http://seputarnaganraya11.wordpress.com/

Seputar Nagan Raya, nagan raya, Banda (2025)

14/10/2025

Nagan Raya (ANTARA) -
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Provinsi Aceh mendukung penuh kebijakan Bupati Teuku Raja Keumangan yang memfokuskan 80 persen dana CSR periode 2025–2029 untuk pembangunan Masjid Giok Nagan Raya.

“Kami mendukung kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan bidang keagamaan di daerah,” kata Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd Rizki Ramadhan dalam keterangan diterima di Nagan Raya, Jumat.

Ia mengatakan kebijakan tersebut menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan dunia usaha.

Mohd Rizki Ramadhan mengatakan DPRK Nagan Raya memandang penting adanya koordinasi dan sinergi yang kuat agar pelaksanaan CSR lebih terarah, tepat sasaran.

Sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia berharap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program CSR yang selaras dengan kebutuhan daerah dan visi pembangunan Kabupaten Nagan Raya, dapat terus dilakukan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh memastikan sebanyak 80 persen dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP)/corporate social responsibility (CSR) difokuskan pada pembangunan Masjid Giok Nagan Raya.

“CSR Kabupaten Nagan Raya tahun 2025–2029 itu 80 persen kita kembangkan untuk pembangunan Masjid Giok. Mengapa harus diselesaikan, karena ini baru bagian dalamnya saja yang selesai,” kata Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan, Rabu.

Seperti diketahui, total komitmen dana CSR/TJSLP dari 24 perusahaan di Nagan Raya sejak tahun 2021 hingga 2024 mencapai Rp56 miliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp53 miliar lebih.

Sedangkan komitmen CSR/TJSLP tahun 2024 sebesar Rp18,9 miliar lebih dengan realisasi Rp17,9 miliar lebih.

Selanjutnya....

14/10/2025

Full senyum t**e sawet

12/10/2025

NAGAN RAYA – Kabupaten Nagan Raya, Aceh, kembali memperkaya khazanah budaya nasional. Kementerian Kebudayaan RI secara resmi menetapkan dua warisan budayanya, Rateeb Meuseukat dan Rateeb Minsa, sebagai Warisan Budaya Tak-benda (WBTb) Indonesia untuk tahun 2025.

Pelaksana Tugas Kepala Disbudparpora Kabupaten Nagan Raya, Musiddiq, menyampaikan kabar gembira ini. "Alhamdulillah, berdasarkan hasil sidang penetapan, dua warisan budaya dari Kabupaten Nagan Raya, yaitu Rateeb Meuseukat dan Rateeb Minsa ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak-benda Indonesia tahun 2025 oleh pemerintah," ujarnya via telepon dari Meulaboh, Sabtu (11/10/2025).

Musiddiq memaparkan kekhasan masing-masing tradisi. Rateb Meuseukat adalah sebuah tarian tradisional yang berfungsi sebagai media dakwah. "Rateeb Meuseukat berisikan syair-syair yang sarat dengan pesan-pesan dakwah Islam. Berisi ajakan untuk menegakkan nilai-nilai amar makruf nahi mungkar. Rateeb ini biasa ditampilkan pada upacara keagamaan, hari-hari besar Islam, maupun upacara pernikahan," jelasnya.

Tarian yang dibawakan oleh perempuan ini unik karena tidak menggunakan alat musik, tetapi mengandalkan vokal, tepukan tubuh, dan diiringi rapa'i serta gendrang.

Sementara itu, Rateeb Minsa memiliki karakter yang berbeda. "Rateeb Minsa dilaksanakan setelah Shalat Tarawih hingga menjelang waktu sahur dan hanya diikuti oleh kaum pria. Tradisi religius ini menjadi salah satu wujud kekhasan masyarakat Nagan Raya," jelas Musiddiq. Tradisi keagamaan ini dilaksanakan secara khusus pada bulan Ramadan, mulai tanggal 25 hingga akhir bulan.

Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, menyambut baik penetapan ini dengan rasa bangga dan syukur. "Terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat Nagan Raya, yang telah memberikan dukungan terhadap proses pengusulan ini kepada Kementerian Kebudayaan," ujarnya.

Selanjutnya....

12/10/2025

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mulai menyewa jasa keamanan pihak ketiga guna memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Penyediaan jasa tenaga satuan pengamanan atau satpam ini, sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan kepada masyarakat dan pasien, agar lebih nyaman dan aman ketika berada di lingkungan rumah sakit,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, Aceh, dr Muhammad Iqbal kepada ANTARA, Jumat.

