Update Info Wilayah La Pago

16/08/2025

Pertemuan Komnas HAM dengan pihak Jubi membahas perkembangan kasus bom molotov di Kantor Redaksi Jubi, Kota Jayapura, Papua Jumat (15/08/2025)-Dok Jubi. Jayapura, – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas RI mengunjungi Kantor Redaksi Jubi di Jalan SPG Teruna Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Jumat (15/8/2025) petang. Di sana, Komnas HAM RI berdiskusi dengan pemimpin Redaksi Jubi, Jean Bisay, Direktur Perkumpulan Jubi Papua, Hana Damimetou dan tim kuasa hukum Jubi Simon Pattirajawane....

Pertemuan Komnas HAM dengan pihak Jubi membahas perkembangan kasus bom molotov di Kantor Redaksi Jubi, Kota Jayapura, Papua Jumat (15/08/2025)-Dok Jubi. Jayapura, – Komisi Nasional Hak Asasi Manusi…

23/07/2025

Fenomena Pilu di Pagi Gelap Wamena, Sebuah Seruan untuk Perbaikan Pelayanan Publik

Bukan sekadar rutinitas, tapi fenomena luar biasa yang menggugah nurani saya. Setiap dini hari, bahkan sejak pukul 3 atau 4 pagi saat langit masih gelap, saya menyaksikan mama-mama, bapak-bapak, dan adik-adik rela datang ke kantor kependudukan untuk mengurus dokumen mereka. Mereka duduk mengantri berjam-jam, hingga tertidur karena lelah menunggu.

Mereka tak berani meninggalkan tempat antrian untuk sekadar makan karena tahu akan segera digantikan oleh orang lain. Kadang, setelah menunggu sekian lama, mereka harus pulang dengan kecewa karena kekurangan berkas, atau antrian ditutup sebelum giliran mereka tiba.

Yang mengantri hampir selalu masyarakat asli Papua muda hingga lanjut usia. Sementara itu, ada satu kenyataan pahit yang terus berulang: warga pendatang yang bukan orang asli Papua datang dan langsung diarahkan masuk ke dalam kantor. Mereka tampaknya sudah berkomunikasi sebelumnya, bahkan sebelum tiba. Ini bukan sekali dua kali, tapi terus terjadi, di hadapan mereka yang setia mengantri.

Pertanyaan saya sederhana di mana warga pendatang ini mengurus dokumen mereka? Mengapa wajah-wajah baru yang hadir di Wamena telah memiliki identitas, sementara warga lokal harus berjuang habis-habisan bahkan untuk mendapatkan satu surat?

Fenomena ini mengarah pada dugaan bahwa ada jalur khusus dan orang khusus yang ditugaskan untuk mempercepat pengurusan dokumen bagi warga non-OAP (Orang Asli Papua). Sementara warga lokal harus berhadapan dengan kesulitan yang luar biasa.

Lebih memilukan lagi, banyak calo yang bermain di tengah proses ini. Mereka meraup keuntungan besar dan seringkali diutamakan dibanding masyarakat yang sudah mengantri sejak malam. Uang jadi prioritas, bukan keadilan.

Pelayanan publik seperti ini perlu dibenahi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya diperhatikan secara serius oleh pemda melihat realitas ini dengan mata terbuka dan hati terbuka. Karena setiap hari, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat yang berharap.

Penerbitan dokumen pun sering dilakukan semena-mena, tanpa prosedur yang semestinya melalui RT/RW dan kelurahan. Ini adalah situasi yang tak biasa, dan harus dilihat sebagai fenomena serius.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan harus segera memberi perlindungan terhadap sistem kependudukan, karena penambahan penduduk terjadi hampir setiap hari. Banyak yang mengurus dokumen tanpa rekomendasi resmi atau verifikasi dari pihak RT/RW dan kelurahan.

Di luar Papua, orang Papua pun kesulitan mengurus dokumen. Tetapi di Wamena, hak atas identitas masyarakat lokal justru makin terancam karena kurangnya perlindungan. Dukcapil adalah pintu masuk, dan harus menjadi penjaga keadilan bagi semua.

Otonomi khusus bukan sekadar status, tapi mandat untuk melindungi dan mengatur kepentingan masyarakat asli Papua. Sudah seharusnya setiap pejabat membaca dan memahami Undang-Undang Otsus yang menjadi payung hukum kebijakan di daerah ini.

