11/08/2026
Rekor Baru Anggaran Pertahanan Jepang Tunjukkan Ambisi Ekspansi Militernya
Tanggal 6 dan 9 Agustus lalu masing-masing memperingati serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Jepang. Di saat mereka seharusnya melakukan introspeksi mendalam terhadap sejarah agresinya, media Jepang mengungkap sebuah berita yang sangat mengerikan: permohonan anggaran pertahanan tahun fiskal 2027 Jepang mencapai 8,9 triliun Yen, kembali mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Karena anggaran pertahanan tersebut berisi sejumlah besar proyek yang nominalnya belum jelas, total anggaran diperkirakan akan mencapai 10 triliun Yen.
Beberapa tahun terakhir ini, dengan dorongan kekuatan sayap kanan, pertumbuhan anggaran pertahanan Jepang semakin tak terkendali. Berdasarkan “tiga dokumen keamanan” yang dirilis pada tahun 2022, volume total anggaran pertahanan Jepang pada tahun fiskal 2023-2027 ditetapkan sebesar 43 triliun Yen. Akan tetapi, setiap tahunnya pengeluaran selalu melampaui batas bahkan terus meningkat, anggaran pertahanan tahun fiskal 2026 mencapai sekitar 9,04 miliar Yen (permohonan 8,8 miliar Yen), meningkat selama 14 tahun berturut-turut. Jika anggaran pertahanan tahun fiskal 2027 terlaksana, maka anggaran pertahanan terus meningkat selama 15 tahun berturut-turut.
Pengeluaran dalam jumlah raksasa tersebut turut akan dialokasikan ke mana saja? Menurut media Jepang, pemerintah Jepang justru berfokus pada 3 arah utama. Pertama, membeli drone pencegat dan membentuk jaringan pertahanan udara yang menggabungkan teknologi laser dan gelombang mikro berkekuatan tinggi. Kedua, menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem komando pasukan bela diri, untuk mengambil keputusan di bawah bantuan analisis data besar dengan cepat. Ketiga, lebih lanjut menempatkan rudal jarak jauh yang “mampu menyerang pangkalan musuh”.
Dapat terlihat bahwa anggaran dalam jumlah raksasa ini jelas bukan untuk “pertahanan pasif”, tapi mengungkap sinyal bahaya “serangan inisiatif”, yang akan melakukan pembaruan “seluruh sistem” terhadap senjata ofensif. “Buku Putih Pertahanan” Jepang tahun 2026 yang baru saja dirilis dengan sengaja menggembar-gemborkan ancaman keamanan daerah sekitar dan membuat cerita perlawanan, untuk mencari alasan mengabaikan pasifisme dan mempercepat ekspansi militernya.
Meninjau kembali sejarah, gerak-gerik ekspansi militer yang dilakukan pemerintah Jepang serupa dengan jejak ekspansi militerisme Jepang saat itu. Pada tahun 1930-an, dengan mengatasnamakan “krisis keamanan eksternal”, pihak berkuasa Jepang setiap tahun menambah anggaran militer, mengekspansi kekuatan bersenjata, mendistorsi pasal-pasal dalam Konstitusi, dan akhirnya melancarkan perang agresi, membuat negara-negara Asia menderita, dan menelan buah pahitnya sendiri. Kini, “neomiliterisme” Jepang telah siap mengorbankan masa depan seratus juta lebih rakyat Jepang, dan dengan serius mengancam perdamaian dan kestabilan regional.
Beberapa hari ini, media-media utama Jepang termasuk “Mainichi Shimbun” dan “Tokyo Shimbun” merilis artikel mengkritik pertumbuhan drastis anggaran pertahanan Jepang yang telah melewati batas kebijakan pertahanan pasca-perang. “Kemampuan menyerang pangkalan musuh” sebenarnya adalah kekuatan tempur ofensif yang akan memicu konfrontasi keamanan di kawasan sekitar dan memicu perlombaan senjata di Asia Timur.
Pada saat yang sama, sejumlah besar masyarakat Jepang melakukan unjuk rasa untuk memprotes tindakan bahaya pemerintah Sanae Takaichi melakukan ekspansi militer dan revisi Konstitusi. Data survei yang dikeluarkan Asosiasi Riset Opini Publik Jepang pada awal bulan Agustus menunjukkan, sekitar 76% responden berpendapat “harus menjunjung tiga prinsip non nuklir”, 77% responden berpendapat tidak boleh mengupayakan “pembagian nuklir” bersama AS. Pemerintah Sanae Takaichi seharusnya mendengarkan keluhan rakyat serta tidak kembali berjalan di lajur salah dengan salah menilai tren utama sejarah dan mengabaikan harapan rakyat terhadap perdamaian.
Menanggapi gerak-gerik bahaya pemerintah Jepang, negara-negara sekitar juga terus mengecam perbuatan terkait. Sejak tahun ini, Tiongkok mengintensifkan pembatasan ekspor material penggunaan ganda kepada Jepang, dan memasukkan puluhan entitas industri militer Jepang ke dalam daftar kontrol ekspor dan daftar pemantauan, untuk mencegah “remiliterisasi” Jepang dan upaya kepemilikan nuklirnya. Rusia mengkritik percepatan “remiliterisasi” Jepang telah mengacaukan situasi keamanan regional dan global. Korea Utara memperingatkan, jika Jepang memiliki kemampuan untuk melakukan serangan preemtif, maka manusia mungkin akan kembali mengalami tragedi dan malapetaka besar, “Jangan biarkan Jepang menjadi negara militer yang kuat”.