https://www.facebook.com/101413151966201/

Bangsa Aceh, Banda Aceh (2025)

07/12/2025

- Pengungsi korban banjir di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mengeluhkan belum adanya bantuan dari pemerintah pusat hingga 12 hari pascabencana. Isbahanur (35), warga Sawang, menyampaikan keluhan tersebut saat ditemui di lokasi pengungsian, Minggu (7/12/2025).

Pak Presiden, belum ada bantuan dari Pemerintah Indonesia hingga saat ini ke pedalaman ini,” kata Isbahanur. Ia mengungkapkan, hingga kini listrik dan jaringan telekomunikasi di wilayah pedalaman masih padam.

Pagi kami balik ke rumah membersihkan sisa lumpur, tingginya bisa satu sampai dua meter. Itu melelahkan sekali, sembari memetik sisa sayur untuk dimasak di pengungsian,” ujarnya. Selama di pengungsian, kata dia, stok beras masih mencukupi. Selain itu, relawan mulai berdatangan membawa mi instan dan telur. “Kalau lauknya, kami sebut kuah ie mata (lauk air mata), karena sayur direbus semuanya,” ucapnya.

Ia menyebut, dua desa yang hingga kini paling terisolasi di Kecamatan Sawang adalah Desa Babah Krueng dan Desa Riseh.

Lumpur badan jalan masih penuh. Tidak bisa dilalui kendaraan menuju dua desa itu,” katanya. Menurut Isbahanur, kebutuhan mendesak warga saat ini adalah obat-obatan, selimut, kelambu, dan pakaian.

Pak Presiden warga kami belum merasakan bantuan dari Pemerintah Indonesia hingga hari ini. Tolong intruksikan seluruh kekuatan Presiden bantu kami,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, banjir melanda 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sejumlah korban jiwa masih dalam pencarian. Ribuan rumah rusak dan sejumlah fasilitas umum lumpuh. Untuk Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, banjir mulai terjadi sejak 22 November 2025.

07/12/2025

- Seorang warga, Aisha (63), meninggal dunia di pengungsian banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Keluarga menyebut Aisha merupakan pasien diabetes dan tak mendapat perawatan di pengungsian.

Kematian Aisha dilaporkan oleh Reuters, Minggu (7/12/2025). Aisha disebut tak mendapat perawatan medis untuk diabetes yang telah lama diidapnya selama berada di pengungsian akibat banjir.

"Nggak ada, memang nggak ada," kata suami Aisha, Muhamad Asan, di pengungsian.

Keluarga menyebut Aisha tak sempat membawa obat saat melarikan diri ketika banjir besar terjadi akhir November lalu. Dia mengatakan Aisha dalam kondisi sakit selama mengungsi.

"Dari mulai kami mengungsi dia memang udah nggak sehat, udah sakit penyakit gula udah lama juga gula dia ya, jadi di sini obat-obatnya nggak dibawa," ujar Asan.

Dia mengatakan istrinya itu kerap meminta pulang ke rumah. Namun, rumah mereka telah hancur akibat banjir.

"Dia minta pulang, rumah nggak ada lagi, bukan kena banjir lagi, udah hancur," ucapnya.

Banjir besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat usai hujan super lebat mengguyur wilayah itu pada 25-27 November lalu. Hujan membawa material lumpur, kayu hingga batu dan menghantam permukiman warga.

Berdasarkan data BNPB hingga Minggu (7/12), terdapat 917 orang yang tewas akibat banjir di tiga provinsi itu. Selain itu, masih ada 274 orang yang dinyatakan hilang dan 4.200 orang terluka.

Banjir juga menyebabkan ratusan ribu orang menjadi pengungsi di 52 kabupaten/kota yang terdampak. Korban tewas terbanyak berada di Aceh.

07/12/2025

- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk wilayah yang terdampak berat bencana hidrometeorologi Aceh 2025, khususnya Aceh Tengah dan Bener Meriah. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui jaringan Relawan Save Gayo (RSG).

Komitmen itu disampaikan Khofifah kepada Ketua RSG, Afdal Zikri, di Bansa Aceh, kemarin. Mereka bertemu usai Khofifah kembali ke Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Pidie Jaya.

