Jejak Rekam, Banjarmasin (2025)

03/12/2024

Oleh: Randu Alamsyah

SAYA akan menjawab satu-satu sanggahan atau pertanyaan terkait postingan saya mengenai Lisa Halaby dan Pilkada Banjarbaru. JAWABAN ini sekaligus standpoint saya mengenai permasalahan ini. Tentu saja ini bukan jawaban ahli, ini hanya jawaban saya. Supaya lebih lugas, terang dan langsung, saya akan menuliskannya dalam bentuk tanya jawab.

Q: Apa pandangan Anda tentang Pilkada Banjarbaru?

A: Lisa menang. Fair and square.

Q: Bagaimana dia bisa menang, sementara dia tidak didukung oleh semua warga Banjarbaru. Dia hanya dapat 36.000 suara!

03/12/2024

MANTAN Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof Denny Indrayana dalam postingannya akan mengajak warga Banjarbaru, untuk melawan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MANTAN Calon Gubernur Kalsel ini juga mengatakan, harusnya yang kalah suara mundur dari pencalonan, karena sejatinya tidak mendapatkan mandat dari rakyat Banjarbaru.

Menyikapi hal ini, Ketua LSM Gerakan Jalan Lurus (GJL) Kalsel, Anang Rosadi Adenansi mengatakan, bahwa dirinya berbeda pandangan dengan apa yang dikatakan Denny Indrayana.

“Bedanya adalah, bahwa yang namanya di diskualifikasi itu orang yang tidak lagi diizinkan untuk bertanding, karena adanya kesalahan atau orang yang haknya dicabut di dalam pertandingan itu, karena sesuatu dan lain hal,” ujarnya dalam video yang diterima jejakrekam.com, pada Sabtu (30/11/2024).

03/12/2024

TEMPAT Pembuangan Akhir (TPA) Basirih, pada Tahun 2025 mendatang sepenuhnya akan diganti secara operasional. HAL ini sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI beberapa waktu lalu, setelah melakukan kunjungan ke TPA Basirih, yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Banjarmasin Selatan.

“Mereka ingin, pengelolaan kita dilakukan sebaik mungkin. TPA kita itu kan masih semi, karena ada di bawah permukaan laut,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Alive Yousfah Love, Senin (2/12/2024).

03/12/2024

MENURUN dibandingkan Pemilu 2024 pada Februari lalu, persentase partisipasi pemilih Pilkada 2024 di Kota Banjarmasin hanya sekitar 62,45 persen. INI artinya dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 485.418 orang pemilih yang ada di Banjarmasin, hanya ada 301,255 orang yang menggunakan hak suaranya.

Komisioner KPU Banjarmasin Azhari Fadli menyebut, pada saat pileg dan pilpres jumlah partisipasi masyarakat ada di angka 78 persen. “Jelas ada perbedaan partisipasi masyarakat di pilkada dan di pemilu, namun Kota Banjarmasin merasa ada sedikit kemajuan dari pilkada sebelumnya,” ungkapnya.

03/12/2024

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin, menetapkan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2, HM Yamin HR-Ananda menjadi peraih perolehan suara terbanyak dalam Pilkada 2024 Kota Banjarmasin. PASLON Yamin-Ananda unggul dengan perolehan suara sebanyak 136.925, disusul paslon nomor urut 3 Mukhyar-Awan dengan perolehan suara sebanyak 80.410, dan paslon nomor urut 1, Arifin-Akbari dengan perolehan 68.331 suara.

Hasil ini pun ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka, perhitungan rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil di tingkat Kota Banjarmasin, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Senin (2/12/2024).

03/12/2024

DI kawasan Kantor Walikota Banjarbaru tampak berjejer karangan bunga yang berisikan sentilan mengatasnamakan warga setempat yang isinya menyinggung proses Pilkada 2024 di Kota Idaman, beberapa hari yang lalu. KARANGAN bunga itu tak hanya terpasang di depan Balai Kota Banjarbaru saja, melainkan hingga ke Bundaran Simpang Empat Banjarbaru.

Pemasangan karangan bunga yang menyinggung proses pilkada itu pun lantas menuai komentar dari warga Banjarbaru, salah satunya Rizki.

Sebagai warga Banjarbaru, Rizki mengaku menyayangkan dengan pemasangan karangan bunga di depan Balai Kota Banjarbaru yang notabenenya merupakan kantor pemerintahan.

02/12/2024

“Sebuah Kasus Spesifik”

Oleh :Wayan S**a

DIKTE hukum atas politik adalah salah satu kata pendek dari gagasan negara hukum, sejalan dengan dikte konstitusi atas demokrasi, dalam istilah demokrasi konstitusional. Tema sentralnya adalah ‘validitas’ atau ‘keabsahan’ setiap proses politik berdasarkan dikte otoritas legal.

