NU Online Jabar

27/07/2025

Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Saepuloh, menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan maksimal 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, yang menetapkan batas maksimal jumlah siswa dalam satu rombel jenjang SMA sebanyak 36 orang.

"Sistem Dapodik hanya menerima input maksimal 36 siswa per kelas. Siswa ke-37 hingga ke-50 akan tertolak sistem. Mereka tidak akan punya NISN dan berpotensi tidak mendapat ijazah,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa peraturan gubernur seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri yang lebih tinggi secara hierarki perundang-undangan.

“Saya pernah baca, dalam hirarki peraturan, aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Maka SK Gubernur ini bisa dibatalkan, baik melalui surat ke Kemendagri atau diajukan ke PTUN,” jelasnya.

Selain berpotensi menyalahi regulasi, Ia juga menyoroti dampak lanjutan yang akan terjadi di sekolah, seperti manip**asi data agar seluruh siswa bisa masuk sistem.

“Bisa saja satu rombel dipecah dua secara administratif jadi dua kelas agar Dapodik menerima. Tapi itu manip**asi data dan bisa berdampak hukum, terutama pada penggunaan dana BOS,” katanya.

Pergunu juga menerima laporan dari sekolah yang terdampak kebijakan ini. Salah satunya terjadi di Madrasah Aliyah Plus Keterampilan NU (MAPKNU) Majalengka, yang hanya menerima 17 siswa baru karena tersedot oleh sekolah negeri.

"Dulu sekolah negeri hanya bisa menampung 36 siswa per rombel, sekarang jadi 50. Ini menyedot calon siswa dari sekolah swasta,” ujarnya.

Saepuloh menilai, kondisi tersebut membuat sekolah swasta semakin tersisih karena pemerintah lebih banyak memberikan fasilitas dan bantuan kepada sekolah negeri.

Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah provinsi melibatkan sekolah swasta dalam menampung siswa yang tidak tertampung di negeri, disertai pemberian beasiswa yang merata.

“Daripada menumpuk siswa di negeri, lebih baik Pemprov menyebarkan mereka ke sekolah swasta juga, dan beri beasiswa. Itu lebih adil,” pungkasnya.

26/07/2025

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumedang menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 1.000 mustahik, terdiri atas fakir miskin, dhuafa, dan anak yatim.

Penyaluran ZIS tersebut dilakukan dalam acara Gebyar Muharram ASN Mengabdi pada Negeri yang berlangsung di Pendopo PPS, Kamis (24/7/2025), dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan apresiasi kepada Baznas dan para ASN yang telah menjadi teladan dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah.

“Mudah-mudahan apa yang telah dicurahkan oleh Baznas dan ASN dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda,” ujar Dony dalam sambutannya.

Dony mendorong agar semangat berzakat dan bersedekah terus ditingkatkan, serta menjadi bagian dari budaya masyarakat.

“Sedekah itu mencegah bala dan musibah. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan dan budaya kita,” katanya.

Ia juga mengapresiasi penyaluran ZIS yang dilakukan tepat waktu, terutama dalam membantu kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang tahun ajaran baru.

“Sangat tepat waktunya, bisa membantu biaya pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ini tentu meringankan beban orang tua,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Dony berpesan agar dana yang diterima digunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat.

“Tolong digunakan untuk kebutuhan primer, bukan untuk hal yang tidak bermanfaat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan meminta agar seluruh anak di Sumedang bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin.

“Saya tidak ingin di bawah kepemimpinan saya masih ada anak yang putus sekolah. Dinas Pendidikan harus terus menyisir agar tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.

Bupati Dony juga menyerahkan secara simbolis santunan kepada lansia, dhuafa, dan anak yatim. Ia turut memberikan uang kadedeuh kepada para juara MTQH Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua Baznas Sumedang, Ayi Subhan Hafas, mengapresiasi peran ASN dalam menunaikan ZIS melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing perangkat daerah.

