ViralVerse ID

ViralVerse ID Video tentang fakta unik dan lucu

Sahroni Dicopot dari Komisi III DPR, Dipindahkan ke Komisi IJakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sa...
29/08/2025

Sahroni Dicopot dari Komisi III DPR, Dipindahkan ke Komisi I
Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, resmi dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Keputusan ini tertuang dalam surat Fraksi NasDem Nomor 758 tertanggal 29 Agustus 2025, yang ditandatangani Ketua Fraksi Viktor Laiskodat dan Sahroni sendiri selaku Bendahara Fraksi.
Dalam surat tersebut, Sahroni dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III kini diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu.
Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa perubahan tersebut bukan pencopotan, melainkan rotasi rutin.
“Hanya rotasi rutin, tidak ada pencopotan. Hanya penyegaran,” ujar Hermawi, Jumat (29/8).
Meski begitu, publik menilai rotasi ini tak lepas dari sederet pernyataan Sahroni yang belakangan menuai kontroversi. Sahroni sempat menyebut pihak yang mendesak pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol sedunia”.
Tak hanya itu, ia juga mendukung aparat menangkap demonstran anarkis meski masih di bawah umur.
“Bayangin, di bawah umur aja sudah begitu brengseknya bersikap. Ini enggak bisa dibiarkan. Saya dukung Kapolda Metro dan jajaran menangkap mereka-mereka yang anarkis,” ucap Sahroni.
Komisi III DPR sendiri membidangi urusan hukum, HAM, dan keamanan, dengan Polri sebagai salah satu mitra kerjanya.

Sumber : https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20250829130502-32-1267829/sahroni-dicopot-dari-komisi-iii-usai-viral-kritik-pedemo-di-dpr/amp










Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkap besaran gaji angg...
28/08/2025

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkap besaran gaji anggota DPR RI yang lebih tinggi dari perkiraan publik. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi heboh kabar gaji wakil rakyat Rp100 juta per bulan.
Menurut Mahfud MD, gaji pokok Rp100 juta per bulan yang ramai diberitakan sebenarnya masih terbilang kecil. Anggota DPR berpotensi menerima miliaran rupiah per bulan, termasuk tunjangan dan fasilitas lain.
Berdasarkan data Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, gaji resmi DPR memang Rp100 juta per bulan. Namun, menurut Seknas Fitra, rata-rata anggota DPR pada tahun 2025 bisa menerima sekitar Rp2,8 miliar per tahun, atau lebih dari Rp230 juta per bulan.
Mahfud MD, yang pernah menjadi anggota DPR periode 2004–2009, menilai nominal tersebut masih jauh dari kenyataan.
"Menurut saya kalau cuma Rp230 juta per bulan, yang saya dengar justru bisa miliaran per bulan. Ini termasuk uang untuk keluarga, rumah, dan tunjangan lainnya," ujar Mahfud MD dalam siaran yang diunggah Selasa (26/8/2025).
Selain gaji rutin, anggota DPR menerima berbagai tunjangan tambahan. Misalnya, uang reses yang saat Mahfud menjabat mencapai Rp42 juta tiap tiga bulan, dan tunjangan untuk kegiatan legislasi seperti studi banding ke luar negeri.
Mahfud juga menceritakan pengalaman pribadinya terkait rumah dinas. Anggota DPR saat itu menerima uang sewa rumah Rp12 juta per bulan, dan kini nominal tersebut dikabarkan mencapai Rp50 juta per bulan karena penyesuaian kurs dan inflasi.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkap bahwa gaji DPR bisa membuat anggota dewan kaya raya, meskipun tidak melakukan korupsi. Ia menyinggung pernyataan artis Kris Dayanti yang pernah menyebut gaji DPR bisa lebih dari Rp2 miliar per bulan.
"Kalau masih korupsi itu kurang ajar sekali, sudah banyak sekali gajinya," tegas Mahfud MD.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menekankan bahwa anggota DPR memiliki wewenang untuk mengubah anggaran sesuai kebutuhan dan efisiensi.

