Nasaja Berita, Jalan Prof. Ali Hasyimi, Banda (2025)

23/11/2025

Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, kembali melantik tujuh pejabat administrator dan pengawas yang sebelumnya berhalangan hadir pada pelantikan bulan lalu (24/10).

Pelantikan ketujuh PNS itu terbilang unik, bukannya dilaksanakan pada jam kerja sebagaimana biasanya, Bupati Haili memilih pelantikan dilaksanakan usai salat Subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon, Kamis (20/11/2025).

Sebelumnya, pada 24 Oktober 2025, Bupati Aceh Tengah telah melantik 219 pejabat administrator dan pengawas di Gedung Ummi Pendopo Bupati.

Namun, terdapat 7 pejabat yang berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Camat Lut Tawar, Ade Kurniawan, yang pada pelantikan sebelumnya berhalangan hadir karena melaksanakan ibadah umrah.

Dalam amanatnya, Bupati Haili menekankan pentingnya menjaga integritas dan semangat pelayanan.

“Di pagi yang penuh berkah ini, saya mengingatkan kembali bahwa jabatan adalah amanah. Pejabat harus menjadi pelayan masyarakat, bekerja dengan disiplin, ikhlas, dan sungguh-sungguh,” katanya.

Ia juga berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta memberikan kinerja terbaik untuk kemajuan Kabupaten Aceh Tengah. (Mhd)

19/11/2025

– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Martini,meminta Pemerintah Aceh menyiapkan program subsidi mahar bagi anak muda yang ingin menikah.

Usulan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2026 di Ruang Serba Guna DPRA, Selasa (18/11/2025).

Politikus Partai NasDem ini menyoroti tingginya harga emas yang dinilai menjadi salah satu tantangan utama bagi anak muda Aceh untuk melangsungkan pernikahan.

Ia menyebut, saat ini harga emas mencapai lebih dari Rp 7 juta per mayam dan mendekati Rp 8 juta, sehingga menyulitkan banyak calon pengantin.

“Tingginya harga emas pak Sekda. Ini mohon kiranya ada program dari pemerintah untuk subsidi mahar, bantuan mahar bagi anak muda yang mau menikah,” ujar Martini.

Menurut Martini, banyak pemuda di Aceh menunda pernikahan karena tidak mampu memenuhi mahar yang semakin mahal.

Ia berharap pemerintah hadir dengan kebijakan yang bisa meringankan beban tersebut.

“Kalau kami-kami ini amanlah pak Sekda. Jadi ini anak-anak muda yang mau menikah mohon dibantu maharnya. Mahal sekali sekarang sudah,” ucapnya.

“Ini karena saya mewakili masyarakat, saya representasi dari masyarakat, saya harus menyampaikan walaupun semua kebijakannya ada di pemerintah Aceh,” pungkasnya.

Respons Sekda Aceh

Menanggapi permintaan tersebut, Sekda Aceh M. Nasir, menyampaikan bahwa permintaan Martini merupakan persoalan yang rumit.

Karena hal ini berkaitan langsung dengan kondisi harga emas dunia.

“Jadi naik di sana (harga emas), di sini juga naik. Ini menjadi fiskal dunia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, M. Nasir juga menyampaikan saran dari ketua DPRA agar mahar nikah cukup dengan seperangkat alat shalat saja.

“Jadi mau tidak mau jangan banyak-banyak kali mahar bilang waktu diminta menikah. Kata pak ketua (DPRA) cukup seperangkat alat shalat saja,” kata M Nasir disamput tawa para peserta rapat.

18/11/2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh mencatat banyak terdapat Warga Negara Asing (WNA) yang terbukti terlibat dalam sektor pertambangan di Tanah Rencong.

Menyikapi hal tersebut, Ditjen Imigrasi Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025, untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi antar instansi/badan di Aceh dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas WNA.
Rakor tersebut berlangsung di Hotel Ayani, Banda Aceh, Senin (17/11/2025).

