NU Online Jabar

NU Online Jabar Semangat Berkhidmah dan Terus Berkarya
(1)

NU Jabar Online adalah halaman untuk jabar.nu.or.id, portal resmi PWNU Jawa Barat, menyampaikan informasi organisasi, nasehat para ulama NU, sosialisasi pemikiran ke-NU-an, dengan pendekatan tawassut (moderat).

Sebulan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026, warga t...
15/09/2026

Sebulan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026, warga terdampak di wilayah Ngada masih menghadapi situasi sulit.

Gempa susulan yang terus terjadi membuat sebagian warga belum berani kembali menjalani kehidupan normal dan masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.

Koordinator NU Peduli NTT wilayah Ngada, Irfanuddin, mengatakan intensitas gempa masih dirasakan warga. Gempa berkekuatan 5,2, menurutnya, menjadi salah satu yang cukup membuat masyarakat khawatir.

“Intensitas gempa sampai sekarang ini masih terasa, gempa berkekuatan 5,2 itu yang cukup bikin kita kaget, itu bisa tiga sampai empat kali yang berkekuatan besar begitu. Warga terdampak masih bertadan di tenda-tenda,” ujarnya kepada NU Online, Senin (14/9/2026).

Selengkapnya: https://www.nu.or.id/nasional/sebulan-pascagempa-m7-7-warga-ngada-ntt-masih-bertahan-di-tenda-ekonomi-lumpuh-7tjbR

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi melantik Basnang Said sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren di Operat...
15/09/2026

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi melantik Basnang Said sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren di Operation Room Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/TPA Tahun 2026 yang ditandatangani pada 10 September 2026.

Basnang Said mencatatkan sejarah sebagai Dirjen Pesantren pertama sejak satuan kerja setingkat Eselon I ini berdiri sendiri di Kemenag. Sebelumnya, pengelolaan pesantren berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pemisahan struktur ini berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2026.

Dalam amanatnya, Menag Nasaruddin meminta Basnang segera membangun tata kelola Ditjen Pesantren, melengkapi struktur organisasi, dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.

Tak hanya penataan internal, Menag secara khusus menuntut adanya terobosan nyata dalam 100 hari pertama masa kerja.

“Dalam tempo 100 hari pondok pesantren ini ada kejutan-kejutan positif yang Anda bisa lakukan, dan orang bisa merasakan, ‘Oh ini bedanya dulu dan sekarang’,” tegas Nasaruddin di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Selain melantik Dirjen Pesantren, Menteri Agama juga melantik empat pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), yaitu:

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya periode 2026–2030.

Prof. Dr. Ahmad Faisal, M.Ag. sebagai Rektor UIN Sultan Amai Gorontalo (masa jabatan hingga 12 November 2029).

Prof. Dr. Husain Insawan, M.Ag. sebagai Rektor UIN Kendari.

Dr. Li. Edi Ramawijaya Putra, M.Pd. sebagai Rektor Institut Agama Buddha Negeri (IABN) Sriwijaya Tangerang.

Kepada para rektor baru, Menag memberikan sejumlah arahan strategis. Khusus untuk UIN Sunan Ampel Surabaya, ia menekankan integrasi pengembangan Fakultas Kedokteran beserta rumah sakit pendidikan.

Sementara itu, untuk UIN Sultan Amai Gorontalo dan UIN Kendari, fokus diarahkan pada pengembangan program studi pasca-alih status menjadi universitas. Adapun IABN Sriwijaya Tangerang diminta memperluas program studi dan memperkuat jejaring kemitraan.

Sumber: NU Online

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengoreksi proyeksi awal potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ...
15/09/2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengoreksi proyeksi awal potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun anggaran 2026. Setelah dilakukan proses rekonsiliasi, potensi defisit yang semula ditaksir mencapai Rp5,7 triliun ditekan menjadi Rp3,4 triliun.

Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa ada beberapa faktor utama yang memicu timbulnya potensi defisit anggaran tersebut. Salah satunya adalah akumulasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang belum disetorkan sejak tahun 2023 hingga 2026.

Selain tunggakan DBH pusat, defisit dipengaruhi oleh penerimaan cukai rokok tahun ini yang tidak mencapai target serta kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mobil listrik. Laju pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara masif hingga ke pelosok daerah turut memperbesar beban belanja daerah.

"Dari estimasi awal Rp5,7 triliun, setelah rekonsiliasi potensi defisitnya bisa diturunkan menjadi Rp3,4 triliun," ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (11/9/2026).

Untuk menutup celah defisit Rp3,4 triliun tersebut, Pemprov Jabar mempertimbangkan skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan. Pembayaran pokok dan bunga pinjaman rencananya akan dialokasikan langsung dari pemotongan tagihan piutang DBH Pemprov Jabar di pemerintah pusat.

"Kami berencana mengajukan pinjaman ke PT SMI. Mekanisme pembayarannya nanti dialokasikan dari Kementerian Keuangan karena Pemprov Jabar memiliki tagihan piutang DBH di pusat," kata KDM.

Kendati demikian, KDM menegaskan opsi pembiayaan melalui pinjaman PT SMI ini masih dalam tahap pengkajian mendalam. Keputusan final akan bergantung pada analisis ketahanan kas daerah Pemprov Jabar. Apabila posisi likuiditas kas masih memadai hingga akhir tahun anggaran, opsi pinjaman tidak akan diambil.

Sumber: Humas Jabar

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperkirakan masa tunggu haji secara faktual dapat dipangkas menjadi sekitar 1...
14/09/2026

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperkirakan masa tunggu haji secara faktual dapat dipangkas menjadi sekitar 14 hingga 15 tahun. Potensi percepatan antrean ini mengemuka setelah pemerintah melakukan pembenahan dan pemutakhiran data antrean haji secara nasional.

Dalam proses penelusuran terhadap 5,7 juta data antrean, Kemenhaj menemukan sekitar 400 ribu data invalid. Saat ini, verifikasi intensif masih berjalan untuk memastikan jumlah pasti calon jamaah yang benar-benar aktif berada dalam antrean keberangkatan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa pembersihan data invalid menjadi kunci utama pemerintah dalam memperpendek durasi tunggu jamaah.

"Sekarang kami sedang perbaiki datanya. Ada temuan data invalid di 5,7 juta antrean itu, sekitar 400 ribuan," ujar Dahnil usai kegiatan Doa dan Zikir Hari Khidmat Haji dan Umrah di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Dahnil mejelaskan, keberadaan data invalid tersebut sangat memengaruhi kalkulasi estimasi keberangkatan. Sebelum Kemenhaj dibentuk, masa tunggu haji nasional sempat tercatat hingga 49 tahun.

Setelah adanya langkah awal transformasi dan perbaikan administrasi, rata-rata masa tunggu tercatat turun menjadi 26 tahun. Angka tersebut masih bersifat estimasi administratif.

"Secara faktual jamaah yang ngantre, sesuai dengan instruksi Presiden, itu bisa lebih pendek. Rata-rata bisa 14-15 tahun setelah pemutakhiran data selesai," kata Dahnil.

Selain validasi data, Kemenhaj juga mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaraan dan keuangan haji. Langkah ini diambil guna menjamin perlindungan hak-hak jamaah yang sedang beribadah maupun calon jamaah yang masih mengantre.

Dahnil juga menyoroti pentingnya kejelasan pengelolaan dana jamaah selama masa tunggu. Ia berharap revisi Undang-Undang Keuangan Haji kelak memberi ruang gerak lebih luas bagi pemerintah untuk mengoptimalkan layanan secara transparan dan akuntabel.

