Acehinfo

26/09/2025

Jakarta | Acehinfo – Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Provinsi Aceh periode 2025–2029.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, dan diterima oleh Muhammad Raji Firdana selaku Ketua Umum Pengprov POBSI Aceh. Penyerahan ini menandai dimulainya kerja kepengurusan baru sebagaimana tertuang dalam SK PB POBSI Nomor: 24/SKEP/PBPOBSI/VIII/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, pada 25 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Syafril Nasution menyampaikan bahwa penyerahan SK ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pembinaan olahraga biliar di Aceh. “Kami berharap kepengurusan POBSI Aceh yang baru dapat bekerja dengan solid, mengembangkan potensi atlet, dan membawa nama Aceh ke panggung nasional maupun internasional,” ujarnya.

Susunan Lengkap Pengurus POBSI Aceh Periode 2025–2029

Dewan Penyantun: Rizki Saputra (Ketua), Agus Salim, Said Rizqi Saifan, Fandi.
Dewan Pengawas: Muhammad Ilham Akbar (Ketua), Erman, Kurnia Muhadi, M. Syawal, Masykur, Rizki Fajri.

Pengurus Harian terdiri dari:

Ketua Umum: Muhammad Raji Firdana

Ketua Harian: Sahlan

Sekretaris: Fachrul Razi

Wakil Sekretaris I: Muhammad Syahpoetra

Wakil Sekretaris II: Joni Hermansyah

Bendahara: Muhammad Zaki

Wakil Bendahara I: Muhammad Rasyid Al Aziz

Wakil Bendahara II: Zaqwan

Kompartemen I Bimbingan Prestasi dipimpin oleh Iqbal Firdaus, membawahi Cie Hian Als Dennie (bidang teknik dan pelatihan), Teuku Reyaldi Yuanda (bidang perwasitan dan pertandingan), dan Andreas Susanto (bidang penelitian sport science).

Kompartemen II Organisasi diketuai Valdian Saputra, dengan Boy Darusman (bidang organisasi), Said Musaddiq (bidang hukum dan disiplin), Andira Firanda (bidang pembinaan atlet), serta Vathria Al Fadjr (bidang kesehatan olahraga).

26/09/2025

PB POBSI Serahkan SK Kepengurusan POBSI Aceh Periode 2025-2029 #
JAKARTA | ACEH INFO - Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Provinsi Aceh periode 2025–2029.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, dan diterima oleh Muhammad Raji Firdana selaku Ketua Umum Pengprov POBSI Aceh. Penyerahan ini menandai dimulainya kerja kepengurusan baru sebagaimana tertuang dalam SK PB POBSI Nomor: 24/SKEP/PBPOBSI/VIII/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, pada 25 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Syafril Nasution menyampaikan bahwa penyerahan SK ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pembinaan olahraga biliar di Aceh. “Kami berharap kepengurusan POBSI Aceh yang baru dapat bekerja dengan solid, mengembangkan potensi atlet, dan membawa nama Aceh ke panggung nasional maupun internasional,” ujarnya.

Susunan Lengkap Pengurus POBSI Aceh Periode 2025–2029

Dewan Penyantun: Rizki Saputra (Ketua), Agus Salim, Said Rizqi Saifan, Fandi.
Dewan Pengawas: Muhammad Ilham Akbar (Ketua), Erman, Kurnia Muhadi, M. Syawal, Masykur, Rizki Fajri.

Pengurus Harian terdiri dari:
Ketua Umum: Muhammad Raji Firdana
Ketua Harian: Sahlan
Sekretaris: Fachrul Razi
Wakil Sekretaris I: Muhammad Syahpoetra
Wakil Sekretaris II: Joni Hermansyah
Bendahara: Muhammad Zaki
Wakil Bendahara I: Muhammad Rasyid Al Aziz
Wakil Bendahara II: Zaqwan

Kompartemen I Bimbingan Prestasi dipimpin oleh Iqbal Firdaus, membawahi Cie Hian Als Dennie (bidang teknik dan pelatihan), Teuku Reyaldi Yuanda (bidang perwasitan dan pertandingan), dan Andreas Susanto (bidang penelitian sport science).

