https://www.facebook.com/234275876425717/

Voice Of Aceh, Jakarta (2025)

13/02/2025

DPO Polda Aceh

02/01/2025

– Rencana pergantian JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) di beberapa dinas di bawah Pemko Banda Aceh oleh Pj. Almuniza Kamal mendapatkan protes keras dari salah satu aktivis Islam Aceh, Dr. Yusuf Al-Qardhawy, MH.

“Apa urgensinya mau utak-atik JPT di Banda Aceh, fokus saja tugas-tugas pokok sebagai Pj. Walikota. Waktunya hanya dua bulan lagi sudah ada walikota definitif, sabar aja biar walikota terpilih saja yang memikirkan masalah JPT,” ungkap Dr. Yusuf.

Mantan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) periode 2005-2012 Provinsi Aceh ini menambahkan, secara etika tindakan pergantian JPT tidak sesuai dengan tupoksi Pj karena ia hanya menjalankan tugas pokoknya saja menyelesaikan tugas pemerintah.

“Pergantian JPT oleh Pj manapun melanggar etika sebagai kepala pemerintahan yang hanya sementara. Pj hanya menjalankan dan memastikan birokrasi berjalan, tidak menggantikan siapapun,” ungkap alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ini.

Dr. Yusuf menjelaskan, seorang pejabat pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak hanya cukup membaca norma yuridis saja, tetapi perlu memperhatikan asas dan norma lain seperti sosiologi politik dan sosiologi hukum serta filsafat hukum.

“Pejabat negara tidak boleh hanya konsen dengan norma yuridis saja, penting dan perlu memperhatikan sosiologi politik dan sosiologi hukum serta filsafat hukum. Baca secara intrinsik dan holistik UU Nomor 23 Tahun 2014,” jelasnya.

Lebih lanjut ditegaskan, apabila Pj. Walikota Banda Aceh mau living well atau happy living jangan mau diintervensi oleh kepentingan pragmatisme.

“Semua orang tentu mau living well and happy living, caranya ya jangan mau diintervensi apalagi di pressure oleh kepentingan pragmatisme,” ujar Dr. Yusuf.

Dr. Yusuf mengungkapkan, persoalan yang terjadi di depan mata dalam wilayah kekuasaan Pemko Banda Aceh harusnya menjadi prioritas diselesaikan, seperti kasus belum dibayarnya honor petugas pasar yang sudah tiga hingga lima bulan belum dibayar sehingga mereka harus mengadu ke DPRK Banda Aceh.

Lanjut dikomentar 👇👇👇

02/01/2025

- Seorang pria ditemukan meninggal dunia di bawah pohon mangga di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, pada Rabu (1/1/2025). Penemuan ini mengejutkan warga sekitar karena lokasinya berada di kawasan kebun mangga.

Kapolsek Muara Satu, Iptu Syadli, mewakili Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto, menjelaskan bahwa korban adalah Juliandi Saputra (32), seorang buruh tani asal Dusun Teungeh, Gampong Rayeuk Kareung, Kecamatan Blang Mangat.

“Korban ditemukan oleh seorang saksi yang datang ke kebun untuk menemui beliau. Saksi lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang,” ujar Kapolsek, Kamis (2/1/2025).

Pihak kepolisian segera menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Tim Inafis Polres Lhokseumawe tiba sekitar pukul 13.40 WIB untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan investigasi. Proses evakuasi jenazah dilakukan oleh PMI Lhokseumawe sekitar pukul 15.24 WIB, dan jenazah kemudian dibawa ke RS Cut Mutia untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,” lanjutnya.

Pihak keluarga menyatakan telah menerima kepergian korban dengan ikhlas dan menolak dilakukannya otopsi. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman umum Gampong Rayeuk Kareung pada Rabu malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

01/01/2025

- , telah terbit Peraturan Menteri keuangan Nomor 131 Tahun 2024 mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PMK 131/2024 berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada seluruh masyarakat dengan memperhatikan azas gotong royong dan azas keadilan, ketentuan ini mengatur antara lain PPN atas barang/jasa non-premium yang dibayar masyarakat tetap 114, dan barang/jasa premium 12”.

