08/05/2016
Suaramarjinal.com, Lima puluh dua tahun lalu, 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang keberadaan Manifesto Kebudayaan karena dinilai kontra revolusi.
Manifesto Kebudayaan, di kemudian hari, disingkat Manikebu. Akronim Manikebu sendiri konon dibuat oleh Pramoedya Ananta Toer dengan maksud merendahkan.
Pertentangan pandangan antara Manikebu dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada 1960-an.
Pertentangan yang terjadi antara Manikebu dengan Lekra sekitar 1960-an.
Urusan otonom yang dimiliki seorang pekerja seni sehingga kebebasan menjadi hal yang dijunjung tinggi dalam melahirkan karya seni. Setidaknya konsep itu yang mendasari sekelompok orang membuat Manifes Kebudayaan atau Manikebu pada 1962 yang ditandatangani 20 orang sastrawan yang terdiri dari 16 penulis, tiga pelukis, dan satu komponis.
Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi pada saat itu sangat sentral termasuk mengontrol kebebasan berekspresi.
Saat penerapan Demokrasi Terpimpin, kondisinya adalah semua bergantung pada Soekarno (pemimpin besar revolusi).
Satu hal yang ditentang oleh Manikebu adalah prinsip realisme sosialis yang digunakan Lekra dalam berkesenian, yang kemudian muncul istilah Humanisme Universal yang dialamatkan kepada Manikebu.
humanisme-universal adalah humanisme individualis borjuis yang melemahkan cita-cita revolusi karena membawakan pesimisme dan negativisme.
Selain itu, humanisme universal dinilai sebagai cerminan paradigma dan opini kapitalisme Barat yang kehilangan "sapi perahannya" di wilayah jajahanya. Di sisi lain, realisme sosialis berwatak optimistis dan menentang kapitalisme dan imperialisme.
Seni bukan sekedar reproduksi dari realitas, namun sesuatu yang mempertajam, membuat lebih intens penghayatan seseorang terhadap realitas.
Optimisme dalam kesenian dan kesusastraan tidak dapat ditafsirkan sebagai kandungan pesan bahwa hidup di masa depan akan lebih baik.
Seni yang Bergelora Era 1960-an merupakan dekade seni Indonesia bergelora, baik dalam hal pertunjukkan maupun "perang" urat saraf antara Lekra dan Manikebu. Lima tahun setelah Indonesia merdeka atau tepatnya 17 Agustus 1950, Lembaga Kebudayaan Rakyat dibentuk oleh sejumlah seniman untuk mendukung jalannya revolusi dan membebaskan rakyat Indonesia dari penjajah.
Kongres pertama Lekra pada Januari 1959 menjadi saksi munculnya prinsip 1-5-1 yang menjadi arah gerak organisasi tersebut.
Prinsip 1-5-1 merupakan kerja kebudayaan yang bergariskan politik sebagai panglima dengan lima kombinasi, yaitu meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistikm tradisi baik dan kekinian revolusioner, kreativitas individual dan kearigan massa, realisme sosial dan romantik revolusioner.
Salah satu hal yang dipertentangkan Manikebu karena dinilai bahwa kata "politik" sebagai pengarahan atau garis politik dari partai bukan pemaknaan sebagai alat perjuangan bangsa Indonesia.
Efek penerapan demokrasi terpimpin oleh Soekarno menyebabkan seniman tidak mampu bebas berekspresi.
Selain itu, buku-buku berbau Barat dilarang masuk Indonesia, hanya buku dari Uni Soviet dan China yang diperbolehkan, sehingga peran Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi pada saat itu sangat sentral termasuk mengontrol kebebasan berekspresi.
Saat penerapan Demokrasi Terpimpin, kondisinya adalah semua bergantung pada Soekarno (pemimpin besar revolusi).
Seni yang Bergelora Era 1960-an merupakan dekade seni Indonesia bergelora, baik dalam hal pertunjukkan maupun "perang" urat saraf.
Hubungan harmonis antara Soekarno, PKI, dan Lekra memang mencapai puncaknya pada era 1950-an hingga 1960-an sehingga partai dan organisasi tersebut mendukung kebijakan presiden pertama RI itu. Apapun yang dilakukan masyarakat dan dianggap bertentangan dengan kebijakan Soekarno, dicap secara "kontra revolusi", tidak terkecuali Manikebu.
Konteks kebebasan dalam berkesenian itu maka Manikebu muncul, yaitu kesenian yang independen dari desakan politik dan berbagai tata cara "revolusioner" yang didengung-dengungkan Presiden Soekarno.
Tahun 1960-an bisa disebut sebagai munculnya dorongan dari beber seniman untuk memunculkan pemikiran dan gerakan alternatif dari sebuah pengekangan ekspresi seseorang dalam berseni. Namun tidak bisa dipungkiri doktrin kelompok Lekra dengan kedekatannya pada paham Marxisme - Leninisme bahwa "politik" digunakan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas yang berhasil membangun jaringan kebudayaan hingga tingkat bawah.
