09/07/2025
Rusia Jadi Negara Pertama yang Akui Pemerintahan Taliban Secara Resmi
Moskow, 3 Juli 2025 – Rusia secara resmi menjadi negara pertama di dunia yang mengakui pemerintahan Taliban, atau yang dikenal sebagai Imarah Islam Afghanistan (IIA), sejak kelompok itu merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021.
Pengakuan ini diumumkan setelah Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, menerima surat kepercayaan dari Gul Hassan Hassan, duta besar baru yang diangkat oleh Taliban untuk Moskow, dalam sebuah pertemuan resmi yang digelar Kamis (3/7/2025).
"Kami percaya bahwa tindakan pengakuan resmi terhadap pemerintah IIA akan memberikan dorongan bagi pengembangan kerja sama bilateral yang produktif antara negara kita di berbagai bidang," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataan resminya.
Seiring dengan pengakuan tersebut, bendera putih khas Taliban bertuliskan kalimat tauhid terlihat berkibar di kompleks Kedutaan Afghanistan di Moskow. Bendera ini menggantikan simbol negara dari pemerintahan republik sebelumnya, yang kini tidak lagi diakui Rusia.
Menurut laporan Amu TV, perubahan simbol ini mencerminkan langkah simbolik dari pengakuan diplomatik yang kini diberikan secara terbuka oleh Rusia kepada rezim Taliban.
Langkah Rusia ini diperkirakan akan berdampak besar pada hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam sektor keamanan regional, energi, transportasi, pertanian, dan infrastruktur. Selain itu, pengakuan ini juga berpotensi mendorong negara-negara lain untuk mempertimbangkan hubungan resmi dengan pemerintahan Taliban, meski masih banyak negara Barat yang menolak memberikan legitimasi politik terhadap kelompok tersebut.
Hingga saat ini, belum ada negara anggota G7 atau negara tetangga Afghanistan seperti Pakistan yang secara terbuka mengakui pemerintahan Taliban secara resmi. Langkah Rusia dinilai sebagai terobosan diplomatik yang bisa membuka jalan bagi pengakuan internasional yang lebih luas—atau sebaliknya, memperdalam ketegangan dengan negara-negara Barat.
Sumber: Reuters, AP News, Financial Times
