11/10/2026
MENGAPA ADA ORANG KECIL MEMBELA PEJABAT MATI-MATIAN? TAN MALAKA MENYEBUTNYA LOGIKA MISTIKA
PENGANTAR
Orang miskin yang mati-matian membela pejabat belum tentu bodoh. Namun, ketika kesetiaan kepada seorang tokoh mengalahkan fakta dan akal sehat, ada persoalan cara berpikir yang patut dipertanyakan.
Tan Malaka telah membahas persoalan mendasar tentang cara manusia memahami kenyataan dalam Madilog. Pemikirannya ditulis pada masa pendudukan Jepang, ketika Indonesia belum merdeka.
1. MADILOG LAHIR DI TENGAH ANCAMAN KEKUASAAN
Pada 1942, Tan Malaka tinggal di Rawajati, dekat pabrik sepatu Kalibata, Jakarta. Dalam bagian Sejarah Madilog, ia mencatat bahwa penulisan karyanya berlangsung dari 15 Juli 1942 hingga 30 Maret 1943.
Ia juga menceritakan pemeriksaan dan penggeledahan oleh polisi Jepang. Naskahnya ditulis dengan huruf kecil dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak menarik perhatian.
Pada masa pendudukan Jepang, ia menggunakan nama Iljas Hussein.
Fakta ini memberi konteks penting: Madilog bukan sekadar buku filsafat, melainkan usaha seorang pemikir untuk membangun cara memahami kenyataan secara lebih kritis.
Referensi primer: Tan Malaka, Madilog, bagian “Sejarah Madilog”.
2. LOGIKA MISTIKA: KETIKA KEYAKINAN MENGALAHKAN PEMBUKTIAN
Dalam Madilog, Tan Malaka mengkritik pola berpikir yang menerima penjelasan berdasarkan kepercayaan mistis tanpa pengujian yang memadai.
Persoalannya bukan sekadar percaya atau tidak percaya pada sesuatu. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana seseorang sampai pada suatu kesimp**an.
Apakah kesimp**an itu dibangun melalui pengamatan dan pemeriksaan? Ataukah diterima begitu saja karena dianggap tidak boleh dipertanyakan?
Pertanyaan ini relevan dalam kehidupan politik.
Ketika seorang pejabat dianggap selalu benar, segala keberhasilannya dipuji, sementara kegagalannya selalu dibenarkan atau dibebankan kepada orang lain, kita berhadapan dengan pola pikir yang menyerupai dogmatisme.
Dalam konteks ini, istilah logika mistika dapat digunakan sebagai lensa filosofis untuk membaca fenomena tersebut. Namun, kita tidak boleh menyamakan semua bentuk loyalitas politik dengan logika mistika.
3. PEJABAT BUKAN SOSOK KERAMAT
Mengapa seseorang tetap membela pejabat meskipun muncul kritik atau bukti yang perlu diperiksa?
Jawabannya tidak selalu sama.
Ada yang mendukung karena kebijakannya dianggap bermanfaat. Ada yang memiliki kesamaan pandangan politik. Ada p**a yang begitu terikat pada tokoh pilihannya sehingga sulit menerima informasi yang bertentangan dengan keyakinannya.
Persoalan muncul ketika dukungan berubah menjadi pembenaran tanpa batas.
Pejabat yang dipilih rakyat bukan sosok keramat. Ia manusia biasa yang dapat mengambil keputusan tepat, tetapi juga dapat melakukan kesalahan.
Karena itu, dukungan politik tidak seharusnya menghapus hak untuk mengkritik. Membela kebijakan yang terbukti bermanfaat adalah hal yang wajar. Membenarkan setiap tindakan hanya karena pelakunya adalah tokoh yang disukai merupakan persoalan berbeda.
Kesetiaan kepada tokoh tidak boleh mengalahkan kesetiaan kepada kebenaran.
4. KEMISKINAN BUKAN UKURAN KECERDASAN
Kita perlu berhati-hati agar kritik terhadap pembelaan membabi buta tidak berubah menjadi penghinaan terhadap orang miskin.
Kemiskinan tidak otomatis membuat seseorang kehilangan kemampuan berpikir kritis. Sebaliknya, pendidikan tinggi dan kekayaan juga tidak menjamin seseorang terbebas dari fanatisme.
Yang perlu diperiksa adalah perilakunya.
Apakah ia bersedia memeriksa bukti yang bertentangan dengan keyakinannya? Apakah ia menerapkan standar yang sama kepada tokoh yang didukung dan tokoh yang ditentangnya? Apakah ia mampu mengakui kesalahan pihak sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan ini berlaku bagi rakyat kecil, pejabat, akademisi, pengusaha, maupun siapa pun yang terlibat dalam kehidupan politik.
Kritik terhadap kekuasaan justru kehilangan maknanya apabila kita mengganti satu bentuk fanatisme dengan fanatisme lainnya.
5. MADILOG DAN KEBERANIAN MENGUJI KEKUASAAN
Pemikiran Tan Malaka mengajak kita menggunakan tiga perangkat berpikir.
Materialisme: periksa kenyataan yang dapat diamati. Nilai kebijakan berdasarkan hasil, bukan hanya janji dan pencitraan.
Dialektika: pahami perubahan serta pertentangan kepentingan. Tanyakan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung akibat dari suatu kebijakan.
Logika: periksa apakah kesimp**an benar-benar mengikuti bukti. Seorang pejabat yang pernah berhasil tidak otomatis benar dalam segala hal.
Ketiganya dapat menjadi pedoman untuk menilai kekuasaan secara lebih rasional.
Rakyat tidak harus selalu menentang pemerintah. Namun, rakyat juga tidak berkewajiban membenarkan pemerintah dalam segala keadaan.
Demokrasi membutuhkan warga yang mampu mendukung ketika kebijakan layak didukung, mengkritik ketika terdapat persoalan, dan mengubah penilaian ketika bukti baru muncul.
KESIMPULAN
Tan Malaka menulis Madilog untuk menawarkan cara berpikir yang tidak berhenti pada kepercayaan, tetapi bergerak menuju pemeriksaan kenyataan dan penalaran kritis.
Membaca pemikirannya hari ini bukan berarti menuduh semua pendukung pejabat terjebak dalam logika mistika. Yang perlu kita waspadai adalah kebiasaan menempatkan seorang tokoh di atas pengujian akal sehat.
Kemiskinan dapat diperjuangkan melalui kebijakan yang tepat. Namun, pengawasan terhadap kekuasaan membutuhkan sesuatu yang tidak kalah penting: keberanian untuk bertanya, memeriksa bukti, dan mengakui ketika pihak yang kita dukung ternyata keliru.
Jangan serahkan akal sehat kepada siapa pun. Pejabat boleh dihormati, kebijakan boleh didukung, tetapi tidak ada manusia yang kebal terhadap kritik.
REFERENSI
1. Tan Malaka, Madilog: Materialisme, Dialektika, dan Logika, khususnya bagian “Sejarah Madilog” dan Bab I, “Logika Mistika”. "Baca naskah digital di Wikisumber" (https://id.wikisource.org/wiki/Madilog).
2. Tempo, Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan, bagian “Naskah dari Rawajati”. "Baca dokumen digital" (https://sma.dikdasmen.go.id/data/files/Seri%20Buku%20Tempo_Tan%20Malaka%20Bapak%20Republik%20yang%20Dilupakan.pdf).
