https://www.facebook.com/648210475035721/

MOCI - Media Opini Cerdas Indonesia, Yogyakarta City (2025)

23/05/2025

𝗝𝗼𝗴𝗷𝗮 𝗦𝗲𝗽𝗶 𝗠𝗮𝗵𝗮𝘀𝗶𝘀𝘄𝗮, 𝗞𝗲𝗻𝗮𝗽𝗮 𝗗𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁 𝗜𝗸𝘂𝘁 𝗦𝗲𝗽𝗶?

Pernahkah Anda merasa Jogja akhir-akhir ini berbeda? Lebih sepi dari biasanya, kos-kosan banyak yang "For Rent," dan warung makan langganan tutup satu per satu.

Nah, jangan kaget kalau ini bukan cuma perasaan, tapi memang ada hubungannya erat dengan jumlah mahasiswa di kota ini.

Kita semua tahu Jogja itu kota pelajar. Ribuan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke datang ke sini setiap tahun. Mereka bukan cuma belajar, tapi juga jadi mesin penggerak ekonomi. Bayangkan saja:

✴️ Kos-kosan: Mahasiswa butuh tempat tinggal.
✴️ Warung Makan: Mereka butuh makan, dari burjo sampai angkringan.
✴️ Laundry & Fotokopi: Butuh jasa cuci dan cetak tugas.
✴️ Toko Kelontong & Minimarket: Belanja kebutuhan sehari-hari.
✴️ Transportasi: Gojek, Grab, atau angkutan umum juga ikut ramai.
✴️ Tempat Hiburan & Wisata: Nongkrong, nonton bioskop, atau jalan-jalan di akhir pekan.

Singkatnya, setiap mahasiswa yang datang membawa perputaran uang ke Jogja. Uang saku dari orang tua di kampung, biaya kuliah, hingga pengeluaran harian, semuanya mengalir ke pedagang-pedagang kecil, pemilik kos, dan berbagai usaha jasa.

❓ Lalu, Kenapa Sekarang Jadi Beda?

Data yang ada menunjukkan tren yang bikin kita semua miris:

😞 Penerimaan Mahasiswa Baru PTS Anjlok: Pada tahun 2022, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jogja, yang menampung sekitar 81% dari total mahasiswa, hanya berhasil mengisi sekitar 32,9% dari target mahasiswa barunya. Artinya, puluhan ribu calon mahasiswa yang diharapkan tidak datang.

🤔 Kenapa Nggak Datang? Bukan karena Jogja jelek atau PTN makin banyak (kapasitas PTN tak sebanding dengan puluhan ribu maba PTS yang hilang).

Penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi nasional. Orang tua di berbagai daerah kini menghadapi daya beli yang menurun. Mengirim anak kuliah di Jogja, dengan biaya kuliah dan hidup yang tak sedikit, jadi beban berat. Akhirnya, banyak yang memilih kuliah di kota asal, mencari jalur lebih murah, atau menunda kuliah.

🤫 Siklus Mahasiswa: Mahasiswa yang sudah ada pun terus berjalan siklusnya.

Ada yang lulus, ada yang cuti, bahkan ada yang mengundurkan diri karena alasan finansial. Jika mahasiswa baru yang masuk sedikit, sementara yang keluar terus ada, otomatis jumlah mahasiswa aktif di Jogja terus berkurang.

‼️ Dampak ke Ekonomi Jogja? Nggak Main-Main!

Ketika jumlah mahasiswa berkurang drastis, perputaran uang yang tadinya kencang langsung melambat.

😵‍💫 Pemilik Kos Ikut Puyeng: Kalau mahasiswa baru sedikit, dan yang lama banyak yang pergi, siapa yang mau mengisi kamar kos? Akhirnya, kos-kosan kosong, pendapatan pemiliknya pun nol, padahal biaya operasional tetap jalan.

🤮 Warung Makan Mati Kutu: Tanpa mahasiswa yang ramai, pembeli warung ikut sepi. Jangankan untung, untuk balik modal bahan baku saja susah. Ini yang bikin banyak warung terpaksa gulung tikar.

😱 Pedagang Lain Ikut Kena: Dari toko kelontong, jasa fotokopi, hingga pedagang di pasar besar, semuanya merasakan dampaknya. Kalau warung dan toko sepi pembeli, mereka tidak akan beli bahan baku atau barang dagangan dari pasar besar, kan? Ini yang membuat rantai ekonomi jadi macet.

Jadi, kalau Anda merasakan Jogja makin sepi dan dompet ikut sepi, itu bukan kebetulan.

Ada korelasi kuat antara penurunan jumlah mahasiswa dengan kondisi ekonomi Yogyakarta yang sedang goyah. Ini adalah masalah serius yang perlu kita pahami bersama.

23/05/2025

𝗦𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗚𝗼𝗷𝗲𝗸 & 𝗕𝗶𝗮𝘆𝗮 𝗔𝗽𝗹𝗶𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿:
𝗣𝗲𝗻𝗷𝗲𝗹𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗻𝗴𝘂𝗿𝗮𝗶 𝗞𝗲𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵𝗽𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮𝗻

Selama ini, banyak driver Gojek merasa kebingungan soal potongan pendapatan yang dianggap terlalu besar.

Padahal, hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang skema pendapatan dan peran biaya layanan.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang singkat dan faktual agar tidak terjadi kesalahpahaman berlarut-larut.

𝟭. 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿

Pendapatan driver Gojek berasal dari:

➡️ Tarif perjalanan: Driver menerima 80% dari tarif perjalanan yang dibayar konsumen. Sisa 20% adalah hak aplikator (sesuai KP 1001/2022).

➡️ Bonus dan insentif: Diberikan berdasarkan performa atau program tertentu. Nilainya tidak tetap dan bergantung pada kebijakan perusahaan.