Ia mengatakan, jasa satuan pengaman yang telah dilakukan kerjasama tersebut, nantinya akan bertugas selama 24 jam di lingkungan rumah sakit milik pemerintah daerah.

Selain bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan pasien serta masyarakat di rumah sakit, kehadiran tenaga satuan pengamanan tersebut juga bertujuan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit semakin lebih baik, khususnya pelayanan keamanan.

Selain itu, para satpam yang memakai baju seragam resmi ini, juga bertugas melayani masyarakat apabila membutuhkan bantuan informasi, atau pelayanan yang dibutuhkan selama berada di lingkungan rumah sakit.

Dr Muhammad Iqbal mengatakan jumlah tenaga satuan pengamanan yang bertugas menjaga keamanan tersebut, berjumlah sebanyak 19 orang.

“Nantinya mereka bergiliran berjaga di seluruh lingkungan rumah sakit,” katanya.

Ia mengatakan peningkatan layanan keamanan di rumah sakit, dilakukan atas perintah Bupati Nagan Raya, Aceh, Dr Teuku Raja Keumangan yang meminta manajemen meningkatkan pelayanan keamanan dan kenyamanan di lingkungan rumah sakit.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh juga berkomitmen untuk terus memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional dan kompeten, sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan layanan prima dan sesuai kebutuhan, demikian dr Muhammad Iqbal.

Sumber: antaranews.com

10/10/2025

KBA.ONE, NAGAN RAYA — Masuk musim panen, para petani padi atau gabah di Kabupaten Nagan Raya mulai mengeluh dengan harga beli gabah yang tidak sesuai harga pada biasanya. Salah satunya yang sudah masuk masa panen di kacamatan S**a Makmue.

Sementara harga Gabah Kering Panen (GKP) secara nasional di Indonesia adalah sekitar Rp6.885 per kg pada Agustus 2025, sesuai dengan batas atas yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg.

Muhammad Yusuf, petani padi, menyampaikan, harga beli gabah sekarang ini diluar prediksi yang ada, dan diketahui harga beli sebenarnya yang dikatakan Presiden RI Prabowo adalah harus Rp. 6.500 per kg ke atas.

"Harga yang dibeli saat ini paling rendah Rp 6.388 per kilo, dan itu harganya bervariasi dibawah Rp 6.500 itu. Agen pembeli pun juga beragam yang datang untuk membeli gabah yang sudah siap panen ini," kata M. Yusuf yang juga Ketua Pemuda Gampong Cot Kuta ini. Rabu 8 Oktober 2025.

Ia juga meminta kepada pemerintah guna melakukan pangawasan dan apabila perlu ditindak lanjuti dengan evaluasi, apalagi selama ini perum Bulog yang melakukan pembelian gabah padi ke petani.

Hal itu sebut M. Yusuf, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

"Pak Presiden RI Prabowo Subianto sudah mendukung penuh terhadap keberlangsungan seperti pangan ini, kita berharap ini ada tindakan, apakah pihak agen yang bermain atau pihak lainnya," pinta Yusuf.

Sumber: kba.one

10/10/2025

Nagan Raya | LNC Kebijakan Bupati Nagan Raya, TRK, yang mengarahkan 80 persen dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan Masjid Giok kembali memantik kontroversi.

Langkah itu dianggap tak adil dan berpotensi menyimpang dari semangat utama CSR, yakni tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Restu Gilang, pengamat kebijakan publik lokal, menjadi salah satu suara paling lantang yang menolak kebijakan tersebut. la menyebut keputusan itu sebagai bentuk penyimpangan arah kebijakan publik yang "berbau politis dan tidak berpihak pada rakyat kecil".
Jangan dzalim dalam menentukan arah kebijakan CSR. Realokasi 80 persen dana untuk pembangunan Masjid Giok bukan hanya tidak berdasar secara hukum, tetapi juga tidak berpihak pada masyarakat terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan," tegas Restu dalam keterangannya kepada media, Kamis (9/10/2025).

Restu menilai kebijakan itu tidak memiliki landasan hukum yang jelas, karena tidak ada aturan dalam Qanun maupun peraturan turunan yang memperbolehkan penggunaan mayoritas dana CSR untuk proyek wisata religi. Menurutnya, arah kebijakan semacam ini justru mengabaikan prinsip dasar CSR sebagai kompensasi sosial terhadap dampak lingkungan dan ekonomi dari aktivitas industri.
"CSR itu wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar lokasi usaha. Kalau 80 persen dialihkan ke proyek yang jauh dari area operasional, lalu siapa yang memperhatikan masyarakat terdampak langsung?" ujarnya.

