Banjarbaru Post, Banjarbaru (2025)

19/09/2025

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat suara soal food tray atau ompreng makan bergizi gratis (MBG) diduga mengandung minyak babi dan ditolak sejumlah masyarakat.

Ketua PBNU Fahrur A Rozi menjelaskan masalah tersebut dari sudut pandang fikih NU. Menurut dia, benda keras yang terkena najis babi bisa disucikan kembali dengan cara dicuci bersih. Sehingga, penggunaannya tak bermasalah dan food tray bisa digunakan kembali.

"Kalau menurut fiqh NU setiap benda keras yang terkena najis babi itu bisa disucikan dengan cara dicuci bersih, tidak ada masalah bisa dipakai setelah dicuci bersih," kata Fahrur saat dihubungi, Kamis (18/9).

Fahrur juga memastikan menu MBG juga tetap halal dikonsumsi setelah food tray dibersihkan. Menurut dia, menu MBG hanya dikatakan haram jika yang tercampur adalah makanannya, bukan ompreng atau food tray.

"Kalau minyak babi tercampur makanan, itu jelas haram. Kalau ompreng terkena minyak babi, bisa disucikan bersih dan boleh dipakai," kata Fahrur.

"Enggak apa-apa, halal," imbuhnya saat ditanya soal status makanan tersebut.

Berita disadur dari: CNNIndonesia.com I Tim Redaksi I Kamis, 18 September 2025 I 17:55 WIB

📷 CNN Indonesia/ Ramadhan Rizki

19/09/2025

Pemerintah siap menambah bantuan sosial (bansos) jika dibutuhkan kembali ketika akhir tahun. Bantuan ini di luar yang sudah diberikan pemerintah berdasarkan paket kebijakan ekonomi 8+4+5.

Demikianlah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026, Kamis (18/9/2025).

Keputusan ini berawal dari permintaan Ketua Banggar DPR Said Abdullah kepada Purbaya saat rapat. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dengan nilai Rp16,2 triliun, namun menurut Said masih kurang.

“Kami barusan berlima konsultasi dengan Pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan agar Rp16,23 triliun, khusus untuk yang 10kg beras tadi tidak cukup 10 kg mohon ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said

Permintaan tersebut langsung dijawab Purbaya. Menurutnya, belanja APBN masih cukup seandainya ada kebutuhan lain.

“(Bansos) 2x10kg tadi baru percobaan pertama, kalau kurang nanti di Desember kami tambah. Kalau bapak tambah 2 liter minyak saya pikir kami sanggup,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, pihaknya juga akan mengecek langsung belanja pada tiap Kementerian Lembaga agar penyerapan optimal.

19/09/2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa heran dengan cukai yang rata-rata dikenakan kepada produk hasil tembakau rata-rata mencapai 57 persen. Menurut dia, jumlah itu terlalu tinggi.

"Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya kan cukai r*k*k gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57 persen. Tinggi amat, Firaun lu?" kata Purbaya sambil berkelakar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Dia menilai penurunan tarif cukai justru bisa meningkatkan pendapatan negara. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga untuk mengurangi konsumsi r*k*k yang secara otomatis mengecilkan industri dan tenaga kerja.

Purbaya menegaskan tidak setuju dengan kebijakan yang didesain untuk memb*n*h industri tanpa adanya mitigasi bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Berita disadur dari: inews.id I Anggie Ariesta I Jumat, 19 September 2025 I 16:31 WIB

18/09/2025

Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, Anies Baswedan, menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam sesi dialog di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Dalam sesi tanya jawab, Aril Akbar, mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), bertanya tentang pandangan Anies terkait pernyataan almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), soal penghapusan DPR.

Aril mempertanyakan apakah penghapusan DPR bisa menjadi solusi untuk mengatasi kebingungan publik terhadap fungsi lembaga legislatif tersebut.
Menanggapi hal itu, Anies menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga tetap sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi.

“Soal DPR, DPR itu adalah lembaga yang kita butuhkan,” ujar Anies seperti dikutip dari kanal YouTube resminya, Rabu (17/9/2025).

Anies menjelaskan bahwa DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (menyusun dan menyetujui APBN), serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Keberadaan DPR, menurutnya, bukan untuk dipertanyakan secara institusional, tetapi perlu dikritisi dari sisi kualitas individu yang duduk di dalamnya.

