https://www.youtube.com/@OdeZzKhan

OdeZz Khan, brigjen katamso, Batam (2026)

30/12/2025

Perjalanan ke Tanah Suci Makkah dan Madinah kini lebih mudah dan inovatif. Malaysia akan meluncurkan pelayaran umrah pertamanya yang diberi nama IslamiCruise, sebuah inisiatif dari Aroya Cruises yang bertujuan memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan unik bagi para muslim.

Pelayaran dengan menggunakan armada kapal pesiar mewah ini menawarkan pengalaman ibadah yang istimewa dan berbeda. Jemaah umrah bisa merasakan sensasi perjalanan ke Tanah Suci sekaligus merasakan pengalaman wisata.

Dibandingkan penerbangan langsung, IslamiCruise menghadirkan perjalanan laut yang menghidupkan kembali tradisi lama. Melansir The Star pada (10/12/2025), pelayaran selama 15 hari ini dijadwalkan dimulai pada Januari 2026.

Keberangkatan dimulai dari Terminal Kapal Pesiar Port Klang, Selangor, dan berhenti di beberapa lokasi, termasuk Banda Aceh di Indonesia, Oman, dan Maladewa, sebelum akhirnya berlabuh di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah, di mana penumpang umrah akan menghabiskan waktu untuk ibadah umrah di Makkah dan Madinah.

Sebagai alternatif, jemaah umrah juga bisa memulai perjalanan dari Arab Saudi dan berlabuh di Malaysia. Pelayaran ini bersifat satu arah, sehingga penumpang perlu naik pesawat kembali dari tujuan akhir mereka.

Paket pelayaran bersifat satu arah, sehingga penumpang harus naik pesawat kembali dari tujuan akhir mereka, dan tiket pesawat tidak termasuk dalam paket dasar. Selain penumpang muslim, IslamiCruise juga membuka kesempatan bagi penumpang non-muslim dengan paket terpisah yang tidak mencakup ibadah umrah.

Sc = detik Hikmah

30/12/2025

Patung ini sama-sama karya seni yg menggemaskan dan patut mendapat apresiasi. Namun soal biaya pembuatan, tidak sama ya.

Yang satu anggaran mencapai Rp 1 M sedangkan satu lagi hanya Rp 3,5 Juta. Dan kabarnya Pak Kades mau mengeluarkan uang lagi untuk renovasi si Macan Putih.

30/12/2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, jajarannya membuka layanan servis dan cuci motor gratis untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor, baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

Informasi ini disampaikannya dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Ia menyebut layanan itu dimaksudkan untuk memulihkan mobilitas serta operasional korban terdampak bencana.

"Kami juga membuka pelayanan servis dan cuci motor gratis untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin kemarin sempat rusak untuk bisa digunakan, paling tidak untuk bisa bantu operasional kegiatan masyarakat untuk bisa segera pulih," ungkapnya.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam konferensi pers itu, sejak 10 hingga 27 Desember 2025, Polri telah melayani sebanyak 1.865 unit motor.

Dengan rincian, Polda Aceh telah melayani sebanyak 120 unit motor, Polda Sumatera Utara 941 motor, dan Polda Sumatera Barat 804 motor.

Lebih lanjut, Kapolri menuturkan, jajarannya juga telah mengoperasikan 29 dapur lapangan bagi warga terdampak bencana di pulau Sumatera.

"Saat ini, untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan. Di Aceh 17 titik, di Sumatera Utara 7 titik, dan di Sumatera Barat 5 titik,” jelasnya.

Sc = Kompas Tv

30/12/2025

Papua disebut telah dibagi ke dalam berbagai izin konsesi, meski kerusakan lingkungannya belum sepenuhnya terlihat di permukaan. Aktivis lingkungan menegaskan, degradasi hanya soal waktu.

Data konsesi di Papua kini terbuka. Izin pertambangan, perkebunan sawit, hingga hutan tanaman industri telah terpetakan rapi. Blok-blok izin sudah ada, gugatan hukum telah dilalui, dan ruang hidup perlahan menyempit.

Pola ini bukan hal baru. Setelah Sumatera dinyatakan "habis", ekspansi berlanjut ke Kalimantan, Sulawesi, dan kini Papua menjadi tujuan berikutnya.

Dalam sebuah pidato sebelum bencana terjadi, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni menyebut pemerintah menyiapkan kawasan pangan seluas sekitar 481 ribu hektare di Merauke, Papua Selatan, yang dilegalkan melalui keputusan menteri pada tahun 2025. Fakta di lapangan menunjukkan, Merauke justru menjadi kabupaten dengan akumulasi kebakaran hutan tertinggi.