Restu juga menyebut kesepakatan antara Pemkab dan pihak perusahaan cacat secara partisipatif, karena minim pelibatan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Menurut Restu, pembangunan Masjid Giok seharusnya bisa dilanjutkan melalui lobi anggaran ke pemerintah pusat, bukan dengan membebani dana CSR yang mestinya difokuskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemulihan lingkungan.

Selama ini Bupati aktif melakukan lobi ke pusat, tapi hasilnya belum terlihat. Sekarang CSR dijadikan sandaran, padahal nilainya terbatas dan tujuannya jelas, untuk kesejahteraan warga sekitar perusahaan," kritiknya.

Selanjutnya....

08/10/2025

Harga sawit masih stabil

07/10/2025

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengusulkan lima proposal usulan rencana pembangunan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggodo di Jakarta, sebagai upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah.

“Pertemuan ini khusus membicarakan pembangunan Aceh Barat. Beberapa proposal yang kami ajukan sudah dilengkapi dengan detail engineering design atau DED,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi dalam keterangan diterima di Meulaboh, Aceh, Minggu.

Pertemuan ini juga turut dihadiri Wakil Bupati Said Fadheil dan Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi MT.

Tarmizi menbatakan pertemuan penting dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, turut membahas sejumlah program prioritas pembangunan di Aceh Barat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tarmizi turut menyerahkan lima proposal strategis kepada pemerintah pusat, diantaranya penuntasan proyek daerah Irigasi Lhok Guci, Aceh Barat.

Kemudian usulan pembangunan jalan dua jalur dalam Kota Meulaboh, proyek pembangunan Break Water (Jetty) dan kolam retensi Suak Ujong Kalak, Meulaboh, Aceh Barat.

Kemudian penanganan jalan dan jembatan di berbagai daerah, proyek penguatan tebing serta pengendalian banjir Sungai Meureubo.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dukungan bantuan keuangan pemerintah dapat mencapai ratusan miliar, karena kebutuhan pembangunan di daerah masih sekitar Rp2,6 triliun lagi.

Ia menjelaskan, pembangunan jalan dua jalur direncanakan di sejumlah titik strategis, seperti ruas Meureubo–Simpang Alpen, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Manek Roo, Meulaboh, ibu Kota Kabupaten Aceh Barat.

Namun yang paling mendesak, menurut Tarmizi, adalah penuntasan proyek irigasi Lhok Guci.

“Sekitar 70 persen penduduk Aceh Barat adalah petani. Dari 12 kecamatan, delapan kecamatan di antaranya sangat bergantung pada irigasi ini. Jika rampung, ada 12 ribu hektare sawah yang bisa kembali aktif,” ungkapnya.

Selanjutnya....

07/10/2025

SERAMBINEWS.COM, S**A MAKMUE - Samsat Nagan Raya mengakui bahwa masih banyak ditemukan warga Aceh termasuk di Nagan Raya yang masih menggunakan pelat luar Aceh.
Seperti pelat BK, B, dan jenis lainnya tentu ini harapan perlu dimutasi ke Aceh.

"Kita mengajak warga Aceh yang pakai pelat luar segera ganti ke pelat Aceh," ajak Daud kepada Serambinews.com.

Padahal, kata Daud, hampir setiap tahun Pemerintah Aceh membebaskan biaya mutasi ke Aceh.

"Harapan kita ke depan bila Pemerintah Aceh kembali membuka bebas mutasi segera manfaatkan kesempatan itu," ungkapnya.

Perusahaan pakai pelat luar

Kepala Samsat Nagan Raya, M Daud mengungkapkan, di Nagan Raya juga masih banyak perusahaan yang bergerak sektor tambang dan sektor kelapa sawit menggunakan pelat luar Aceh, seperti pelat BK, KT, BA, N, dan jenis lainnya.

"Kita juga mendorong perusahaan mutasikan ke pelat BL sehingga pajak bisa dibayar ke Aceh," harapnya.

Ia juga berharap kerja sama dengan Pemkab untuk bersama-sama mendorong sehingga semua pelat luar Aceh yang menetap atau operasional lama di Nagan Raya bisa dimutasi ke Aceh.(*)

Sumber: serambinews.com

04/10/2025

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya, Aceh menahan seorang ketua pemuda di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang karena diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan.