“Lembaganya kita butuhkan, tapi orangnya, kita butuh orang-orang yang berintegritas. Kita butuh orang-orang yang mementingkan kepentingan rakyat,” tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Menurut Anies, permasalahan yang kerap muncul dalam lembaga DPR bukan berasal dari sistem atau lembaganya, tetapi dari kualitas sumber daya manusia yang mengisinya.

Ia menekankan bahwa anggota DPR harus memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta mengutamakan kepentingan rakyat, bukan individu atau partai.
“Jadi bukan lembaganya yang dipersoalkan, tapi orang-orang dalam lembaganya yang harus bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tugas masyarakat adalah mendorong agar lembaga legislatif diisi oleh orang-orang yang benar-benar layak dan mampu memperjuangkan aspirasi publik.

17/09/2025

Pemerintah Pertimbangkan Penurunan Tarif Cukai Rokok, Fokus Berantas Rokok Ilegal
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi penurunan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok. Namun, keputusan ini akan diambil setelah pemerintah fokus menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara.
Dalam pernyataannya, Menteri Purbaya menjelaskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah memberantas rokok ilegal. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar potensi penerimaan negara yang bisa diselamatkan sebelum menetapkan kebijakan cukai untuk tahun 2026.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan cukai rokok sebesar Rp334,40 triliun dalam RAPBN 2026, meningkat 7,7 persen dari target tahun 2025 yang mencapai Rp310,35 triliun. Purbaya juga menegaskan bahwa kebijakan CHT tahun depan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlanjutan industri, nasib tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino dari Fraksi PDIP, menyuarakan agar pemerintah tidak terlalu agresif menaikkan cukai. Menurut Harris, tarif cukai yang tinggi telah membuat pabrik rokok besar kesulitan untuk bertahan. Ia berpendapat bahwa fokus pada pemberantasan rokok ilegal jauh lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga daya saing industri.
Dengan demikian, arah kebijakan cukai rokok untuk tahun 2026 masih belum final dan tetap fleksibel, baik itu naik, turun, atau stagnan. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil kajian pemerintah terkait efektivitas pemberantasan rokok ilegal dan dampaknya terhadap industri serta penerimaan negara.

17/09/2025

Momen tersebut diunggah akun Instagram @/prabumulihinsta hingga menjadi viral.

Nampak sambutan meriah para siswa dan kolega Roni sesama guru meluapkan rasa senangnya melihat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk ke sekolah.

Video tersebut direkam pagi hari ini setelah ada keputusan dari Walikota dalam meralat informasi yang beredar mengenai pencopotan Roni. Para siswa yang datang ke sekolah mengenakan pakaian batik telah menunggu lebih dulu kedatangan dari Roni sambil bertepuk tangan girang.

Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabumulih.

16/09/2025

Berani Pacaran, Dapat Duit! Kebijakan Unik Pemerintah Busan untuk Jomblo
BUSAN, KOREA SELATAN – Pemerintah Distrik Saha di kota Busan, Korea Selatan, meluncurkan kebijakan yang tidak biasa namun menarik perhatian. Mereka menawarkan insentif finansial fantastis bagi para lajang yang bersedia ikut dalam program kencan buta resmi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi krisis populasi yang terus menurun.
Bagi peserta yang berhasil menjalin hubungan pacaran, pemerintah akan memberikan insentif awal sebesar 500.000 won (sekitar Rp5,7 juta). Hadiah ini akan bertambah secara signifikan jika hubungan berlanjut ke tahap yang lebih serius.
Jika pasangan memutuskan untuk bertunangan atau mengadakan pertemuan formal antara kedua keluarga, mereka berhak mendapatkan bonus sebesar 2 juta won (sekitar Rp23 juta). Puncaknya, jika hubungan tersebut berujung pada pernikahan, pemerintah siap memberikan “uang saku pernikahan” yang sangat besar, mencapai 20 juta won, atau setara dengan Rp230 juta!
Kebijakan ini menjadi salah satu strategi kreatif pemerintah Korea Selatan untuk mendorong generasi muda agar lebih berani memulai hubungan, menikah, dan pada akhirnya memiliki anak. Dengan memberikan insentif finansial yang menggiurkan, mereka berharap dapat mengubah pandangan anak muda yang saat ini cenderung enggan berkomitmen.
Lalu, bagaimana pendapat Anda? Jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia, apakah akan disambut dengan antusiasme yang sama?