𝘒𝘦𝘴𝘪𝘮𝘱𝘶𝘭𝘢𝘯: 𝘗𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘶𝘵𝘢𝘮𝘢 𝘥𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘩𝘢𝘴𝘪𝘭 𝘵𝘢𝘳𝘪𝘧 (𝟪𝟢:𝟤𝟢) 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘰𝘯𝘶𝘴 𝘵𝘢𝘮𝘣𝘢𝘩𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘪𝘧𝘢𝘵 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘢𝘣𝘦𝘭 (tidak tetap).

𝟮. 𝗕𝗶𝗮𝘆𝗮 𝗧𝗮𝗺𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗸 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗵 𝗔𝗽𝗹𝗶𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿

➡️ Biaya layanan/platform fee dikenakan langsung ke konsumen dan menjadi hak penuh aplikator.

➡️ Biaya ini digunakan untuk operasional, keselamatan, dan pengembangan sistem.

➡️ Dalam pembayaran tunai, biaya layanan ini dipotong dari saldo driver oleh sistem.

Contoh:
Jika konsumen membayar Rp 12.000 (Rp 10.000 tarif + Rp 2.000 biaya layanan):

Driver mendapat Rp 8.000 (80% dari Rp 10.000).

Aplikator mendapat Rp 4.000 (Rp 2.000 dari bagi hasil + Rp 2.000 biaya layanan).

Driver yang menghitung dari total Rp 12.000 akan melihat potongan 33%, padahal bagi hasil tetap 80:20 dari tarif perjalanan.

𝗞𝗲𝘀𝗶𝗺𝗽𝘂𝗹𝗮𝗻 𝗔𝗸𝗵𝗶𝗿

Tidak ada pelanggaran aturan oleh aplikator. Potongan 20% dari tarif perjalanan sudah sesuai regulasi.

Biaya layanan adalah komponen terpisah yang menjadi hak aplikator dan tidak dibagi dengan driver.

Kegaduhan yang terjadi lebih karena kurangnya komunikasi transparan, bukan pelanggaran hukum.

Dengan pemahaman yang utuh, semestinya perdebatan bisa diarahkan ke dialog produktif berbasis fakta.

𝗦𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗧𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗷𝗮𝗵𝘁𝗲𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿

Daripada menuntut hak yang tidak sesuai dengan status kemitraan, driver sebaiknya mendorong pemerintah untuk:

𝗠𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗺𝗯𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗰𝗶𝗽𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮 𝘀𝗲𝗿𝘁𝗮 𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗯𝗲𝗿𝗮𝗴𝗮𝗺.

Penumpukan pekerjaan di sektor ojek online justru menurunkan pendapatan saat daya beli masyarakat melemah.

𝘋𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘱𝘪𝘭𝘪𝘩𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘳𝘫𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘭𝘶𝘢𝘴, 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘶𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘥𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘣𝘪𝘴𝘢 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭.

22/05/2025

𝗞𝗮𝘀𝘂𝘀 𝗦𝗿𝗶𝘁𝗲𝘅: 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗘𝗳𝗲𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺 𝗥𝗲𝗽𝘂𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮

Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berujung pada dugaan korupsi besar-besaran, kini mengirimkan gelombang kejutan yang melampaui batas-batas ekonomi semata.

Gugatan pailit oleh kreditor murni, PT Indo Bharat Rayon—sebuah perusahaan holding di bawah kepemilikan Grup Aditya Birla, konglomerat multinasional dari India yang memiliki kepemilikan saham di beberapa perusahaan industri, termasuk tekstil dan pulp—telah membuka kotak pandora.

Lebih dari sekadar kesulitan finansial perusahaan, kasus ini kini mencakup dugaan korupsi, bayang-bayang intervensi politik, dan proses hukum yang berpotensi berlarut-larut.

Rangkaian peristiwa ini berisiko mengikis kepercayaan investor dan mencoreng citra positif Indonesia di mata dunia. Investor global sangat menghargai kepastian hukum, transparansi, dan prediktabilitas dalam lingkungan bisnis.

Ketika sebuah kasus besar seperti Sritex menunjukkan adanya dugaan praktik korupsi masif yang melibatkan bank daerah—lembaga yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi lokal—serta potensi keterlibatan pihak-pihak berpengaruh, kekhawatiran pun muncul.

Pertanyaan-pertanyaan tentang perlindungan investor, risiko bisnis yang tak terduga, dan kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia akan semakin nyaring disuarakan.

Ini bukan hanya tentang kerugian finansial yang diderita bank dan negara, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia dipandang sebagai tujuan investasi yang aman dan berintegritas.

Proses penegakan hukum yang berlarut-larut dan terkesan diwarnai intrik politik hanya akan memperparah situasi, membuat investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di Tanah Air.

20/05/2025

Demo driver sebagai "𝗷𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗯𝗮𝘁𝗶𝗻 𝗿𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗿𝗮𝘀𝗮𝗸𝗮𝗻 𝘀𝘂𝗹𝗶𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶"
, namun salah sasaran karena keterbatasan literasi dan pemahaman, untuk menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam.

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗙𝗿𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗲𝗺𝘂 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻

Fenomena demo driver ini memang cerminan yang "𝘚𝘈𝘏" dari situasi ekonomi yang sulit di tingkat akar rumput. Masyarakat, termasuk para driver, merasakan tekanan ekonomi yang meningkat (harga kebutuhan naik, biaya hidup tinggi, sulitnya mencari pekerjaan).

𝘒𝘦𝘵𝘪𝘬𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘢𝘴𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘴𝘶𝘭𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘳𝘪𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢, 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘴𝘦𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘭𝘢𝘮𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘢𝘳𝘪 "𝘱𝘦𝘯𝘺𝘦𝘣𝘢𝘣" 𝘥𝘢𝘯 "𝘱𝘪𝘩𝘢𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘸𝘢𝘣".