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan menjelaskan, Rakor Timpora kali ini mengusung tema "Peran Serta Anggota Timpora dalam Mendukung Instruksi Gubernur Aceh Nomor 08/INSTR/2025 Tentang Penataan dan Penertiban Perizinan/Non Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam".

“Tema ini diangkat mengingat hasil pemetaan pengawasan menemukan banyak WNA yang terlibat dalam sektor pertambangan di Provinsi Aceh,” kata Tato.

Dalam sambutannya, Tato menekankan, pentingnya pengawasan orang asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Rapat koordinasi ini menjadi landasan bagi terjalinnya kerja sama dan keterpaduan informasi antar lembaga, demi terwujudnya Provinsi Aceh yang aman, tertib, dan tenteram," ujarnya.

Tato menambahkan, Rakor Timpora ini menghasilkan kesepahaman bersama terkait isu pengawasan WNA.

Kemudian, melahirkan beberapa rekomendasi dalam menyelaraskan penguatan fungsi Timpora Tingkat Aceh yang terintegrasi dengan seluruh lembaga terkait.

Serta memastikan pengawasan orang asing di Serambi Mekkah berjalan optimal dan kondusif.

Sebagai informasi, dalam rakor tersebut turut hadir dua narasumber utama.

Yakni Tirahmah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menyampaikan strategi pengawasan WNA pada sektor pertambangan.

Mencakup sosialisasi regulasi, pendataan WNA, pemeriksaan dokumen perusahaan, dan Rakor Tim PORA sektor Minerba.
Selanjutnya, Hasbuna dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk), yang memaparkan dampak Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Aceh.

Ia menegaskan, bahwa tenaga kerja asing dapat menjadi peluang, asalkan diatur secara bijak dan mendukung penguatan SDM lokal.
Diketahui, rakor tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Di antaranya Wakil Kepala BIN Daerah Aceh, Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Intel Lanud Sultan Iskandar Muda, Komandan Lanal Sabang, Ditintelkam Polda Aceh, Asintel Kodam Iskandar Muda, Asintel Kejati Aceh, dan berbagai dinas provinsi terkait lainnya.(*)

18/11/2025

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem melantik serta mengambil sumpah jabatan Ketua dan Anggota Badan Baitul Mal Aceh periode 2025–2030 dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Senin malam (17/11/2025).

Dalam susunan kepengurusan baru tersebut, Muhammad Yunus M. Yusuf resmi ditetapkan sebagai Ketua Badan Baitul Mal Aceh. Ia akan bekerja bersama empat anggota lainnya: Fahmi M. Nasir, Mudawali Ibrahim, Taufik Hidayat HRP, dan Junaidi.

Usai prosesi pelantikan, Gubernur Mualem menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru dapat menjalankan amanah besar ini dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian. Ia menegaskan bahwa keberadaan Baitul Mal Aceh adalah instrumen penting dalam memastikan distribusi zakat dan infak yang tepat sasaran.

“Mudah-mudahan dapat menjalankan amanah ini dengan seksama, dan semoga bisa memberi manfaat besar bagi umat,” ujar Mualem.

Ia turut mengapresiasi kinerja Baitul Mal Aceh selama ini yang dinilai menunjukkan perkembangan menggembirakan, terutama dalam peningkatan penghimpunan zakat dan infak. Namun, Mualem mengingatkan bahwa capaian tersebut baru sebagian kecil dari potensi zakat di Aceh yang masih sangat besar.

Karena itu, ia meminta kepengurusan baru bekerja lebih keras dalam menghimpun zakat dan infak dari berbagai lapisan masyarakat.

“Banyak masyarakat Aceh yang miskin dan duafa yang sangat membutuhkan. Saya yakin ketua yang baru mampu bekerja dengan baik,” tegasnya.

Pelantikan tersebut sekaligus menandai dimulainya periode kerja baru bagi Baitul Mal Aceh dalam memperkuat peran lembaga tersebut sebagai pilar kesejahteraan sosial dan pemberdayaan umat di Tanah Rencong.[]

17/11/2025

- Keributan kembali terjadi di DPRA, Senin (17/11/2025).

