https://www.facebook.com/101469255736045/

𝗟𝗶𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮.

Home
Indonesia
Kebumen
𝗟𝗶𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮.

Baik katakan baik ✅
Buruk katakan buruk✅
Netral tidak memihak manapun ❌
(1)

15/10/2025

Sang juara

15/10/2025

Salfok sama Disertasi yang dikerjakan Sahroni berjudul "
𝗣𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗣𝗿𝗶𝗻𝘀𝗶𝗽 𝗨𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗥𝗲𝗺𝗲𝗱𝗶𝘂𝗺: 𝗦𝘂𝗮𝘁𝘂 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗿𝘂𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮"

15/10/2025

Sosok yang memajukan KAI beliau ini 👍

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh, pada awalnya direncanakan dalam perjanjian G2G, atau government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia.

Menurut Mahfud saat itu disepakati, berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, bahwa proyek Whoosh bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang.

Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan. Di pindah ke Cina, dengan bunga 2 persen. Dengan overun pembengkakan kemudian menjadi 3,4 persen . Yang terjadi itu. Nah, sekarang kita gak mampu bayar," papar Mahfud dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10?2025) malam.

Mahfud mengungkapkan ketika kerja sama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju.

Jonan, kata Mahfud mengatakan ke Presiden Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya.

"Pak,ini tidak visible, kata Pak Jonan. Pak Jonannya dipecat, digantikan. Sesudah itu dia (Presiden Jokowi-Red) memanggil ahli namanya Agus Pambagyo," ujar Mahfud.

Jokowi lalu menanyakan hal yang sama ke Agus Pambagio selaku pengamat ekonomi

Presiden manggil nih. Iya Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonatan, dia tanya ke Agus. 'Pak Agus, gimana ini Pak?' Ini tidak visibel, rugi negara, menurut Agus," kata Mahfud.

Bahkan kata Mahfud, Agus Pambagio sempat menanyakan ke Jokowi, ide siapa pembangunan kereta cepat yang awalnya kerja sama dengan Jepang lalu dipindah ke Cina dengan biaya yang membesar.

"Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa pindah dari Jepang ke Cina itu dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden: Atas ide saya sendiri gitu," papar Mahfud.

Agus, kata Mahfud lalu menjawab karena ide Presiden dan mau dijadikan kebijakan, maka Agus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

"Dan pergi si Agus. Ternyata sekarang benar gak mampu bayar," ujar Mahfud

Mahfud mengatakan megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh, diduga kuat anggarannya dimark-up beberapa kali lipat, berdasarkan informasi terpercaya yang didapatnya.

Menurut Mahfud dugaan itu diperkuat lagi dari pernyataan pengamat ekonomi Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengkonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan terberitakan sejak 5 tahun lalu.

"Apa-apa yang dulu sudah terberitakan atau 5 tahun lalu sudah terberitakan luas, sekarang dikonfirmasi langsung," kata Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10?2025) malam.

Sumber warta kota tribunnews

15/10/2025

Hijau Malvinas (lama) vs Hijau Sage (baru)
Prajurit sedang kamuflase dihutan menggunakan seragam berbeda.
Sumber reels fb catur raharjo

15/10/2025

Pakar Sebut Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh Tanggung Jawab Jokowi, Rakyat Jangan Mau Uang Pajaknya Dipakai Buat Bayar

-----------------------------------------------------------

Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Menurut Celios, proyek Whoosh sejak awal diklaim sebagai proyek tanpa melibatkan dana negara, sehingga beban keuangan yang muncul dari pembengkakan biaya seharusnya tidak ditanggung rakyat melalui APBN.

"Saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat gak sudi pasti proyek yang penuh masalah dibebankan ke APBN," tegas Media Wahyu Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, dalam program Kompas Petang, Senin (13/10/2025).

Media menilai, memaksa APBN menanggung beban utang proyek Whoosh adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan anggaran dan kontrak moral antara pemerintah dan rakyat.

"Sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara. Kalau publik dipaksa menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang, itu jelas melanggar kontrak moral antara pemerintah dan rakyatnya," ujarnya.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa proyek Whoosh merupakan kebijakan warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap dilakukan tanpa kajian matang dan terlalu optimistis secara politik maupun ekonomi.

"Ini konsekuensi dari keputusan politik yang mengabaikan rasionalitas ekonomi. Kreditor waktu itu menawarkan bunga pinjaman, perencanaan over optimistis, dan kini biaya bengkak. Lalu kenapa rakyat harus ikut tanggung jawab?"