• Mahfud MD
• Gaji DPR
• Tunjangan DPR
• Politik Indonesia
• Hukum dan Politik
• Legislator Indonesia
• Transparansi Gaji DPR
• Kris Dayanti
• Studi Banding DPR
• Edaran DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menggandeng aparat penegak hukum un...
27/08/2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menggandeng aparat penegak hukum untuk mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pengawasan, pemeriksaan, intelijen, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Ditjen Pajak akan bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, bahkan organisasi non-pemerintah (NGO), untuk membangun sistem pelaporan (informer) yang kredibel dan andal,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Target penerimaan pajak ini merupakan bagian dari proyeksi total pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun pada 2026. Pemerintah akan melakukan sejumlah reformasi, termasuk penyempurnaan dan penguatan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax, serta memperluas sinergi pertukaran data antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.
“Diharapkan rasio pendapatan negara meningkat menjadi 12,24 persen terhadap PDB, sementara rasio pajak ditargetkan 10,47 persen,” tutupnya. (Hny)

Sumber : https://indopolitika.com/kejar-target-rp-2-3577-triliun-sri-mulyani-gandeng-aparat-penegak-hukum/










Adies Kadir Klarifikasi Pernyataan soal Tunjangan Beras DPR Rp 12 JutaWakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarif...
27/08/2025

Adies Kadir Klarifikasi Pernyataan soal Tunjangan Beras DPR Rp 12 Juta

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sebelumnya menyebutkan bahwa tunjangan beras untuk anggota DPR sebesar Rp 12 juta per bulan. Ia mengakui adanya kesalahan data dalam pernyataan tersebut.

Adies menjelaskan bahwa nominal tunjangan beras yang sebenarnya diterima oleh anggota DPR adalah sekitar Rp 200.000 per bulan, bukan Rp 12 juta seperti yang sebelumnya ia sampaikan.

"Saya akui itu keliru. Data yang saya sebutkan salah. Tunjangan beras untuk anggota DPR sekitar Rp 200 ribu per bulan," ujar Adies.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/08/20/17124401/klarifikasi-soal-tunjangan-beras-dpr-rp-12-juta-adies-rp-200000-per-bulan







Prabowo Kasihan dengan Menteri yang Harus Kerja 7 Hari SepekanPresiden Prabowo Subianto mengaku kasihan dengan para ment...
27/08/2025

Prabowo Kasihan dengan Menteri yang Harus Kerja 7 Hari Sepekan
Presiden Prabowo Subianto mengaku kasihan dengan para menteri di Kabinet Merah Putih yang hampir tak punya hari libur. Menurutnya, para menteri harus bekerja tujuh hari penuh demi mengejar target pemerintah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan gedung layanan terpadu dan Institut Neurosains Nasional RSPON Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).
“Saya sebetulnya kasihan sama menteri-menteri saya. Karena di Kabinet Merah Putih kata mereka, tidak ada hari merah di kalender. We work seven days a week,” ujar Prabowo.
Sebagai presiden, Prabowo memang kerap mengadakan rapat terbatas pada akhir pekan, bahkan sering mengumpulkan para menterinya di kediamannya di Hambalang, Bogor.
Meski begitu, ia menegaskan akan tetap memberikan waktu istirahat yang cukup agar para menteri bisa mengambil keputusan terbaik.
“Kita butuh leadership dan the best decision. Itu berarti saudara harus dalam keadaan segar,” kata Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya istirahat bagi para dokter di RSPON. Menurutnya, tenaga medis harus fit agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.
“Kalau dokter tidak segar, operasinya tidak bagus. Jadi harus cukup istirahat,” tegasnya.
Prabowo pun berpesan kepada Direktur RSPON agar memastikan dokter dan tenaga medis mendapat waktu istirahat yang memadai demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Jadi, menurut kalian, wajar nggak kalau menteri “curhat” kerja 7 hari tanpa libur? Atau justru rakyat yang lebih pantas dikasihani?

