19/11/2025
Perdana Mentri Jepang Sanae Takaichi tidak mengancam Tiongkok dengan perang atas Taiwan. Pada 7 November 2025, dalam sidang parlemen di Jepang, perdana menteri yang baru terpilih (PM perempuan pertama Jepang, yang menjabat pada akhir Oktober 2025) menanggapi pertanyaan tentang "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" istilah hukum dari undang-undang keamanan Jepang tahun 2015 yang dapat membenarkan pengerahan Pasukan Bela Diri berdasarkan ketentuan pertahanan diri kolektif. Ia menyatakan bahwa aksi militer Tiongkok terhadap Taiwan, seperti blokade atau invasi yang melibatkan kapal perang dan pasukan, dapat dianggap sebagai ancaman bagi Jepang karena kedekatan pulau tersebut dari wilayah Jepang dan perannya dalam jalur pelayaran penting untuk impor energi Jepang dan potensi keterlibatan AS sebagai sekutu Jepang.
Ini adalah klarifikasi kebijakan Pertanahan Jepang, bukan ancaman ofensif atau deklarasi perang. Pernyataan tersebut mematahkan "keambiguitas strategis" Jepang sebelumnya terkait Taiwan dan kedekatan AS dengan secara eksplisit menghubungkan kemungkinan Taiwan dengan kepentingan keamanan Jepang, tetapi menekankan antisipasi "skenario terburuk" alih-alih agresi proaktif.
Tiongkok bereaksi tajam, memandang komentar tersebut sebagai campur tangan "Dalam urusan negerinya" dan pelanggaran prinsip yang pada prinsipnya diakui Jepang. Beijing mengajukan protes resmi, memanggil duta besar Jepang, mengeluarkan peringatan perjalanan untuk tidak mengunjungi Jepang dan melancarkan diplomasi "Prajurit Serigala" media pemerintah melabeli Takaichi sebagai "pembuat onar" yang menghidupkan kembali militerisme Jepang, membandingkan kata-katanya dengan invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931, dan memperingatkan akan "membayar harga yang mahal." Kementerian Pertahanan Tiongkok semakin meningkatkan eskalasi, menyatakan Jepang akan menderita "kekalahan telak" dan "membayar harga yang mahal" jika melakukan intervensi militer atas Taiwan.
Singkatnya, Takaichi menguraikan potensi respons Jepang terhadap konflik yang diinisiasi Tiongkok, yang ditafsirkan dan diperkuat oleh Beijing sebagai ancaman yang memicu saling tuding dan meningkatnya ketegangan. Namun, tidak ada bukti dari laporan netral (misalnya, Reuters, BBC, AP, NYT) yang mendukung pernyataannya bahwa ia melontarkan ancaman perang yang tidak beralasan terhadap Tiongkok. Jepang sejak itu telah menegaskan kembali sikap kebijakan dan menyerukan de-eskalasi di Selat Taiwan.