Kompartemen II Organisasi diketuai Valdian Saputra, dengan Boy Darusman (bidang organisasi), Said Musaddiq (bidang hukum dan disiplin), Andira Firanda (bidang pembinaan atlet), serta Vathria Al Fadjr (bidang kesehatan olahraga).

Kompartemen III Umum dipimpin Taufik Hidayat, dengan Roni Safitra dan Wardin S (bidang perencanaan/program), Sayed Rakasamana (bidang sarana dan umum), Fachrul Razi, Teuku Anjar Asmara, serta Muhammad Rayyan Hanifa (bidang humas dan promosi), dan Ratna Wati bersama Ardiah Gema Sari Zega (bidang pemberdayaan perempuan).

Dengan kepengurusan baru ini, POBSI Aceh memiliki struktur lengkap mulai dari dewan penyantun, dewan pengawas, hingga jajaran pengurus harian dan bidang-bidang strategis. Diharapkan komposisi ini mampu membawa organisasi lebih solid dan melahirkan prestasi terbaik di cabang olahraga biliar, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Harian PB POBSI, Syafril Nasution, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, dan

26/09/2025

Panitia Khusus (Pansus) Mineral dan Batubara serta Minyak dan Gas (Migas) DPRA melontarkan kritik tajam terhadap kinerja PT Pembangunan Aceh (PEMA). Dalam rapat paripurna DPRA, Kamis (25/9/2025), Ketua Pansus Minerba Tgk Anwar Ramli menilai PEMA tidak memiliki rencana bisnis yang jelas, baik untuk program yang sedang berjalan maupun yang akan dikembangkan. Ia menyoroti lemahnya koordinasi PEMA dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang selama ini tidak terintegrasi, melainkan hanya bersifat personal. Kondisi ini menurutnya menunjukkan kelemahan manajemen dan arah bisnis perusahaan daerah tersebut.

Pansus mendorong Gubernur Aceh agar memperluas kerja sama investasi, khususnya di sektor migas dan minerba, dengan menjadikan PEMA bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi Aceh ke depan. Anwar bahkan menilai perlu dibentuk Pansus khusus untuk mengawasi PEMA, lantaran hasil penjelasan direksi dan keuangan pada pertemuan 7 Juli 2025 lalu tidak mampu memberikan data detail mengenai laporan kinerja, capaian target, perencanaan bisnis, total aset, hingga dividen yang diterima pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Pansus menemukan fakta bahwa PEMA memiliki 14 anak perusahaan, namun hanya satu yakni PT PGE yang masih aktif, sedangkan 13 lainnya tidak jelas bidang usaha maupun aktivitasnya. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang pendirian perusahaan daerah.

Anwar juga meragukan keabsahan penerimaan pendapatan PEMA tahun 2025 yang dijadikan dasar setoran dividen Rp26,7 miliar ke Pemerintah Aceh. Keraguan itu muncul karena ada dividen PT PGE sebesar Rp88 miliar yang tidak dicatatkan sebagai bagian penerimaan resmi. Karena itu, Pansus meminta adanya tindak lanjut untuk mengusut persoalan tersebut demi memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD strategis tersebut.[]

26/09/2025

World Cleanup Day (WCD) Aceh 2025 menggandeng Pemerintah Aceh dan berbagai unsur lainnya akan menggelar aksi bersih-bersih massal pada Sabtu, 27 September 2025, pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, di Taman Sri Ratu Safiatuddin dan bantaran Sungai Lampriek.

Kegiatan ini mengusung tema “Menuju Indonesia Bersih 2029” yang sejalan dengan target RPJMN 2025-2029 yaitu Sampah Terkelola 100% Tahun 2009, dan akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari komunitas, pelajar, mahasiswa, organisasi, swasta, hingga instansi pemerintah.