Mari kita bergotong-royong membayar pajak karena dengan pajak semua dapat manfaatnya.

Sumber:

01/01/2025

- PPN TIDAK NAIK...!

Presiden hadir di rapat Tutup Kas APBN 2024 dan launching Core Tax di Kementerian Keuangan. Presiden mengumumkan mengenai kebijakan PPN sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU 7/2021.

(1) Seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN - TETAP BEBAS PPN (atau PPN 086) - sesuai PP 49/2022

(2) Seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 119 - TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN PPN YANG DIBAYAR (artinya TIDAK ADA KENAIKAN PPN dan tetap membayar PPN 1196)

(3) Barang mewah yang dikenakan PPN 124 adalah BARANG YANG SAAT INI DIKENAKAN PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) YANG DIATUR DALAM PMK 15/2023 dan PMK 42/2022 - seperti : Pesawat pribadi, Kapal Pesiar, Yacht, Rumah/apartemen/kondominiun mewah dengan harga diatas Rp.30 milyar, kendaraan bermotor mewah.

(4) SELURUH paket STIMULUS untuk masyarakat dan

insentif perpajakan yang diumumkan Menko Perekonomian tanggal 16 Desember 2024 TETAP BERLAKU, yaitu :

Bantuan beras 10 kg per bulan Januari-Februari 2025, bagi 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah, diberikan diskon listrik sebesar 5096 selama Januari-Februari 2025. PPh final 0,5 dari omzet dan UMKM dengan omset di bawah Rp500juta/tahun dibebaskan PPh. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan.Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5?. Bantuan sebesar 506 Jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan. Kemudahan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Insentif kendaraan mobil listrik dan pembelian rumah.

Pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong, menjaga masyarakat dan perekonomian dan harus berpihak pada rakyat. Selamat Tahun Baru 2025.

Terus semangat membangun Indonesia maju adil sejahtera.

31/12/2024

Selamat tahun baru 1 Januari 2025 menuju 12 persen.

31/12/2024

— Tindakan tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam memberantas perjudian online (judol) kembali menyasar akun-akun selebgram terkenal yang terbukti terafiliasi dengan promosi aktivitas ilegal tersebut.

Langkah itu diambil demi melindungi masyarakat dari bahaya judi online yang semakin marak di ruang digital.

Tiga akun Instagram yang diblokir di antaranya adalah .feby06 dengan 428 ribu pengikut, dengan 357 ribu pengikut, dan dengan 762 ribu pengikut.

Ketiganya terlibat aktif dalam mempromosikan situs judol, memanfaatkan jumlah pengikut yang besar untuk menarik lebih banyak korban.

“Kami tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang memanfaatkan popularitasnya untuk menyebarkan praktik ilegal seperti judi online. Ini adalah ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media ( Dirjen KPM), Kemkomdigi, Molly Prabawaty, di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Langkah ini dikatakannya merupakan bagian dari upaya intensif Kemkomdigi dalam memberantas perjudian online.

Hanya dalam periode 1-30 Desember 2024, sebanyak 221.116 konten, akun, dan situs judol berhasil ditindak. Dalam rentang waktu lebih luas, sejak 20 Oktober hingga 30 Desember 2024, Kemkomdigi telah menurunkan 658.889 konten, terdiri dari 604.590 website dan IP, 27.526 konten/akun di platform Meta, 16.165 file sharing, 6.331 pada Google/YouTube, 3.698 di platform X, 378 di Telegram, dan 197 di TikTok.

Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga akhir 2024, Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 5,5 juta konten terkait judi online.

Selain penindakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Kemkomdigi juga mengedepankan pendekatan edukatif dengan memperkuat literasi digital. Program itu melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan serta komunitas masyarakat termasuk ibu-ibu, untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya judol dan pinjaman online ilegal.

Baca selengkapnya di: krusial.com

30/12/2024

Anggota DPRA asal Nagan Raya, Nurchalis meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruangan (PUPR) Aceh untuk segera turun ke lokasi menangani ruas badan jalan provinsi di Nagan Raya lintas Simpang (Sp) Lamie (Darul Makmur) – Simpang Langkak yang kondisi kini terancam putus sepanjang sekitar 550 meter.

