Seila FM Batam

Seila FM Batam Untuk Islam yang Satu Untuk Indonesia Bersatu

Menjadi baik adalah keinginan semuanya, semoga kehadiran Halaman Seila Fm ini menjadi sarana agar kita bisa terus memperbaiki diri, lebih sholeh/ah lagi :D

17/09/2026

Menyapa Nusantara - Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, memperpanjang perjanjian kerja sekitar 2.250 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk periode 2026–2027.

Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan surat perpanjangan kontrak telah diterbitkan pada 9 September 2026.

Perpanjangan dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh pimpinan perangkat daerah diminta mengusulkan kembali PPPK paruh waktu yang memenuhi ketentuan.

Usulan perpanjangan disampaikan kepada Bupati Natuna melalui BKPSDM paling lambat 17 September 2026.

PPPK paruh waktu yang tidak diusulkan oleh OPD tidak akan mendapatkan perpanjangan perjanjian kerja dan akan diberhentikan.

Beberapa kondisi yang menjadi alasan pegawai tidak diusulkan antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, serta memperoleh hasil evaluasi kinerja dengan predikat di bawah baik.

Selain itu, PPPK paruh waktu yang tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari 28 hari sepanjang 2026 juga tidak diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak.

BKPSDM Natuna memastikan proses perpanjangan dilakukan berdasarkan data yang diterima dari masing-masing OPD dan tidak terdapat penambahan pegawai pada 2026.

Perpanjangan perjanjian kerja tersebut diharapkan dapat mendorong PPPK paruh waktu meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

17/09/2026

Menyapa Nusantara - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin ketersediaan LPG di Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik dan perang di kawasan Timur Tengah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan stok LPG tersedia dan tidak mengalami hambatan pasokan.

Menurut Laode, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber impor LPG, termasuk mengalihkan sebagian pasokan dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS).

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya juga menjamin ketersediaan LPG di dalam negeri karena Indonesia telah mendapatkan kontrak jangka panjang pasokan LPG dari Amerika Serikat.

Kontrak tersebut merupakan bagian dari kesepakatan impor komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS. Bahlil juga menyatakan pemerintah tidak akan menaikkan harga LPG nonsubsidi.

Sementara itu, Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG 3 kilogram sepanjang 2026 mencapai 8,6 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kuota dalam APBN 2026 sebesar 8 juta ton.

Hingga Juli 2026, realisasi penyaluran LPG 3 kilogram tercatat 5,05 juta ton dari kuota 8 juta ton.

Laode memproyeksikan penyaluran LPG 3 kilogram hingga akhir 2026 mencapai 8,677 juta ton, atau sekitar 108,46 persen dari kuota APBN 2026.

Untuk 2027, kebutuhan LPG 3 kilogram diperkirakan kembali meningkat. Dalam RAPBN 2027, volume LPG 3 kilogram tercantum sebesar 8,9 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kuota pada APBN 2026.

Pemerintah terus menyiapkan strategi pengamanan pasokan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi di tengah perubahan kondisi geopolitik global.

17/09/2026

https://open.noice.id/content/b0c28b78-693a-4023-8832-dae82660b972

"Krisis minyak dunia tidak selalu dimulai ketika minyak habis. Ia dapat dimulai ketika minyak masih tersedia, tetapi jalan untuk membawanya ke pasar semakin tertutup. Inilah yang sedang terjadi. Perang AS–Iran telah menjadikan Selat Hormuz sebagai titik paling rentan dalam perdagangan energi global. Kini, ancaman itu bergerak ke selatan. Penguasaan Houthi atas sejumlah wilayah strategis di pesisir Laut Merah dan sekitar Bab el-Mandab membuka kemungkinan bahwa dua jalur vital energi dunia terganggu pada saat yang sama."

"Tajuk Rasil" Kamis, 6 Rabiul Akhir 1448 H/ 17 September 2026
"Minyak Ada, Tetapi Jalannya Terkunci"

Oleh: Mohammad Ayub Mirdad, Koordinator Centre for Strategic and Global Studies

16/09/2026

Menyapa Nusantara - Pemerintah mempercepat pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga akhir 2029 sebagai upaya memperkuat daya tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan KNMP menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui penyediaan berbagai sarana pendukung sektor perikanan.

Menurut Zulhas, keterbatasan fasilitas penyimpanan membuat nelayan memiliki daya tawar yang lemah. Hasil tangkapan harus segera dijual agar tidak mengalami penurunan mutu, sehingga nelayan berpotensi menjual ikan dengan harga lebih rendah.

