Rakyat Lokal

Rakyat Lokal Local Citizens
Pemilik nya cuma rakyat lokal
Masih Magang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi melaporkan dugaan pendudukan ilegal terhadap aset negara oleh...
23/05/2025

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi melaporkan dugaan pendudukan ilegal terhadap aset negara oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait lahan seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan gedung arsip BMKG.

Dalam surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025, BMKG menyatakan bahwa ormas tersebut telah menduduki dan memanfaatkan tanah negara tanpa hak selama hampir dua tahun. Massa bahkan disebut mengintimidasi pekerja konstruksi, menarik alat berat, menutupi papan proyek, hingga membangun pos dan menyewakan sebagian lahan kepada pihak ketiga.

Sumber : kompas

Skandal di tubuh Kemenkominfo?Dalam persidangan kasus judi online di Jakarta, nama Menkominfo Budi Arie disebut jaksa se...
19/05/2025

Skandal di tubuh Kemenkominfo?
Dalam persidangan kasus judi online di Jakarta, nama Menkominfo Budi Arie disebut jaksa sebagai penerima aliran dana setoran dari situs ilegal, hingga 50%.

Padahal, Kemenkominfo selama ini dikenal aktif dalam pemblokiran situs perjudian. Fakta ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah lembaga pengawas justru jadi bagian dari permainan?

Jika benar, ini bukan hanya soal pelanggaran hukum—tapi juga soal pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap pasien saat menjalani p...
15/04/2025

Seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap pasien saat menjalani pemeriksaan USG pada trimester kedua kehamilan.

Korban berinisial E mengaku mengalami perbuatan tidak pantas saat diperiksa oleh dokter tersebut. Ia menyebut bagian dadanya diraba tanpa alasan medis yang jelas, meskipun di ruangan itu turut hadir seorang bidan dan suaminya.

Tak hanya E, seorang saksi lainnya juga mengaku pernah mengalami perlakuan serupa dari dokter yang sama. Namun hingga saat ini, saksi tersebut belum membuat laporan resmi kepada pihak berwajib.

Kasus ini tengah menjadi sorotan masyarakat, dan pihak berwenang diminta segera melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan kebenaran laporan dan memberikan perlindungan kepada para korban.

Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK UNPAD, Priguna Anugerah (31), resmi ditetapkan sebagai tersangka ka...
13/04/2025

Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK UNPAD, Priguna Anugerah (31), resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerk*saan terhadap pendamping pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Pelaku ditahan sejak 23 Maret 2025.

Kasus ini pertama kali mencuat lewat unggahan akun Instagram dan .mirza. Kejadian terjadi saat korban mendampingi ayahnya yang kritis. Pelaku membawa korban ke ruang terpisah dengan dalih prosedur medis, lalu diduga melakukan aksi kejahatan.

Pelaku telah dibawa ke konferensi pers oleh Polda Jabar dan kini dijatuhi sanksi blacklist seumur hidup dari Kemenkes, yang melarangnya melanjutkan pendidikan kedokteran.

Video yang beredar memperlihatkan Ustaz  membimbing  mengucapkan kalimat syahadat sebagai bagian dari prosesi mualaf. Be...
11/03/2025

Video yang beredar memperlihatkan Ustaz membimbing mengucapkan kalimat syahadat sebagai bagian dari prosesi mualaf. Bertempat di Masjid An Ni’mah Citra Grand Cibubur, banyak jamaah, termasuk ibu-ibu, menjadi saksi perjalanan spiritual ini.

Semoga Allah senantiasa membimbing dalam keimanan dan keistiqamahan. Aamiin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai tersangka dalam ...
09/03/2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Selain Indra, enam orang lainnya juga dijerat dalam kasus ini.

"Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku pengguna anggaran (PA) dan kawan-kawan," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto, Jumat (7/3). Namun, KPK belum mengungkapkan lebih lanjut mengenai peran dan identitas tersangka lainnya.