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2025/08/26/19350841/prabowo-kasihan-dengan-menteri-kerja-7-hari-sepekan-tanpa-tanggal-merah










Pernyataan Dedi Mulyadi: Rakyat Sama Buasnya dengan Politisi Korup?Baru-baru ini, Dedi Mulyadi kembali bikin heboh. Dala...
25/08/2025

Pernyataan Dedi Mulyadi: Rakyat Sama Buasnya dengan Politisi Korup?

Baru-baru ini, Dedi Mulyadi kembali bikin heboh. Dalam sebuah acara, beliau bilang:

"Rakyat itu sama saja dengan politisi korup. Sama-sama serakah dan buas. Bedanya cuma di tingkat kekuasaan."

Wah, pernyataan ini langsung viral dan menuai pro-kontra. Ada yang setuju, karena memang kadang kita melihat praktik kecil-kecilan seperti:

Dikasih 1 lapak, malah ambil 5.

Dikasih pasar gratis, disewakan lagi ke orang lain.

Hak dibagi-bagi ke keluarga: istri, anak, keponakan, dll.

Tapi... banyak juga yang nggak setuju. Katanya:

Jangan samakan rakyat kecil dengan koruptor besar.

Rakyat "nakal" karena sistemnya rusak atau kebutuhan mendesak, sedangkan pejabat korup karena rakus.

Skala dan dampaknya jauh beda.

🔍 Pertanyaannya:
Apakah benar semua rakyat juga bisa korup kalau diberi kekuasaan? Atau justru rakyat hanya korban dari sistem yang rusak dari atas?

👉 Ini pernyataan yang menampar, tapi juga bikin kita introspeksi. Bukan cuma pejabat yang harus jujur. Kita semua, sekecil apa pun perannya, juga harus belajar adil dan amanah.

💬 Bagaimana menurutmu?
Setujukah kamu dengan Dedi Mulyadi?

Harga beras dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini memicu keluhan dari masy...
23/08/2025

Harga beras dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini memicu keluhan dari masyarakat dan menjadi sorotan publik, yang meminta perhatian serius dari pemerintah.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut harga beras di Indonesia masih tergolong terjangkau jika dibandingkan dengan negara lain. Ia pun menyinggung harga beras di Jepang sebagai perbandingan.

“Sekarang ini saja baru naik sedikit sudah ribut. Di Jepang itu, harga beras sudah Rp 100 ribu per kilogram, Bu Ketua, harga beras hari ini,” ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat merespons pertanyaan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengenai rencana penyamaan harga beras premium dan medium.

“Pak Menteri, itu mengenai harga yang mau disatukan antara premium dan medium, kebijaksanaan itu bagaimana? Saya banyak ditanya orang soal rencana Bapak itu,” tanya Titiek.

Sumber = https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8073035/masyarakat-ngeluh-harga-beras-naik-mentan-bandingkan-dengan-jepang/amp










Ramai di media sosial muncul seruan untuk membubarkan DPR.Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad S...
23/08/2025

Ramai di media sosial muncul seruan untuk membubarkan DPR.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai bahwa orang yang menyerukan pembubaran DPR adalah orang tolol.

"Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," kata Sahroni usai Kunjungan Kerja (Kunker) di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Meski begitu, Sahroni mengaku tidak mempermasalahkan kritik, bahkan hinaan yang ditujukan kepada DPR. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak disampaikan secara berlebihan karena dapat merusak mental.

"Masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Mau dibilangin ang, bi, ban**t, juga nggak apa-apa. Silakan kritik sesuka hati, tapi jangan berlebihan. Karena jika berlebihan justru bisa merusak mental manusia. Mental yang begitu adalah mental tertolol sedunia. Catat itu," jelasnya.





Kalau ada penghargaan Istri Paling Tegar Sedunia, juaranya pasti jatuh ke tangan istri Bang Hotman Paris 🥹Asisten boleh ...
17/08/2025

Kalau ada penghargaan Istri Paling Tegar Sedunia, juaranya pasti jatuh ke tangan istri Bang Hotman Paris 🥹

Asisten boleh diajak jalan, olahraga, bahkan dinner mewah.
Tapi yang tetap jadi sosok utama dan paling kuat selalu istri sahnya sendiri.