Namun, karena keterbatasan literasi ekonomi dan pemahaman mendalam tentang sistem yang kompleks, seringkali terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi penyebab dan sasaran protes:

➡️ Aplikator sebagai Target Terdekat:

Aplikator adalah pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan driver dan yang menentukan sebagian besar skema pendapatan mereka.

𝗢𝗹𝗲𝗵 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗶𝘁𝘂, 𝘄𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗷𝗶𝗸𝗮 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝘁𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 "𝗸𝗲𝗺𝗮𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻" 𝗮𝘁𝗮𝘂 "𝗸𝗲𝗸𝗲𝘀𝗮𝗹𝗮𝗻" 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗱𝗶𝗮𝗸𝘀𝗲𝘀. 𝗜𝗻𝗶 𝘀𝗲𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗷𝗮 𝘀𝗮𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗿𝗮𝘀𝗮 𝗸𝗲𝘀𝗮𝗹, 𝗽𝗮𝗱𝗮𝗵𝗮𝗹 𝗺𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵𝗻𝘆𝗮 𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁 𝗹𝗮𝗶𝗻.

➡️ Kurangnya Pemahaman Makroekonomi:

Sulit bagi individu yang tidak mendalami ilmu ekonomi untuk memahami bagaimana inflasi, kebijakan moneter, ketersediaan lapangan kerja, atau kondisi ekonomi global memengaruhi pendapatan riil mereka. Mereka hanya merasakan dampaknya secara langsung, yaitu "uang kurang".

➡️ Keterbatasan Akses Informasi dan Edukasi:

Tidak semua driver memiliki akses yang sama terhadap informasi yang akurat dan edukasi yang memadai tentang hak-hak mereka, regulasi pemerintah, atau model bisnis aplikator secara keseluruhan.

Informasi yang beredar di grup-grup komunikasi mereka pun seringkali berasal dari persepsi atau interpretasi yang belum terverifikasi.

➡️ Persepsi Mengalahkan Logika:

Ketika emosi dan kesulitan ekonomi mendominasi, logika seringkali terpinggirkan. Tuntutan didasarkan pada apa yang dirasakan adil, bukan apa yang sebenarnya bisa diubah secara hukum atau logis dalam sistem yang ada.

𝗗𝗮𝗺𝗽𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗸𝗹𝘂𝘀 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗹𝗶𝘁 𝗗𝗶𝗽𝘂𝘁𝘂𝘀

❎ Demo Tumpul:

Demo menjadi tumpul karena tuntutannya tidak tepat sasaran. Aplikator tidak bisa disalahkan atau dipaksa mengubah sesuatu yang mereka lakukan sesuai hukum. Pemerintah mungkin melihatnya sebagai masalah internal yang harus diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak.

❎ Kerugian Driver:

Driver kehilangan pendapatan dan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mencari nafkah. Frustrasi pun meningkat karena aksi mereka tidak membuahkan hasil.

❎ Tidak Menyelesaikan Akar Masalah:

⛔➡️➡️ 𝗔𝗸𝗮𝗿 𝗺𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗸𝗲𝘀𝘂𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 ⬅️⬅️⛔
⛔➡️➡️ 𝗱𝗮𝗻 𝗸𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴𝗻𝘆𝗮 𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮 ⬅️⬅️⛔
⛔➡️➡️ 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻𝘁𝘂𝗵. ⬅️⬅️⛔

𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝗱𝘃𝗼𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗧𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗦𝗮𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻
Situasi ini menyoroti urgensi untuk:

✔️ Peningkatan Literasi Ekonomi dan Hukum:

Pentingnya edukasi kepada masyarakat (termasuk driver) tentang bagaimana ekonomi bekerja, peran pemerintah, peran bisnis, dan hak serta kewajiban mereka dalam kerangka hukum.

✔️ Advokasi yang Tepat Sasaran:

Peran serikat pekerja atau organisasi masyarakat sipil yang teredukasi menjadi sangat vital.

Mereka harus bisa menganalisis masalah, mengumpulkan data, dan menyalurkan aspirasi driver ke pihak yang tepat (pemerintah untuk regulasi makro dan ketenagakerjaan, serta dialog konstruktif dengan aplikator untuk isu-isu operasional dan transparansi).

𝘛𝘢𝘯𝘱𝘢 𝘱𝘦𝘮𝘢𝘩𝘢𝘮𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘦𝘣𝘪𝘩 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘬𝘵𝘶𝘳 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩, "𝘫𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘵𝘪𝘯" 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘣𝘶𝘵 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘴 𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘢𝘭𝘢𝘮𝘢𝘵, 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘫𝘶𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘫𝘢𝘩𝘵𝘦𝘳𝘢𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘵𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘭𝘦𝘭𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘩𝘢𝘴𝘪𝘭𝘬𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘢-𝘢𝘱𝘢.

19/05/2025

🔍 𝙇𝙞𝙢𝙖 𝙏𝙪𝙣𝙩𝙪𝙩𝙖𝙣 𝘿𝙧𝙞𝙫𝙚𝙧 𝙂𝙤𝙟𝙚𝙠: 𝘼𝙥𝙖 𝙈𝙖𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝𝙣𝙮𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝘽𝙖𝙜𝙖𝙞𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙀𝙫𝙖𝙡𝙪𝙖𝙨𝙞𝙣𝙮𝙖?

𝟭. 𝙎𝙖𝙣𝙠𝙨𝙞 𝙠𝙚𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙖𝙥𝙡𝙞𝙠𝙖𝙩𝙤𝙧 𝙥𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧 𝙋𝙚𝙧𝙢𝙚𝙣𝙝𝙪𝙗 𝙋𝙈 𝙉𝙤.𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟭𝟵 & 𝙆𝙚𝙥𝙢𝙚𝙣𝙝𝙪𝙗 𝙆𝙋 𝙉𝙤.𝟭𝟬𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮

📌 Analisis:

1. Regulasi tersebut mengatur batas tarif dan potongan maksimal aplikator sebesar 20%.

2. Saat ini, aplikator masih beroperasi di dalam batas itu. Tidak ada bukti hukum pelanggaran terbuka.

3. Problem utama adalah kesalahpahaman driver soal mekanisme pembagian tarif.

✅ 𝙆𝙚𝙨𝙞𝙢𝙥𝙪𝙡𝙖𝙣:
Tidak ada pelanggaran hukum yang bisa dijadikan dasar sanksi. Tuntutan ini lemah secara regulasi.