“Tersangka berinisial YF, berusia 42 tahun. Saat ini YF ditahan di Polres Nagan Raya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Reskrim Polres Nagan Raya Iptu Azhar di Nagan Raya, Sabtu.

Ia mengatakan pemerkosaan terjadi pada Jumat (1/8) sekira pukul 14.30 WIB. Korban berinisial RS. Peristiwa terjadi di rumah milik TI, ibu kandung RS. Korban sempat melawan dan melarikan diri dan kemudian melaporkan ke polisi.

"Setelah dilakukan penyelidikan dan permintaan keterangan kepada korban serta saksi, polisi kemudian menangkap dan menahan YF," kata Azhar.

Polisi menjerat YF dengan Pasal 46 Jo Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman pidana penjara, pidana denda atau hukuman cambuk.

Sumber: COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2025

04/10/2025

Nagan Raya, Bihaba.co – Ratusan masyarakat penambang emas di Nagan Raya menyambut kedatangan tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) penertiban tambang bentukan Gubernur Aceh dengan menggelar orasi di gerbang Lueng Baro, menuju kompleks perkantoran S**a Makmue, Sabtu (4/10/2025).

‎Dalam orasinya, Agus Salim, yang akrab disapa Agus Rimung Kila, menyampaikan permohonan agar pemerintah tidak menghentikan aktivitas tambang rakyat yang belum berizin.

‎”Kami menghormati kebijakan pemerintah, namun sebelum resmi, izinkan kami terus bekerja karena ini urusan perut,” ujarnya.

‎Senada dengan Agus, Lilis, seorang dhuafa yang juga bekerja sebagai penambang emas, mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan rakyat sangat membantu perekonomian masyarakat.

‎”Selama tambang ditutup, kami tidak tahu harus bekerja di mana lagi. Jangan sampai kami jadi pencuri. Selama ada tambang, kami bisa menghidupi keluarga dan memberikan pendidikan pesantren untuk anak-anak,” ungkapnya, yang diamini oleh peserta aksi lainnya.

‎Para peserta aksi juga memohon kepada Gubernur Aceh, Bapak Mualem, untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus bekerja. Mereka menegaskan tidak menggunakan bahan berbahaya dan bekerja di tanah sendiri.

‎Sayangnya, para peserta aksi tidak dapat bertemu dengan tim Satgassus bentukan Gubernur Aceh.

‎Hingga sore hari, massa aksi membubarkan diri dengan rencana untuk kembali melakukan aksi di DPRK setempat hingga ke Provinsi Aceh jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.(*)

Sumber: bihaba.co

02/10/2025

KBRN, S**a Makmue : Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nagan Raya resmi meluncurkan Layanan Pengaduan Konten Digital melalui Hotline WhatsApp dan surat elektronik (email). Layanan ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan konten negatif yang tersebar di dunia maya.

Kepala Diskominfo Nagan Raya, Nila Kasma, S.H., mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keamanan informasi digital. “Proses pelaporan dibuat sederhana, cukup dengan menyertakan identitas pelapor, jenis konten, tautan atau link, serta deskripsi singkat,” ujarnya di S**a Makmue, Kamis (2/10/2025).

Layanan pengaduan ini tersedia setiap hari kerja, mulai Senin hingga Jumat pukul 08.30 sampai 16.00 WIB. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui WhatsApp di nomor 0851-8784-1151 atau email [email protected].

Menurut Nila Kasma, pesatnya arus informasi di era digital membawa manfaat besar, namun juga menyimpan risiko yang tidak kecil. Risiko tersebut antara lain penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten pornografi, dan penyalahgunaan data pribadi.

“Fenomena tersebut kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan penanganan yang cepat serta terintegrasi,” katanya. Ia menambahkan bahwa informasi yang beredar harus akurat dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama.

Layanan pengaduan ini juga terhubung dengan platform nasional aduankonten.id milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “Sehingga laporan masyarakat di daerah dapat disampaikan langsung ke pusat, mempercepat proses verifikasi, tindak lanjut, dan meningkatkan transparansi penanganan,” jelasnya.

Selain sebagai kanal pelaporan, Diskominfo Nagan Raya berharap layanan ini dapat memperkuat literasi digital masyarakat. “Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penikmat informasi, tetapi juga bagian dari pengawas ruang digital,” tambah Nila Kasma.

Sumber: rri.co.id

Seputar Nagan Raya

14/10/2025

14/10/2025

12/10/2025

12/10/2025

10/10/2025

10/10/2025

08/10/2025

07/10/2025

07/10/2025

04/10/2025

04/10/2025

02/10/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share