Dalam pernyataan sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek Whoosh yang kini berada di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus bisa membiayai utangnya sendiri tanpa mengandalkan dana negara.

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri. Jangan semua [beban] balik ke pemerintah. Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government," kata Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap usulan COO Danantara, Dony Oskaria, yang sebelumnya menyebut perlu ada opsi keterlibatan APBN dalam pembayaran utang proyek Whoosh.

Proyek KCJB alias Whoosh merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikebut pelaksanaannya di era Presiden Jokowi.

Ditandai dengan peletakan batu pertama pada Januari 2016 dan diresmikan pada 2 Oktober 2023, proyek ini sebagian besar dibiayai melalui utang dari China Development Bank (CDB).

Namun hingga pertengahan 2025, jumlah penumpang harian masih berada di bawah target. Rata-rata 16.000–18.000 penumpang per hari pada hari kerja, dan 18.000–22.000 per hari di akhir pekan.

Sementara target awal adalah 31.000 penumpang per hari.

14/10/2025

Gubernur Banten, Andra Soni, menonaktifkan Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Dini Fitria.

Keputusan ini diambil setelah Dini diduga menampar salah satu siswa yang kedapatan merokok.

Gubernur berwenang menonaktifkan kepala sekolah negeri di wilayahnya, terutama jika kepala sekolah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berada di bawah naungan pemerintah provinsi

Dasar hukum penonaktifan sementara ASN termasuk kepala sekolah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,

PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 yang mengatur penugasan dan pemberhentian kepala sekolah.

Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat provinsi. Dalam struktur pemerintahan, kepala sekolah SMA/SMK negeri berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, bukan kabupaten/kota.

Karena itu, gubernur memiliki otoritas administratif terhadap kepala sekolah di jenjang tersebut.

Penonaktifan kepala sekolah dapat dilakukan secara administratif sebagai bentuk pengamanan internal, terutama dalam kasus yang berpotensi menimbulkan konflik atau gangguan terhadap proses belajar mengajar.

Tribunews

14/10/2025

Sebuah video berdurasi sekitar 20 detik yang memperlihatkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Fraksi NasDem diduga mencibir massa aksi saat menerima aspirasi, viral di media sosial dan menuai kritik publik. Dalam video itu, sang legislator tampak berdiri di barisan depan jajaran DPRD yang menerima massa aksi. Saat salah satu orator berbicara, ia terlihat tersenyum menyeringai dan melakukan gestur yang dianggap mencibir, seolah menertawakan isi orasi. Tindakan tersebut memicu reaksi keras dari peserta aksi yang merasa dilecehkan. Aliansi Masyarakat Peduli Gorut (AMP-Gorut) mengecam sikap itu dan menilai tidak mencerminkan perilaku wakil rakyat. Koordinator aksi, Andi S. Buna, menyebut tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan masyarakat yang datang dengan itikad baik menyampaikan aspirasi. “Kami datang membawa suara rakyat, bukan untuk dicibir. Sikap seperti itu bentuk arogansi dan ketidakhormatan terhadap publik,” tegas Andi. Aksi itu sendiri menyoroti sejumlah persoalan, termasuk dugaan adanya calo PPPK paruh waktu, pelanggaran upah di bawah UMR, serta tunggakan PBB oleh sejumlah perusahaan di Gorontalo Utara. Namun, menurut Andi, gestur mencibir dari Ketua Komisi III justru mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan masyarakat. “Seharusnya mereka mendengar, bukan mencibir. Karena rakyat datang untuk didengar, bukan dijadikan bahan lelucon,” pungkasnya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Gorontalo Utara maupun Fraksi NasDem belum memberikan klarifikasi resmi terkait video tersebut. Source: sindiotnewscom

14/10/2025

Garang saat beraksi mewek saat ditangkap

14/10/2025

Sering terjadi..

14/10/2025

Iya deh dek..

14/10/2025

Kuat banget cakarnya 😮

Address

Kebumen

Telephone

0337884377

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 𝗟𝗶𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to 𝗟𝗶𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮.:

Shortcuts

Want your business to be the top-listed Media Company in Kebumen?

𝗟𝗶𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮.

15/10/2025

15/10/2025

15/10/2025

15/10/2025

15/10/2025

14/10/2025

14/10/2025

14/10/2025

14/10/2025

14/10/2025

14/10/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category