Kejadian ini melibatkan Ketua DPRA Zulfadhli alias Abang Samalanga dengan Anggota DPRA dari PKB, Muhammad Iqbal.

Dari informasi yang dihimpun Serambinews(dot)com mengungkapkan kasus itu terjadi saat sedang rapat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di ruang kerja Wakil Ketua II DPRA Ali Basrah.

Rapat itu dipimpin Ketua DPRA. Saat itu, terjadi adu mulut antara Abang Samalanga dengan Muhammad Iqbal.

Disaat sedang perdebatan, tiba-tiba Abang Samalanga melempar tutup toples kue ke arah Muhammad Iqbal, namun tidak mengenai fisik.

Tidak terima dengan sikap ketua DPRA, Muhammad Iqbal membalas dengan melempar botol air minum ke arah Abang Samalanga.

Ada yang menyebut botol itu mengenai fisik ketua DPRA. Tapi ada juga yang mengatakan lemparan itu tidak mengenai Abang Samalanga.

Keributan itu membuat ruang rapat Wakil Ketua II DPRA berantakan. Toples kue juga berhamburan dan satu kaki sofa patah.

Kejadian itu langsung dileraikan oleh anggota DPRA lainnya yang berada di ruang tersebut. Abang Samalanga kemudian meninggalkan ruang rapat dan menuju ke ruangnya. (*)

17/11/2025

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meninjau langsung kondisi permukiman warga yang tergerus abrasi laut di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (16/11/2025).

Dalam kunjungan itu, Mualem menyebut situasi di kawasan tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan cepat agar tidak makin meluas.

“Saya harapkan secepat mungkin diperbaiki ya, karena ini kalau boleh dikatakan kondisinya darurat. Supaya cepat,” kata Mualem saat berada di lokasi.

Mualem menambahkan akan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk menindaklanjuti penanganan abrasi tersebut agar dampaknya tidak semakin meluas.

Keuchik Lhok Puuk, T. Bakhtiar, menjelaskan bahwa abrasi yang kian parah telah merusak permukiman penduduk sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data gampong, terdapat 475 kepala keluarga (KK) di Lhok Puuk, dan 214 KK di antaranya sudah terdampak langsung abrasi.

“Yang sudah terbawa arus 38 KK (rumah) dan tidak ada lagi jejaknya,” kata Bakhtiar. Ia menyebut permukiman yang dulunya padat kini berubah menjadi garis pantai. “Ini tanahnya memiliki sertifikat tempat kita berdiri di sini yang kini menjadi pantai.”

Bakhtiar mengatakan abrasi semakin tajam sejak sekitar 2019. Kini, air laut bahkan mulai masuk ke permukiman warga ketika pasang purnama berlangsung. Kondisi ini menyebabkan fasilitas dasar turut terdampak.

Misalnya, abrasi yang terus terjadi telah merusak badan jalan utama gampong. Jalan yang sebelumnya menjadi akses utama bagi warga kini sebagian sudah amblas diterjang ombak.

“Hari ini bukan hanya badan jalan yang rusak, tapi saat pasang purnama air sudah masuk ke perkampungan penduduk. Jadi sumur yang biasanya dipergunakan untuk mandi sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Karena di sini juga tidak ada lagi air PDAM. Pipanya ada setelah tsunami, tapi airnya tidak teraliri,” jelasnya.

Pemerintah gampong berharap penanganan darurat segera dilakukan, termasuk pembangunan pemecah gelombang serta relokasi sementara warga yang sudah kehilangan tempat tinggal.

Mualem memastikan pemerintah akan mengupayakan langkah mitigasi dan penanggulangan jangka pendek maupun jangka panjang. “Kita tidak ingin ada korban lebih besar lagi. Semua harus kita lakukan dengan cepat,” katanya.(*)

14/11/2025

– Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), resmi menunjuk Muhammad MTA sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh. Penegasan itu disampaikan saat menyerahkan surat penugasan di Banda Aceh, Jumat, 14 November 2025.