“Ini menjadi wujud nyata kolaborasi ASN Sumedang dalam pembangunan sosial dan spiritual, khususnya bagi kaum dhuafa dan anak yatim,” ungkapnya.

Ayi menyampaikan bahwa Gebyar Muharram ASN menjadi cerminan semangat pengabdian ASN yang tidak hanya formal, tapi juga menyentuh aspek sosial dan kemanusiaan.

“Ini bagian dari strategi bersama mewujudkan Sumedang Simpati Semakin Maju dan mendukung Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen Baznas dalam mengelola ZIS secara profesional, transparan, dan sesuai syariah.

“Alhamdulillah, berkat pengelolaan yang mengacu pada prinsip Aman Syariah, Aman Regulasi, dan Aman NKRI, kepercayaan masyarakat dan ASN terhadap Baznas semakin tumbuh,” kata Ayi.

Adapun dana ZIS yang disalurkan diberikan kepada 1.000 mustahik, masing-masing 500 dhuafa dan fakir miskin, serta 500 anak yatim. Data penerima diperoleh dari UPZ perangkat daerah.

“Mari jadikan momentum Muharram sebagai awal peningkatan ketakwaan, keikhlasan dalam beramal, dan semangat gotong royong membangun Sumedang,” pungkas Ayi.

26/07/2025

Idaroh Wustho Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An- Nahdliyyah (Jatman) Jawa Barat menggelar Halaqah dua bulanan yang bertempat di Masjid PWNU Jawa Barat pada Sabtu (19/7/2025). Kegiatan tersebut diisi dengan pengajian kitab Tajul 'Arusy karya Syekh Ibu Athoillah As-Sakandary dan dihadiri sekira 151 jamaah.

Dalam sambutannya, Mudir Idaroh Wustho JATMAN Jawa Barat KH Endang Syasuddin berterima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir. Ia juga berterima kasih DKM PWNU Jawa Barat atas diizinkannya penggunaan masjid sebagai tempat Halaqah kali ini.

Kiai Endang menghimbau agar selalu menjaga kekompakan yang sudah sangat menggembirakan dan kader JATMAN memiliki printout dan menjilid secara rapih menjadi buku PD/PRT yang baru dalam bentuk PDF.

Sementara itu, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Barat KH Aang Abdullah Zein menyampaikan permohonan maaf karena Rais Syuriah PWNU Jawa Barat KH Abun Bunyamin tidak bisa hadir karena sedang menghadiri agenda PBNU di Surabaya.

Terkait pelantikan, Kiai Aang mengatakan bahwa pihaknya memberikan tawaran agar pelantikan Idaroh Wustho Jawa Barat dilaksanakan di Pondok Pesantren Azzainiyah Kabupaten Sukabumi. Kiai Aang menyebutkan bahwa rencananya Mudir Ali JATMAN akan menghadiri pelantikan JATMAN Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur pada 30 Agustus 2025 yang menjadi rangkaian Haul Almaghfurlah KH Zezen Zaenal Abidin Bazul Asyhab yang merupakan Rais Idaroh Wustho Jawa Barat 2007-2012.

Selain itu, acara dilanjutkan dengan kajian kitab Tajul 'Arusy yang dibawakan oleh Wakil Rais Idaroh Wustho JATMAN Jawa Barat. Adapun yang dibahas dalam pengajian tersebut mengenai Mutaba'ah.

Kiai Maman mengatakan bahwa secara harfiyah bahwa makna dari Mutaba'ah yakni mengikuti. Ia menilai, yang dinamakan mengikuti adalah menjadikan orang yang mengikuti seperti bagian dari orang yang diikuti, walaupun yang diikuti adalah orang lain, bukan se-nasab.

Ia mencontohkan, sahabat Salman a-Farisi yang berasal dari Persia. Kiai Maman menyebutkan bahwa walaupun Salman al-Farisi bukan ahlul bait tetapi karena beliau mengikuti Nabi Saw., maka beliau dianggap bagian dari keluarga Nabi Muhammad Saw.