“Relawan Save Gayo siap memfasilitasi setiap bantuan ke daerah tujuan, baik melalui darat dan udara untuk yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh 2025," kata Koordinator Save Gayo, Afdal Zikri, Ahad, 7 Desember 2025.

Bantuan tanggap darurat tahap pertama dari masyarakat Jawa Timur—mulai dari paket sembako hingga perlengkapan pembersih ruangan—telah lebih dulu disalurkan kepada warga Pidie Jaya yang terdampak banjir bandang beberapa hari lalu.

Selanjutnya, bantuan serupa akan diarahkan ke Aceh Tengah dan Bener Meriah yang mengalami dampak signifikan dari rangkaian bencana banjir, gempa, dan longsor.

RSG menyatakan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan jaringan relawan nasional, agar bantuan dapat menjangkau titik-titik terdampak secara cepat dan tepat sasaran.

Bantuan dari masyarakat Jawa Timur ini diharapkan dapat meringankan beban warga Aceh yang masih menghadapi masa-masa sulit pascabencana.***

05/12/2025

| Ferry Irwandi melaporkan kondisi terkini di wilayah banjir Aceh Tamiang ia menyebut keadaan sangat mengerikan.

Ferry sempat menyinggung soal pernyataan kepala BNPB yang sebelumnya mengatakan keadaan bencana hanya mencekam di media sosial .

Yang kemarin bilang tidak mencekam anda jangan ke pinggir kota ujar Ferry.

Di tempat yang sama seorang warga juga menambahkan bahwa bantuan yang mereka terima merupakan dari sesama korban banjir .

Jadi tagline hari ini korban bantu korban ujar warga tersebut.

Artikel.Inilah.com

05/12/2025

- Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, mengungkapkan kondisi warga di sejumlah wilayah terdampak banjir di Aceh sangat memprihatinkan. Bahkan, menurutnya, sebagian korban meninggal dunia bukan disebabkan langsung oleh banjir, melainkan karena kelaparan akibat terisolasi dan tidak tersalurkannya bantuan logistik.

“Sangat membimbangkan, mereka mati bukan karena banjir, tapi mati karena kelaparan. Itu saja,” kata Mualem di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat sore, 5 Desember 2025.

"Apakah kondisi pengungsi sangat memprihatinkan? Ya, seperti itu,” kata Mualem kembali.

Dia mengatakan wilayah yang paling terdampak parah dan saat ini menjadi prioritas penanganan adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

“Yang paling urgen itu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Mereka sangat berat terdampak,” katanya.

Menurutnya, penyaluran bantuan ke wilayah tersebut terkendala karena jalur darat terputus akibat banjir dan rusaknya sejumlah jembatan. Akibatnya, tim gabungan terpaksa menggunakan jalur alternatif untuk menjangkau korban.

“Tidak bisa kita salurkan bantuan melalui jalur darat karena masih banjir dan banyak jembatan putus. Jadi, kita upayakan melalui boat karet kita antar sembako ke sana,” jelasnya.

Mualem juga menegaskan bahwa kebutuhan logistik untuk masyarakat dibutuhkan sangat banyak sekali. Mengingat, wilayah yang terdampak hampir menyeluruh di daerah Aceh.***

05/12/2025

| Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem akan memberikan teguran keras kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS jika terbukti telah berangkat umrah saat situasi bencana saat ini.

Hal itu menyikapi adanya foto viral Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS dan istri sedang melaksanakan ibadah umrah, di tengah situasi bencana alam yang terjadi. Terlebih Aceh Selatan merupakan salah satu daerah terdampak.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

“Gubernur telah menegaskan, apabila hal tersebut benar adanya maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” kata MTA.

Ia mengatakan, bahwa pada 24 November 2025 Bupati Aceh Selatan pernah mengajukan permohonan izin perjalanan Luar Negeri dengan alasan penting kepada Gubernur Aceh.

Namun, atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda Bencana Alam Hidrometeorologi akibat siklon tropis dan Gubernur sendiri telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 Aceh, maka Mualem telah menyampaikan balasan tertulis pada 28 November 2025 bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak.