“Saya minta Dinas PUPR Aceh supaya secepatnya turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi jalan provinsi lintas Lamie - Sp Langkak yang kini keadaanya sangat mengkuatirkan dan terancam putus. Karena bila dibiarkan terlalu lama penangananya akan mengalami kerugian besar bagi masyarakat dan pemerinta sendiri,” kata Nurchalis politis Nasdem putra Nagan Raya ini kepada antaran, Senin (30/12/2024).

Menurut Nurchalis, jalan provinsi lintas Lamie ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat empat kecamatan di Nagan Raya. Karena tidak kurang ratusan ton kelapa sawit produksi perkebunan masyarakat setempat setiap harinya diangkut menggunakan jalan tersebut.

“Kalau jalan ini tidak segera ditangani dan kemudian putus. Maka bisa kita bayangkan berapa kerugian yang akan dialami masyarakat setempat, karena tidak bisa mengangkut hasil pertaniannya ke lokasi pemasaran. Belum lagi masyarakat yang akan terkena dampak terisolir, lantaran tak ada jalan karena sudah putus,” ungkapnya.

“Maka sekali lagi, saya minta jalan Lamie ini harus secepatnya ditangani. Jangan sudah putus baru turun untuk menanganinya. Ini sama saja saat masyarakat sudah menederita baru dibantu. Kita harus merubah pola penanganan, disaat sedang ada gejala langsung tangani dan jangan tunggu sakit. Karena kalau sudah sakit baru dtangani selain membutuhkan biaya besar juga dampak lain akan muncul,” kata Nurchalis yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem.

Sebab, lanjut Nurchalis, arus sungai Krueng Lamie ini dikenal cukup deras yang sewaktu-waktu bisa mengancam tebing jalan yang saat ini sudah sangat dekat yang rata-rata hanya tinggal 1-1,5 meter dari badan jalan. Malah ada yang sud ambruk ke dasar sungai mencapai puluhan meter di tiga titik lokasi.

Baca selengkapnya di: krusial.com

30/12/2024

– Ratusan masyarakat Aceh datang ke kantor Gubernur Aceh pada Senin pagi (30/12/2024), dengan harapan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun, kedatangan mereka berdasarkan informasi yang ternyata keliru.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dengan tegas mengklarifikasi bahwa isu mengenai bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Aceh adalah tidak benar.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke kantor gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoak,” ujar Akkar Arafat dalam keterangannya di Banda Aceh.

Akkar Arafat menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penganggaran di pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh. Oleh karena itu, tidak mungkin ada bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.

“Jika pun ada bantuan yang diberikan, itu tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa. Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025,” Jelasnya.

Akkar Arafat juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.

“Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungan dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar,” ujar Akkar.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat. Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.

29/12/2024

- Seorang perempuan berinisial NA (44 tahun), warga Desa Alue Dua, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, diduga mengedarkan uang palsu di Suzuya Mall Lhokseumawe. Kini pelaku sudah diamankan oleh aparat kepolisian.

Kapolsek Banda Sakti, Iptu Zul Akbar mengatakan, perempuan tersebut diamankan pada Jumat, 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Ia diduga mengedarkan uang palsu pecahan Rp 100 ribu saat bertransaksi di beberapa gerai mall tersebut.

“Kejadian ini terjadi ketika seorang petugas kasir Mall Suzuya mencurigai uang yang digunakan oleh NA,” kata Zul Akbar, Ahad, 29 Desember 2024.

Setelah diperiksa dengan menggunakan sinar UV, kata Zul, uang tersebut diketahui tidak memiliki logo Bank Indonesia (BI). Sehingga dinyatakan palsu, kemudian petugas melaporkan hal ini kepada pihak Polsek Banda Sakti.

“Pelaku diamankan di gerai JCO Mall Suzuya. Dan sebelum diamankan pelaku sempat mencoba membuang beberapa lembar uang palsu itu ke dalam toilet,” sebutnya.

