info_butonraya

11/06/2026

Mobil Toyota Avanza jatuh ke jurang sedalam 15 meter di Desa Lambusango, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (10/6/2026), sekitar pukul 12.30 Wita.

Toyota Avanza yang dikemudikan Sudi (56) awalnya bergerak dari dari Kota Baubau hendak menuju kediamannya di Desa Bukit Asri, Kecamatan Kapontori. Namun, ketika melewati tikungan dengan kondisi jalan yang licin akibat hujan, Sudi kehilangan kendali hingga jatuh ke jurang.

Mobil berwarna silver dengan nomor polisi DT 1130 DC itu tampak dalam posisi terbalik. Bagian badan mobil terlihat penyok pada sejumlah sisi.

Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Resor (Polres) Buton, Iptu Anwar, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sudi mengemudi seorang diri tanpa penumpang.

“ Sendiri (pengemudi), tidak ada penumpangnya,” ujar Anwar kepada Kendariinfo, Rabu (10/6).

Polisi memastikan Sudi tidak mengalami luka dan langsung dipulangkan ke kediamannya. Sementara mobil yang dikemudikannya belum dievakuasi dan masih di tempat kejadian perkara (TKP).

Sumber : kendariinfo.com

11/06/2026

❗ OPEN REGISTRATION ❗

🔵🏀 BBA CUP VOL 6 🏀🔵

Selamat datang di BBA CUP VOL 6.
BBA CUP merupakan sebuah turnamen bola basket bergengsi yang diselenggarakan sebagai wadah kompetisi dan pembinaan atlet usia muda berbakat.

Tahun ini KU-KU yang dipertandingkan antara lain:
KU 12 MIX (Maks 2014)
KU 14 PA dan PI (Maks 2012)
KU 20 PA dan PI (Maks 2006)

Lokasi Pertandingan
📍 : Ngalu Ngalu Arena

Jadwal Pendaftaran
📝 : 10 Juni s/d 15 Juli 2026

Jadwal Turnamen
📅 : 18 Juli - 25 Juli 2026

Contact Person / Pendaftaran
📞 : 0822-3969-8652 (MAIL)

Setiap kategori memiliki slot terbatas. Segera daftarkan tim mu!

10/06/2026

10/06/2026

Kekecewaan warga Kelompok Tani Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, memuncak. Ratusan warga turun langsung melakukan blokade dan mendirikan tenda di area jeti milik PT Anugerah Harisma Barakah (AHB), Selasa (9/6/2026), sebagai bentuk protes atas kompensasi lahan yang hingga kini belum mereka terima.

Warga menilai perusahaan tidak menunjukkan itikad serius dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi lahan kebun yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Padahal, persoalan tersebut disebut telah berlangsung sejak 2023 dan hingga kini belum menemukan titik terang.

Koordinator Lapangan aksi, Diki Pratama, mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan saat ini merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya warga dan perusahaan sempat mencapai kesepakatan tertulis. Dalam pertemuan tersebut, perusahaan disebut berkomitmen menyelesaikan pembayaran dalam waktu satu minggu. Namun, janji tersebut dinilai hanya tinggal janji karena tidak pernah direalisasikan.

“Ini aksi jilid dua. Sebelumnya sudah ada kesepakatan di atas materai, tetapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Warga terus menunggu tanpa kepastian,” tegas Diki di lokasi aksi.

Menurutnya, sikap perusahaan yang berlarut-larut menunda penyelesaian kompensasi telah memicu keresahan dan kemarahan masyarakat. Karena itu, warga memilih bertahan di lokasi sebagai bentuk tekanan agar hak-hak mereka segera dipenuhi.

Ia menegaskan, blokade akan terus dilakukan hingga perusahaan memberikan kepastian pembayaran. Jika tuntutan warga kembali diabaikan, persoalan tersebut akan dibawa ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Warga sudah terlalu lama menunggu. Kami ingin ada tindakan nyata, bukan sekadar janji yang terus diulang,” katanya.

Di sisi lain, pihak perusahaan melalui Wakil Kepala Produksi, Sunaryo, mengaku belum mengetahui secara detail duduk perkara sengketa tersebut karena baru bergabung dalam operasional perusahaan. Meski demikian, ia menyatakan akan menyampaikan tuntutan warga kepada manajemen perusahaan untuk ditindaklanjuti.

Baca selengkapnya di bursakota.co.id

10/06/2026

Polemik yang mencuat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton di Kota Baubau telah menyita perhatian publik, khususnya keluarga besar Muhammadiyah dan civitas akademika.

Konflik yang melibatkan rektor aktif dan mantan rektor ini berpusat pada dua persoalan utama, yakni status aset tanah Muhammadiyah dan dugaan penggelapan dana senilai Rp3,12 miliar.

Pertanyaan yang kemudian muncul di tengah perserikatan warga Muhammadiyah adalah siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu tidak bisa didasarkan pada opini, sentimen kelompok, ataupun kedekatan personal. Dalam negara hukum, benar dan salah harus dibuktikan melalui data, dokumen, audit keuangan, serta proses hukum yang transparan.