Prediksi negara indonesia di 2030ChatGPT bilang:Prediksi kondisi Indonesia pada tahun 2030 bisa dilihat dari berbagai as...
06/08/2025

Prediksi negara indonesia di 2030
ChatGPT bilang:
Prediksi kondisi Indonesia pada tahun 2030 bisa dilihat dari berbagai aspek: ekonomi, demografi, teknologi, lingkungan, dan geopolitik. Meskipun ini bukan kepastian, berikut adalah gambaran prediktif berdasarkan tren dan data terbaru (hingga 2024):
🔹 1. Ekonomi: Indonesia Masuk 10 Besar Dunia
• Indonesia diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia menurut proyeksi PwC dan IMF.
• Kelas menengah tumbuh pesat, mendorong konsumsi domestik dan sektor digital.
• Sektor unggulan: industri manufaktur, digital economy, pertanian modern, dan energi terbarukan.
• Tantangan: ketimpangan ekonomi, korupsi, dan infrastruktur luar Jawa.
🔹 2. Demografi: Bonus Demografi Puncaknya
• Pada 2030, mayoritas penduduk usia produktif (15–64 tahun). Ini peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi.
• Tapi jika tidak dikelola baik (pendidikan, lapangan kerja), bisa jadi beban sosial.
🔹 3. Teknologi dan Digitalisasi
• Ekonomi digital diprediksi mencapai lebih dari USD 150 miliar, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.
• Adopsi AI, IoT, dan otomatisasi makin meluas di sektor industri, logistik, pertanian, dan layanan publik.
• UMKM makin terdigitalisasi, namun gap digital masih ada di wilayah timur.
🔹 4. Lingkungan dan Perubahan Iklim
• Risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan naiknya permukaan laut meningkat.
• Jakarta diperkirakan semakin tenggelam → pemindahan ibu kota ke IKN (Nusantara) semakin krusial.
• Target pengurangan emisi karbon 2030 akan sulit dicapai tanpa reformasi besar-besaran di sektor energi dan hutan.
🔹 5. Geopolitik dan Keamanan
• Posisi strategis Indonesia di jalur laut internasional (ALKI) membuatnya semakin penting di Indo-Pasifik.
• Diplomasi aktif dalam ASEAN, G20, dan kerja sama energi serta keamanan regional akan terus diperkuat.
• Ancaman: konflik Laut Cina Selatan, serangan siber, dan terorisme skala kecil.
🔹 6. Pendidikan & SDM
• Fokus ke pendidikan vokasi dan teknologi.
• Muncul banyak startup edutech dan pelatihan berbasis AI.
• Tapi kualitas pendidikan masih timpang antar daerah.
🔹 7. Ibu Kota Baru: Nusantara
• Jika sesuai target, pada 2030 IKN sudah jadi pusat pemerintahan.
• Didesain sebagai smart city dan kota hijau masa depan.
• Tapi pembangunan bisa terkendala pembiayaan dan eksekusi.

Gimana menurut kamu? Apakah prediksi ini bakal jadi kenyataan atau cuma angan-angan?
Tulis pendapatmu di kolom komentar ya!










Pernah denger suara burung atau gemericik air diputar di kafe, spa, atau restoran? Hati-hati, kalau suara itu berasal da...
05/08/2025

Pernah denger suara burung atau gemericik air diputar di kafe, spa, atau restoran? Hati-hati, kalau suara itu berasal dari rekaman karya orang lain, tetap wajib bayar royalti!

LMKN menegaskan, royalti tak hanya untuk lagu, tapi juga berlaku untuk rekaman suara alam jika digunakan secara komersial dan merupakan karya cipta yang terdaftar.

Jadi, meski bukan lagu, asal itu karya orang dan diputar di tempat umum, bayar royalti tetap wajib.