16/09/2025

Kalian hebat !!!

15/09/2025

Masyarakat Indonesia makin pesimis terhadap perekonomian.
Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI), keyakinan masyarakat dalam memandang ekonomi Indonesia saat ini maupun prospek ke depan makin melemah.

Hasil Survei BI pada Agustus 2025 mencatat terjadinya penurunan kepercayaan terutama pada indikator yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap ekonomi nasional.

Data Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang dirilis BI pada Rabu (10/9/2025) menunjukkan tren penurunan. Pada Agustus 2025, IKE tercatat hanya sebesar 105,1 atau turun 1,5 poin dibandingkan periode Juli 2025 yang berada di level 106,6.

Penurunan IKE di periode Agustus turut menjadi yang terendah sejak April 2022, ketika itu IKE berada di zona pesimis di angka 98,9 imbas dari hantaman pandemi Covid-19 varian Delta.

IKE sendiri merupakan indikator yang menggambarkan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional, meliputi penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, serta pembelian barang tahan lama. Jika IKE turun, artinya daya beli, peluang kerja, dan minat konsumsi masyarakat tengah melemah, yang pada akhirnya bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

Selengkapnya di sini: https://www.cnbcindonesia.com/research/20250910125211-128-665792/survei-ungkap-warga-ri-mulai-putus-asa-cari-lowongan-kerja

15/09/2025

Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2025 baru mencapai 30 persen dari total 121 ribu kursi, meski skema baru berupa paket tiga hari dinilai lebih menguntungkan penonton. Harga tiket yang berkisar Rp400 ribu hingga Rp15 juta masih menjadi pertimbangan daya beli masyarakat. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendorong pembukaan rute penerbangan baru dari Malang dan Yogyakarta untuk mempermudah akses, sekaligus menekankan pentingnya pelibatan tokoh lokal dalam menjaga dukungan sosial dan keamanan di sekitar kawasan Mandalika.

Sementara itu, bentroknya jadwal dengan F1 Singapura disebut turut memengaruhi penjualan, meski Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia optimistis pasar MotoGP berbeda dengan F1. Ia menegaskan fokus utama ada pada penguatan promosi dan penyelenggaraan side event tanpa membebankan ASN membeli tiket. Direktur MGPA Priandhi Satria memastikan persiapan teknis maupun nonteknis sudah mencapai 99 persen, sehingga diharapkan tren pembelian tiket akan meningkat pesat menjelang balapan pada 3–5 Oktober 2025.

15/09/2025

Majelis Umum PBB menyetujui resolusi Deklarasi New York yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan dukungan 142 negara, 10 menolak, dan 12 abstain.

Resolusi hasil konferensi internasional yang digagas Prancis dan Arab Saudi itu memuat peta jalan solusi dua negara, mencakup gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, pembentukan negara Palestina berdaulat, pelucutan senjata Hamas, normalisasi hubungan Israel–Arab, serta jaminan keamanan kolektif.

Meski Israel menolak dan menyebutnya sebagai langkah kosong, Sekjen PBB António Guterres menegaskan bahwa implementasi solusi dua negara adalah kunci perdamaian Timur Tengah. Resolusi ini didukung luas oleh negara-negara besar, termasuk Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, Ukraina, Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Gimana menurut kalian?🤔

[📸: afp]

15/09/2025

Keren, nih! Pemerintah Indonesia punya target besar menjadikan kita pusat ekonomi syariah dunia. Dan tebak siapa yang ikut jadi key player? Yup, Kalimantan Selatan! 🤩 Kita enggak cuma mau jadi yang paling banyak beli produk halal, tapi juga yang paling jago bikin, alias produsen terbesar! Ayo dukung !

Psst... buat UMKM di Kalsel, ada kesempatan emas! Ada sertifikasi halal gratis self declare di 13 Kota/Kabupaten. Enggak pakai ribet, produk kamu bisa naik kelas! Langsung aja kepoin Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalsel. Kontak-kontak: 081351921133 atau 085346056106.

Banjarbaru Post

19/09/2025

19/09/2025

19/09/2025

18/09/2025

17/09/2025

17/09/2025

16/09/2025

16/09/2025

15/09/2025

15/09/2025

15/09/2025

15/09/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category