Dengan demikian, sambung Kiai Maman, Nabi Muhammad Saw mengajarkan kepada umatnya, bahwa mengikuti itu menyebabkan hubungan (sambungan, bertemu), sebaliknya apabila tidak mengikuti menyebabkan tidak ada hubungan (terputus, tidak bertemu) dengan Nabi Saw.

"Demikian p**a dengan JATMAN yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratusyekh KH Hasyim Asy'ari. Maka apabila mengikuti JATMAN yang sah maka kita sedang mengikuti Nahdlatul Ulama dan termasuk keluarga Hadratusyekh Hasyim Asy'ari," tuturnya.

"Oleh karena itu mari kita berusaha mutaba’ah kepada JATMAN yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama yang otomatis menajdi keluarga Hadratusyekh Hasyim Asy'ari. Insya Allah otomatis p**a menajdi keluarga Nabi Saw," tandasnya.

Sebagai informasi, adapun pembukaan dibawakan oleh Sekretaris Idaroh Wustho JATMAN Jawa Barat KH Ade Saeful Mu'min, pembacaan tawasul oleh Wakil Mudir Wustho JATMAN Jawa Barat KH Nandang Syukur Hidayat, sambutan dari Mudir Wustho JATMAN Jawa Barat, sambutan atas nama PWNU Jawa Barat oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Barat KH Aang Abdullah Zein, dan dilanjutkan pengajian kitab Tajul 'Arusy yang dibawakan oleh Wakil Rais Idaroh Wustho JATMAN Jawa Barat KH Maman Abdurrahman.

Selain itu, ada sejumlah pengarahan dari Wakil Idaroh Wustho JATMAN Jawa Barat KH Zamzami Amin, Katib Idaroh Wustho JATMAN Jawa Barat KH Anwar Hidayat, dan Wakil Idaroh Wustho JATMAN Jawa Barat KH Gus Faris Ashr Wadaher.

26/07/2025

Dalam rangka memperkuat kelembagaan dan program keorganisasian, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cianjur melakukan silaturahmi ke kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, pada Selasa (22/7/2025).

Rombongan PCNU Cianjur dipimpin langsung oleh Ketua Tanfidziyah KH Deden Usman Ridwan yang didampingi oleh Wakil Ketua CIanjur Jamiludin, Wakil Sekretaris Teddy Muhammad Ridwan, Ketua Lembaga Takmir Masjid (LTM) KH Ma’mun Asnawi, serta Ketua LAZISNU KH Abdullah Syakir.

Kehadiran ke kantor PWNU juga diterima secara langsung oleh Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad bersama Ketua LTM PWNU H A Patoni serta jajaran pengurus lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, KH Deden Usman memaparkan berbagai capaian program yang telah dan akan dilaksanakan selama setahun terakhir. Ia menyampaikan bahwa PCNU Cianjur telah mengadakan sejumlah kegiatan, mulai dari koordinasi dengan MWC melalui program kerja sama perbankan, program Ramadan Berkarya, sosialisasi akselerasi sertifikasi wakaf bagi pesantren, hingga seminar fikih dan penyembelihan hewan qurban.

“Kami juga telah menyalurkan alat bantu bagi penyandang disabilitas, melakukan sosialisasi produk halal dan rekrutmen pendamping produk halal. Program ini merupakan kerja sama antara PCNU dengan LPH PBNU/NU Halal Center serta BPJPH RI, dan diikuti oleh sekitar 300 kader muda NU se-Kabupaten Cianjur,” ujarnya kepada NU Online Jabar.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa PCNU Cianjur telah menyiapkan sejumlah agenda lanjutan yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Di antaranya adalah sarasehan, penyusunan dan penyebarluasan buku sejarah NU Cianjur oleh LAKPESDAM dan LTN, pelatihan manajemen masjid bagi para ketua DKM dan anggota Ikatan Remaja Masjid (IRMAS), serta pengukuhan 1.000 muharrik atau penggerak masjid se-Kabupaten Cianjur.