Tapi kalau suara langsung dari alam, tanpa rekaman atau hak cipta—itu aman.

Setuju atau terlalu lebay?
Tulis pendapatmu dan jangan lupa like & share biar makin banyak yang tahu!





Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan kebijakan lembaganya untu...
04/08/2025

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan kebijakan lembaganya untuk memblokir sementara sejumlah rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama tiga bulan atau lebih adalah untuk melindungi kepentingan publik.

Ia menyebutkan PPATK menemukan marak rekening nasabah yang dijualbelikan, diretas, atau disalahgunakan tanpa hak. Karena itu, kata dia, negara harus hadir. Dia pun memastikan rekening yang dibekukan tidak dirampas oleh negara. Rekening itu hanya diblokir sebagai bentuk perlindungan dari potensi penyalahgunaan.

“Hak pemilik rekening tidak hilang atas dananya, hanya rekening sedang diproteksi dari potensi penyimpangan oleh pihak lain," tuturnya.

Kebijakan PPATK ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Tak sedikit masyarakat juga menyoroti Ivan Yustiavandana sebagai pemimpin lembaga tersebut.Lantas, berapa harta kekayaan yang dimiliki oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, yang mengeluarkan kebijakan akan memblokir rekening yang menganggur atau tidak dipakai? Simak informasinya berikut ini.

Harta Kekayaan Ketua PPATK
Berdasarkan data dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ivan Yustiavandana tercatat memiliki harta sebesar Rp 9.381.270.506 atau Rp 9,3 miliar. Jumlah ini berdasarkan laporan terbaru pada 25 Maret 2025. Selain itu, jumlah harta Ivan ini juga naik dua kali lipat dari laporan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 4.533.173.938 atau Rp 4,5 miliar.

🔥 Data Ekonomi: Indonesia Masuk Negara Gagal?

Dalam laporannya, Ivan mengaku memiliki tujuh aset berupa tanah dan/atau bangunan seluas 29eter persegi hingga 2.070 meter persegi, yang tersebar di Kota Depok dan Ngawi. Dia juga mempunyai dua unit mobil, harta berupa surat berharga, kas, dan harta bergerak lainnya. Berikut rincian harta kekayaan yang dimilikinya.

A. Tanah dan Bangunan

1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/172 m2 di Kab / Kota Depok, hasil sendiri: Rp 1.800.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di Kab / Kota Depok, hasil sendiri: Rp 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2070 m2/1200 m2 di Kab / Kota Ngawi, warisan: Rp 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 107 m2 di Kab / Kota Depok, hasil sendiri: Rp 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 29 m2 di Kab / Kota Depok, hasil sendiri: Rp 250.000.000
6. Tanah Seluas 114 m2 di Kab / Kota Depok, hasil sendiri: Rp 1.100.000.000
7. Tanah Seluas 27 m2 di Kab / Kota Depok, hasil sendiri: Rp 250.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin

1. Mobil, Toyota Innova Zenix SUV tahun 2023, Hasil sendiri: Rp 550.000.000
2. Mobil, VW Beetle Sedang Tahun 1972, Hasil sendiri: Rp 100.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya: Rp 225.000.000

D. Surat Berharga: Rp 87.375.874

E. Kas dan Setara Kas: Rp 3.700.462.261

F. Harta Lainnya: Rp 688.900.000

Total harta kekayaan Ivan sebenarnya mencapai Rp 12.281.738.135 (Rp 12,2 miliar). Namun, dia mengaku memiliki utang sebesar Rp 2.900.467.629 (Rp 2,9 miliar). Dengan begitu, total kekayaan bersihnya adalah Rp 9.381.270.506 (Rp 9,3 miliar).

Sumber:
https://www.tempo.co/hukum/harta-kekayaaan-ketua-ppatk-yang-jadi-sorotan-di-tengah-kontroversi-kebijakan-blokir-rekening--2053326

Adresse

Democratic Republic Of The

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque ViralVerse ID publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à ViralVerse ID:

Partager