Kami butuh pemimpin daerah yang lahir dari rakyat dan mampu merasakan denyut nurani masyarakatnya. Jika ada praktik yang menyakiti rasa keadilan sosial seperti ini, maka harus segera diambil tindakan tegas.

Maaf jika ada kekurangan dalam tulisan ini. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya lihat, dan berharap ada perubahan.

Hubula, Rabu 23 Juli 2025
Jam.7.34 WIT

Penulis:
Pemerhati Sosial di Wamena - Papua Pegunungan

19/07/2025

Terima kasih kepada pengikut terbaru saya! Senang Anda bergabung! Miryam Rumar Wabiser, Wendamilly Tinus, Mully M Black, Kewe Tajo You Ky

19/07/2025

*Itaman Thago Tutup Musrenbang RPJMD Mamberamo Tengah: “Saatnya Kita Bangun Daerah Ini dari Nol, dengan Data yang Jelas!”*

Wamena, 18 Juli 2025 — Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Thago, S.Sos, secara resmi menutup rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamberamo Tengah 2025–2030 yang digelar selama tiga hari di Kota Wamena.

Musrenbang ini menghadirkan narasumber dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program-program pembangunan daerah dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode lima tahun mendatang.

Usai menutup kegiatan, kepada awak media, Itaman Thago menegaskan bahwa pembangunan Mamberamo Tengah harus dimulai kembali dari nol — bukan karena ketiadaan semangat, melainkan karena lemahnya tata kelola birokrasi dan minimnya data faktual yang menjadi dasar pengambilan kebijakan.

“Kabupaten ini sudah berdiri 17 tahun, tapi perputaran ekonomi masih di tempat karena infrastruktur belum tersambung dari ibu kota ke distrik dan kampung. Untuk itu, RPJMD ini kami fokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur guna menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Itaman juga secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi birokrasi di Mamberamo Tengah.

“Kami minta data ke dinas-dinas, tapi tidak ada. Kinerja tidak tercapai karena kepala dinas atau kepala bidang tidak berada di tempat. Maka kami tegaskan, kita mulai dari nol, kita susun ulang RPJMD ini berdasarkan data dan informasi yang faktual, agar kebijakan kita tepat sasaran,” tegasnya.

Menurutnya, pembenahan menyeluruh terhadap kelembagaan dan birokrasi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang melayani dan transparan.

Selain membahas RPJMD lima tahunan, kegiatan ini juga mendiskusikan rencana penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) untuk memastikan kesinambungan pembangunan ke depan.

Dalam kegiatan ini, tidak dilakukan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU, namun telah dilakukan pembahasan awal terkait rencana sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk mendukung penuh arah pembangunan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 2025–2030.

18/07/2025

Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Ibele, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyatakan aktivitas masyarakat di distrik itu terganggu sejak kehadiran militer non organik di sana akhir Juni 2025.

Ketua LMA Ibele, Loudwik Mosip mengatakan anggota militer menggunakan dua mobil melakukan pemantauan atau survei di sana pada Senin, 23 Juni 2025. Kemudian ratusan anggota militer dikirim ke Ibele sekitar pukul 22.00 Waktu Papua (WP) pada Rabu, 25 Juni 2025.

“Mereka tidak sampai di [pusat] distrik. Akan tetapi pas di ujung aspal sebelum tanjakan ke Distrik Ibele. Dari situ mereka menyebar dan bagi jalan kiri-kanan baru mereka masuk ke hutan-hutan. Jadi hari Kamis (26/6/2025) itu mereka bermalam di hutan-hutan,” kata Loudwik Mosip kepada Jubi melalui panggilan telepon, Kamis (17/7/2025).

⬇️⬇️⬇️
https://jubi.id/polhukam/2025/ketua-lma-kehadiran-militer-ganggu-aktivitas-masyarakat-distrik-ibele/

Ketua LMA Ibele, Loudwik Mosip mengatakan anggota militer menggunakan dua mobil melakukan pemantauan atau survei di sana pada Senin, 23 Juni 2025. Kemudian

12/07/2025

Usulan DOB dari Tanah Papua sudah diplenokan DPD RI

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI pada awal Juli 2025, telah memplenokan usulan daerah otonomi baru atau DOB dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Tanah Papua. Dari Tanah Papua ada 54 usulan DOB.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Carel Simon Petrus Suebu mengatakan, usulan DOB tersebut datang dari masyarakat dan pemerintah daerah.

