AndalLampung

22/11/2025

https://kumparan.com/kumparannews/26IKoReTCFq?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=BXEOGh8csBMA

Foto: Harimau Sumatera saat Terjerat Ladang Masyarakat di Agam, Sumatera Barat

22/11/2025

https://kumparan.com/kumparannews/video/1763795370948172475?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=5czxeWZK6Npi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Indonesia-Africa CEO Forum 2025 di Saxon Hotel, Johannesburg. Dalam pidatonya, ia menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto dan mengapresiasi penyelenggaraan acara oleh Pemerintah Afrika Selatan. Gibran menegaskan bahwa forum ini menjad...

18/11/2025

BREAKING NEWS! *Warga Grebek Dugaan Praktik Ilegal "Ngecor" BBM di SPBU Sri Menanti*

Sebuah truk (engkel) bernomor polisi BE 8542... menjadi pusat kegaduhan di SPBU Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, dini hari Senin (17/11). Warga yang curiga terhadap praktik "ngecor" – istilah lokal untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal – akhirnya menggerebek kendaraan itu. Tangki truk yang dimodifikasi ternyata sedang diisi solar bersubsidi.

Setelah digerebek, pengemudi dibawa warga ke Polsek Bandar Sribhawono. Hingga berita ini diturunkan, Polsek Bandar Sribhawono belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut, meskipun pengemudi truk telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. selengkapnya: https://bacabongkarpost.com/warga-grebek-dugaan-praktik-ilegal-ngecor-bbm-di-spbu-sri-menanti/

10/11/2025

: Rencana strategi (Renstra) 2025-2029 pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70/2025. Untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan citra ekonomi nasional, terinspirasi oleh keberhasilan redenominasi lira Turki pada tahun 2005 yang menstabilkan persepsi inflasi tanpa mengubah nilai riil. Konteks ekonomi Indonesia saat ini, pada November 2025, menunjukkan pertumbuhan yang stabil namun masih menahan tantangan inflasi dan kepercayaan global terhadap Rupiah, yang memiliki banyak digit dibandingkan mata uang kuat seperti dolar AS. Redenominasi dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kredibilitas ekonomi, sebagaimana didukung oleh studi ScienceDirect (2012) yang menunjukkan dampak terbesar adalah pemulihan kredibilitas nasional (lambda loading 0.87). Namun keberhasilannya bergantung pada kondisi makroekonomi yang kondusif, termasuk inflasi rendah dan sosialisasi yang masif.

Kritik terhadap Rencana Redenominasi: Meski memiliki potensi positif, rencana ini juga menuai kritik. Pertama, sosialisasi yang belum optimal dapat memicu kekacauan psikologis dan sosiologis di kalangan masyarakat yang beragam dan tersebar luas, seperti diungkapkan oleh Mohammad Faisal dari CORE Indonesia: “Populasi Indonesia sangat besar dan tersebar di wilayah luas dengan gaya hidup beragam. Tanpa sosialisasi yang mendalam, redenominasi bisa memicu ketidakpercayaan” . Kedua, jika dilaksanakan pada saat inflasi tinggi, redenominasi justru dapat meningkatkan harga jual, seperti yang terlihat dalam eksperimen penelitian IPB (repository.ipb.ac.id), yang menunjukkan kenaikan harga beras pada saat inflasi tinggi pasca redenominasi. Ketiga, transparansi tayangan dan dampak jangka panjang dapat memicu spekulasi pasar, yang berisiko mengganggu stabilitas finansial.

Teuku Riefky dari LPEM FEB UI menambahkan: “Redenominasi hanya efektif jika didukung oleh stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter yang konsisten. Tanpa itu, ini bisa dianggap sebagai kosmetik belaka yang tidak menyelesaikan masalah struktural seperti defisit anggaran”. Selain itu suara dari parlemen meng-khawatirkan: “Redenominasi ini bisa menjadi beban tambahan bagi rakyat kecil jika tidak diimbangi dengan kebijakan kontrol harga yang ketat. Kami khawatir ini hanya proyek citra pemerintah tanpa manfaat nyata bagi ekonomi rakyat” (Detik.com, 2025). Pandangan ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani dampak sosial-ekonomi. Dan juga menekankan pentingnya mitigasi dampak sosial.

