Gema Sumatra, Jalan Pati No. 63 A, Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda, Banda (2025)

17/12/2025

Bagi warga, terputusnya akses berisiko memperlambat pasokan sembako, BBM, obat-obatan, serta mengganggu perjalanan ke layanan publik (puskesmas, sekolah, dan urusan administrasi). Proses pemindahan manual juga menambah waktu tempuh dan meningkatkan risiko keselamatan bila dilakukan saat cuaca memburuk.

Ruas Geumpang–Pameu dikenal sebagai jalur penghubung antardaerah yang sensitif saat musim hujan, terutama di segmen perbukitan dan dekat aliran sungai. Redaksi masih menunggu keterangan resmi untuk memastikan penyebab, panjang kerusakan, serta kebutuhan alat berat (misalnya ekskavator) untuk membuka kembali akses.

Warga yang akan melintas diimbau menunda perjalanan bila tidak mendesak, memprioritaskan keselamatan, dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Redaksi juga mendorong BPBD/instansi terkait memberi pembaruan resmi terkait status jalan, rute alternatif, dan mekanisme distribusi bantuan agar kebutuhan warga tetap terpenuhi.

15/12/2025

Bagi warga Sumatra, dampaknya bisa terasa pada biaya perjalanan antarkota dan distribusi barang menjelang liburan. Pelaku UMKM dan logistik yang mengandalkan jalur tol untuk pengiriman ke kota-kota besar berpotensi memperoleh efisiensi biaya, terutama jika perjalanan dilakukan pada tanggal diskon. Namun, pengguna tetap perlu memperhitungkan potensi kepadatan dan memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.

Sebagai latar, diskon tarif tol kerap digunakan untuk mengelola arus lalu lintas dengan mendorong perjalanan sebelum atau di luar jam puncak. Operator juga menekankan kesiapan transaksi nontunai agar tidak terjadi antrean panjang di gerbang tol.

Langkah lanjut yang disarankan bagi pengguna di Sumatra adalah mengecek ruas yang dilalui, memperhatikan tanggal dan jam pemberlakuan, menyiapkan saldo uang elektronik, serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Bila memungkinkan, atur waktu berangkat lebih awal untuk mengurangi risiko terjebak kepadatan di titik simpul.

14/12/2025

Pemerintah memperkirakan dari total 996.000 debitur KUR di tiga provinsi, sekitar 141.000 debitur terdampak dengan baki debet sekitar Rp7,8 triliun. Di dalamnya termasuk lebih dari 63.000 debitur KUR sektor pertanian dengan baki debet sekitar Rp3,57 triliun. Skema yang disiapkan mencakup restrukturisasi hingga rencana penyaluran KUR baru pada 2026 dengan bunga lebih rendah.

Bagi pembaca di Sumatra, poin paling relevan adalah bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan: bank penyalur KUR, koperasi, dan pelaku usaha akan membutuhkan sosialisasi yang jelas soal syarat “force majeure”, prosedur restrukturisasi, dan mekanisme verifikasi dampak bencana. Tanpa prosedur yang sederhana, relaksasi berisiko tidak cepat dirasakan oleh usaha kecil yang paling rentan.

Sejumlah pengamat menilai kebijakan relaksasi perlu diiringi pemulihan infrastruktur dan distribusi bantuan agar usaha kembali berjalan. Di banyak wilayah, tantangan bukan hanya modal, tetapi akses jalan, rusaknya lahan, serta turunnya permintaan karena aktivitas warga belum normal.

Pemerintah mengimbau debitur KUR terdampak memeriksa pengumuman resmi dari bank penyalur dan posko layanan setempat, menyiapkan dokumen pendukung kerusakan/kerugian, serta tidak mudah percaya pada pihak yang menawarkan “jalan pintas” penghapusan utang. Redaksi akan memperbarui naskah ini bila regulasi teknis dan jadwal pengumuman paket resmi telah terbit.