"Tantangan kami ke depan adalah bagaimana tata kelola keuangan haji berlaku transparan dan akuntabel, supaya jamaah memperoleh informasi yang benar dan terbuka terkait uang yang mereka simpan selama menunggu antrean," tuturnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa efisiensi merupakan bagian dari dinamika pengelolaan Anggaran...
14/09/2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa efisiensi merupakan bagian dari dinamika pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebutkan, langkah efisiensi tidak semata-mata diartikan sebagai pemangkasan anggaran belanja semata.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil saat menjawab pertanyaan media terkait kelanjutan program efisiensi usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2026 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

"Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat," kata Suahasil.

Suahasil menjelaskan, struktur APBN terdiri atas komponen penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Pada bagian belanja, Kementerian Keuangan terus berupaya mengoptimalkan efisiensi agar hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Ia menekankan, pengalokasian belanja secara tepat guna hingga menghasilkan dampak optimal bagi publik merupakan wujud nyata efisiensi pengelolaan APBN.

Arahan Presiden Prabowo

Lebih lanjut, Suahasil mengungkapkan adanya arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk terus menjaga postur keuangan negara dengan memprioritaskan indikator kesehatan dan kredibilitas.

"APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, APBN-nya harus sehat," tegasnya.

Terkait aspek kredibilitas, Suahasil berkomitmen menjaga agar APBN tetap dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan. Ia memastikan akan melanjutkan capaian positif Kemenkeu guna menopang pertumbuhan dan menstabilkan perekonomian nasional.

Profil Singkat Suahasil Nazara

Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024. Perjalanan kariernya dimulai sebagai akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada 1999 hingga dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009.

Di ranah kepemimpinan akademik, Suahasil pernah mengemban amanah sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013).

Di sektor kebijakan publik, ia memiliki rekam jejak panjang sebagai Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2009–2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (2009–2015), Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K (2010–2015), serta Anggota Komite Ekonomi Nasional (2013–2014).

Dari sisi latar belakang pendidikan, Suahasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1994), Master of Science (M.Sc.) dari Cornell University (1997), serta Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari University of Illinois at Urbana-Champaign (2003).

Sumber: NU Online

14/09/2026

Sering ngerasa kurang bersyukur? Coba simak potongan ceramah Gus Mus ini.

Bukan membalas dengan kebencian, Islam mengajarkan kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka yang belum bisa melihat keb...
14/09/2026

Bukan membalas dengan kebencian, Islam mengajarkan kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka yang belum bisa melihat kebahagiaan orang lain dengan hati yang lapang.

Semoga Allah melapangkan hati kita semua dan menjauhkan kita dari sifat iri serta dengki. 🤲✨

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9...
14/09/2026

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengawal sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Pelantikan tersebut berlandaskan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024–2029, yang ditetapkan pada 14 September 2026.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Suahasil saat membacakan sumpah jabatan yang dituntun oleh Presiden Prabowo.

Usai pengucapan sumpah, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Suahasil dan Presiden Prabowo. Acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para menteri koordinator dan pejabat negara yang hadir.

Suahasil Nazara menjadi figur ketiga yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, posisi ini diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi meluncurkan hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah untuk mempercepat penangana...
14/09/2026

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi meluncurkan hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah.

Masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan dapat menyampaikan laporan langsung melalui saluran telepon di nomor 0811-8885-888.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyatakan, selain saluran telepon, Kemenhaj juga menyediakan pos pengaduan fisik di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Petugas disiagakan di meja layanan untuk menerima aduan langsung dari masyarakat setiap hari.

"Kami membuka desk di Bandara Soetta, menyediakan ruangan dan menempatkan petugas di sana. Hampir setiap hari ada laporan yang masuk," ujar Irfan di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Sektor Rawan Putaran Uang Rp120 Triliun

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, pengawasan ketat ini dilakukan karena sektor haji dan umrah melibatkan perputaran dana yang sangat besar, yakni mencapai Rp120 triliun per tahun.

"Kami berusaha memastikan penyelenggaraan haji bersih sehingga keberkahan selalu meliputi seluruh ekosistem industrinya," kata Dahnil.