Penyidikan kasus ini dimulai sejak 23 Februari 2024 setelah mendapat persetujuan dari pimpinan KPK dan pejabat struktural Kedeputian Penindakan. Saat ini, penyidik masih terus mendalami dugaan korupsi dalam proyek tersebut guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan.

Belum Selesai Kasus Pertamina Terbit Dugaan Korupsi di PLN, Kerugian Negara Capai Triliunan.Korps Pemberantasan Tindak P...
07/03/2025

Belum Selesai Kasus Pertamina Terbit Dugaan Korupsi di PLN, Kerugian Negara Capai Triliunan.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri membenarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.

Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Kepala Kortastipidkor Polri Brigadir Jenderal Arief Adiharsa. Ia mengatakan, kasus itu telah naik ke tahap penyelidikan.

“Masih tahap penyelidikan ya,” kata Arief Adiharsa, dikutip dari tipidkorpolri.info, Kamis (6/3/2025).

Namun demikian belum diketahui secara jelas kasus apa yang kemudian tengah diusut Kortastipidkor. Yang jelas, kasus ini berkaitan dengan pemeriksaan pejabat PLN Pusat pada Senin (3/2/2025).

Sementara itu, berdasarkan sumber Inilah.com, salah satu kasus yang ditangani yakni terkait mangkraknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Kalimantan Barat.

"Kerugian negara Rp1,2 triliun," ujar sumber.

Menurut sumber itu, kasus PLTU 1 di Kalbar bukanlah satu-satunya perkara yang tengah disidik kortastipidkor. Dikatakan dia, terdapat tiga perkara terkait PLN yang kini sedang ditelusuri polisi.

Kronologi Korupsi PLTU 1 Kalbar

Sebelumnya, Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengungkap modus yang terjadi dalam kasus korupsi PLTU 1 Kalbar.

Arief menyebut pengerjaan proyek PLTU itu diduga melawan hukum dan terdapat penyalahgunaan wewenang. Akibatnya pekerjaan proyek mengalami kegagalan atau mangkrak sejak 2016, sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

"Pada tahun 2008 dilaksanakan lelang pembangunan PLTU 1 Kalbar 2x50 MW dengan sumber anggaran dari PT PLN (Persero). Setelah dilakukan proses lelang yang ditunjuk sebagai pemenang adalah KSO BRN," ujar Arief, melalui keterangan resmi, 6 November 2024.

Arief menjelaskan, KSO BRN sebagai pihak yang ditunjuk pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam tahap prakualifikasi dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis dalam proses pelelangan. Selanjutnya, pada 11 Juni 2009 dilakukan penandatanganan kontrak yang antara RR selaku Dirut PT BRN mewakili konsorsium BRN dengan FM selaku Dirut PT PLN (persero).
Sumber : inilah.com

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan hari ini bukan hanya seka...
24/02/2025

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan hari ini bukan hanya sekadar badan pengelola investasi. Kepala Negara mengatakan, Danantara harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA). "Itulah sebabnya peluncuran Danantara memiliki arti penting. Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia," kata Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional/DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhada...
23/02/2025

Ketua Dewan Ekonomi Nasional/DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap sistem perpajakan baru, yakni Coretax. Luhut menilai Coretax padahal menjadi sistem yang penting dan akan membantu mengerek penerimaan serta tax to GDP ratio, sehingga harus dipercepat. “Masa Cortex sudah 10 tahun enggak jadi-jadi, kenapa? Ada apa ini, perlu dilihat. Makanya saya saran Presiden, audit saja pak. Ada undang-undang enggak boleh diaudit. Presiden kan boleh lihat di mana kurang lebihnya,” ujarnya dalam dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pihaknya sudah merekrut beberapa anak muda Indonesia untuk menciptakan kecerdasan buatan akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) buatan dalam negeri.
"Sekarang ada beberapa anak muda di Indonesia yang kita rekrut, mereka sedang bekerja," kata Luhut di Jakarta, Selasa (18/2).

Luhut mengatakan, dalam waktu dua pekan ke depan anak muda yang ditunjuk tersebut akan melakukan presentasi di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto.

Address

Banjarmasin

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Rakyat Lokal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share