“Sejak Juli lalu kami sudah mulai melaksanakan rangkaian kegiatan WCD Aceh, dari plogging bersama komunitas mitra di area CFD hingga Diskusi Aspirasi Kota yang telah menghasilkan policy brief dan akan disampaikan kepada stakeholders pada hari puncak nanti,” ujar Leader WCD Aceh, Muhammad Luthfi, dalam konferensi pers, Kamis, 25 September 2025.

Para peserta akan dibagi pada 9 titik aksi di sekitar lokasi acara pada hari puncak nanti. Serta akan dilakukan pemilahan sesuai jenis sampah yang telah ditentukan, yaitu organik, anorganik, B3, dan residu. Karena salah satu target dari WCD yaitu 50 persen sampah yang terkumpul dapat terpilah sesuai jenisnya.

Sementara itu, A. Rommy Djufar, Public Relation Coordinator WCD Aceh, menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial, lebih dari itu sebagai sarana edukasi dan memperkuat kesadaran masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong perubahan perilaku.

“Harapan kami dari kegiatan ini adalah lahirnya agents of change yang menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya, sehingga gerakan ini akan terus tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat,” ungkapnya.

“Bagi teman-teman yang ingin bergabung dapat mendaftarkan diri melalui QR Code yang tersedia di Instagram resmi .aceh atau melalui tautan tr.ee/wcdacehberaksi. Kami berharap keterlibatan luas dari masyarakat dapat menjadi langkah bersama menuju lingkungan Aceh yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan”, tambah Luthfi menutup press conference.

25/09/2025

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencopot Aliman sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh. Pemerintah resmi menunjuk Kariamansyah, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kadis DKP Aceh.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor: PEG.821.22/87/2025 yang ditandatangani pada 25 September 2025.

Dalam surat itu, disebutkan bahwa Kariamansyah yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DKP Aceh akan melaksanakan tugas tambahan sebagai Plh. Kepala DKP Aceh.

“Penugasan ini berlaku selama tiga hari, terhitung mulai 25 September 2025 hingga adanya keputusan lebih lanjut,” demikian bunyi surat tersebut, dikutip Acehinfo.id, Kamis (25/9/2025).

Penunjukan ini dilakukan setelah adanya keputusan Gubernur Aceh Nomor: 800.1.6.5/29/2025 tentang pembebasan sementara dari tugas jabatan atas nama Aliman.

Dalam surat itu ditegaskan bahwa tugas Plh. Kepala DKP Aceh harus dijalankan secara seksama dan penuh tanggung jawab. Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan penugasan ini, Kariamansyah diharapkan dapat memastikan roda organisasi DKP Aceh tetap berjalan optimal, terutama dalam upaya pengelolaan potensi kelautan dan perikanan Aceh yang menjadi salah satu sektor strategis daerah.[]

25/09/2025

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan Pemerintah Aceh akan menata kembali tambang ilegal serta memberi peringatan keras dan tegas kepada seluruh pelaku tambang ilegal di seluruh Aceh, untuk segera mengeluarkan seluruh alat berat dari hutan Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Mualem itu, usai mendengar pemaparan Ketua Panitia Khusus Tambang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tgk Anwar, yang disampaikan usai penandatangan rancangan perubahan KUA dan PPAS 2025, di ruang rapat paripurna DPRA, Kamis (25/9/2025).

“Khusus tambang emas ilegal, saya beri amaran waktu, mulai hari ini, seluruh tambang emas ilegal yang memiliki alat berat harus segera dikeluarkan dari hutan Aceh. Jika tidak, maka setelah 2 minggu dari saat ini, maka akan kita lakukan langkah tegas” ucap Mualem tegas.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya upaya penertiban dan penataan tambang ilegal lainnya, karena tambang ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak memberi manfaat bagi keuangan daerah dan masyarakat Aceh

“Segera akan kita buat Instruksi Gubernur terkait penataan penertiban tambang ilegal. Nantinya, penataan dan penertiban tambang ilegal akan kita arahkan untuk dikelola masyarakat dan UMKM atau skema pengelolaan lainnya,” ujar Gubernur.

Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Aceh telah mendata setidaknya terdapat 1.630 sumur minyak yang tersebar di 4 kabupaten, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara dan Bireuen.

“Terhadap sumur minyak ilegal, Pemerintah Aceh dan Pemkab sudah melakukan upaya percepatan legalitas, agar bisa dikelola secara resmi oleh masyarakat melalui skema pertambangan rakyat,” kata Mualem.

Tak hanya pertambangan ilegal Gubernur menegaskan, selaku Kepala Pemerintahan Aceh, dirinya juga akan melakukan penertiban pelaksanaan pertambangan di seluruh Bumi Serambi Mekah, agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Insya Allah, demi rakyat kita akan terus berbenah. Semua ini untuk kepentingan Aceh, untuk kepentingan masyarakat Aceh,” ungkapnya.[]

25/09/2025

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengangkat Teuku Emi Syamsyumi atau yang akrab disapa Abu Salam sebagai Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri.

Pegangkatan Abu Salam tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1/1117/2025 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri. Surat itu diteken Gubernur Muzakir Manaf pada 27 Agustus 2025.

Dalam surat itu, disebutkan bahwa Pansehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri menyampaikan laporan setiap bulannya serta laporan setiap selesai kegiatan kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.

“Dalam melaksanakan tugas, Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh,” tulis surat itu yang dikutip Acehinfo.id, Rabu (24/9/2025).

Untuk diketahui, Teuku Emi Syamsyumi atau Abu Salam sebelumnya merupakan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe (luar negeri) yang ditunjuk oleh Mualem, yang menjabat Ketua KPA Pusat.[]

22/09/2025

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh melalui UPT Ma’had Al-Jami’ah dan Asrama menggelar program pembinaan karakter bagi mahasantri baru tahun akademik 2025/2026. Kegiatan ini berlangsung Minggu (21/9/2025) di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, diikuti mahasantri angkatan XIII gelombang 1 dan 2.

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Mujiburrahman, menegaskan pentingnya program Ma’had yang kini wajib diikuti seluruh mahasiswa UIN di Indonesia. Program ini, katanya, menjadi kompensasi dari ditiadakannya tes pengetahuan dan keterampilan keislaman dalam seleksi masuk. “Prioritas Ma’had adalah pembinaan akhlak, kemampuan membaca Alquran, serta praktik ibadah,” ujarnya.

Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak menyia-nyiakan masa kuliah dengan aktivitas kurang bermanfaat. Rektor menyoroti kebiasaan sebagian mahasiswa yang sering begadang di kafe hanya untuk internet. “Kalau pun di kafe, jangan lewat pukul 23.00 WIB. Tidur lebih awal, bangun lebih awal, dan jaga kesehatan,” pesannya.

Mujiburrahman juga menyinggung persoalan sosial di Aceh, mulai dari maraknya judi online, HIV/AIDS, hingga pergaulan bebas. Menurutnya, hal ini harus menjadi peringatan agar mahasiswa lebih disiplin menjaga akhlak. Ia menilai kondisi semakin memprihatinkan ketika ada mahasiswi yang duduk di kafe hingga larut malam, karena mencerminkan rusaknya struktur sosial.

Selain itu, ia mengingatkan banyak pemuda gagal lolos seleksi kerja di BUMN maupun perbankan karena masalah kesehatan akibat kebiasaan begadang. “Usahakan kuliah tepat waktu, hargai perjuangan orang tua, dan siapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan,” katanya.

Rektor menutup arahannya dengan menekankan konsep kepemimpinan qawiyun amin sebagaimana Al-Qur’an, yaitu perpaduan kecakapan ilmu, keterampilan, profesionalisme, serta akhlak dan amanah. Ia mengajak seluruh pimpinan fakultas mendukung penuh pembinaan di Ma’had agar berjalan efektif. []

21/09/2025

Menjelang laga kedua di kompetisi Pegadaian Championship 2025/26, Persiraja Banda Aceh menunjukkan kesiapan penuh menghadapi tim tuan rumah Sumsel United.