“Program ini disinergikan dengan LTM PWNU, PBNU, LAZISNU, Kemenag RI, BAZNAS RI, serta perusahaan swasta. Tujuannya untuk memperkuat tiga fungsi masjid yaitu idaroh, ri’ayah, dan imarah, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid, khususnya di lingkungan keluarga besar PCNU Cianjur. Kita ingin Jam’iyyah dan Jama’ah NU Cianjur menjadi mandiri, maju, dan sejahtera,” tegasnya penuh semangat.

Sementara itu Ketua PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, menyampaikan apresiasi atas berbagai program yang telah dijalankan oleh PCNU Cianjur. Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan program ke-NU-an dan keummatan melalui peran aktif lembaga-lembaga di bawah naungan NU.

“Kami berharap PCNU Cianjur, dan secara umum seluruh PCNU se-Jawa Barat, dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan program organisasi secara konsisten, terukur, dan terencana, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni menuju kemandirian jam’iyyah demi mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, serta menjadi rahmat bagi semesta,” tuturnya.

Kiai Juhadi juga menginformasikan bahwa dalam waktu dekat PWNU Jawa Barat akan meluncurkan program sosialisasi teknologi pertanian di Kabupaten Cianjur. Program ini berupa metode penanaman padi satu kali tanam empat kali panen melalui Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU).

"Tujuannya agar para petani NU merasakan kehadiran NU dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat," tandasnya.

26/07/2025

Institut Nahdlatul Ulama (INU) Ciamis secara resmi melepas 118 mahasiswa untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi Kompetensi (KKN-IK) tahun 2025, Selasa (22/72025) lalu.

Acara pelepasan berlangsung di halaman Pendopo Ciamis, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan tamu undangan. Tampak hadir dalam acara tersebut Bupati Ciamis, H Herdiat Sunarya, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ciamis, Rais Syuriah PCNU Ciamis, Ketua PCNU Ciamis, Badan Otonom PCNU Ciamis, MWCNU se-Kabupaten Ciamis, serta Civitas Akademik INU Ciamis.

Nantinya, sebanyak 118 mahasiswa KKN-IK INU Ciamis ini akan ditempatkan di 12 kecamatan berbeda di wilayah Ciamis, siap mengaplikasikan ilmu yang telah mereka peroleh selama perkuliahan.

Dalam sambutannya, Rektor INU Ciamis, H Kusoy Fadiliah menyampaikan pentingnya peran mahasiswa dalam memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.

"Kami menaruh harapan besar kepada para mahasiswa agar dapat mengembangkan potensi desa dan pesantren sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka pelajari," ungkapnya.

Kiai Kusoy menilai, pelepasan mahasiswa KKN-IK 2025 ini menjadi momentum penting bagi INU Ciamis untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pengabdian masyarakat, sekaligus menjadi ajang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan pengalaman di lapangan. Ia berharap, kehadiran para mahasiswa ini dapat membawa dampak positif dan inovasi bagi desa dan pesantren yang menjadi lokasi KKN mereka.

Sementara itu, Bupati Ciamis, H Herdiat Sunarya, dalam amanatnya memberikan pesan yang membakar semangat.

"Tiga tahun di bangku kuliah dengan teori luar biasa, hari ini bagaimana diimplementasikan teori yang didapat dan praktikkan kepada masyarakat langsung. Saya yakin dan percaya, bahwa Bapak Ibu para mahasiswa INU Ciamis mampu," ujarnya disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Kontributor: Irman M Farhan

26/07/2025

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti ketimpangan signifikan antar-desa di provinsi tersebut. Menurutnya, meski beberapa wilayah telah mencicipi peningkatan, potensi ekonomi di banyak desa masih jauh dari optimal.

Saat menyampaikan pandangan eksekutif di Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Sabtu (19/7/2025), Dedi mengungkapkan bahwa ada desa dengan penduduk hanya sekitar 2.000 jiwa, tetapi ada p**a yang mencapai 150.000 jiwa.

