30/08/2026
Dedi Mulyadi sedang meroket.
Survei Tempo Data Science menempatkannya di angka 42%, jauh di atas Prabowo 15%. Bahkan 78% responden melihat Dedi sebagai sosok yang dekat dengan rakyat.
Tapi justru di sinilah pertanyaan besarnya muncul.
Ketika seorang gubernur turun ke warga, membagikan bantuan, mengunjungi lokasi bencana, lalu seluruh momen itu dikemas di kanal YouTube pribadi yang dimonetisasi, sebenarnya siapa yang sedang dipromosikan?
Institusi negara? Atau personal brand seorang pejabat?
Masalahnya bukan Dedi punya YouTube.
Masalahnya adalah ketika program negara terlihat seperti kebaikan pribadi.
Bantuan berasal dari anggaran publik.
Kunjungan menggunakan kewenangan jabatan.
Akses diperoleh karena posisi sebagai gubernur.
Tetapi kontennya masuk ke kanal pribadi dan berpotensi menghasilkan uang.
Bahkan estimasi pihak ketiga yang dikutip dalam bahan ini menyebut penghasilan kanalnya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan. Angka itu bukan angka resmi, tetapi cukup untuk memunculkan pertanyaan serius.
Jadi pertanyaannya sederhana:
Kalau uang publik dipakai untuk menjalankan tugas publik, bolehkah hasil dokumentasinya dikonversi menjadi keuntungan pribadi?
Dan kalau jawabannya belum jelas secara hukum, justru di situlah negara harus membuat aturan yang jelas.
Karena jangan sampai pejabat bukan cuma menguasai anggaran dan kewenangan, tetapi juga menguasai narasi tentang kebaikannya sendiri.
Rakyat menerima bantuan.
Pejabat mendapatkan popularitas.
Platform mendapatkan traffic.
Dan pemilik kanal mendapatkan monetisasi.
Kalau begini, siapa sebenarnya yang sedang bekerja untuk siapa?
TERUS JIKA KDM JADI PRESIDEN, KONTENNYA SEPERTI APA?
Istana bukan lagi tempat rapat kabinet.
Istana jadi studio terbesar di negeri ini.
Kamera menyala sejak presiden bangun pagi.
Hari ini: SIDAK!
Besok: TEGUR MENTERI!
Lusa: BLUSUKAN!
Dan tentu saja semuanya direkam.
“MENTERI INI NGAPAIN AJA? KDM TURUN LANGSUNG!”
Di depan kamera, seorang menteri dimi