𝟮. 𝙍𝘿𝙋 𝙂𝙖𝙗𝙪𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙣𝙩𝙖𝙧𝙖 𝘿𝙋𝙍, 𝙆𝙚𝙢𝙚𝙣𝙝𝙪𝙗, 𝘼𝙨𝙤𝙨𝙞𝙖𝙨𝙞, 𝙙𝙖𝙣 𝘼𝙥𝙡𝙞𝙠𝙖𝙩𝙤𝙧

📌 Analisis:

1. Ini satu-satunya tuntutan yang masih layak dipertimbangkan, karena berfungsi sebagai ruang klarifikasi, bukan penjatuhan sanksi.

2. Namun, RDP tidak akan mengubah struktur bisnis aplikator, kecuali ada pelanggaran yang signifikan.

✅ 𝙆𝙚𝙨𝙞𝙢𝙥𝙪𝙡𝙖𝙣:
Sah-sah saja secara formal, tapi dampak riilnya kecil jika tuntutan tetap kabur dan emosional.

𝟯. 𝙋𝙤𝙩𝙤𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙥𝙡𝙞𝙠𝙖𝙨𝙞 𝙢𝙖𝙠𝙨𝙞𝙢𝙖𝙡 𝟭𝟬%

📌 Analisis:

1. Regulasi pemerintah hanya menetapkan batas maksimal 20%, bukan tarif tetap.

2. Menuntut 10% berarti mengintervensi model bisnis privat yang legal dan berizin.

3. Jika tarif dipaksakan, aplikator bisa mengurangi promo, bonus, atau bahkan layanan.

❌ 𝙆𝙚𝙨𝙞𝙢𝙥𝙪𝙡𝙖𝙣:
Tuntutan ini tidak berdasar regulasi dan bertentangan dengan prinsip usaha bebas dalam hukum ekonomi.

𝟰. 𝙃𝙖𝙥𝙪𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙨𝙚𝙥𝙚𝙧𝙩𝙞 𝘼𝙘𝙚𝙣𝙜, 𝙎𝙡𝙤𝙩, 𝙃𝙚𝙢𝙖𝙩, 𝙋𝙧𝙞𝙤𝙧𝙞𝙩𝙖𝙨

📌 Analisis:

1. Ini adalah strategi promosi dan manajemen operasional aplikator.

2. Tidak ada regulasi yang melarang model penawaran tersebut.

3. Justru fitur ini menjaga perputaran order dan cash flow di tengah tekanan ekonomi.

❌ 𝙆𝙚𝙨𝙞𝙢𝙥𝙪𝙡𝙖𝙣:
Tuntutan ini tidak relevan untuk dipaksakan ke pemerintah atau DPR. Ini wilayah korporasi.

𝟱. 𝙋𝙚𝙣𝙚𝙩𝙖𝙥𝙖𝙣 𝙩𝙖𝙧𝙞𝙛 𝙡𝙖𝙮𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙢𝙖𝙠𝙖𝙣𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙗𝙖𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙢𝙚𝙡𝙞𝙗𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙖𝙨𝙤𝙨𝙞𝙖𝙨𝙞, 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙩𝙤𝙧, 𝙖𝙥𝙡𝙞𝙠𝙖𝙩𝙤𝙧, 𝙙𝙖𝙣 𝙔𝙇𝙆𝙄

📌 Analisis:

1. Ini adalah usulan yang cukup konstruktif.

2. Saat ini, layanan antar makanan dan barang memang belum diatur ketat seperti penumpang.

3. Namun penetapan tarif tetap sulit dilakukan karena sifat layanan berbasis permintaan dinamis (demand-based pricing).

✅ 𝙆𝙚𝙨𝙞𝙢𝙥𝙪𝙡𝙖𝙣:
Masuk akal untuk dibahas, tapi tidak mudah diterapkan secara teknis.

🎯 𝙆𝙚𝙨𝙞𝙢𝙥𝙪𝙡𝙖𝙣 𝙐𝙢𝙪𝙢: 𝘼𝙠𝙨𝙞 𝙎𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙎𝙖𝙨𝙖𝙧𝙖𝙣

🔘 Dari lima tuntutan, hanya dua yang masih relevan dan potensial untuk dibicarakan secara formal.

🔘 Tiga lainnya lemah secara hukum dan menyasar aspek yang berada di luar kewenangan pemerintah.

🔘 Aksi demo ini lebih merupakan luapan kekecewaan kolektif, bukan agenda berbasis pemahaman sistem ekonomi digital.

💡 𝙋𝙚𝙣𝙪𝙩𝙪𝙥: 𝙎𝙤𝙡𝙪𝙨𝙞 𝘽𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙠𝙖𝙙𝙖𝙧 𝙏𝙚𝙧𝙞𝙖𝙠𝙖𝙣

Perlu kita sadari bersama bahwa ojek online adalah bagian dari ekonomi digital yang kompleks. Memahaminya butuh pendekatan rasional, bukan emosional.