Ia menambahkan, sejak saluran pengaduan dibuka, respons publik sangat tinggi. Saat ini terdapat hampir 13.000 pengaduan yang masuk dalam sistem pengendalian hotline.

"Hari ini hotline dibuka, sudah ratusan aduan masuk dan terlayani. Bahkan banyak yang belum sempat diangkat teleponnya karena saking banyaknya," ungkapnya.

Tiga Travel Resmi Dibekukan

Dahnil menjelaskan, mayoritas laporan yang masuk belakangan ini berkaitan dengan penyelenggaraan umrah. Hal itu dipicu oleh kondisi pasar umrah yang dinilai sangat terbuka dengan keberadaan sekitar 3.000 agen perjalanan (travel).

"Kami harus menangani ini secara cermat karena kasus terbanyak ada di sektor umrah. Pasar umrah selama ini sangat terbuka," jelasnya.

Sebagai langkah penataan, Kemenhaj akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh agen travel umrah guna memilah penyelenggara yang berizin dan laik operasi. Kemenhaj juga tidak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi agen nakal.

"Saat ini sudah ada sanksi pembekuan terhadap tiga travel umrah. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah seiring proses verifikasi yang terus berjalan," tegas Dahnil.

Sumber: NU Online

Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menggelar Tabligh Akba...
14/09/2026

Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menggelar Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.


Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Ittihadiyah, Desa Bangunjaya, Kecamatan Langkaplancar, Ahad, (13/9/2026), tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi seluruh badan otonom (banom) serta warga Nahdliyin.


Tabligh Akbar itu dihadiri jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Langkaplancar, sejumlah banom NU, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kepolisian, serta masyarakat.

Ketua Tanfidziyah MWCNU Langkaplancar, Kiai Habibudin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun silaturahmi dan konsolidasi yang lebih kuat di antara seluruh warga Nahdliyin di Langkaplancar.

​​​​​​​Menurutnya, seluruh banom NU harus mampu bergerak secara sinergis dengan menjadikan nilai, pemikiran, dan gerakan ke-NU-an sebagai pijakan bersama.

“Ini adalah awal dari silaturahmi seluruh warga Nahdliyin Langkaplancar. Seluruh banom yang ada di KBNU harus bersinergi. Tidak boleh ada satu pun yang secara harakah berbeda. Pikrah dan harakah harus benar-benar NU. Kalau siyasah, itu menjadi pilihan masing-masing,” ujarnya.

Ia menegaskan, perbedaan pilihan politik tidak semestinya menghilangkan ikatan sebagai warga Nahdliyin.

“Siapa pun kita, di mana pun kita, dan apa pun posisi kita, kita adalah warga Nahdliyin,” tegasnya.


Kiai Habibudin juga menyebut Langkaplancar memiliki posisi strategis dalam perkembangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pangandaran. Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus MWCNU dan banom NU bersama-sama menjaga tradisi, nilai, dan gerakan Nahdlatul Ulama.

“Langkaplancar adalah pintu utama NU di Pangandaran, mau diakui atau tidak. Kalau pintunya rusak, seluruh isi rumah akan ikut rusak,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat Langkaplancar dapat saling menjaga, membela, mengarahkan, dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Ke depan, mudah-mudahan Langkaplancar menjadi satu barisan dalam mengawal Nahdlatul Ulama. Apa pun persoalan yang terjadi, baik di pusat maupun di daerah, Langkaplancar tetap mengawal Nahdlatul Ulama,” katanya.

​​​​​​​Menurutnya, sinergi tidak hanya perlu dibangun di internal NU dan banom, tetapi juga dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan seluruh elemen masyarakat.

Ia secara khusus berharap Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat Nahdliyin dengan mengedepankan gerakan yang santun serta berlandaskan nilai tawassuth, tawazun, dan tasamuh.

“Intinya, saya berharap ke depan NU semakin sinergi. Di Langkaplancar, NU harus menjadi salah satu penentu dan pengawal dalam berbagai bidang, dengan jargon NKRI harga mati,” tuturnya.