⬇️⬇️⬇️
https://jubi.id/polhukam/2025/usulan-dob-dari-tanah-papua-sudah-diplenokan-dpd-ri/

12/07/2025

PEGUNUNGAN BINTANG DARURAT MILITER

Tahap pertama Gabungan -TNI melakukan operasi dan megambil tempat di Distrik Oksop Kabupaten pegunungan bintang di akhir bulan 31 - September 2024 .

Tahap kedua

✓ Distrik Okaom pada pertengahan bulan Juni 2025 mengambil tempat di kantor Distrik

✓ Distrik serambakon Kampung Yapimakot menempati pertengahan Juni 2025

✓ Dekat kantor Distrik serambakon di kediaman Lama Bapak Andi Balyo di awal bulan Juni 2025

✓ jalan iwur Distrik Kalomdol TNI menempati di awal juni 2025

✓ Di perbatasan PNG - West Papua (Distrik Tarup) TNI masuk di awal bulan Juni

ada beberapa tempat seperti di Batom, Kiwirok, Abmisibil, telah menambahkan personil TNI . Lalu, di Okyop sudah wacanakan dan akan menempati dalam beberapa waktu ke depan.

Skalasi Militer sangat Melebihi dari jumlah Masyarakat Sipil Kabupaten pegunungan bintang.

Mari kita ikuti sama2, Baku update di Media sosial agar Kita sebagai Orang Papua lebih khusus Yang berdomisili di Kabupaten pegunungan bintang baku jaga, baku kasih tauh bahwa, Kita sedang di polakan untuk mempunahkan dari Tanah kita sendiri secara Sistematis .

Post: Ilarius

08/07/2025

Front Justice for Tobias Silak bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil mendesak agar proses hukum terhadap kasus penembakan staf Bawaslu Yahukimo, Tobias Silak, dilakukan secara adil, transparan, dan menyeluruh. Desakan ini disampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Umum Front, Herlina Sobolim, mewakili Ketua Minus Ibage, di Wamena, Senin (07/07/2025).

Tobias Silak ditembak mati oleh anggota Satgas Damai Cartenz pada 20 Agustus 2024 lalu di Jalan Sekla, Kabupaten Yahukimo. Peristiwa ini disebut sebagai satu dari banyak kasus kekerasan yang menimpa warga sipil Papua dibawah dalih keamanan negara.

“Selama ini, pelaku kekerasan yang merupakan aparat negara sering kali lolos dari proses hukum yang adil. Mereka cukup menyelesaikan kasus dengan pembayaran adat, sementara pelanggaran hak asasi manusia dibiarkan terjadi berulang kali,” tegas Minus Ibage dalam pernyataan tertulisnya yang dibacakan depan Pengadilan Wamena usai mengelar aksi demostrasi.

Pihak keluarga korban dan 12 suku di Yahukimo telah menolak segala bentuk "bayar kepala" atau penyelesaian adat yang ditawarkan oleh Polres Yahukimo, dan menuntut agar pelaku diadili sesuai hukum.

Namun hingga kini, proses hukum yang berjalan dinilai penuh kejanggalan. Front Justice for Tobias Silak menyoroti penggunaan pasal-pasal ringan oleh penyidik, seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa), Pasal 359 (kelalaian menyebabkan luka berat), dan Pasal 360 (kelalaian menyebabkan kematian). Mereka menilai pasal yang lebih tepat adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya maksimal, termasuk hukuman mati.

“Kami menolak kriminalisasi ringan atas peristiwa yang merupakan kejahatan serius. Kasus ini seharusnya masuk dalam ranah pelanggaran HAM berat sesuai UU No. 26 Tahun 2000, karena memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang sistematis dan meluas,” lanjut pernyataan tersebut.

Empat anggota Brimob Polda Papua yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz ditetapkan sebagai tersangka, namun pimpinan mereka yang memiliki tanggung jawab komando tidak tersentuh proses hukum.

Front Justice juga menyoroti ketertutupan jaksa dalam sidang pertama serta ketidaksesuaian jadwal sidang kedua di Pengadilan Negeri Wamena.