“Ada desa yang penduduknya hanya 2.000, ada yang 150.000. Ini kan disparitas, ini nggak beres nih, harus segera dibenahi,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Kamis (24/7/25).

Untuk menanggulangi gap tersebut, Pemprov Jawa Barat akan fokus pada tiga hal utama: pemekaran, penggabungan, dan perubahan status administratif desa menjadi kelurahan, khususnya di wilayah yang sudah berkembang pesat secara urban.

“Banyak daerah desa yang sudah dihuni oleh kaum urban. Karakternya urban tapi statusnya tetap desa. Ini nggak cocok. Ini yang harus dilakukan,” lanjut Gubernur.

Berdasarkan data, Jawa Barat memiliki sekitar 5.312 desa yang menampung lebih dari 50 juta jiwa. Serapan dana pembangunan desa di provinsi ini disebut masih jauh di bawah rata-rata daerah lain dengan jumlah penduduk lebih sedikit.

Menurut Gubernur, selain menata struktur administratif, penataan tata ruang, manajemen air, dan pengelolaan infrastruktur menjadi hal krusial. Pendekatan ini selaras dengan visi “Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata.”

Insentif untuk Desa Penghasil
Gubernur juga menekankan pentingnya memberikan insentif kepada daerah-daerah penghasil, khususnya air dan padi. Tujuannya agar tidak ada kesenjangan antara desa agraris dan wilayah industri.

“Daerah-daerah penghasil air perlu mendapat insentif agar tidak terjadi disparitas antara daerah industri dengan daerah pertanian,” tegasnya.

“Termasuk daerah penghasil padi, bukan hanya harga padi yang diperoleh, tapi insentif bagi daerah penghasil agar orang tetap mau ke sawah,” tambahnya.

Tak hanya itu, Dedi menyebut eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk segera melakukan pembahasan ulang terkait struktur dan tata kelola desa. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

26/07/2025

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengungkapkan bahwa sebanyak 125 dari 1.000 titik Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan NU telah siap beroperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya sudah proses, sekarang ini yang sudah masuk ke dalam sistem sudah ada 125 titik," ungkapnya saat ditemui NU Online di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Gus Yahya menjelaskan, seluruh titik yang telah siap itu sebelumnya telah melalui berbagai tahapan, termasuk proses verifikasi dan sertifikasi. Ia menegaskan, PBNU akan terus mendorong percepatan agar seluruh target 1.000 titik bisa segera tercapai.

"Karena kita harus melalui macam-macam proses, sertifikasi dan lain-lain sehingga memang semua harus kita ikuti, tapi akan terus kita dorong agar ke depan ada akselerasi yang lebih kuat untuk pelaksanaan MBG ini," jelasnya.

PBNU bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyepakati pelaksanaan 1.000 titik layanan MBG di lebih dari 400 pesantren besar, sejumlah madrasah, serta pesantren kecil yang berafiliasi dengan NU. Targetnya, seluruh titik dapur MBG tersebut akan rampung dan mulai beroperasi pada Agustus 2025.

"Kepala badan (Dadan) menyampaikan sejak awal bahwa tentu NU ini sekurang-kurangnya harus bisa menyelenggarakan 1.000 titik pelayanan Makan Bergizi Gratis ini," ujarnya saat menghadiri kegiatan di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).

Selain menggandeng langsung pesantren, pelaksanaan program MBG juga akan dikoordinasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang jumlahnya mencapai 548.

"Dari itu saja sudah 1.000 lebih kemudian masih bisa ditambah potensi yang lain yang sangat besar termasuk madrasah-madrasah di lingkungan NU," imbuhnya.

Sebagai langkah awal pelaksanaan program, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh sejumlah pihak, antara lain Direktur Utama PIP Ismed Saputra, perwakilan BGN Tigor Pangaribuan, dan Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPM RI) Baddrut Tamam. Penandatanganan dilakukan di kantor Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Jakarta, Kamis (19/6/2025).

