Udin88 News

Udin88 News UDIN88 News Memberikan Informasi Terkini dan Terupdate Berita Olahraga, Politik, Nasional, Sains, dan Mancanegara

Mohammad Riza Chalid, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk k...
11/07/2025

Mohammad Riza Chalid, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023, terdeteksi berada di Singapura.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menyatakan bahwa Riza Chalid telah mangkir dari panggilan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Kejagung saat ini berkoordinasi dengan otoritas Singapura untuk menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan.

Selain Riza Chalid, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka lainnya, termasuk Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga) dan Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping). Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM). Total kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp285 triliun.

Berikut adalah temuan terbaru dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Arya Daru Pa...
11/07/2025

Berikut adalah temuan terbaru dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Arya Daru Pangayunan alias ADP (39), yang ditemukan tewas dengan kondisi muka terlilit lakban:

* Pintu Kos Menggunakan Smart Lock: Polisi menyatakan bahwa kamar kos korban menggunakan sistem smart dock lock dan akses masuk terbatas. Pintu kamar hanya bisa dibuka dengan kartu akses yang diketahui hanya dimiliki oleh korban. Pintu kamar kos akhirnya dibuka paksa oleh penjaga setelah korban tidak bisa dihubungi, dan saat itulah penjaga menemukan korban sudah tidak bernyawa.

* Rekaman CCTV: Rekaman CCTV menunjukkan aktivitas korban pada malam hari sebelum ditemukan tewas. Korban terlihat keluar kamar sekitar pukul 23.24 WIB membawa kantong kresek hitam, berjalan ke arah pintu keluar kos, lalu kembali masuk tanpa membawa kantong tersebut.

* Pengambilalihan Kasus dan Target Penyelesaian: Penyelidikan kasus ini kini telah diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menargetkan hasil penyelidikan kasus ini rampung dalam satu pekan. Penyidik masih mendalami berbagai alat bukti, termasuk rekaman CCTV, hasil autopsi, dan barang elektronik milik korban.

Iran dilaporkan diam-diam membeli baterai rudal permukaan-ke-udara dari China selama masa gencatan senjata dengan Israel...
11/07/2025

Iran dilaporkan diam-diam membeli baterai rudal permukaan-ke-udara dari China selama masa gencatan senjata dengan Israel setelah perang 12 hari. Menurut sumber yang berbicara kepada Middle East Eye (MEE), pengiriman baterai rudal tersebut terjadi tak lama setelah gencatan senjata pada 24 Juni.

Pembelian tersebut diduga dibayar melalui barter minyak, mengingat China adalah importir minyak terbesar Iran. Hubungan pertahanan antara Iran dan China telah terjalin kuat sejak akhir 1980-an, ketika Iran menerima rudal jelajah HY-2 Silkworm dari China.

PT Pertamina (Persero) menyatakan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung terkait pen...
11/07/2025

PT Pertamina (Persero) menyatakan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung terkait penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa Pertamina akan bersikap kooperatif dan siap bekerja sama dengan aparat berwenang. Meskipun proses hukum sedang berlangsung, Pertamina memastikan bahwa pelayanan energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan operasional perusahaan berjalan normal. Pertamina juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus ini, termasuk Mohammad Riza Chalid dan beberapa mantan serta pejabat Pertamina lainnya.

Kasus BBM Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Godfather" dan "Teo Dollar", telah ditetapkan sebagai tersangk...
11/07/2025

Kasus BBM Riza Chalid, yang dikenal sebagai "The Gasoline Godfather" dan "Teo Dollar", telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Riza Chalid adalah Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Menurut Kejaksaan Agung, Riza Chalid diduga melakukan intervensi dalam kebijakan tata kelola Pertamina. Ia dituduh memperkenalkan rencana kerja sama untuk penyewaan terminal BBM Merak, padahal Pertamina tidak membutuhkan penyimpanan tambahan. Ia juga diduga menghapus skema kepemilikan terminal Merak BBM dari kontrak kerja sama dan menetapkan harga kontrak yang terlalu tinggi.

Riza Chalid sebelumnya dikenal karena mengendalikan bisnis impor minyak Indonesia melalui Petral, perusahaan milik Pertamina di Singapura, yang dibubarkan pada tahun 2015. Keterlibatannya dalam bisnis ini membuatnya dijuluki "Teo Dollar".
Selain itu, Riza Chalid pernah terlibat dalam kasus impor minyak mentah Zatapi senilai Rp65 miliar oleh Pertamina, serta kasus "Papa Minta Saham" pada 2015 di mana ia dan Setya Novanto diduga meminta saham 20 persen di PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur Hamzah, buka suara mengenai polemik putusan MK Nomor 141/PUU-XXII/2...
10/07/2025

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur Hamzah, buka suara mengenai polemik putusan MK Nomor 141/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dari Pemilu Legislatif (Pileg). Putusan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama karena dianggap dapat memperpanjang masa jabatan Presiden.

Guntur menjelaskan bahwa putusan tersebut merupakan hasil dari permohonan uji materi Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menegaskan bahwa MK tidak pernah berniat untuk memperpanjang masa jabatan Presiden, dan putusan tersebut murni bertujuan untuk memperbaiki sistem pemilu agar lebih efektif dan efisien.

Menurut Guntur, pemisahan pemilu ini akan mengurangi beban penyelenggara pemilu dan pemilih, serta menghindari kebingungan yang terjadi pada pemilu serentak sebelumnya. Ia juga menambahkan bahwa putusan MK adalah final dan mengikat, sehingga semua pihak harus mematuhinya.