Bersama berbagai organisasi seperti PMKRI, GMKI, GMNI, HMY, HMKJ, LBH Cenderawasih Celebes Indonesia, Komunitas Lapak Baca Agamua, dan MAP-P KK Agamua, mereka menyatakan tuntutan sebagai berikut:

1. Sidang terhadap empat terdakwa harus dilaksanakan secara independen dan transparan.

2. Para pelaku penembakan wajib dijatuhi vonis maksimal dan dipecat dari institusi kepolisian.

3. Komandan atau penanggung jawab Satgas Damai Cartenz juga harus diproses hukum dengan pasal pembunuhan berencana.

4. Negara wajib memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada keluarga almarhum Tobias Silak.

Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk satu orang, tetapi demi keadilan bagi seluruh rakyat Papua yang terus menjadi korban kekerasan negara.(*)

Sumber :Papua. tribunnews . com

08/07/2025

Ribuan Mahasiswa Papua di Luar Negeri Terancam Putus Kuliah, ''Seperti Kehilangan Induk''.
______________________
Ribuan mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri menghadapi ancaman serius: drop out akibat macetnya pencairan dana beasiswa. Kondisi ini muncul pasca pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa daerah otonomi baru (DOB), yang berdampak pada distribusi kewenangan dan keuangan daerah.

Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pelantikan Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7/2025). Tito mengaku prihatin terhadap nasib para mahasiswa tersebut.

"Belum lagi satu lagi, tolong satu lagi, yang jadi perhatian dari para pimpinan di Papua, yaitu mengenai anak-anak yang beasiswa di luar. Mereka seperti kehilangan induk, karena banyak, bukan banyak, ada yang nggak nyampe beasiswanya. Yang di Australia, di Amerika, dan lain-lain," kata Tito.

Menurut Tito, beasiswa tersebut sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Namun setelah pemekaran menjadi provinsi-provinsi baru seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, tanggung jawab keuangan ikut terpecah. Imbasnya, pencairan dana beasiswa menjadi terhambat.

Kronologi dan Akar Masalah.
Sebelum pemekaran, seluruh anggaran beasiswa dikelola terpadu oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Namun setelah adanya pemisahan administratif, Pemerintah Provinsi Papua meminta agar tanggung jawab pemberian beasiswa mengikuti asal daerah mahasiswa.
Artinya, jika mahasiswa berasal dari Papua Selatan, maka beasiswa harus ditanggung oleh pemerintah provinsi tersebut.

"Kalau dia dari Papua Tengah, ya Papua Tengah yang bayar. Kalau dia dari Pegunungan, ya Papua Pegunungan yang bayar. Kalau dia Papua Selatan, ya Provinsi Papua Selatan. Jangan bebannya ke kami semua," tegas Tito.
Namun transisi itu belum berjalan mulus.

Banyak pemerintah provinsi baru belum siap secara fiskal maupun administratif untuk menangani beasiswa luar negeri. Akibatnya, mahasiswa terkatung-katung tanpa kejelasan dana studi.

Risiko Drop Out dan Sorotan Internasional

Tito mengaku telah memberikan panduan atau guideline untuk mengatasi masalah ini.
Namun hingga kini belum ada langkah konkret yang menjamin keberlangsungan studi mahasiswa.

"Jangan sampai mereka kemudian karena tidak ada (beasiswa) mungkin diputuskan sekolahnya, dikeluarkan. Ini isu yang sangat penting sekali. Kementerian Keuangan ke luar negeri berapa kali sudah dia sampaikan sama saya. Anak-anak tersebut, kasihan. Keleleran," ungkap Tito.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, setidaknya ada 1.170 mahasiswa Papua yang tersebar di 15 negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa.

Sebagian besar dari mereka sedang menjalani program sarjana dan pascasarjana dalam bidang kesehatan, teknik, pendidikan, dan administrasi publik.

Sejumlah organisasi kemanusiaan dan diaspora Papua juga telah mengangkat isu ini ke forum internasional, menilai kebijakan pemekaran tidak disertai kesiapan untuk melindungi hak pendidikan masyarakat asli Papua.
__________________________
Sumber: Tribunnews. com
Foto Ilustrasi , dok Tribunnews.

06/07/2025

Minggu, 06-07-2025.
Operasi Militer Indonesia di Puncak Papua.

TNI membakar 4 rumah masyarakat sipil, dan banyak masyarakat sipil sedang mengungsi ke distrik-distrik tetangga.