Daripada terus salah sasaran, sudah saatnya komunitas driver membangun kekuatan lewat:

🔘 Edukasi digital
🔘 Konsolidasi data dan pemahaman sistem
🔘 Negosiasi berbasis logika, bukan desakan

17/05/2025

𝘽𝙖𝙣𝙩𝙪𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙖𝙞 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙠 di Indonesia berasal dari dua sumber yaitu 𝘼𝙋𝘽𝙉 𝙙𝙖𝙣 𝘼𝙋𝘽𝘿

🏛️ 𝘽𝙖𝙣𝙩𝙪𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙧𝙥𝙤𝙡 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝘼𝙋𝘽𝙉 𝟮𝟬𝟮𝟰
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyalurkan bantuan keuangan kepada parpol yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu:

▪︎ Tahap I (Maret 2024): Rp94,78 miliar disalurkan kepada sembilan parpol berdasarkan hasil Pemilu 2019.

▪︎ Tahap II (November 2024): Rp33,62 miliar disalurkan kepada delapan parpol berdasarkan hasil Pemilu 2024.

𝙏𝙤𝙩𝙖𝙡 𝙗𝙖𝙣𝙩𝙪𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝘼𝙋𝘽𝙉 𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙩𝙖𝙝𝙪𝙣 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝙢𝙚𝙣𝙘𝙖𝙥𝙖𝙞 𝙍𝙥𝟭𝟮𝟴,𝟰 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙧.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 menetapkan bahwa bantuan keuangan kepada parpol dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh, dengan nilai Rp1.000 per suara.

🏙️ 𝘽𝙖𝙣𝙩𝙪𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙧𝙥𝙤𝙡 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝘼𝙋𝘽𝘿 𝟮𝟬𝟮𝟰
Selain dari APBN, parpol juga menerima bantuan keuangan dari APBD di berbagai daerah. Berikut beberapa contoh:

▪︎ Provinsi Jawa Tengah: Rp12,69 miliar disalurkan kepada 10 parpol, termasuk PDIP, Gerindra, Golkar, dan lainnya.

▪︎ Provinsi Kalimantan Tengah: Rp5,82 miliar disalurkan kepada 11 parpol, termasuk PDIP, Golkar, NasDem, dan lainnya.

▪︎ Provinsi Kalimantan Selatan: Lebih dari Rp9 miliar disalurkan kepada parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi.

▪︎ Provinsi Kalimantan Timur: Rp8,12 miliar disalurkan kepada 10 parpol berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh.

▪︎ DKI Jakarta: Total bantuan mencapai Rp26,2 miliar, dengan PDIP menerima Rp6,68 miliar sebagai penerima terbesar.

▪︎ Kota Samarinda: Bantuan disalurkan kepada 10 parpol, termasuk PDIP, Gerindra, Golkar, dan lainnya.

▪︎ Kota Banjarbaru: Rp1,6 miliar disalurkan kepada 9 parpol berdasarkan hasil Pemilu 2019 dan 2024.

▪︎ Kabupaten Kulon Progo: Rp395,7 juta disalurkan kepada 8 parpol yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten.

🏛️ 𝘽𝙚𝙨𝙖𝙧𝙖𝙣 𝘽𝙖𝙣𝙩𝙪𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙪𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝘽𝙚𝙧𝙙𝙖𝙨𝙖𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙩𝙖𝙝
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, besaran bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan sebagai berikut:

▪︎ Tingkat Nasional (DPR): Rp1.000 per suara sah.
▪︎ Tingkat Provinsi (DPRD Provinsi): Rp1.200 per suara sah.
▪︎ Tingkat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota): Rp1.500 per suara sah.

Besaran ini dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

🏙️ 𝙆𝙚𝙗𝙞𝙟𝙖𝙠𝙖𝙣 𝘿𝙖𝙚𝙧𝙖𝙝 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙚𝙧𝙗𝙚𝙙𝙖
Beberapa pemerintah daerah menetapkan besaran bantuan keuangan yang lebih tinggi dari ketentuan nasional. Misalnya:

▪︎ Kota Malang: Pada tahun 2021, bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan sebesar Rp7.500 per suara sah.

▪︎ DKI Jakarta: Pada tahun 2021, bantuan keuangan kepada partai politik ditetapkan sebesar Rp5.000 per suara sah.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa besaran bantuan keuangan dapat bervariasi antar daerah, tergantung pada kebijakan dan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah.

16/05/2025

Spekulasi Menguat: Apakah Kekuatan Ekonomi Indonesia Tengah Dipusatkan ke Danantara?

Sebuah ironi tengah mencuat dalam lanskap fiskal Indonesia. Di saat pemerintah gencar mengampanyekan efisiensi anggaran, realisasi belanja negara hingga Maret 2025 justru mencatatkan kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontradiksi ini semakin mencolok ketika di lapangan, keresahan justru meningkat—terlihat dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta keluhan pelaku usaha di sektor riil seperti industri perhotelan dan manufaktur, yang merasa tercekik oleh kebijakan fiskal yang dinilai tidak berpihak.

Pertanyaannya, ke mana sesungguhnya aliran dana belanja negara ini bermuara? Mengapa peningkatan belanja tidak terasa dampaknya di tingkat masyarakat bawah?

Salah satu spekulasi yang mulai mengemuka adalah adanya pengalihan fokus belanja negara ke entitas baru bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah sovereign wealth fund (SWF) yang baru saja diluncurkan dengan misi mengelola investasi strategis jangka panjang Indonesia.

Defisit APBN hingga Maret 2025 yang mencapai Rp104,2 triliun memperkuat dugaan bahwa pengalihan besar-besaran sedang terjadi.

Jika benar sebagian besar sumber daya negara kini dialihkan untuk menopang Danantara, maka klaim efisiensi belanja bisa jadi hanya menyasar pos operasional kecil, sementara dana besar diarahkan pada investasi jangka panjang yang belum tentu memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Tentu, SWF seperti Danantara tidak sepenuhnya buruk. Dalam banyak negara, lembaga semacam ini berhasil mengamankan kekayaan nasional untuk generasi mendatang dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Namun, prioritas tetap perlu dijaga. Mengorbankan stabilitas ekonomi jangka pendek demi ambisi proyek investasi besar berisiko tinggi—di tengah kesulitan masyarakat—bisa menjadi langkah keliru yang berdampak sistemik.

Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu entitas juga menimbulkan kekhawatiran baru. Jika pengelolaan Danantara tidak transparan atau investasinya gagal, dampaknya tidak hanya pada portofolio negara, tetapi juga pada kepercayaan publik dan kestabilan ekonomi makro.

Minimnya akses publik terhadap informasi kinerja dan struktur operasional Danantara semakin mempertegas isu akuntabilitas yang harus segera dijawab.

Situasi ini menuntut pengawasan ketat dari berbagai pihak—masyarakat sipil, pengamat ekonomi, hingga lembaga pengawas negara. Transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan APBN dan operasional Danantara adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan publik.

Jika tidak, upaya pembangunan jangka panjang bisa berubah menjadi jurang ketidakadilan baru, memperlebar kesenjangan antara elite ekonomi dan masyarakat akar rumput.

Pemerintah harus menjawab keresahan ini dengan data yang terbuka dan kebijakan yang berpihak. Keberanian berinvestasi jangka panjang tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendesak rakyat hari ini.

Pembangunan yang berkelanjutan harus bersandar pada keseimbangan—antara ambisi masa depan dan kesejahteraan masa kini.

16/05/2025

Efisiensi atau Ilusi? Realisasi Belanja Pemerintah 2025 Lebih Besar dari 2024

Kekhawatiran mendasar muncul ketika klaim efisiensi anggaran pemerintah justru beriringan dengan kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah.

Hal ini tercermin dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta keluhan yang datang dari sektor usaha, seperti pengusaha kecil dan menengah, dari media hingga industri perhotelan.

Ironisnya, realisasi belanja negara justru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan krusial: ke manakah sebenarnya aliran dana belanja pemerintah ini bermuara, dan mengapa dampaknya seolah tidak terasa dalam menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput?

Jika kebijakan efisiensi pemerintah justru memukul sektor-sektor yang melibatkan banyak pengusaha kecil dan menengah, sementara peningkatan belanja negara tidak menetes ke bawah dan tidak mampu memutar roda ekonomi rakyat, maka hal ini menjadi indikasi kuat adanya permasalahan dalam alokasi dan mekanisme penyaluran dana.

Oleh karena itu, transparansi data belanja yang lebih rinci, analisis dampak belanja yang komprehensif, serta evaluasi efektivitas program efisiensi yang independen menjadi sangat krusial.

Tanpa pemahaman yang jelas dan tindakan korektif yang tepat, potensi belanja negara sebagai stimulus efektif bagi pemulihan ekonomi seluruh lapisan masyarakat akan terhambat.

Pola disfungsi ini perlu dipecahkan demi mencapai kesejahteraan bersama.