26/07/2025

Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin menggelar Halaqah Alumni dan Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin pada Sabtu (19/7/2025) lalu. Kegiatan tersebut dalam rangka menanggapi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam maklumat yang ditandatangani oleh Ketua Persatuan Seluruh Pesantren Babakan (PSPB) KH Marzuki Ahal dan Ketua Umum Majelis Komunikasi Alumni Babakan (Makom Albab) Dr H Juhana Zulfan tersebut dituliskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat perlu disikpai secara kritis arif dan bijak atas dasar kemaslahatan dan kemanfaatan dalam proses pendidikan yang berkeadilan, berkarakter dan berakhlakul karimah yang merupakan amanat dari tuntunan para muassis dan sesepuh pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

Adapun isi sejumlah poin dalam Maklumat tersebut yakni:

1. Kebijakan Gubernur No. 12 Tahun 2025, tentang penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah kebijakan yang melanggar amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Pesantren No. 18 tahun 2019 bahwa Pondok Pesantren adalah Lembaga Pendidikan berhak untuk mendapatkan afirmasi, fasilitasi dan rekognisi dari pemerintah yang selama ini sudah berjalan semestinya harus ditingkatkan bukan dihapus.

2. Kebijakan Gubernur yang termaktub dalam surat edaran Disdik Jabar Nomor 58/PK.03/Disdik tentang lima hari sekolah pada satuan Pendidikan di Jawa Barat berkonsekuensi kegiatan belajar mengajar sampai sore berakibat pada terhentinya pendidikan Madrasah Diniyah.

3. Kebijakan Gubernur Jawa Barat melalui Keputusan Nomer 463.1/KEP.323-DISDIK/2025 Tentang jumlah rombongan belajar (Rombel) sebanyak 50 murid berpengaruh terhadap penurunan kualitas pendidikan serta berakibat pada tutupnya sekolah swasta.

4. Kebijakan gubernur yang termasuk dalam pergub jabar termaktub di tahun 2002 terkait bantuan pendidikan menengah umum (BPMU) seharusnya tidak membedakan sekolah negeri dan swasta sebagaimana termaktub dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Numar 3/PUU-XXII /2024 dan Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Sisdiknas).

5. Kebijakan Gubermer Jawa Barat nomor 3597/PK.03.04.04/SEKRE tanggal 23 januari 2025, tentang penyerahan ijazah cara gratis dan Surat Ederan Distik Jabar nomor 100.3-4.4/2879/DISTIK 2024 Tentang Sekolah dilarang menahan Ijazah dan menyerahkan secara gratis bagi sekolah Negeri dan Swasta adalah kebijakan yang perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan kearifan Iokal.

"Sebaiknya Kebijakan yang berdampak luas harus melibatkan semua unsur terkait. Kami menghimbau kepada semua pihak untuk sama-sama mengambil sikap atas kebijakan tersebut demi kebaikan bersama," tandas isi dari maklumat tersebut.

26/07/2025

Gerakan Pemuda (GP) Ansor terus berikhtiar meningkatkan kualitas ekonomi kader dan organisasi melalui berbagai program kewirausahaan. Terbaru, GP Ansor menjalin kerja sama strategis dengan Indomaret Group yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari ikhtiar besar GP Ansor dalam membangun kemandirian ekonomi anggotanya. Kolaborasi ini juga akan melibatkan Bank Mandiri dan Indogrosir, yang seluruhnya difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan RI.

“Kerja sama ini semakin mendekatkan kader dan organisasi GP Ansor pada kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Saya anjurkan agar setiap kader dan struktur di berbagai level menangkap peluang ini untuk membuka usaha baru,” ujar Addin dalam keterangan tertulis kepada NU Online.