Berdasarkan penggeledahan awal, kata Zul, ditemukan 15 lembar uang palsu di dompet pelaku. Selain itu juga ditemukan uang palsu itu tersebar di gerai JCO, Colden Ice, dan kasir utama mall tersebut.

Secara keseluruhan, kata dia, ditemukan 19 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu beserta beberapa struk pembayaran. Saat ini belaku dan barang bukti telah diserahkan ke Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Lhokseumawe untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, terutama di pusat perbelanjaan,” sebutnya.

Sumber: ajnn.net

29/12/2024

- Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata mengatakan, pihaknya masih menunggu terkait kenaikan gaji PNS dari pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.

"Biasanya di triwulan pertama info disampaikan oleh pemerintah pusat," kata Alriandi saat dihubungi Serambi, Jumat (27/12/2024).

Plt Kepala BPKK Banda Aceh itu mengungkapkan, tahun 2024 ini kenaikan gaji sebesar 8 persen.

Sementara untuk tahun depan, belum diumumkan termasuk gaji pegawai pemerintah daerah (Pemda).

Dikatakannya, kenaikan gaji pegawai Pemda juga mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

"Gaji pegawai pemerintah pusat dan daerah diatur melalui peraturan yang sama. Jadi tidak mungkin gaji pegawai daerah naik mendahului pegawai pusat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum mengadakan rapat teknis dengan Kementerian Keuangan, maupun institusi TNI dan Polri membahas kenaikan gaji ASN pada 2025.

Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja mengatakan, secara teknis pihaknya belum rapat dengan Kemenkeu dan akan berkoordinasi kembali karena kenaikan gaji bukan hanya terkait dengan PNS, tapi juga TNI, Polri dan pensiunan.

Sumber: serambinews.com

28/12/2024

– Kasus Penganiayaan Berat yang menyebabkan meninggalnya korban RD (50), salah satu warga Meunasah Kulam Aceh Besar, yang diduga melakukan khalwat di Gampong Tibang, Syiah Kuala Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu, kini telah diperoleh identitas para tersangka.

Berdasarkan dari 12 orang saksi yang dimintai keterangan oleh Penyidik Unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, tertuju pada enam tersangka.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kasatreskrim Kompol Fadillah Aditiya Pratama menjelaskan, dari keterangan para saksi dan bukti di lokasi kejadian, telah menetapkan enam tersangka atas kematian RD warga Meunasah Kulam Aceh Besar.

Para tersangka yang melakukan penganiayaan sehingga meninggalnya RD (50), antara lain, SZ (62), HW (47), RP (26), MR (31), FSP (19) dan AS (19).

“Mereka semuanya berdomisili di Banda Aceh,”ucap Kompol Fadillah, Sabtu (28/12/2024) sore.

Penetapan tersangka setelah dilakukan pendalaman pemeriksaan sesuai dengan laporan keluarga korban terhadap kejadian yang menyebabkan meninggalnya RD.

“Hal ini juga dikuatkan keterangan dari pemeriksaan para saksi dan keterangan dari para tersangka,”tambahnya.

Tindak lanjut yang akan dilakukan mengirimkan pemberitahuan penetapan TSK ke Kajari Banda Aceh setelah melengkapi berkas Perkara dan akan dilakukan Pelimpahan Tahap 1 kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kasat Reskrim mengatakan, makam RD telah dilakukan pembongkaran (Ekshumasi) di pemakaman Gampong Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Selasa (19/11/2024) siang.

“Kegiatan dilakukan dokter forensik Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) dan didampingi Unit Identifikasi (Inafis) Polresta Banda Aceh,”tambahnya.

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadillah Aditya Pratama mengatakan, ekshumasi dilakukan dengan cara proses penggalian (pembongkaran) jenazah yang telah dikubur, kemudian dilakukan autopsi dalam rangka kepentingan penyidikan.

“Tujuannya untuk mengungkap penyebab kematian, menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, karena penyidik perlu melengkapi alat bukti guna menetapkan tersangka,” kata Kompol Fadillah.

Sumber: krusial.com

Voice Of Aceh

13/02/2025

02/01/2025

02/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

31/12/2024

31/12/2024

30/12/2024

30/12/2024

29/12/2024

29/12/2024

28/12/2024

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category