15/05/2025

🔎 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐬𝐢 𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥-𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐑𝐨𝐲 𝐒𝐮𝐫𝐲𝐨⁣
⁣
✅ 𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 𝟑𝟏𝟎 𝐊𝐔𝐇𝐏 – Pencemaran Nama Baik⁣
Syarat: Menuduhkan sesuatu kepada seseorang secara terbuka, dengan maksud agar diketahui umum.⁣
⁣
Fakta: Dalam video 26 Maret, Roy Suryo tidak menyatakan secara eksplisit bahwa ijazah Jokowi palsu, tetapi mendiskusikan kemungkinan itu.⁣
⁣
Analisis: Jika pernyataan bersifat spekulatif atau analitis tanpa penuduhan langsung, maka unsur "menuduhkan sesuatu hal" mungkin tidak terpenuhi sepenuhnya. Namun, jika konteks diskusinya dianggap mengarahkan opini publik, bisa diperdebatkan unsur ini terpenuhi.⁣
⁣
➡️ 𝘔𝘢𝘴𝘶𝘬 𝘴𝘦𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘣𝘢𝘵𝘢𝘴, 𝘵𝘦𝘳𝘨𝘢𝘯𝘵𝘶𝘯𝘨 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘱𝘳𝘦𝘵𝘢𝘴𝘪 𝘯𝘪𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘰𝘯𝘵𝘦𝘬𝘴 𝘶𝘫𝘢𝘳𝘢𝘯.⁣
⁣
✅ 𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 𝟑𝟏𝟏 𝐊𝐔𝐇𝐏 – Fitnah / Tuduhan Palsu⁣
Syarat: Menuduh seseorang melakukan tindak pidana, padahal tahu tuduhan itu tidak benar dan tidak dapat membuktikannya.⁣
⁣
Fakta: Tidak ada tuduhan pidana eksplisit. Roy tidak menyebut Jokowi melakukan pemalsuan ijazah secara langsung.⁣
⁣
Analisis: Karena tidak ada tuduhan langsung terhadap Presiden dalam konteks pidana, pasal ini kurang relevan, kecuali jika penyidik bisa membuktikan intensi Roy memfitnah.⁣
⁣
➡️ 𝘒𝘶𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘴𝘶𝘬, 𝘬𝘢𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘢𝘥𝘢 𝘵𝘶𝘥𝘶𝘩𝘢𝘯 𝘱𝘪𝘥𝘢𝘯𝘢 𝘦𝘬𝘴𝘱𝘭𝘪𝘴𝘪𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱 𝘑𝘰𝘬𝘰𝘸𝘪.⁣
⁣
✅ 𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 𝟐𝟕𝐀 𝐔𝐔 𝐈𝐓𝐄 – Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Daring⁣
Syarat: Menyampaikan penghinaan/pencemaran nama baik melalui sistem elektronik.⁣
⁣
Fakta: Video yang beredar disebarkan melalui platform daring, namun menurut Roy, ia hanya terlibat dalam kontennya, bukan dalam distribusinya.⁣
⁣
Analisis: Jika Roy hanya menjadi narasumber dan bukan penyebar atau pengunggah konten ke media sosial, maka unsur “melalui sistem elektronik” secara aktif bisa dipertanyakan.⁣
⁣
➡️ 𝘔𝘢𝘴𝘶𝘬 𝘫𝘪𝘬𝘢 𝘙𝘰𝘺 𝘵𝘦𝘳𝘣𝘶𝘬𝘵𝘪 𝘵𝘶𝘳𝘶𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘴𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘦𝘵𝘶𝘫𝘶𝘪 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬𝘢𝘴𝘪 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰, 𝘫𝘪𝘬𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬, 𝘭𝘦𝘮𝘢𝘩 𝘱𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘱𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢.⁣
⁣
✅ 𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 𝟑𝟐 𝐔𝐔 𝐈𝐓𝐄 – Akses atau Perubahan Informasi Elektronik Tanpa Izin⁣
Syarat: Mengubah, menghilangkan, atau mentransmisikan informasi elektronik tanpa hak.⁣
⁣
Fakta: Tidak ada indikasi bahwa Roy mengakses atau memodifikasi dokumen elektronik milik Jokowi.⁣
⁣
Analisis: Tidak ada bukti Roy melakukan perubahan data elektronik otentik milik Presiden. Pasal ini lebih cocok untuk kasus peretasan atau pemalsuan digital.⁣
⁣
➡️ 𝘛𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘳𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘙𝘰𝘺 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘬𝘰𝘯𝘵𝘦𝘬𝘴 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘥𝘪𝘢.⁣
⁣
✅ 𝐏𝐚𝐬𝐚𝐥 𝟑𝟓 𝐔𝐔 𝐈𝐓𝐄 – Manipulasi Informasi Elektronik⁣
Syarat: Melakukan manipulasi informasi elektronik agar seolah-olah otentik.⁣
⁣
Fakta: Roy hanya terlibat dalam pembicaraan soal keaslian ijazah, tidak ada bukti ia memalsukan atau memanipulasi dokumen digital.⁣
⁣
Analisis: Tidak ada tindakan manipulasi data oleh Roy yang dibuktikan sejauh ini.⁣
⁣
➡️ 𝘛𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘳𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘤𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘢𝘥𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘵𝘪 𝘙𝘰𝘺 𝘵𝘦𝘳𝘭𝘪𝘣𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘶𝘢𝘵 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘦𝘣𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘭𝘴𝘶.⁣
⁣
🧩 𝐃𝐚𝐦𝐩𝐚𝐤 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢 𝐑𝐨𝐲 𝐅𝐨𝐤𝐮𝐬 𝐤𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐥 𝟐𝟔⁣
⁣
Dengan membatasi diri pada tanggal 26 Maret, Roy melindungi dirinya secara hukum dari pernyataan lain yang bisa digunakan untuk menguatkan pasal-pasal tersebut.⁣
⁣
Ini juga menempatkan beban pembuktian di tangan penyidik: apakah video 26 Maret itu secara eksplisit memenuhi unsur tuduhan atau pencemaran nama baik?⁣
⁣
Jika video itu bersifat diskusi analitis tanpa penuduhan langsung dan tanpa keterlibatan Roy dalam penyebaran, maka sebagian besar pasal bisa dianggap tidak tepat sasaran.⁣
⁣
🎯 𝐊𝐞𝐬𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐚𝐧⁣
⁣
Dari lima pasal yang digunakan:⁣
⁣
310 KUHP dan 27A UU ITE bisa diperdebatkan (masuk terbatas).⁣
⁣
311 KUHP, 32 dan 35 UU ITE tampak tidak relevan jika merujuk pada video diskusi tanggal 26 Maret dan posisi Roy hanya sebagai narasumber.⁣
⁣
Poin krusialnya: semua bergantung pada konteks dan isi lengkap video 26 Maret, serta apakah Roy terlibat aktif dalam menyebarkan atau memanipulasi konten.