13/12/2025

Bagi warga Sumatra, arah kebijakan pemulihan ini menentukan kecepatan perbaikan rumah, sawah, bendungan, jalan, dan layanan dasar yang sempat terganggu. Pemerintah menyebut hunian sementara (huntara) disiapkan untuk memindahkan warga dari tempat pengungsian, sebelum dilanjutkan dengan hunian tetap (huntap) serta relokasi bagi lokasi yang dinilai tidak aman.

Di sisi lain, penyaluran bantuan dan pemulihan sering menghadapi tantangan akses, validasi data penerima, serta kebutuhan lintas sektor (perumahan, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan). Karena itu, pemerintah menekankan koordinasi pusat-daerah dan pembaruan data lapangan agar bantuan tepat sasaran.

Tahap berikutnya mencakup finalisasi perhitungan kerusakan, penetapan prioritas proyek pemulihan, dan penyusunan jadwal pelaksanaan. Warga yang terdampak diminta memastikan pendataan berlangsung baik di tingkat gampong/kelurahan, menyimpan dokumen penting di tempat aman, serta melapor ke posko resmi jika belum tercatat sebagai penerima bantuan.

12/12/2025

Sebagian petani menjual cabai merah di kisaran Rp 50.000 per kilogram dan cabai rawit Rp 60.000 per kilogram, lalu menukar sebagian hasil penjualan dengan beras. Di beberapa kampung yang logistiknya makin menipis, cabai bahkan diperlakukan seperti “mata uang” untuk barter langsung dengan beras beberapa liter per kilogram cabai.

Sebelum bencana, pasokan cabai dari sentra-sentra di dataran tinggi Gayo mengalir lancar ke Banda Aceh, Medan, dan Lhokseumawe. Kini, selain jalur distribusi terganggu, harga cabai di sejumlah pasar sempat melambung hingga Rp 200.000 per kilogram pada akhir November, sebelum perlahan turun seiring mulai normalnya pasokan di beberapa titik.

BNPB mencatat banjir bandang dan longsor yang dipicu siklon Senyar telah memutus ratusan jembatan dan ruas jalan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan lebih dari seratus ribu rumah rusak dan kerugian ekonomi ditaksir puluhan triliun rupiah. Data jumlah korban dan kerusakan masih terus diperbarui [Menunggu verifikasi].

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menjanjikan percepatan perbaikan akses jalan serta skema bantuan khusus untuk petani terdampak. Namun selama alat berat belum bisa menjangkau semua lokasi, warga masih bergantung pada jalur darat alternatif, gotong royong antar kampung, dan distribusi bantuan menggunakan helikopter maupun perahu.

11/12/2025

Bagi warga Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, langkah ini penting karena banjir bandang di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga sebelumnya membawa tumpukan kayu gelondongan dan material lumpur besar hingga menutup akses jalan, merusak jembatan, dan menimbulkan korban jiwa. Bareskrim Polri kini menelusuri dugaan pembukaan lahan sawit tanpa HGU seluas ratusan hektare oleh PT TBS yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan tersebut.

Hasil pemeriksaan awal Dirtipidter Bareskrim menyebut adanya land clearing untuk kebun sawit sekitar 277 hektare, sebagian di lereng dengan kemiringan 30–50 derajat, serta sistem drainase yang mengalirkan parit langsung ke anak sungai tanpa kolam pengendapan. Polisi memasang garis polisi pada alat berat dan membuka Posko Gakkum di Batang Toru untuk memeriksa saksi-saksi, termasuk tokoh masyarakat dan perwakilan perusahaan. Status dugaan pelanggaran masih dalam proses penyidikan dan belum ada putusan hukum. [Menunggu verifikasi]

KLH/BPLH juga menginstruksikan koordinasi erat dengan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten, dan instansi teknis untuk mempercepat pembersihan material kayu di alur sungai, melakukan audit lingkungan, serta mengevaluasi perizinan perusahaan yang beroperasi di DAS Batang Toru dan Garoga, termasuk perusahaan tambang dan perkebunan lain yang sebelumnya telah diperintahkan untuk menghentikan sementara operasional.