Ia menilai keberagaman merupakan bagian dari kehidupan bangsa yang harus dijaga bersama.

“Apa pun bentuknya, kita harus kembali ke wadah terbesar kita, yaitu Nahdlatul Ulama,” imbuhnya.

​​​​​​​Sementara itu, Camat Langkaplancar H. Acep Deni Firdaus, S.Sos., M.M., mengapresiasi pelaksanaan Tabligh Akbar tersebut. Ia menilai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari tradisi keagamaan masyarakat yang perlu terus dilestarikan.

“Ini adalah tradisi yang harus kita lestarikan. Bagaimana kebersamaan antara pemerintah, NU, dan seluruh banomnya dapat terus terbangun,” katanya.

​​​​​​​Menurutnya, Pemerintah Kecamatan Langkaplancar akan terus hadir dan membangun sinergi bersama masyarakat, termasuk melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian dan peringatan hari besar Islam.

​​​​​​​Sinergi tersebut, lanjutnya, tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga akan diarahkan pada sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Ke depan, Pemerintah Kecamatan Langkaplancar akan lebih bersinergi, bukan hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga ekonomi dan bidang lainnya. Dengan begitu, kehidupan bermasyarakat akan semakin terasa dan Langkaplancar dapat semakin maju dalam berbagai bidang,” ujarnya.

​​​​​​​Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Pangandaran Kompol Glatiko Nagiewanto, S.H., turut memberikan apresiasi atas antusiasme masyarakat Langkaplancar dalam mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada warga masyarakat Langkaplancar atas antusiasme yang luar biasa dalam memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dimotori oleh KBNU Langkaplancar,” katanya.

​​​​​​​Kompol Glatiko juga mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan telepon seluler dan media sosial. Menurutnya, perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat membawa dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijaksana.

“Saya mengimbau kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan HP. Di era media sosial ini memang banyak hal positif yang bisa kita ambil, tetapi sisi negatifnya juga banyak, salah satunya judi online,” ujarnya.

Ia menilai karakter masyarakat Langkaplancar yang religius dan memiliki budaya ketimuran yang santun merupakan modal penting bagi Kabupaten Pangandaran.

Menurutnya, karakter tersebut dapat berjalan beriringan dengan cita-cita menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia tanpa kehilangan identitas budaya dan religius masyarakat.

“Sebagai basis Nahdlatul Ulama, Langkaplancar sangat religius. Ini luar biasa dan sangat baik. Adat ketimuran yang santun di tengah cita-cita menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia tentu sangat mendukung dalam mempertahankan budaya religius,” jelasnya.

Ia menambahkan, kepolisian memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum.

​​​​​​​Namun, menurutnya, pendekatan pencegahan dan sosialisasi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat.

Ia mengajak masyarakat menaati aturan lalu lintas, termasuk menggunakan helm, tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai ketentuan, serta memastikan kendaraan memiliki kelengkapan administrasi dan pelat nomor.

“Kami tidak mengatakan masyarakat tidak tahu atau tidak mengerti hukum. Namun, tentu masih ada keterbatasan pemahaman. Karena itu, kami melakukan langkah pencegahan dan sosialisasi,” katanya.

​​​​​​​Kompol Glatiko juga menyampaikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan kepolisian melalui nomor 110 yang dapat diakses secara gratis ketika membutuhkan bantuan kepolisian.

“Kami berharap ini menjadi tanggung jawab bersama. Tentu bukan hanya kepolisian, tetapi juga seluruh masyarakat Langkaplancar dan Pangandaran,” pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ukhuwah, memperkokoh sinergi antar-elemen masyarakat, serta meneguhkan komitmen warga Nahdliyin dalam menjaga kehidupan beragama, bermasyarakat, kebangsaan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Address

Jalan Terusan Galunggung No. 9 Lingkar Selatan, Lengkong Kota Bandung
Bandung
40263

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NU Online Jabar posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to NU Online Jabar:

Shortcuts

Share