Terlebih secara khusus Kabupaten Aceh Selatan sendiri merupakan salah satu kabupaten terdampak yang parah akibat bencana saat ini.

“Dan Bupati sendiri telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Selatan,” ungkapnya.

Dikatakan MTA, bahwa Gubernur Aceh juga telah memerintahkan untuk melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan atau pejabat terkait Pemkab Aceh Selatan terkait hal ini.

Namun, beberapa pejabat yang dihubungi masih belum terkonfirmasi. Saat ini sendiri kata MTA, Gubernur masih di lapangan meninjau langsung kondisi bencana, berbagai komando dan koordinasi terus dilakukan via telekomunikasi, baik dengan Posko Utama di Banda Aceh dan Lanud SIM.

“Maupun dengan semua jajaran instansi dalam upaya penanganan bencana ini. Jika ada informasi terbaru terkait hal ini akan segera kami sampaikan kembali,” pungkasnya.

05/12/2025

- Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, memantau langsung proses distribusi bantuan tanggap darurat yang tiba melalui KRI Teluk Gilimanuk-531 di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, Kamis (4/12/2025) tengah malam.

Mualem tiba di pelabuhan sekitar pukul 24.00 WIB. Ia naik langsung ke atas kapal milik TNI AL tersebut untuk melihat proses penurunan bantuan berupa sembako dan logistik lainnya ke truk pengangkut. Gubernur Aceh itu berada di lokasi hingga pukul 04.00 WIB, menjelang Subuh, untuk memastikan seluruh bantuan terdistribusi dengan baik.

Komandan KRI Teluk Gilimanuk-531, Letkol Laut (P) Erwin Dwi Febrianto, mengatakan kapal tersebut membawa total 120 ton bantuan bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

Bantuan yang dibawa dengan KRI Teluk Gilimanuk ini sebanyak 120 ton untuk masyarakat, yang kita serahkan ke Gubernur Aceh. Kapal berangkat dari Belawan, Medan, dan tiba di sini pukul 21.15 WIB. Setelah sandar, langsung kita bongkar. Kita aksi secara cepat, dan distribusinya juga dilakukan secara cepat,” ujar Erwin.

Sementara itu, Mualem menegaskan bahwa proses pengawasan distribusi dilakukan agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan, terutama mereka yang masih terisolasi.

“Karena saya khawatir tidak tepat sasaran, maka kita melakukan ini supaya tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak dan betul-betul memerlukan. Kita tahu, banyak daerah pedalaman yang masih terisolasi dan belum tersentuh,” kata Mualem.

Hingga menjelang Subuh, proses distribusi terus berlangsung. Bantuan dari KRI ini dijadwalkan langsung dikirim ke sejumlah titik yang masih kesulitan akses darat akibat bencana.(*)

05/12/2025

-

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan pihaknya terpaksa melepas para warga binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Aceh Tamiang akibat ketinggian banjir hingga seatap. Hal itu dilakukan demi keselamatan para warga binaan.

"Ada satu lapas di Tamiang yang karena sudah sampai di atap, ini terpaksa warga binaan pemasyarakatan yang ada di sana ya harus dikeluarkan dengan alasan untuk manusia," kata Agus di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025) dilansir detikNews.

Agus mengatakan warga binaan yang telah dilepas akibat banjir parah itu selanjutnya oleh Dirjen Pemasyarakatan (Pas) akan dilakukan pendataan. Selain itu, mantan Wakapolri itu mengatakan Imipas juga akan mengecek kondisi para pegawainya di daerah terdampak bencana.

"Kami sudah berangkatkan Ditjen Pas dan perwakilan dari jajaran Imigrasi untuk mendatakan situasi dan kondisi keluarga besar kita yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Padang," ujar Agus.

Agus menjelaskan ada sejumlah lapas lain yang terdampak meski kondisinya tak separah di Aceh Tamiang. Agus juga mengatakan ada warga binaan dari sejumlah lapas terdampak banjir yang dipindah ke lapas lain.

"Mereka dipindahkan ke lapas dan rutan lainnya. Mereka akan ada di tempat-tempat lapas," ujarnya.