Bagi petani, pelaku UMKM, dan warga di hilir sungai, hasil audit dan penegakan hukum ini akan menentukan apakah tata kelola lingkungan di kawasan hulu benar-benar dibenahi. Warga diimbau tetap tenang, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta mendokumentasikan temuan kerusakan lingkungan di sekitar permukiman untuk dilaporkan ke aparat dan posko pengaduan KLH/BPLH maupun Bareskrim.

07/12/2025

Tim peneliti dari MKA Riset & Training dan Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) dalam konferensi pers di Padang menyimpulkan bahwa bencana yang melanda tiga provinsi telah memenuhi kelayakan sebagai bencana nasional.

Mereka mengkaji kerusakan korban jiwa, infrastruktur, skala wilayah terdampak, dan kapasitas keuangan daerah yang dinilai tidak memadai untuk menangani dampak jangka panjang.

Bagi warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar, status bencana nasional dinilai dapat mempercepat rehabilitasi permukiman, infrastruktur dasar, dan layanan publik.

Dengan status tersebut, pemerintah pusat dapat lebih leluasa menambah anggaran, mengerahkan aparat dan peralatan dari lintas kementerian/lembaga, hingga membuka peluang bantuan luar negeri bila diperlukan.

Di banyak nagari dan desa terdampak, warga mengeluhkan akses jalan yang belum normal dan kebutuhan air bersih yang masih terbatas meski listrik dan komunikasi mulai membaik di beberapa titik.

Sejauh ini, pemerintah pusat masih menggunakan skema penanganan darurat skala provinsi, meski presiden dan sejumlah menteri telah berkantor sementara di Aceh untuk mengkoordinasikan pemulihan. Di kalangan politisi dan organisasi masyarakat sipil, dukungan terhadap usulan status bencana nasional terus berkembang.

Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi turunan yang mengatur parameter keparahan bencana, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, agar tidak terjadi kebingungan dalam penetapan status.

BNPB menegaskan akan terus memutakhirkan data korban dan kerusakan sambil melakukan kajian cepat bersama kementerian teknis.

Sementara itu, warga diminta tetap mengutamakan keselamatan, mengingat prakiraan cuaca BMKG masih menunjukkan potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatra barat dalam beberapa hari ke depan. [Menunggu verifikasi] untuk keputusan resmi terkait status bencana nasional dari pemerintah pusat.

04/12/2025

Di saat yang sama, Menteri Investasi/ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa izin tambang yang terbukti melanggar ketentuan tata lingkungan juga berpotensi dicabut, terutama di wilayah yang terdampak langsung.

Sejumlah organisasi lingkungan, termasuk jaringan pemantau deforestasi dan kelompok masyarakat sipil, menilai hilangnya jutaan hektare hutan di Sumatra dalam dua dekade terakhir membuat lereng dan daerah aliran sungai semakin rentan, sehingga banjir bandang menjadi lebih destruktif. Media internasional dan regional mencatat, sebagian besar korban jiwa berada di wilayah yang dekat dengan area konsesi sawit, tambang, dan proyek infrastruktur besar.

Bagi warga Sumatra, fokus utama tetap pada pemulihan layanan dasar: listrik, air bersih, dan akses jalan. Pemerintah menyiapkan alokasi dana khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik dalam kurun sekitar 100 hari, termasuk perbaikan ratusan jembatan, relokasi permukiman di zona merah longsor, serta pembangunan hunian sementara bagi pengungsi. Program ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat di kabupaten-kabupaten paling terdampak seperti Tapanuli Tengah, Agam, dan Aceh Timur.

Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah di Sumatra memperbarui peta risiko bencana, mengintegrasikan data izin tambang dan perkebunan, serta memperketat pengawasan pembukaan lahan di lereng dan hulu sungai. Warga diimbau aktif melaporkan aktivitas pembalakan dan penambangan ilegal di sekitar permukiman, sementara BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat masih bisa terjadi di wilayah barat Sumatra dalam beberapa hari ke depan.

03/12/2025

Pemprov Riau telah mengirim surat edaran ke para bupati dan wali kota agar memperkuat mitigasi, mulai dari penyiapan posko siaga, inventarisasi alat berat, hingga penguatan jalur evakuasi di titik-titik rawan. Langkah ini sejalan dengan peringatan BMKG yang menempatkan Riau dan beberapa provinsi Sumatra lain dalam kategori hujan sedang hingga lebat selama 2–4 Desember 2025.

Bagi warga, khususnya di daerah bantaran sungai dan kawasan rendah di Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir, status siaga darurat ini berarti upaya pembersihan drainase, penertiban bangunan di alur sungai, serta kesiapan posko pengungsian seharusnya mulai tampak dalam beberapa hari ke depan. Pelaku usaha kecil dan petani juga perlu mengantisipasi gangguan distribusi dan kerusakan lahan akibat genangan.

Riau menjadi salah satu provinsi tujuan bantuan pemerintah pusat dan daerah tetangga untuk mengevakuasi dan menampung warga yang terdampak banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Di saat yang sama, BMKG memperingatkan bahwa provinsi-provinsi di Sumatra, termasuk Riau, masih berpotensi mengalami hujan lebat imbas sisa energi Siklon Tropis Senyar yang sebelumnya memicu banjir bandang di sejumlah wilayah.

Edy Afrizal menegaskan bahwa status siaga darurat membuka ruang percepatan penganggaran untuk logistik bencana dan penyiapan personel di lapangan. Pemprov juga mendorong pemerintah kabupaten/kota segera menetapkan status serupa jika indikator curah hujan, tinggi muka air sungai, dan temuan lapangan menunjukkan peningkatan risiko. Warga diminta aktif melaporkan tanda-tanda longsor dan kenaikan debit sungai ke posko terdekat.

01/12/2025

Bagi warga dan pelaku usaha di Medan Utara, rob berulang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari anak sekolah yang kesulitan berangkat, pedagang di pasar yang lapaknya tergenang, hingga pekerja pelabuhan yang harus berhati-hati saat bongkar muat. Dampak jangka pendek yang sering dikeluhkan adalah kerusakan perabot rumah tangga, lantai yang cepat rusak, dan meningkatnya biaya perbaikan bangunan.

BMKG juga mencatat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Medan dalam beberapa hari ke depan, dengan kelembapan udara tinggi pada malam dan dini hari. Kombinasi pasang maksimum dan hujan bisa memperparah genangan di kawasan yang sistem drainasenya kurang baik. Menurut pembaruan laman resmi BMKG, kondisi Medan pada Selasa dini hari tercatat berawan dengan suhu sekitar 24–25 derajat Celsius dan kelembapan di atas 80 persen.

Warga pesisir dianjurkan: mengangkat barang elektronik dan dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi, memarkir kendaraan di lokasi yang aman dari genangan, tidak membuang sampah ke parit, serta mengikuti informasi dari BMKG, pemerintah kota, dan kelurahan. Nelayan kecil disarankan menyesuaikan jadwal melaut dengan jadwal pasang surut, menggunakan pelampung keselamatan, dan menghindari memaksakan berlayar jika kecepatan angin dan gelombang meningkat.

28/11/2025

Dalam pidato terpisah di peringatan Hari Guru Nasional 2025, Presiden menyampaikan duka mendalam atas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sekaligus memastikan pemerintah terus mengirim bantuan lewat jalur darat dan udara meski akses di lapangan masih terkendala cuaca dan infrastruktur rusak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa pengiriman bantuan udara telah dilakukan berulang kali sejak 25 November, dan akan berlanjut untuk menjangkau daerah terdalam.