Redenominasi adalah peluang untuk mewujudkan masa depan ekonomi yang lebih baik. Dengan dukungan bersama, sosialisasi yang efektif, dan tanggapan terhadap kritik yang bertentangan, kita dapat mewujudkan visi ini

Kalau menurut kamu bagaiman bro...coret2 ya dibawah
😍🥰🥰

03/11/2025

02/11/2025

Parkir Itu Salah Satu Contoh Sumber PAD yang Potensinya Besar. Kalau Dibuat Sistem yang Baik, Kebocoran Bisa Ditekan dan Uangnya Masuk ke Kas Pemerintah Daerah, Bukan ke Oknum | Tito Karnavian

Pernyataan Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) mengenai potensi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disampaikan dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta Barat, pada Kamis, 9 Oktober 2025. Acara tersebut merupakan pembukaan rapat koordinasi pengawasan pemerintahan daerah. Pernyataan ini muncul dalam konteks dorongan Tito agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam mengoptimalkan sumber PAD tanpa membebani masyarakat miskin, terutama setelah adanya pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026 sebesar Rp693 triliun (turun dari 2025). Ia menekankan efisiensi pengeluaran daerah, penghematan anggaran (seperti rapat, perjalanan dinas, dan pemeliharaan), serta pencegahan kebocoran pajak lokal akibat pengawasan lemah. Sebagai contoh, Tito menyebut pajak dari restoran atau hotel yang sering bocor, sebelum menyoroti sektor parkir sebagai peluang besar yang selama ini dikuasai oknum.

Anomali yang sering terjadi di banyak kota, di mana pemerintah daerah (Pemda) justru "memanfaatkan" kegiatan ilegal untuk tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak atau retribusi informal. Ini jelas bertentangan dengan regulasi nasional dan daerah. Tak terkecuali di Provinsi Lampung umumnya, Kota Bandar Lampung khususnya — Juru parkir/jasa parkir di tepi jalan umum Bandar Lampung memungut retribusi tanpa karcis, tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB), dan tanpa Sertifikat Standar.

20/10/2025

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya senilai Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung pada Senin, 20 Oktober 2025.

Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir vonis lepas terhadap tiga terdakwa dalam perkara korupsi ekspor CPO.Nilai uang yang diserahkan: Rp13.255.244.538.149,.

Penyerahan disaksikan oleh beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Penyerahan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara tebang pilih dan meminta aparat penegak hukum untuk menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil.

Dengan penyerahan ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum dan memulihkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti kerugian negara ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
[]

📷

20/10/2025

Gubernur Mirza: Guru Berkualitas, Kunci Utama SDM Unggul Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan kontribusi nyata menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meninjau langsung pelaksanaan UKG di SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 5 Bandar Lampung. UKG ini diikuti oleh para guru dari 35 sekolah unggulan di Provinsi Lampung dan seluruh guru SMA, SMK, dan SLB negeri di Kota Bandar Lampung, Sabtu (18/10/2025).

"Uji Kompetensi Guru ini bukan sekadar alat evaluasi. Ini adalah kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan pendidikan masa kini dan masa depan," ujar Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza menekankan pentingnya kualitas guru sebagai kunci utama dalam menciptakan lulusan SMA yang unggul dan kompetitif. "Kalau kita ingin meningkatkan kualitas siswa, maka kita harus mulai dari para gurunya," tambahnya.

Dengan pelaksanaan UKG ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat meningkatkan kualitas guru dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Data terbaru dari hasil UKG juga sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Jika kualitas guru meningkat, maka secara otomatis kualitas peserta didik juga akan ikut terangkat," pungkas Gubernur Mirza.



📷

17/10/2025