https://www.facebook.com/108664825505532/

Om Omet, Batujajar (2025)

14/06/2025

Top 7 cukur rambut

06/05/2025

Program pendidikan militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membina siswa yang terlibat kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat, mulai menuai perhatian dari DPRD Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan bahwa hingga saat ini, program tersebut belum memiliki dasar regulasi yang jelas.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), Deden, kata Ono, juga belum dapat memberikan penjelasan pasti mengenai payung hukum untuk program yang sudah dimulai ini.

"Nah, sampai dengan kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih Plt Pak Deden, kemarin saya tanya, mereka juga masih menyiapkan regulasinya," ucap Ono saat ditemui di Kantor DPRD Jabar pada Kamis (1/5/2025).

Persoalan regulasi ini diperparah dengan ketidakjelasan mengenai pembiayaan program. Menurut Ono, hingga saat ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai anggaran untuk kegiatan tersebut.

"Tentunya harus kita nanti cek ya seperti apa regulasinya, aturannya, siapa pesertanya, harus atas izin orangtua seperti apa, dan tentunya kan harus juga diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan," jelas Ono.

Lebih lanjut, Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, mengaku belum mendapat informasi yang lengkap mengenai konsep dan teknis pelaksanaan program ini.

"Tidak ada sama sekali pembahasan dengan DPRD, kemarin saya tanya kepala Dinas Pendidikan juga masih menyiapkan instrumen aturannya, tapi ini (di Purwakarta) sudah berlangsung," katanya.

Ono juga menyampaikan rencananya untuk menanyakan lebih lanjut kepada DPRD tingkat kabupaten/kota, mengingat dalam unggahan media sosial Dedi Mulyadi, disebutkan bahwa pembiayaan program akan dibebankan kepada pemerintah daerah.

Sumber : Kompas

05/05/2025

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, ambil langkah tegas: pelaku balap liar — yang sebagian besar remaja — akan dikirim ke Rindam XII/Tanjungpura untuk ikut pelatihan bela negara.

Remaja yang biasa melakukan balapan liar di Jalan Pasir Panjang, Sedau sudah mulai meresahkan warga. Pasalnya balap liar dilakukan tiap dini hari, pukul 12–2 pagi, ganggu kenyamanan warga.

🗣️ “Bukan untuk menghukum, tapi membentuk karakter & pola pikir mereka agar lebih positif,” tegas Chui Mie.

TNI & Polri akan turun langsung dalam proses pembinaan. Letnan Inf Mahmudi: “Mereka cuma salah arah. Sekarang saatnya dibina, bukan dibinasakan.” Program ini fokus ke kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta kota. Ada yang setuju langkah seperti ini juga diterapkan di kota lain?

05/05/2025

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyoroti rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Bonnie menilai tak semua permasalahan mesti diselesaikan dengan cara militeristik. "Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie Triyana dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Bonnie memandang penguatan karakter siswa bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer. Ia menyebutkan seluruh aspek, mulai keluarga, lingkungan pergaulan, hingga aktivitas di sekolah yang mesti dialami.

"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah," jelasnya.

Ia menilai rencana yang digaungkan oleh Dedi Mulyadi kurang tepat. Politikus PDIP ini menilai untuk menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis. "Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," sebut Bonnie.

Sumber: Detikcom

04/05/2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Ia juga menyayangkan jika anak-anak nakal dibawa ke barak TNI karena bentuk penghukuman. Menurut dia, penghukuman anak nakal ke barak TNI adalah bentuk yang keliru.

"Iya d**g (keliru), itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana anak di bawah umur," ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai langkah pembinaan karakter dan upaya mengurangi kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat.

Sumber: Kompascom

02/05/2025

Waktu dan tempat dipersilahkan...
Bagaimana menurut warga Konoha?

Survei ini dilakukan pada 18-24 April 2025. Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah multistage random sampling terhadap sampel dari 30 Provinsi di Indonesia.

Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1.310 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,48 persen, dengan tingkat kepercayaan lebih kurang 95 persen.

01/05/2025

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadiberencana menjadikan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Hal ini, kata Dedi, bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja, mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hingga bantuan lainnya, keluarga yang itu-itu saja.

Kebijakan ini dinilai Dedi sebagai jalan keluar, karena saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakannya sedikitnya Rp25 juta.

“Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makannya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik,” ucap Dedi Mulyadi.

01/05/2025

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyebutkan praktik pel*curan kian marak di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP PPU, Rakhmadi, menyebutkan laporan dari masyarakat terus berdatangan, terutama dari Desa Bumi Harapan.

Menurutnya, praktik ini dilakukan melalui aplikasi hijau, dan para pekerja s*ks komersial (PSK) kerap beroperasi di guest house karena tarif sewa yang tergolong murah. Tarif layanan bisa mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 sekali transaksi, dan dalam sehari bisa melayani beberapa pelanggan.

"Hampir semua guest house di Bumi Harapan ada praktik prostitusi online. Kami sudah dua kali lakukan penggerebekan. Tapi setelah dipulangkan, mereka tetap muncul di aplikasi dengan berbagai tarif. Ini sangat mengkhawatirkan," ujarnya Senin (22/4/2025).

Satpol PP mencatat, sebagian besar PSK berasal dari luar daerah seperti Makassar, Surabaya, dan Bandung, dengan sasaran utama para pekerja IKN yang jauh dari keluarga.

30/04/2025

——
SEMOGA JADI PADA ORANG BENER DAH 😉

30/04/2025

——
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya.
Hal itu diduga terjadi usai komentarnya yang nyeleneh sebagai Kepala PCO. Nasbi mengatakan pengunduran dirinya ini dilakukan ketika dirinya tidak bisa lagi mengatasi masalah di luar kemampuannya.

Pada pertengahan Maret, Tempo mengalami sederet teror. Teror terdiri dari kiriman paket kepala b4bi tanpa telinga, bingkisan berisi enam tikus mati dengan kepala terpotong, hingga kejahatan digital berupa doksing terhadap Francisca Christy Rosana alias Cica, jurnalis desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus.

Alih-alih mengecam teror, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi justru memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. la menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak. "Sudah dimasak saja," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025

29/04/2025

TNI Angkatan Laut (AL) dilaporkan memiliki tunggakan utang pembayaran bahan bakar minyak (BBM) dengan total mencapai Rp3,2 triliun ke PT Pertamina (Persero).

Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI, Senin (28/4).

"Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas. Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun," terang Ali.

Ali menjelaskan, banyaknya penggunaan BBM TNI AL dikarenakan mereka harus tetap menghidupkan air conditioner (AC) meski kapal sedang tidak beroperasi.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga peralatan elektronik dalam kapal tetap dalam keadaan baik.

"Kalau AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya. Itu bahayanya" ujarnya menambahkan.

Ali pun berharap, tunggakan BBM tersebut dapat diputihkan karena dinilai mengganggu kegiatan operasional mereka.

"Harapannya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar. Diputihkan lah ya," kata Ali.
Sumber : (Bayu Galih/Tirto.id)

Om Omet

14/06/2025

06/05/2025

05/05/2025

05/05/2025

04/05/2025

02/05/2025

01/05/2025

01/05/2025

30/04/2025

30/04/2025

29/04/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category