TERMASUK keabsahan penyelenggaraan Pilkada 2024 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan demikian seharusnya diawali dengan salah satu proposisi norma hukum paling dasar, yaitu bahwa: setiap pelanggar hukum tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Statutory law (UU Pilkada) diantaranya mentransform norma hukum tersebut sebagai mekanisme diskualifikasi, yaitu bahwa setiap pasangan calon kepala daerah yang melanggar hukum dapat bahkan harus didiskualifikasi keikutsertaannya in casu sebagai pasangan calon kepala daerah.

Argumen bahwa penyelenggaraan pilkada Kota Banjarbaru adalah tidak sah (inkonstitusional) karena KPUD setelah melakukan diskualifikasi terhadap salah satu pasangan calon meneruskan proses pemilihan bukan melalui mekanisme ‘calon tunggal’, melainkan tetap mencantumkan dalam surat suara pasangan calon yang telah didiskualifikasi berhadapan dengan pasangan calon yang tidak didiskualifikasi serta selanjutnya menyatakan sebagai tidak sah seluruh perolehan suara pasangan calon terdiskualifikasi, adalah tidak tepat misalnya berdasarkan beberapa alasan:

02/12/2024

SEEKOR buaya sepanjang kurang lebih 1 meter berhasil ditangkap dan diamankan oleh Tim Animal Rescue Banjarmasin, Sabtu (30/11/2024). SEBELUMNYA, warga di kawasan Jalan Lingkar Dalam, GG Bina Bersama, Kelurahan Pemurus Baru tersebut, digegerkan dengan kemunculan reptil air besar itu.

Anggota Tim Animal Rescue Banjarmasin, Andi menerangkan, buaya ini berhasil pihaknya amankan sekitar pukul 13.30 waktu setempat. “Ini berdasarkan laporan warga. Lalu kita pancing dengan menggunakan kepala ayam dan jerat pancing, Alhamdulillah berhasil menangkap satu ekor,” jelas Andi.

25/11/2024

MEMASUKI masa tenang Pilkada serentak 2024, warga Kotabaru dibuat heboh oleh video bagi-bagi uang yang diduga dilakukan oknum relawan Paslon nomor urut 2, Hj Fatma Idiana-Said Akhmad.

BELAKANGAN diketahui aksi bagi-bagi uang itu terjadi di Desa Tamiang Bakung, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kotabaru, Minggu (24/11/2024) malam.

Sementara itu, oknum atau pelaku menyebarkan uang ke masyarakat dengan tujuan agar memilih atau mencoblos Paslon nomor 2 H Fatma Idiana-Said Akhmad di tanggal 27 November nanti.

Sejauh ini, media belum mendapatkan konfirmasi terkait video yang melanggar telak aturan Pilkada ini.

Pihak Bawaslu dan Kepolisian pun belum memberikan konfirmasi secara resmi terkait dugaan pelanggaran politik uang ini.

25/11/2024

KELOMPOK Wanita Tani (KWT) Annona Muricata, binaan UPT BPP Liang Anggang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, membuat Pupuk organik cair (POC) yang berbahan dari cangkang telur, di Liang Anggang, Rabu (20/11/2024).

DIDAMPINGI oleh Kepala UPT BPP Liang Anggang, Nora Syahrini, Penyuluh Pertanian, Eddy Sugianto, dan Pulujaya Wu’i, para ibu – ibu KWT dengan semangat membuat pupuk organik cair yang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Eddy Sugianto menyampaikan, fungsi dari POC cangkang telur ini untuk menyuburkan tanaman karena mengandung zat fosfor, juga zinc dan magnesium. Serta juga berfungsi untuk mengganti Pupuk SP-36.

25/11/2024

HARI pertama di masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin lakukan penertiban alat peraga kampanye (APK).

PENERTIBAN ini pun melibatkan setidaknya 300 personel gabungan, baik dari Bawaslu, Satpol PP, hingga Dishub Kota Banjarmasin. Dimulai dengan apel bersama di halaman Balai Kota Banjarmasin, Minggu (24/11/2024).

Menyasar baliho, spanduk hingga stempel yang masih terpasang di beberapa kawasan Kota Banjarmasin. Penertiban ini dikatakan Ketua Bawaslu Banjarmasin, M Fachrizanoor, sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

25/11/2024

MEKANISME dan teknis pemungutan dan hitung suara, berikut surat suara yang sudah dicetak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, akhirnya muncul.

KEMUNCULAN mekanisme teknis tersbut diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU RI yang ditanda tangani oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Bernomor 1774 Tahun 2024, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut, mengatur penentuan suara sah dan tidak sah bagi pasangan calon.

Untuk kasus di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, dalam juknis tersebut dijelaskan, Ketua KPPS jika menemukan surat suara pemilihan yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Jejak Rekam

03/12/2024

03/12/2024

03/12/2024

03/12/2024

03/12/2024

03/12/2024

02/12/2024

02/12/2024

25/11/2024

25/11/2024

25/11/2024

25/11/2024

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category