“Kami ingin komunikasi berjalan lebih baik, sehingga setiap informasi dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh masyarakat Aceh,” kata Mualem.

Penunjukan Muhammad MTA memperkuat struktur komunikasi pemerintah. Ia akan bekerja bersama juru bicara yang selama ini bertugas, Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man, dalam menyampaikan kebijakan dan program Pemerintah Aceh kepada publik dan media.

Mualem berharap kehadiran juru bicara baru dapat meningkatkan kualitas hubungan pemerintah dengan masyarakat, terutama dalam penyampaian informasi yang tepat, cepat, dan akurat.

Sementara itu, Muhammad MTA menyatakan siap menjalankan amanah tersebut. Ia menyebutkan langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan seluruh SKPA agar penyebaran informasi publik berjalan lebih efektif. *

12/11/2025

- Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, menganugerahi gelar kehormatan Petua Panglima Hukom Nanggroe kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu (12/11/2025).

Pemberian gelar kehormatan ini berlangsung di Pendopo Wali Nanggroe, Lamblang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Dalam pidatonya, Malik Mahmud menjelaskan, bahwa anugerah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, dedikasi, dan pengabdian Tito Karnavian dalam menjaga keamanan nasional, memperkuat perdamaian di Aceh, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebangsaan, di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Malik Mahmud mengungkap, selama masa kepemimpinan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tito juga telah menunjukkan keteladanan, kebijaksanaan, dan komitmen kuat, dalam menegakkan hukum dan menjaga persaudaraan antar anak bangsa.

“Beliau juga turut berperan dalam menjaga keutuhan perdamaian Aceh, serta memastikan bahwa semangat MoU Helsinki terus hidup dan menjadi dasar bagi pembangunan yang adil dan damai di bumi Aceh,” jelasnya.

Wali Nanggroe juga menjelaskan, Gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe ini bermakna sebagai penasehat agung dalam bidang hukum dan keadilan bagi negeri.

Sebuah simbol penghormatan bagi pribadi, yang memiliki integritas, kearifan, serta pengabdian bagi keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Dengan penganugerahan ini, Malik Mahmud mengatakan, rakyat Aceh menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas jasa dan pengabdian beliau, bagi bangsa dan bagi Aceh secara khusus.

“Semoga anugerah ini, menjadi lambang persaudaraan, kehormatan, dan komitmen bersama, untuk terus menjaga perdamaian dan persatuan di bawah ridha Allah SWT,” pungkasnya.(*)

12/11/2025

– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menerima anugerah gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar.

Penganugerahan gelar kehormatan tersebut berlangsung di Pendopo Wali Nanggroe, Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu, 12 November 2025.

Dalam prosesi itu, Mendagri tampil mengenakan pakaian adat Aceh lengkap dengan rencong sebagai simbol penghormatan terhadap adat dan budaya Aceh. Tito disambut langsung oleh Wali Nanggroe beserta jajaran lembaga adat tersebut.

Acara bertema “Pemberian Gelar Kehormatan Wali Nanggroe” ini menjadi momentum penting mempererat hubungan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menegaskan kembali peran lembaga Wali Nanggroe sebagai penjaga adat, budaya, dan keharmonisan masyarakat Aceh pascaperdamaian.

Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, serta sejumlah pejabat Pemerintah Aceh. Suasana acara berlangsung khidmat dan penuh nuansa kekeluargaan.***