14/05/2025

𝐏𝐓 𝐏𝐮𝐩𝐮𝐤 𝐒𝐫𝐢𝐰𝐢𝐝𝐣𝐚𝐣𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠 (𝐏𝐮𝐬𝐫𝐢): ⁣
Kunci kesuksesan swasembada pangan Indonesia 1984⁣
⁣
𝐏𝐓 𝐏𝐮𝐩𝐮𝐤 𝐒𝐫𝐢𝐰𝐢𝐝𝐣𝐚𝐣𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠, 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐏𝐮𝐬𝐫𝐢, adalah perusahaan pupuk pertama di Indonesia yang berdiri pada 24 Desember 1959. Pusri dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan nasional akan peningkatan produksi pangan. ⁣
⁣
𝐃𝐢 𝐞𝐫𝐚 𝐎𝐫𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐮, Pusri menjadi bagian integral dari strategi pembangunan pertanian melalui program seperti Revolusi Hijau, BIMAS, dan INSUS, yang bertujuan menciptakan kemandirian pangan nasional.⁣
⁣
𝐏𝐚𝐛𝐫𝐢𝐤 𝐏𝐮𝐬𝐫𝐢 berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan, dan memanfaatkan gas alam dari wilayah Prabumulih sebagai bahan baku utama untuk memproduksi amonia dan pupuk urea. ⁣
⁣
𝐋𝐨𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐤𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐲𝐚 𝐠𝐚𝐬 menjadikan proses produksi efisien dan berbiaya lebih rendah, mendukung skala industri besar yang dibutuhkan saat itu.⁣
⁣
𝐏𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐣𝐚𝐲𝐚𝐧𝐲𝐚 di era Orde Baru, Pusri mengoperasikan empat unit pabrik utama (Pusri I hingga IV), dengan kapasitas tahunan yang besar:⁣
- Urea: sekitar 2 juta ton per tahun⁣
- Amonia: sekitar 1,2 juta ton per tahun⁣
Produksi ini melayani kebutuhan domestik nasional dan sebagian untuk ekspor, menjadikan Pusri sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia.⁣
⁣
𝘜𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘱𝘶𝘱𝘶𝘬 𝘴𝘢𝘮𝘱𝘢𝘪 𝘬𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘵𝘢𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘱𝘢𝘵 𝘸𝘢𝘬𝘵𝘶 𝘥𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘫𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘶, 𝘗𝘶𝘴𝘳𝘪 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯 𝘫𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘴𝘪 𝘯𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘶𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘢𝘵𝘪𝘴, 𝘥𝘪𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘪𝘬 𝘵𝘦𝘳𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘳𝘢𝘵-𝘭𝘢𝘶𝘵-𝘳𝘦𝘭.⁣
⁣
𝐏𝐮𝐥𝐚𝐮 𝐉𝐚𝐰𝐚 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐩𝐮𝐬𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐮𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 menerima perhatian khusus:⁣
Gudang regional dibangun di tingkat kabupaten, terutama di daerah sentra pertanian seperti Karawang, Ngawi, Klaten, dan Jember.⁣
⁣
𝐒𝐞𝐭𝐢𝐚𝐩 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢 di Jawa memiliki banyak gudang pupuk, yang melayani distribusi skala lokal hingga desa.⁣
Dari gudang kabupaten, pupuk disalurkan ke petani melalui:⁣
- Koperasi Unit Desa (KUD)⁣
- Agen mandiri resmi⁣
- Kelompok Tani yang terdaftar dalam program intensifikasi⁣
⁣
𝐃𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐚𝐛𝐫𝐢𝐤 𝐩𝐮𝐬𝐚𝐭 di Palembang, pupuk diangkut menggunakan kapal ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa, seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), dan Tanjung Perak (Surabaya).⁣
⁣
Selanjutnya, pupuk didistribusikan lebih dalam ke wilayah pedalaman menggunakan kereta api (KAI) menuju gudang kabupaten.⁣
⁣
𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 ini memastikan efisiensi biaya dan ketepatan waktu, bahkan ke wilayah-wilayah yang jauh dari pelabuhan.⁣
⁣
𝘋𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘬𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘴𝘪 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘶𝘢𝘵, 𝘗𝘶𝘴𝘳𝘪 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘯𝘵𝘶 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘪:⁣
- 𝘚𝘸𝘢𝘴𝘦𝘮𝘣𝘢𝘥𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘥𝘢 1984⁣
- 𝘗𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘬𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘪𝘢𝘯⁣
- 𝘗𝘦𝘯𝘺𝘦𝘣𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘱𝘶𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘪𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘮𝘦𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘩𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘢-𝘥𝘦𝘴𝘢⁣
⁣
𝐊𝐞𝐛𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐚𝐤𝐮𝐢 𝐬𝐞𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥, 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐅𝐀𝐎 𝐬𝐞𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐤𝐞𝐭𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐡.⁣
⁣
Kini, Pusri tergabung dalam holding PT Pupuk Indonesia (Persero) dan terus bertransformasi melalui modernisasi pabrik, seperti pembangunan Pusri II-B, serta digitalisasi distribusi untuk menjangkau generasi petani masa depan.

11/05/2025

⁣
𝐕𝐚𝐤𝐬𝐢𝐧 𝐓𝐁𝐂 𝐌𝟕𝟐 𝐛𝐮𝐤𝐚𝐧𝐥𝐚𝐡 𝐨𝐛𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐦𝐛𝐮𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐓𝐁𝐂 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐟. ⁣
⁣
Vaksin TBC M72 yang saat ini sedang menjalani uji klinis fase 3 di Indonesia bukanlah vaksin terapeutik, melainkan vaksin preventif. ⁣
⁣
vaksin preventif artinya, vaksin ini dirancang untuk mencegah perkembangan penyakit tuberkulosis (TBC) pada individu yang telah terinfeksi laten, bukan untuk menyembuhkan penyakit TBC yang sudah aktif.⁣
⁣
Vaksin M72/AS01E dikembangkan oleh GlaxoSmithKline (GSK) dan Aeras, dengan dukungan dari Bill & Melinda Gates Foundation serta Wellcome Trust. ⁣
⁣
Tujuan utama dari vaksin ini adalah untuk mencegah transisi dari infeksi TBC laten menjadi penyakit TBC aktif, khususnya pada orang dewasa yang sudah terinfeksi tetapi belum menunjukkan gejala. ⁣
⁣
Dalam uji klinis fase 2b sebelumnya, vaksin ini menunjukkan efikasi sekitar 50% dalam mencegah perkembangan TBC aktif pada individu dengan infeksi laten.⁣
⁣
Indonesia menjadi salah satu lokasi uji klinis fase 3 vaksin M72, bersama dengan negara-negara lain seperti Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi. ⁣
⁣
Di Indonesia, sebanyak 2.095 partisipan dari kelompok usia remaja dan dewasa terlibat dalam studi ini. ⁣
⁣
Uji klinis ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan efektivitas vaksin M72 dalam mencegah TBC paru pada individu dewasa dengan infeksi TBC laten yang tidak terinfeksi HIV.⁣
⁣
𝐊𝐞𝐬𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐚𝐧⁣
Jadi, meskipun vaksin M72 dapat membantu mengurangi risiko berkembangnya penyakit TBC aktif pada individu dengan infeksi laten, ⁣
⁣
𝐯𝐚𝐤𝐬𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐢 𝐛𝐮𝐤𝐚𝐧𝐥𝐚𝐡 𝐨𝐛𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐦𝐛𝐮𝐡𝐤𝐚𝐧 𝐓𝐁𝐂 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐟. ⁣
⁣
Sebaliknya, vaksin ini berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi beban penyakit TBC di masyarakat.

MOCI - Media Opini Cerdas Indonesia

23/05/2025

23/05/2025

22/05/2025

20/05/2025

19/05/2025

17/05/2025

16/05/2025

16/05/2025

15/05/2025

14/05/2025

11/05/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category