak semua pihak untuk tetap fokus bekerja sama membangun bangsa.

02/10/2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan atensi yang sangat besar berkat gaya berkomunikasinya.

Berdasarkan data dari berbagai platform yang dihimpun Antara, penyembutan nama Purbaya Yudhi Sadewa melonjak signifikan pada 14-15 September 2025.

Angkanya naik dari 1,6 ribu menjadi 2,5 ribu penyebutan. Kenaikan itu berbanding lurus dengan meluasnya jangkauan publik.

Angkanya naik sangat signifikan dari 46,2 juta menjadi 75,5 juta audiens pada 14-15 September 2025.

Sentimen positif bertahan di angka tujuh persen. Sementara itu, sentimen negatif turun dari sembilan menjadi enam persen dalam tempo 48 jam.

Isu paling dominan dalam pemberitaan tentang Purbaya ialah penyaluran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke bank-bank milik negara.

Topik itu menyumbang 52,9 persen dari total jangkauan pembicaraan dengan 187 mention dan jangkauan hingga 19,3 juta audiens.

Jumlah itu menunjukkan kenaikan yang sangat drastis dari hanya 561 ribu sebelumnya.

01/10/2025

PDI-P tak mempersoalkan pencopotan kadernya, Hendrar Prihadi, dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan, reshuffle kabinet yang membuat posisi eks Wali Kota Semarang itu diganti oleh Sarah Sadiqa adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” ujar Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Selasa (18/9/2025).

Ia menegaskan bahwa PDI-P sudah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang pemerintah, sehingga memilih tidak bergabung ke dalam kabinet.

“Sementara PDI-P sejak pembentukan kabinet yang diperkuat melalui keputusan di Kongres Partai, kami menjadi partai penyeimbang,” jelas Andreas Hugo.

01/10/2025

Rocky Gerung Bongkar Isu Fufufafa dan Ijazah Palsu: Pemicu Api Kemarahan ke Polri yang Belum Padam
--------------------------------------------------------------------------
Di tengah ruang dialog yang seharusnya menjadi ajang refleksi tenang, suara Rocky Gerung justru melemparkan bom waktu ke hadapan para petinggi Polri, menyentil dua isu panas yang masih membara di dada masyarakat: Fufufafa dan ijazah palsu.

Acara bertajuk “Hak Asasi vs Ketertiban Umum di Demonstrasi: Di Mana Batasnya?” yang digelar di STIK-PTIK Jakarta Selatan pada Senin, 29 September 2025, berubah menjadi panggung kritik tajam dari sang akademisi yang tak pernah kehabisan kata-kata pedas.

Rocky, dengan gaya khasnya yang blak-blakan, mengaitkan kedua isu tersebut sebagai latar belakang utama mengapa kemarahan publik terhadap institusi kepolisian semakin membengkak, meski demo-demonstrasi akhir Agustus lalu sudah mereda.

Ia bahkan mengeluh bagaimana kritiknya sendiri kini dicurigai sebagai upah dari Polri, mencerminkan ketidakpercayaan yang merajalela di kalangan aktivis, dosen, dan jurnalis.

Dialog ini, yang dihadiri pejabat tinggi seperti Direktur Intelijen Polri Irjen Pol Ahmad Kemal dan moderator dari Komnas HAM, seolah menjadi cermin kegelisahan bangsa yang masih bergulat dengan reformasi institusi penegak hukum, di mana isu-isu tak terselesaikan justru menjadi bensin bagi api protes yang siap menyala kapan saja.

Politik Asyik

03/10/2025

03/10/2025

03/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

02/10/2025

01/10/2025

01/10/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share