KNMP akan mengintegrasikan kegiatan penangkapan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan. Fasilitas yang disiapkan antara lain tempat pelelangan ikan, akses kapal, cold storage, bengkel, pabrik es, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Penguatan kelembagaan melalui koperasi juga diarahkan untuk memperluas akses pasar, sehingga hasil tangkapan nelayan dapat dipasarkan ke berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 120 pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berdasarkan data BPS, NTN nasional pada Agustus 2026 tercatat 109,04, naik 0,50 persen dibandingkan Juli 2026 yang berada di angka 108,49.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun 100 KNMP pada 2025 dan merencanakan pembangunan 1.269 lokasi pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp10 triliun.

Pembangunan KNMP tersebut merupakan bagian dari target pemerintah mencapai 5.000 kampung nelayan hingga akhir 2029.

Salah satu contoh pengembangan KNMP berada di Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada Agustus 2026, KNMP tersebut telah mengirim sekitar delapan ton ikan berkualitas ekspor ke luar daerah dalam tahap uji coba, dengan dukungan fasilitas gudang beku, pabrik es, dan dermaga.

Pemerintah berharap penyediaan sarana pendukung serta perluasan akses pasar dapat memperkuat posisi ekonomi masyarakat pesisir dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

16/09/2026

Menyapa Nusantara - Wali Kota Batam Amsakar Achmad menerbitkan Surat Edaran Nomor 47 Tahun 2026 tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap Kabut Asap di Wilayah Kota Batam.

Kebijakan tersebut diterbitkan menyikapi kondisi kualitas udara di Batam yang mengalami penurunan. Berdasarkan laporan BMKG, kualitas udara Kota Batam pada 15 September 2026 pukul 08.00 WIB berada dalam kategori tidak sehat.

Amsakar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, lahan, semak, maupun material lainnya yang dapat menghasilkan asap dan memperburuk kualitas udara.

Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap semakin pekat. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker.

Sejumlah gangguan kesehatan perlu diwaspadai, antara lain sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat, sakit tenggorokan, serta gangguan kesehatan lainnya.

Melalui surat edaran tersebut, lembaga pendidikan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan peserta didik, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Kegiatan pembelajaran maupun olahraga di luar ruangan dapat dikurangi atau disesuaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan.

Pusat perbelanjaan, hotel, kawasan usaha, dan tempat umum juga diminta memastikan sistem ventilasi serta pendingin udara berfungsi dengan baik dan mengurangi potensi masuknya asap ke dalam bangunan.

Sementara itu, rumah sakit, puskesmas, dan klinik diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bertambahnya kasus gangguan pernapasan akibat paparan asap.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti bayi dan anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan atau penyakit kronis.

Pemkot Batam juga meminta seluruh pihak memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi untuk mencegah serta meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.

16/09/2026

https://open.noice.id/content/916623ec-536f-4151-a034-ad37865bcdd1

"Presiden memindahkan menteri seolah menyusun bidak di papan catur. Yang kemarin dipuji sebagai penyelamat, hari ini ditarik ke pinggir panggung. Yang digembar-gemborkan sebagai penjawab krisis fiskal kini ikut tersisih, seolah tak pernah ada. Pergantian terjadi begitu cepat, meninggalkan kesan: siapa duduk di kursi bukan ditentukan oleh kinerja terukur, melainkan oleh kesesuaian dengan selera pimpinan hari ini."

"Tajuk Rasil" Rabu, 5 Rabiul Akhir 1448 H/ 16 September 2026
"Kabinet Zaken: Mengganti Wajah, Mempertahankan Pola"

Oleh: Sobirin Malian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

📻 104.3 Seila FM | Radio Silaturahim
🌐 www.seilafm.com

Dukung Keberlanjutan Program Dakwah Seila FM :
BSI 722 223 0106
a.n. Seila Silaturahim BTM

Jazakumullahu khairan katsiran.

15/09/2026

Menyapa Nusantara - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan sebanyak 81.171 lowongan kerja masih aktif dan dapat dilamar melalui Karirhub Kemnaker.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, lowongan tersebut tersebar di 32.086 perusahaan di berbagai wilayah.

Data tersebut merupakan jumlah lowongan yang masih terbuka untuk dilamar, bukan keseluruhan lowongan yang tercatat dalam sistem Karirhub.

Berdasarkan data periode Januari hingga awal Agustus 2026, Karirhub mencatat 310.591 lowongan kerja. Namun, angka tersebut merupakan akumulasi seluruh lowongan yang masuk ke dalam sistem sehingga tidak semuanya masih aktif.

Kemnaker mengimbau pencari kerja memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memilih posisi yang sesuai dengan kualifikasi, lokasi, serta batas waktu pendaftaran.

Pencari kerja juga diminta menyesuaikan isi CV atau resume dengan posisi yang dituju agar lebih relevan dengan kebutuhan perusahaan.