Pelatih kepala Akhyar Ilyas, menyampaikan optimismenya bahwa anak asuhnya akan tampil maksimal dan mampu memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pertandingan sebelumnya.

“Semua pemain besok bisa melaksanakan tugas dengan baik dan pertandingan berjalan dengan baik dan lancar, Insya Allah,” ujar Akhyar saat sesi konferensi pers jelang pertandingan di Palembang, Minggu (21/9/2025).

Ia mengungkapkan, tim pelatih telah melakukan evaluasi menyeluruh atas kekalahan di laga perdana. Kesalahan-kesalahan kecil yang berujung pada terciptanya gol lawan menjadi perhatian utama dalam sesi latihan.

“Kita sudah melakukan beberapa evaluasi di latihan. Ada beberapa kesalahan kecil yang dibuat oleh pemain yang akhirnya lawan bisa mencetak gol dan itu sudah kita perbaiki dalam latihan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Akhyar berharap fokus dan pemahaman taktik pemain akan lebih baik di pertandingan kedua ini. Ia juga mengakui kekuatan tim lawan yang akan mereka hadapi, yaitu Sumsel United, yang sebelumnya berhasil mengalahkan Persikad Depok di laga perdana.

“Sumsel tim yang bagus. Kita sudah melihat pertandingan awal mereka. Mereka bisa menang di pertandingan pertama melawan Depok, kita sudah nonton secara full pertandingan itu,” ungkapnya.

“Kita lihat Sumsel dihuni oleh pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain berpengalaman dan kita juga sudah siap untuk menghadapi Sumsel besok.”

Sementara itu, pemain Persiraja, Fava Sheva, menyatakan bahwa seluruh skuad memiliki tekad yang sama untuk membawa pulang hasil positif. Ia menegaskan para pemain telah mempersiapkan diri secara maksimal.

“Saya mewakili pemain, terutama kita datang ke sini satu tujuan untuk mencapai hasil positif. Kita para pemain selalu berusaha untuk maksimal dalam menghadapi pertandingan besok. Terima kasih,” tutup Fava.

Laga Persiraja kontra Sumsel United dijadwalkan berlangsung pada Senin (22/9/2025), kick off pukul 19.00 WIB, di Stadion Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.[]

21/09/2025

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Irpannusir, meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mencobot pejabat yang membatalkan paket pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yuliddin Away Tapaktuan, Sabtu (20/9/2025).

Irpannusir mengatakan, pembatalan peket lanjutan RSUD Yuliddin Away berpotensi mengadu domba antara masyarakat dengan Pemerintahan Aceh dan DPRA.

“Kita sangat yakin Gubernur Aceh dan Wagub Aceh tidak tau menau tentang pembatalan tersebut. harapan kami Pemerintah Aceh segera mengambil langkah yang bijak terkait persoalan ini,” kata Irpannusir.

Ia menuturkan, bahwa pembatalan tender pembangunan Rumah Sakit Regional Yulidin Away Tapaktuan senilai Rp 15,9 miliar murni tanggung jawab Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Aceh.

“Kami meminta Gubernur segera mengganti pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses pembatalan tersebut. Alasan tidak cukup waktu adalah alasan mengada-ngada dan tidak masuk akal,” jelas Irpannusir.

RSUD Yuliddin Away, kata Irpannusir merupakan satu-satunya Rumah Sakit regional yang fungsional di antara RS regional yang lain. Ia meminta Mualem turun tangan untuk ditender kembali di tahun ini.

Ia menyebutkan, RSUD Yulidin Away sejatinya diproyeksikan menjadi rumah sakit rujukan kesehatan regional untuk empat kabupaten/kota yakni Aceh Selatan, Abdya, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.