Agus mengatakan terkait warga binaan yang dilepas, kini pihaknya berupaya melakukan koordinasi dengan personel TNI, Polri dan Pemda setempat. Dia mengatakan pelepasan warga binaan di Aceh Tamiang saat banjir dilakukan atas dasar kemanusiaan.

"Mudah-mudahan nanti setelah semuanya reda, nanti akan bisa kembali. Namun alasannya (warga binaan dilepaskan) adalah alasan kemanusiaan. Nanti kalau enggak dilepas, kalau sampai ke atap, nanti kami yang salah," ujarnya.

Sebelumnya, banjir parah terjadi di berbagai wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Jumat (5/12) pagi, bencana di tiga provinsi itu telah menyebabkan 837 orang tewas, 545 orang hilang dan 2.700 orang terluka.

05/12/2025

– Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memilih untuk melakukan perjalanan umrah. Dia memilih meninggalkan rakyatnya yang saat ini dibebat bencana banjir.

Sumber AJNN menyebutkan Mirwan berangkat ke Tanah Suci pada Selasa, 2 Desember 2025, dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. “Sebelumnya dia ke Trumon. Senin malam, sekitar jam 12 malam, dia berangkat ke Banda Aceh,” kata sumber tersebut, Jumat, 5 Desember 2025.

Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis, belum menjawab permintaan konfirmasi terkait keberangkatan Mirwan. Demikian juga Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aceh Selatan, Denny Saputra.

Kritik tajam datang dari Ketua Umum PC Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh Selatan, Heriadi, menyayangkan keputusan Mirwan ini. Dia mengatakan seharusnya Mirwan tidak meninggalkan Aceh Selatan untuk memastikan keselamatan korban banjir di daerah itu.

“Kami menghormati umrah sebagai ibadah. Tapi ini bukan soal ibadah, ini soal prioritas kepemimpinan. Rakyat mengungsi, jalan putus, logistik terbatas, tapi bupati malah pergi. Ini keputusan yang tidak bijak dan melukai rasa keadilan publik,” ujar Heriadi.

Heriadi juga mengingatkan bahwa dalam syariat Islam, umrah merupakan ibadah sunnah yang dapat ditunda, terlebih ketika seseorang tengah mengemban amanah besar sebagai kepala daerah di tengah situasi darurat. Apalagi kepergian ini dilakukan setelah dia menyatakan tidak sanggup menangani bencana secara mandiri.

Saat ini, Mirwan juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Dia terpilih pada Pilkada 2024 dengan diusung Partai Demokrat, PKB, PAN, Golkar, PKS, PPP, Gerindra, PDIP, Gelora, Hanura, dan Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh.***

05/12/2025

— Peringatan Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 2025 kembali memunculkan desakan referendum dari kalangan muda.

Muhammad Khalis, Pengurus Muda Seudang sekaligus mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Malikussaleh, menyampaikan kekecewaan terhadap Pemerintah Pusat.

Dirinya menyatakan bahwa kegagalan negara menangani bencana di Aceh mengingatkan kembali tuntutan lama, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Aceh.

Khalis menilai lambatnya penetapan status Bencana Nasional atas banjir bandang yang menewaskan ratusan warga sebagai bentuk ketidakseriusan negara dalam melindungi warganya.

Kalau ratusan orang meninggal saja tidak dianggap darurat, lalu Aceh ini apa di mata Jakarta? Apakah harus menunggu korban ribuan?” kata Khalis dalam keterangannya.

Menurutnya, ketimpangan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam menjadi alasan mengapa generasi muda Aceh kembali mempertanyakan hubungan pusat–daerah.

Pusat menikmati hasil bumi Aceh, tetapi ketika Aceh hancur oleh bencana, negara hadir terlalu lambat. Ketidakadilan ini membuat banyak anak muda bertanya, sampai kapan Aceh harus begini?” ujarnya.

Khalis bahkan menyebut bahwa kondisi ini memperkuat kembali wacana lama yang tidak pernah benar-benar hilang dari ruang publik Aceh.

“Ini bukan provokasi. Ini kenyataan di lapangan. Ketika negara gagal menghadirkan keadilan, masyarakat mulai melihat kembali opsi-opsi lain, termasuk tuntutan untuk merdeka. Itu suara yang hari ini kami sampaikan kembali,” katanya.