Kemnaker turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen resmi yang difasilitasi pemerintah tidak memungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun.

Bagi pencari kerja yang belum memenuhi kualifikasi perusahaan, Kemnaker menyediakan peningkatan kompetensi melalui 21 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia.

Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga memfasilitasi pelatihan penyusunan CV dan simulasi wawancara untuk membantu pencari kerja meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja.

Informasi lowongan kerja dan proses lamaran dapat dipantau melalui laman resmi Karirhub Kemnaker.

15/09/2026

Menyapa Nusantara - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, menyalurkan bantuan sarana dan prasarana usaha senilai sekitar Rp150 juta kepada 15 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok pelaku usaha perikanan yang berasal dari wilayah hinterland maupun mainland Kota Batam.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan bantuan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta memperkuat kontribusi pelaku usaha perikanan terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat.

Sejumlah sarana usaha yang disalurkan meliputi chest freezer, blender, kotak pendingin, kompor gas, kuali penggorengan, kukusan tiga tingkat, mixer, panci, dan timbangan.

Amsakar menegaskan bantuan pemerintah tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan. Seluruh sarana yang diberikan harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas usaha penerima.

Menurutnya, substansi pembangunan tidak hanya menghadirkan sesuatu yang belum ada, tetapi juga meningkatkan apa yang sudah tersedia serta memberdayakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Atmajianto mengatakan terdapat tiga kelompok bidang usaha yang selama ini mendapatkan dukungan dari Pemkot Batam, yakni usaha bersama, pembudidayaan ikan, serta kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Pada penyaluran kali ini, bantuan difokuskan kepada 15 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dengan total anggaran sekitar Rp150 juta.

Pemkot Batam berharap bantuan tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat penerima.

15/09/2026

https://open.noice.id/content/92a2ed6a-8382-40f3-a478-4e9c79da547b

"Pejabat yang terlalu banyak bicara belum tentu pejabat yang salah. Tapi pejabat yang berbicara tanpa koordinasi juga bisa menciptakan masalah yang tidak perlu. Keterbukaan dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi ceplas-ceplos dapat mengacaukan pesan kebijakan. Pemerintahan yang sehat tidak membutuhkan menteri yang bisu. Menteri Keuangan justru harus berani mengatakan bahwa anggaran bocor, prosedur lemah, atau program perlu diefisienkan. Namun keberanian itu harus berjalan bersama ketelitian. Data harus benar, konteks harus lengkap, dan kritik terhadap lembaga lain harus melalui koordinasi yang layak."

"Tajuk Rasil" Selasa, 4 Rabiul Akhir 1448 H/ 15 September 2026
"Ketika Bendahara Terlalu Banyak Bicara"

Oleh: Cak Ahmadi Thaha

📻 104.3 Seila FM | Radio Silaturahim
🌐 www.seilafm.com

Dukung Keberlanjutan Program Dakwah Seila FM :
BSI 722 223 0106
a.n. Seila Silaturahim BTM

Jazakumullahu khairan katsiran.

15/09/2026

Menyapa Nusantara - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memacu pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui percepatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penurunan kasus stunting.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan kesehatan menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12 persen pada 2026, atau di atas batas minimal yang diwajibkan undang-undang.

Menurut Ansar, derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, seluruh masyarakat Kepri diharapkan dapat memperoleh akses layanan kesehatan dan berada dalam kondisi sehat.

Namun, pelaksanaan CKG di Kepri masih perlu dipercepat. Dari target sasaran sekitar 2,2 juta penduduk, baru 21 persen atau sekitar 496 ribu orang yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.

Ansar meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama jajaran Dinas Kesehatan memperkuat koordinasi dan tidak menjadikan kondisi geografis kepulauan sebagai alasan untuk memperlambat pelaksanaan program.

Selain CKG, Pemprov Kepri juga terus melakukan intervensi terhadap persoalan stunting. Berdasarkan data E-PPGBM, angka stunting Kepri berada di kisaran tiga persen, sementara berdasarkan survei SSGI masih sekitar 15 persen.

Perbedaan data tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperkuat intervensi pencegahan dan penanganan stunting, antara lain melalui perbaikan pola asuh, pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah, serta penguatan program kesehatan sejak masa kehamilan.

Gubernur Ansar menegaskan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader posyandu, PKK, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Kader posyandu juga diminta menjadi ujung tombak dalam mengajak masyarakat memanfaatkan Program CKG secara gratis.

Pemprov Kepri berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan layanan kesehatan sekaligus menjadikan Kepri sebagai salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program kesehatan nasional.

Address

Perumahan Taman Sade Indah Blok B No. 01
Batam
42922

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Seila FM Batam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Seila FM Batam:

Shortcuts

Share

Category