Politikus PAN itu mengatakan, pembatalan proyek tersebut membuat kebutuhan layanan kesehatan di kawasan pantai barat selatan Aceh kembali terbengkalai. Selama ini, pasien kerap harus dirujuk jauh ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh atau Medan akibat minimnya fasilitas kesehatan di pantai barat selatan.

“Kami meminta Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan persoalan pembatalan pembangunan RSUD Yuliddin Away Tapaktuan yakni dengan melakukan tender ulang ditahun ini terhadap pembangunan tersebut,” pungkas Irpannusir.

Seperti yang kita ketahui, Pemerintah Aceh membatalkan tender pembangunan (RSUD) Rumah Sakit Regional Yulidin Away Tapaktuan senilai Rp 15,9 miliar.[]

21/09/2025

Agam Nur Muhajir kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muda Seudang periode 2025-2030. Agam terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-II, di Pendopo Gubernur Aceh, Sabtu (20/9/2025).

Munas ke-II Muda Seudang dihadiri oleh delegasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muda Seudang dari seluruh Tanah Rencong. Agam memasuki periode kedua memimpin organisasi sayap Partai Aceh (PA) itu.

Dalam pidatonya, Agam menyampaikan terima kasih atas amanah yang kembali diberikan. Ia juga menegaskan akan membawa organisasi Muda Seudang ke arah yang lebih baik.

“Insya Allah, saya akan membawa Muda Seudang ke arah yang lebih baik dari kepengurusan sebelumnya,” ucap Agam.

Agam juga menyebutkan, bahwa kunci membesarkan organisasi adalah dengan saling bersatu, kompak dan terus bergandengan tangan.

“Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, kita akan menjadikan organisasi sayap Partai Aceh ini lebih kuat dan bermanfaat,” katanya.

Ia berharap, para kader organisasi harus mampu menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Para kader, kata dia, harus mampu memberikan solusi terbaik demi kesejahteraan Aceh.

“Saya berharap seluruh pengurus dan kader bisa terus solid, menjaga marwah organisasi, dan menjadikan Muda Seudang sebagai ruang belajar, ruang pengabdian, sekaligus ruang perjuangan bagi generasi muda,” sebut Agam.[]

20/09/2025

The Aceh Institute merilis policy paper terbaru pada September 2025 yang mendesak pemerintah memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada 2027. Lembaga ini juga mengusulkan pembentukan badan khusus yang independen dan profesional untuk mengelola dana tersebut.

Dalam kajiannya, The Aceh Institute menilai dana Otsus sebesar Rp95,9 triliun yang telah digelontorkan sejak 2008 belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Alokasi terbesar masih terserap ke infrastruktur sekitar 45 persen, sedangkan pemberdayaan ekonomi rakyat hanya 10 persen. Dampak pengganda ekonomi pun dinilai kecil, sementara angka kemiskinan masih 12,33 persen (BPS, 2025).

Lembaga itu merekomendasikan empat langkah strategis. Pertama, perpanjangan dana Otsus dengan skema berkelanjutan, serupa Papua yang memperoleh 2,25 persen dari DAU nasional hingga 2041. Kedua, pembentukan badan khusus pengelola dana Otsus dengan model tata kelola meniru keberhasilan BRR Aceh-Nias pascatsunami. Ketiga, pergeseran penggunaan dana dari belanja konsumtif ke investasi produktif di sektor unggulan. Keempat, penyusunan peta jalan kemandirian fiskal Aceh untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

“Dana Otsus tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai instrumen belanja, melainkan modal abadi pembangunan Aceh untuk menciptakan lapangan kerja, menekan kemiskinan, dan memperkuat kemandirian ekonomi,” tegas tim perumus.

Policy paper ini disusun melalui kajian literatur, analisis data, FGD, serta wawancara dengan pemangku kepentingan, melibatkan akademisi, peneliti, dan aktivis Aceh. The Aceh Institute berharap wacana publik soal masa depan dana Otsus semakin konstruktif, dan pemerintah dapat mengambil langkah tepat demi perdamaian berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Aceh. []