Bagi warga Sumatra, kebijakan ini berwujud nyata dalam bertambahnya tenda pengungsian, dapur umum, dan dukungan medis di lokasi-lokasi seperti Tapanuli, Sibolga, Agam, Padang Pariaman, hingga Aceh Utara.

Pemerintah juga mengaktifkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di daratan dan mengalihkan awan hujan ke laut, memanfaatkan fase melemahnya siklon tropis Senyar.

Di sisi lain, DPR dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status darurat bencana nasional dengan alasan skala korban dan kerusakan lintas provinsi.

Pemerintah pusat merespons dengan menyatakan status masih dikaji sambil menekankan bahwa dukungan nasional sudah digelar selevel penanganan besar, termasuk pembentukan posko gabungan dan penguatan anggaran tanggap darurat di daerah.

Bagi warga dan pelaku usaha di Sumatra, fokus berikutnya adalah kecepatan distribusi bantuan ke desa-desa yang terputus dan pemulihan akses jalan, jembatan, serta jaringan komunikasi.

Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan tidak ada bantuan “mengendap” di gudang, memprioritaskan wilayah terisolasi di hulu sungai dan lereng perbukitan, serta melibatkan komunitas lokal dalam pemetaan kebutuhan agar pemulihan ekonomi dan layanan publik dapat berlangsung lebih cepat.

28/11/2025

Data sementara menunjukkan skala dampak yang besar. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, banjir dan longsor yang melanda 20 kecamatan dilaporkan menewaskan sedikitnya 34 orang, dengan 33 orang masih hilang dan ribuan kepala keluarga terisolasi.

Rekap Polda Sumut mencatat total 175 korban bencana di sejumlah kabupaten/kota, dengan rincian 34 meninggal, 77 luka ringan, 11 luka berat, dan 52 orang masih dalam pencarian, serta lebih dari seribu warga mengungsi.

Di Aceh, laporan BPBA per 27 November menyebut lebih dari 20 ribu jiwa mengungsi di 16 kabupaten/kota, sementara di Sumbar sedikitnya 12 orang meninggal dan sekitar 12 ribu jiwa terdampak banjir dan longsor. [Menunggu verifikasi]

Ia menambahkan, seluruh daerah terdampak telah menetapkan status darurat sehingga menjadi dasar percepatan pengerahan sumber daya dari pemerintah pusat, termasuk penguatan logistik dan layanan kesehatan di lapangan.

Bagi warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar, arahan tersebut diterjemahkan menjadi pengiriman bantuan logistik, pendirian dapur umum, pelayanan kesehatan darurat, serta pembangunan hunian sementara bagi pengungsi.

Kementerian Sosial melaporkan telah menyalurkan bantuan senilai sekitar Rp 2,6 miliar berupa paket kebutuhan dasar, makanan siap saji, hingga hunian darurat, sementara BNPB mengerahkan posko dan tim pendamping di wilayah terdampak, termasuk di Tarutung, Tapanuli Utara. [Menunggu verifikasi]

Di banyak titik, warga masih menghadapi akses jalan yang putus, jembatan rusak, listrik padam, serta gangguan jaringan telekomunikasi, terutama di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara.

Kondisi ini menyulitkan evakuasi, distribusi bantuan, dan aktivitas ekonomi lokal, termasuk bagi pelaku UMKM yang bergantung pada kelancaran pasokan bahan baku dan transportasi antar-kabupaten.

Di Aceh dan Sumbar, banjir juga menggenangi permukiman, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan lahan pertanian, menambah beban bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

BMKG sebelumnya telah memperingatkan potensi cuaca ekstrem terkait pembentukan Siklon Tropis Senyar yang meningkatkan curah hujan di wilayah barat Indonesia, termasuk Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Gema Sumatra

17/12/2025

15/12/2025

14/12/2025

13/12/2025

12/12/2025

11/12/2025

07/12/2025

04/12/2025

03/12/2025

01/12/2025

28/11/2025

28/11/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share