Apabila rektor aktif memiliki bukti bahwa telah terjadi penyimpangan pengelolaan aset maupun keuangan, maka bukti tersebut harus dibuka secara terang kepada publik dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Sebaliknya, apabila mantan rektor merasa tuduhan tersebut tidak berdasar, maka ia juga berhak memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil telah sesuai prosedur.

Yang menjadi persoalan adalah ketika konflik ini tidak lagi sekadar perbedaan pandangan administratif, tetapi telah berkembang menjadi pertarungan narasi yang berpotensi merusak nama baik kampus dan Muhammadiyah sebagai organisasi yang selama ini dikenal menjunjung tinggi amanah serta transparansi.

Baca selengkapnya di terawangnews.com

09/06/2026

Dua siswa sekolah dasar menunjukkan aksi terpuji dengan membantu seorang nenek mendorong gerobaknya yang mengalami kelelahan di sekitar SPBU Hj. Karim, Kota Baubau, Selasa (9/6) pagi.

Momen yang mengundang simpati tersebut memperlihatkan kepedulian para siswa terhadap sesama. Dengan penuh semangat, mereka bergotong royong membantu sang nenek melanjutkan perjalanannya hingga gerobak dapat kembali berjalan dengan lancar.

Aksi sederhana namun penuh makna ini mendapat apresiasi dari warga sekitar karena mencerminkan nilai kepedulian, empati, dan semangat saling membantu di tengah masyarakat.

09/06/2026

Suasana joget malam di Mawasangka yang seharusnya dipenuhi alunan musik mendadak berubah serius.

Hal itu setelah polisi menemukan seorang pria membawa senjata tajam (sajam) di tengah keramaian pesta.

Alih-alih hanya menikmati hiburan malam, MJL justru datang dengan perlengkapan tambahan yang membuat petugas harus turun tangan.

Tak menunggu waktu lama, pria berinisial MJL (32), warga Kelurahan Watolo, diamankan personel Satreskrim Polres Buton Tengah.

Kebetulan, saat itu polisi tengah melakukan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di lokasi Joget Kasebu Wasilomata, Jalan Poros Mawasangka, Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 22.15 WITA.

Kasat Reskrim Polres Buton Tengah AKP Busrol Kamal menjelaskan, personel Unit Operasi Kecil Lengkap (UKL) yang sedang melakukan patroli menemukan dua orang membawa senjata tajam di lokasi keramaian.

“Pada saat pelaksanaan Operasi Pekat, petugas menemukan dua pria yang membawa senjata tajam di lokasi keramaian. Satu orang yang masih di bawah umur diamankan di Polsek Mawasangka untuk pembinaan, sedangkan satu orang lainnya diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Busrol.

Petugas kemudian membawa MJL ke Polres Buton Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan senjata tajam yang dibawanya sebagai barang bukti.

Menurut Busrol, membawa senjata tajam ke tengah keramaian bukan keputusan yang bijak karena berpotensi memicu gangguan keamanan.

Baca selengkapnya di hibata.id

09/06/2026

🔥 PROMO SPESIAL 6.6 🔥
Daftar kemitraan KAF Fried Chicken sekarang dan dapatkan cashback hingga Rp1 Juta!
Slot terbatas, jangan sampai ketinggalan.

📞 0811 4001 1125

08/06/2026

Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok viral di media sosial, memperlihatkan dugaan pelarangan aktivitas penyelaman di perairan Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Dalam video tersebut, seorang warga negara asing (WNA) dan operator selam lokal disebut dilarang menyelam oleh pihak PT Wakatobi Dive Resort (WDR) di sekitar area resort. Peristiwa ini memicu kritik warganet dan kembali membuka polemik soal akses publik terhadap wilayah laut.

Video yang diunggah pada Sabtu (6/6/2026) itu memperlihatkan operator selam lokal terlibat adu mulut dengan perwakilan PT WDR. Pengunggah video menyebut dirinya hendak menyelam dengan dipandu operator lokal, namun mendapat larangan saat berada di lokasi penyelaman. WNA tersebut menyampaikan kritik terhadap tindakan yang dinilai membatasi akses masyarakat lokal terhadap laut.

"Guys, ada resort mewah bernama Wakatobi Dive Resort yang datang membuat keributan di spot diving dan melarang warga lokal pergi menyelam. Serius deh, saya tidak paham. Mereka semena-mena terhadap warga lokal," ujarnya dalam video.

Ia juga menyinggung Pemerintah Kabupaten Wakatobi agar segera mengambil sikap. Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir untuk memastikan hak masyarakat lokal tetap terlindungi. "Pemerintah Wakatobi ayo bergerak," katanya.

Video itu memicu beragam tanggapan dari warganet. Sebagian besar komentar mempertanyakan kewenangan pihak swasta dalam membatasi aktivitas di perairan yang merupakan ruang publik.

Sumber : javascorner.co.id