Meskipun demikian, Guntur mengakui bahwa setiap putusan MK pasti akan menimbulkan berbagai interpretasi dan respons dari masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat memahami substansi putusan tersebut dan tidak terjebak dalam isu-isu politik yang tidak relevan.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan, angkat bicara mengenai polemik putusan pemisahan antara pemilu lokal dan nasional (perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada 26 Juni). Heru menyatakan bahwa MK saat ini menunggu kewenangan DPR untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Meskipun Heru mengklaim semua anggota Komisi III DPR mendukung putusan MK, anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo sempat menyesalkan putusan tersebut, menyoroti bahwa putusan MK soal pemisahan pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Putusan MK ini meminta agar pemilu daerah atau lokal digelar minimal 2 tahun atau maksimal 2,5 tahun setelah pemilu nasional (pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD). Pemilu lokal meliputi kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) serta DPRD. Putusan ini dianggap dilematis karena implementasi maupun pengabaiannya bertentangan dengan konstitusi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan tetap datang ke New York, meskipun ada ancaman penangkapan dar...
10/07/2025

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan tetap datang ke New York, meskipun ada ancaman penangkapan dari calon Wali Kota New York, Zohran Mamdani.

Mamdani berjanji akan menangkap Netanyahu jika terpilih sebagai wali kota, berdasarkan amanat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan perintah penangkapan Netanyahu terkait agresi Israel di Gaza. Netanyahu menganggap janji Mamdani itu konyol dan tidak serius, menegaskan ia akan datang ke New York bersama Presiden AS Donald Trump setelah pemilihan umum AS. Trump menimpali bahwa seorang wali kota akan membutuhkan koordinasi dan dukungan finansial dari pemerintah federal.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengonfirmasi bahwa ADP (39), seorang diplomat yang ditemukan meni...
10/07/2025

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengonfirmasi bahwa ADP (39), seorang diplomat yang ditemukan meninggal dunia, pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jepang.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian ADP dan menunggu hasil penyelidikan polisi.

ADP bergabung sebagai diplomat Kemlu pada 2014, pernah bertugas di KBRI Dili dan Buenos Aires, sebelum bergabung dengan Direktorat Perlindungan WNI. Judha memuji ADP sebagai sosok pekerja keras dan berdedikasi yang banyak membantu WNI di luar negeri. Ia seharusnya bertugas di KBRI Helsinki pada akhir Juli ini.

ADP ditemukan tewas dengan wajah terbungkus isolasi di sebuah kos di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7) sekitar pukul 08.30 WIB. Pemeriksaan awal polisi tidak menemukan tanda kekerasan dan tidak ada barang hilang. Sidik jari korban ditemukan pada lakban, namun masih dalam pemeriksaan laboratorium. Jenazah ADP telah dimakamkan di Bantul pada Rabu petang.

Siang hari ini saya hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri persidangan yang agendanya pembacaan pleid...
10/07/2025

Siang hari ini saya hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri persidangan yang agendanya pembacaan pleidoi oleh Bapak Tom Lembong, kita mendoakan dan yakin insyaallah majelis hakim akan memutus dengan adil, dengan objektif demi kepastian hukum," kata Anies

Tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan ol...
10/07/2025

Tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh kubu Roy Suryo dan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) telah sesuai prosedur.

Setelah mengikuti gelar perkara khusus di Bareskrim Polri pada Rabu (9/7), kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyampaikan bahwa pihak pelapor gagal membuktikan adanya pelanggaran dalam penyelidikan atau menghadirkan bukti baru (novum) yang mengindikasikan ijazah Jokowi palsu.

Sebelumnya, polisi telah menghentikan penyelidikan kasus ini karena tidak menemukan unsur pidana dan menyatakan ijazah Jokowi di SMAN 6 Solo serta Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Selama proses penyelidikan, polisi telah meminta keterangan dari 39 saksi dan melakukan uji laboratorium forensik terhadap berbagai dokumen. Tim kuasa hukum berharap gelar perkara khusus ini mengakhiri perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

BMKG memperingatkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia masih berpotensi diguyur hujan lebat hingga Oktober 2025, diseba...
09/07/2025

BMKG memperingatkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia masih berpotensi diguyur hujan lebat hingga Oktober 2025, disebabkan oleh anomali curah hujan yang telah terjadi sejak Mei, serta melemahnya Monsun Australia dan aktifnya Gelombang Kelvin serta Ekuatorial Robby.

Tren cuaca ekstrem ini diperkirakan dapat berlanjut hingga sepekan ke depan. Wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan hujan sedang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, hingga Papua Barat. Sedangkan Jawa Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Pegunungan diprediksi akan mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

DPRD Jawa Barat dan pakar dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengkritik rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat ...
09/07/2025

DPRD Jawa Barat dan pakar dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengkritik rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambah jumlah siswa per kelas di sekolah negeri dari 36 menjadi 50 murid, yang tertuang dalam Kepgub Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 dan akan berlaku mulai tahun ajaran 2025/2026.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, khawatir kebijakan ini akan memperparah disparitas, menyebabkan ketimpangan, bahkan pengosongan di sekolah swasta, serta membuat pendidik kewalahan. Ia juga menyoroti dampaknya terhadap guru dan tenaga kependidikan di sekolah swasta.

Dosen Prodi Administrasi Pendidikan FIP UPI, Cepi Triatna, menambahkan bahwa penambahan rombel ini berisiko bagi guru karena akan menghambat pembelajaran individual dan membuat ruang kelas lebih sempit bagi murid. Ia menekankan perlunya mitigasi risiko.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menjamin semua anak mendapat hak pendidikan, bukan untuk mematikan sekolah swasta. Ia mengklaim sekolah swasta masih memiliki peluang besar untuk menerima siswa, mengingat ada sekitar 400 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bahkan setelah penambahan rombel, dan kebijakan ini tidak bersifat mutlak serta disesuaikan dengan kondisi tiap sekolah.

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Udin88 News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share