01/09/2026
Negara sibuk bikin aturan soal hilirisasi dan investasi triliunan, tapi lupa kalau di bawah masih ada orang-orang yang harus ngebulin dapur pakai hasil ngored tanah sendiri. Giliran rakyat kecil nambang dibilang merusak lingkungan dan ilegal, dipelototin aparat pakai undang-undang. Tapi giliran perusahaan besar ngeruk hutan seluas ribuan hektare, ninggalin kubangan raksasa tanpa reklamasi, alesannya selalu "demi pertumbuhan ekonomi nasional."
​Lucunya, dibilang ilegal tapi dibiarin beroperasi bertahun-tahun karena negara sendiri mandul bikin jalur legal yang masuk akal buat rakyat. Giliran musim pemilu, suaranya dicari, dibilang pahlawan devisa lokal. Giliran hari biasa, dituduh perusak alam nomor satu. Pemerintah ini sebenarnya mau ngatur rakyatnya supaya hidup layak, atau cuma mau nunggu rakyatnya habis akal baru bingung sendiri?