Kondisi ini mengindikasikan satu hal: bencana ekologis bukan kebetulan, melainkan konsekuensi kebijakan. Selama pola pemerintahan dan cara pandang terhadap alam tidak berubah, bencana serupa akan terus berulang.

Papua kini tinggal menunggu waktu.

Sc = istimewa

30/12/2025

Imbas Viral Nenek Ditolak Bayar Tunai! Kini Setiap Pihak Yang Menolak Bayar Dengan Uang Tunai Bisa Kena Denda 200 Juta Maksimal Kurungan 1 Tahun

30/12/2025

Viral di media sosial video guru menemukan testpack dengan hasil positif saat razia di sekolah. Dalam video tersebut, testpack itu dibalut tisu kemudian dimasukkan ke dalam plastik.

Video yang diunggah akun Tik Tok .viiit itu hingga Sabtu (27/12/2025) telah ditonton 5,7 juta kali. Video itu dibanjiri komentar warganet yang ikut terkejut melihat hasil testpack yang positif.

Lokasi sekolah dan identitas siswi terkait masih dirahasiakan untuk menjaga privasi.

Pengunggah tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai nama institusi atau individu yang terlibat.

Hingga kini, video tersebut masih terus dibagikan di berbagai platform media sosial dan menjadi bahan perbincangan publik terkait pendidikan moral serta kontrol pergaulan remaja.

Sc = radarkediri

30/12/2025

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi
NasDem Muslim Ayub menyampaikan pandangannya soal revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Ayub mengusulkan pemilu diadakan tiap 10 tahun sekali.

Hal itu disampaikan Ayub dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem dan AMAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Kalau berbicara pemilu ini saya rasa apa pun aturan yang kita lakukan ke depan, apa pun RUU yang sudah kita sahkan nanti, kapan pun tidak akan terhindar dari money politics. Itu udah pasti," kata Ayub.

"Jadi semua pendapat sudah kita sampaikan, malah yang sangat kritis sekali yang disampaikan oleh Pak, bagaimana mengembalikan uang kita ini kan," lanjutnya.

Ayub mendorong pemilu diadakan 10 tahun sekali. Dia memiliki perhatian khusus pada modal politik miliaran yang dikeluarkan saat pemilu.

"Saya berharap apa salahnya barang kali pemilu ini 10 tahun sekali, ya kan. Karena untuk 5 tahun ini, pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 itu kita udah mulai, udah mulai pemilu lagi," ujar Ayub.

"Jadi apa mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang. Minimal Rp 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai Rp 10 miliar," imbuhnya.

Ayub mengatakan usulan itu bukan merupakan sikap fraksinya. Dia menegaskan usulan itu bersifat pribadi.

"Jujur saya sampaikan. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Itu yang pertama. Ini usulan, usulan pribadi nih bukan NasDem," kata dia.

Sc = detikNews

30/12/2025

Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini dinilai lebih efisien dibandingkan mekanisme pemilihan langsung yang selama ini diterapkan, terutama dalam menekan tingginya ongkos politik.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung membutuhkan biaya yang sangat besar, baik dari sisi anggaran negara maupun biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh para calon. Kondisi tersebut dinilai menjadi beban serius bagi daerah dan berpotensi menghambat figur-figur berkualitas yang tidak memiliki modal besar untuk ikut berkompetisi.

Menurut Gerindra, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan panjang yang selama ini menyedot anggaran, mulai dari logistik pemilu hingga kampanye terbuka. Efisiensi tersebut diharapkan dapat mengalihkan anggaran daerah ke sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, mahalnya ongkos politik dalam pilkada langsung disebut berisiko mendorong praktik politik transaksional. Dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, Gerindra menilai proses politik bisa lebih terkendali, transparan, dan fokus pada kapasitas serta rekam jejak calon kepala daerah.

Gerindra juga menegaskan bahwa pemilihan melalui DPRD tidak menghilangkan prinsip demokrasi, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu legislatif. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tetap tersalurkan melalui mekanisme perwakilan yang sah secara konstitusional.

Meski mendukung wacana tersebut, Gerindra menyatakan perubahan sistem pilkada perlu dibahas secara matang dan melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat serta tetap menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Sc = Suara Com

30/12/2025

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bohong dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.

Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta. Buruh menolak penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta dan UMSK se-Jawa Barat.

KSPI bersama Partai Buruh menilai penetapan UMSK se-Jawa Barat tidak sesuai dengan konstitusi oleh Dedi Mulyadi. Buruh juga menduga Dedi Mulyadi telah menyampaikan informasi tidak benar.

Dalam pernyataannya, Said Iqbal mengatakan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat telah mengeluarkan rekomendasi resmi nilai UMSK dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat. Namun rekomendasi tersebut justru dicoret, diubah, dikurangi, bahkan dihilangkan oleh Dedi Mulyadi.

Untuk informasi, berdasarkan penetapan besaran UMK 2026 untuk 27 daerah di Jawa Barat yang ditetapkan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi pada Rabu 24 Desember 2025 malam, upah Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443, sedang terendah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.351.250.

Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang telah mengatur mekanisme penetapan UMSK.

Alasan potensi PHK yang digunakan dinilai tidak berdasar, karena pada tahun sebelumnya, setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan.

Sebagai contoh, UMSK sektor elektronik di Kabupaten Bekasi dicoret dengan alasan perusahaan tidak mampu, meskipun perusahaan-perusahaan raksasa seperti Epson dan Panasonic beroperasi di wilayah tersebut.

Said Iqbal menilai Dedi Mulyadi terlalu sibuk ngonten sehingga tidak melihat kondisi rill di lapangan.

“Buruh Jawa Barat menyampaikan kemarahannya dan menilai Gubernur Jawa Barat terlalu sibuk dengan konten media sosial sehingga tidak melihat kondisi riil di lapangan. Jangan sibuk membuat konten,” tegas dia seperti dikutip sukabumiheadline com dari keterangannya pada Senin (29/12/2025).

Sc = sukabumiheadline

30/12/2025

Sebuah video viral memunculkan dugaan intimidasi ke orang tua yang mengunggah menu 'rapelan' Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampar, Riau. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pihaknya tidak melakukan intimidasi dan menyatakan masalah ini muncul karena miskomunikasi.

BGN dalam keterangannya mengatakan polemik dugaan intimidasi dan pengeluaran siswa PAUD di Kabupaten Kampar saat ini sudah berakhir, setelah dilakukan pertemuan antara pihak sekolah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan orang tua murid. BGN mengatakan narasi di media sosial itu muncul karena kesalahpahaman komunikasi.

BGN mengatakan orang tua siswa PAUD berinisial AN mengakul adanya kekeliruan persepsi terkait menu MBG yang diterima anaknya. Hal tersebut disampaikan Nurul saat pertemuan klarifikasi dengan pihak sekolah dan SPPG.

Pihak sekolah PAUD, kata BGN, juga tidak pernah mengeluarkan AN dari sekolah. Informasi yang sempat beredar di media sosial disebut berawal dari miskomunikasi internal di grup percakapan WhatsApp, tanpa adanya keputusan administratif terkait status peserta didik.

Sc = detikcom

30/12/2025

Wakil Ketua DPC Madas Kabupaten Bangkalan, Dossalam Khabertana, memohon kasus pengusiran Nenek Elina tak bawa suku dan ras.

la mengaku pihaknya tak ingin bermusuhan dengan suku dan ras manapun juga. Karena MADAS Madura Asli adalah ormas yang cinta damai.

Dirinya menuturkan, pihak penyuruh dan pelaku pengusiran serta pembongkaran rumah Nenek Elina sudah jelas.

la berharap, pihak-pihak itulah yang harus diproses secara hukum.

Tt / lsmkhabertana0

30/12/2025

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengatakan pertemuan empat ketua partai politik pada Minggu (28/12/2025) lalu membahas beragam hal untuk kebaikan bangsa.

Empat ketua yang dimaksud adalah Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Yang dibahas semua hal untuk kebaikan bangsa," ujar Hasanuddin, Senin (29/12/2025).

Ia menjelaskan, pertemuan empat ketua parpol di kediaman Bahlil tersebut membahas mengenai politik yang berkeadaban dan kesantunan, hingga terkait gotong royong seluruh kekuatan politik untuk menyukseskan pembangunan nasional.

Ketika ditanya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) atau wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dibicarakan dalam pertemuan tersebut, Hasanuddin menyebut ada hal lebih urgen untuk dibahas. "Lebih mendesak bahas percepatan rehabilitasi pascabencana Sumatera," kata dia.

Sc = Kompas Com

OdeZz Khan

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

30/12/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category