Selengkapnya dikomentar👇

05/12/2025

-Rizal Fahmi (32), warga Gampong Blang Cirih, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, sudah tujuh hari meninggalkan rumah. Sampai hari ini, Kamis (4/12/2025), ia belum pulang ke rumah.

Nurjannah, istri Rizal Fahmi, menceritakan awal mula suaminya meninggalkan rumah dari tempat tinggal Gampong Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, tepatnya hari Jumat (28/11/2025), saat itu masih dalam suasana banjir.

Rizal Fahmi meminta izin pamit untuk melihat orang tuanya di Blang Cirih, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Saat itu, tidak ada akses jalan ke Peusangan Siblah karena seluruh jembatan akses ke gampong tersebut sudah putus diterjang air banjir.

"Minta izin pamit melihat ayah di Blang Cirih. Hari itu Jumat, 28 November 2025, minta izin untuk menyeberang sungai Pante Lhong. Kini sudah tujuh hari belum ada kabar," kata Nurjannah kepada wartawan bithe.co, Kamis (4/12/2025).

Pihak keluarga sudah berusaha mencari Rizal Fahmi dengan cara memberitahukan kepada keluarga serta menyebarkan foto Rizal Fahmi. Namun sampai H-7, Rizal Fahmi belum ada kabar. "Saya rindu, mohon bantu saya untuk mencari suami saya," ucap Nurjannah sedih.

Atas nama istri serta keluarga, Nurjannah meminta semua pihak bila menemukan suaminya untuk memberikan kabar melalui keluarga serta dirinya langsung via nomor HP 085361813463.

Rizal Fahmi memiliki ciri-ciri tinggi sekitar 168 cm, warna kulit hitam manis.

04/12/2025

- Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, mendesak Pemerintah Indonesia untuk menetapkan status darurat bencana nasional untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah daerah dan Pemerintah Indonesia tak sanggup menanggulangi dampak bencana itu.

“Kita butuh bantuan dari dunia internasional saat ini. Karena saat ini, kita di Sumatra berhadapan dengan krisis kemanusiaan,” kata Alfian, Kamis, 4 Desember 2025.

Bahkan untuk Aceh, kata Alfian, pihaknya menyerukan aksi referendum jika Pemerintah Indonesia enggan menetapkan status bencana nasional di Aceh. Apalagi hingga hari kedelapan setelah bencana, kata Alfian, ribuan warga Aceh belum tersentuh bantuan.

Distribusi logistik yang menumpuk di sejumlah bandara, kata Alfian, tidak bisa didistribusikan ke titik-titik pengungsian karena pemerintah tidak memiliki armada yang cukup, terutama helikopter. Sementara akses darat tidak bisa dilewati karena sejumlah jalan dan jembatan rusak.

“Setelah banjir, Aceh berhadapan dengan bencana kelaparan. Dan ini terjadi di depan mata Pemerintah Indonesia yang enggan menetapkan status darurat nasional,” kata Alfian.

Alfian mengatakan seharusnya Pemerintah Indonesia terbuka terhadap uluran tangan dari luar negeri. Bencana ini, kata Alfian, bukan soal gengsi; sanggup atau tidak menangani situasi. Ini tentang menyelamatkan manusia yang selamat dari bencana.

Pemerintah Indonesia, kata Alfian, sengaja menghambat bantuan dari negara luar ke Sumatra. Dan sepertinya, Pemerintah Indonesia lebih memilih urusan politik ketimbang urusan kemanusiaan.

“Jika mereka menutup mata, maka kita harus buka suara untuk menggemakan referendum. Apa yang terjadi di Aceh saat ini adalah bukti ketidakpedulian Pemerintah Indonesia terhadap bencana Sumatra dan orang-orang yang terancam di dalamnya. Kalau mereka tidak peduli, untuk apa kita terus bersama-sama,” kata Alfian.

Alfian juga mengatakan Pemerintah Indonesia berbohong tentang kemampuan mereka menangani kondisi di Sumatra saat ini. Aceh, kata dia, harus mengevaluasi hubungan yang tak seimbang ini.***

Bangsa Aceh

07/12/2025

07/12/2025

07/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

05/12/2025

04/12/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category