10/11/2025

Jalan T Syarief Thayeb atau yang dikenal Jalan Kakap akan ditutup untuk perlintasan umum dimulai 1 Desember 2025. Penutupan itu karena akan dilakukan integrasi antara gedung rumah sakit lama, gedung rumah sakit baru dan Rumah Sakit Jiwa Aceh.
“Akses Jalan T Syarief Thayeb mulai dari Jalan Tgk Daud Beureueh sampai dengan bundaran pintu masuk Rumah Sakit Jiwa Aceh akan dilakukan penutupan akses untuk umum terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025 mendatang,” kata Sekda Banda Aceh, Jalaluddin, Sabtu (8/11/2025).
Dengan ditutupnya jalan tersebut, warga diminta untuk melewati jalur alternatif yang disediakan pemerintah. “Beberapa rute yang sedang dipertimbangkan antara lain Jalan Seulanga dan Jalan Pinere. Namun, keputusan final masih menunggu hasil kajian teknis Dishub,” kata Jalal.
Jalal menambahkan penutupan Jalan T Syarief Thayeb ini dalam rangka mengintegrasikan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Zainoel Abidin dan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa.
Ini sehubung dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 40 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan rumah sakit, pada bab 1 huruf A point 6 yang menyebutkan bahwa blok bangunan rumah sakit harus berada dalam satu area/kawasan yang terintegrasi dan saling terhubung secara fisik yang mengutamakan keselamatan pasien mengedepankan fungsi ruang kegawat daruratan, perawatan intensif dan keselamatan lingkungan.

08/11/2025

Anggota DPR RI H. Nazaruddin Dek Gam kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kecil. Kali ini, bantuan berupa pembangunan sumur diberikan kepada seorang janda dengan empat anak yatim di Gampong Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar.

Meidas Wati, yang berstatus janda setelah suaminya meninggal dunia, mengaku sangat bersyukur atas bantuan tersebut. Ia mengatakan, selama ini keluarganya kerap kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi di musim kemarau.

“Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatian Pak Dek Gam. Sumur ini sangat bermanfaat untuk kami sekeluarga,” ujarnya dengan haru.

Perwakilan tim Nazaruddin Dek Gam menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari anggota DPR RI asal Aceh tersebut terhadap masyarakat yang membutuhkan, terutama para janda dan anak yatim.

Dengan adanya bantuan tersebut, keluarga Meidas Wati kini dapat menikmati akses air bersih yang layak, sekaligus meringankan beban hidup mereka sehari-hari.[]

💙

08/11/2025

Salah seorang oknum unsur pimpinan DPRK Simeulue Aceh jadi viral di medsos, setelah hasil pemeriksaan tes urin oleh Polda Sumut dinyatakan positif narkoba.

Lebih viral lagi, sosok oknum AS yang seharusnya menjadi panutan warga Simeulue, dites urin pada sebuah tempat hiburan di Kota Medan. "Ini sangat memalukan, dia sedang berada di tempat hiburan dan tertangkap razia polisi," ungkap salah seorang warga di Pulau Simeulue kepada media ini, Jumat 7 November 2025.

Informasi yang dihimpun media ini, oknum unsur pimpinan itu sedang menjalankan tugas koordinasi di wilayah Sumut. Ia terjebak razia di sebuah klub hiburan dan ternyata memakai narkoba.

Pihak Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Simeulue sudah memberikan keterangan soal viralnya informasi tersebut, Kamis 6 November 2025. BKD akan segera menindaklanjutinya.

Anggota DPRK Simeulue Andi Darmili, ditunjuk sebagai juru bicara BKD kepada awak media mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi ini yang sudah viral di medsos.

Andi yang didampingi ketua dan sekretaris BKD dalam keterangan menjelaskan pihak mereka baru saja selesai melaksanakan rapat menyangkut soal ini. "Serahkan kepada kami, pasti akan diperhatikan setiap aspirasi warga," ungkap kader Golkar itu.

Maka dari itu, menurut Andi, BKD sangat berterima kasih kepada pers dan pegiat medsos. Karena telah memberikan informasi tentang dugaan kasus ini."Ini jadi bahan bagi kami BKD, terimakasih banyak," tambahnya.

Seharusnya, jelas Andi, setiap perjalanan dinas ke luar daerah, baik dalam urusan koordinasi dan pelatihan tentu punya nilai tambah untuk daerah dan masyarakat. "Warga tenang dulu, biar ini urusan kami," tutup Andi dan diamini ketua dan sekretaris BKD.

Nasaja Berita

23/11/2025

19/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

14/11/2025

12/11/2025

12/11/2025

10/11/2025

08/11/2025

08/11/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Nasaja Berita