Menurut Addin, model kemitraan ini akan membuka tiga level gerai toko, yaitu Indomaret, BUMA Minimart, dan warung BUMA (Badan Usaha Milik Ansor), yang akan dikelola langsung oleh kader Ansor dengan pendampingan dari tim Indomaret. Selain itu, warung BUMA juga akan menjadi jaringan distribusi produk kader Ansor yang telah memiliki izin edar.

“Jika kita selama ini dikenal dengan aktivitas kerumunan sosial, maka kini kita perkuat kerumunan ekonomi. Dengan demikian, kita bisa menjadi gelombang kelas menengah baru,” tambahnya.

CEO Indomaret Group, Sinarman Jonatan, mengapresiasi langkah GP Ansor dalam mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan kader. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Sehingga tantangan yang dihadapi, kita harus saling percaya dan menghadapinya bersama-sama. Ibarat hubungan suami istri, semoga ini langgeng,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI, Isy Karim, menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap dapat melahirkan lebih banyak wirausahawan dari kalangan kader GP Ansor.

“Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya antara GP Ansor dan Indomaret Group yang sudah berjalan di Banyumas. Kita berharap, kerja sama ini memberikan manfaat bagi kita semua,” ungkapnya.

26/07/2025

NU Care LAZISNU Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Surat Kabar Radar Indramayu pada Selasa, 22 Juli 2025. Rombongan diterima langsung oleh General Manager Radar Indramayu, Haji Adun Sastra.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua NU Care LAZISNU Kedokanbunder, Amin Hidayat, bersama Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedokanbunder serta sejumlah pengurus lainnya.

"Alhamdulillah saya bersama Ketua PAC Fatayat NU dan jajaran pengurus dapat bersilaturahmi langsung dengan Sahabat Haji Adun Sastra. Saya menyebut beliau sahabat karena sejak 2007 saya sudah mengenal beliau lewat tulisan-tulisan di media cetak, yang menjadi inspirasi semangat saya dalam belajar menulis," ungkap Amin Hidayat.

Menurutnya, kunjungan ini merupakan bentuk sinergi dan apresiasi atas dukungan media, khususnya Radar Cirebon Group, dalam mempublikasikan berbagai kegiatan kemanusiaan yang dijalankan NU Care LAZISNU.

"Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan publik, dan kontrol sosial. Alhamdulillah berkat dukungan media, masyarakat semakin mengetahui program-program kami seperti santunan yatim dan dhuafa, beasiswa santri penghafal Al-Qur’an, bantuan bibit kambing, penanganan bencana, pelunasan utang, dan lainnya," jelasnya.

Haji Adun Sastra menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi langkah silaturahmi dari LAZISNU dan Fatayat NU Kedokanbunder serta menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung gerakan sosial keagamaan.

"Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk datang langsung ke kantor kami. Media massa dapat menjadi penyambung lidah program NU Peduli kepada umat dan para donatur, sekaligus mendukung pemerintah dalam berbagai misi sosial," ujarnya.

Ia berharap kerja sama antara NU Care LAZISNU dengan Radar Indramayu dapat menjadi contoh dan diikuti oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama lainnya.

26/07/2025

https://jabar.nu.or.id/opini/kebijakan-rombel-tambahan-ancaman-atau-tantangan-baru-bagi-masa-depan-pendidikan-swasta-di-jabar-jDrDF

Namun hal itu seakan menjadi ironis apabila di satu sisi pemerintah menggulirkan kebijakan yang melemahkan mitra pendidikannya. Semestinya setiap kebijakan yang digulirkan harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang dampak dan akibat yang akan dihasilkan.

26/07/2025

Gaya kepemimpinan one man show seringkali lahir dari niat baik dan semangat kuat untuk perubahan cepat. Namun, kebijakan yang tidak dikonsultasikan secara luas dengan stakeholder, seperti DPRD, Ormas Islam dan Non-Islam, Ulama, Budayawan, dan Tokoh Masyarakat, bisa berdampak pada:

Kepemimpinan dalam konteks pemerintahan daerah bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, politik, dan spiritual.