https://www.facebook.com/411342335946347/

BG News, Bekasi (2025)

28/07/2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan penghentian sementara transaksi untuk rekening-rekening pasif atau rekening dormant.
Rekening dormant itu sendiri ialah rekening tabungan atau giro milik nasabah yang dinyatakan oleh bank tidak memiliki aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu.

Ada bank yang menyatakan rekening nasabahnya sebagai dormant bila tak ada transaksi 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan.

Meski telah masuk ke dalam status rekening dormant, PPATK menemukan banyak yang disalahgunakan, seperti digunakan untuk jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.

"Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010," dikutip dari pengumuman dalam akun instagram , Senin (28/7/2025).

Meski ada pemblokiran sementara transaksi, PPATK memastikan, dana nasabah di rekening yang telah berstatus dormant itu akan tetap aman dan hilang.

Penghentian transaksi ini juga disebut PPATK menjadi bagian dari pemberitahuan terhadap nasabah, ahli waris, atau perusahaan bahwa rekening tersebut masih tercatat aktif, meskipun lama tidak digunakan.

"Langkah ini diambil demi menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia," tulis PPATK dalam postingan informasinya.

Sebagai informasi, berdasarkan analisis dan pemeriksaan PPATK, pada 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online.

Disamping perjudian online juga diketahui penggunaan rekening orang lain yang masif digunakan untuk penampungan hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya.

Salah satu rekening yang dinyatakan PPATK rawan digunakan untuk aktivitas ilegal itu adalah penggunaan rekening dormant dari para nasabah yang penguasaannya atau pengendaliannya dilakukan oleh orang lain.

Oleh sebab itu, PPATK melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah-nasabah yang berdasarkan data perbankan rekeningnya telah dinyatakan dormant. Namun, rekening itu masih bisa direaktivasi.

PPATK menyebut, nasabah dapat mengajukan permohonan reaktivasi ke cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur reaktivasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perbankan ataupun menghubungi PPATK untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

28/07/2025

Nitijen bagikan kisah suami kuli bangunan yang kuliahkan istri sampai jadi PNS, setelah sukses istrinya malah minta cerai

27/07/2025

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyoroti tawuran, khususnya yang melibatkan pelajar, masih kerap terjadi di Jakarta. Rano menyebut sejumlah tawuran itu bahkan ada yang didanai
"Sebagai informasi, dari misalnya Forkopimda, tawuran di Jakarta ini malah kadang-kadang memang setting, dan bahkan bahasanya ada yang juga dibiayai," kata Rano kepada wartawan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025)

"Nah, ini yang berbahaya, sehingga mereka punya jadwal untuk bertarung, untuk berantem. Ini bahaya sebetulnya situasi seperti ini," lanjutnya.

Rano tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pemberi dana serta lokasi tawuran yang dimaksudnya. Dia hanya menegaskan perlunya pendekatan khusus untuk menekan hal itu.

Dia mendorong adanya pemberian sanksi yang tegas kepada para pelaku tawuran. Jika melanggar ketentuan pidana, Rano mendukung pelaku dijerat secara hukum.

"Kalau yang memang kriminal, hukum. Tapi, kalau anak-anak, tentu punya batasan. Kalau masih bisa kita bina, kita bina," ucap Rano.

Rano mengakui angka kekerasan terhadap anak di Jakarta masih cukup tinggi. Adapun tawuran menjadi salah satu bentuk kekerasan anak yang marak terjadi.

Dia mengatakan hal itu menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Jakarta. Sejumlah rapat juga telah dan akan digelar dalam membahas masalah tawuran di Jakarta.

"Ternyata, berdasarkan data, memang itu realitas. Itulah makanya kemarin kita khusus rapat paripurna tentang tawuran. Kita sedang menyikapi, sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta," pungkas Rano

26/07/2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kesepakatan pertukaran data dengan Amerika Serikat (AS), yang tercantum dalam kesepakatan dagang, tidak bertentangan dengan HAM.

Hal itu, kata dia, karena pertukaran data itu jelas disebutkan sesuai dengan hukum Indonesia sehingga tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apa pun.

“Dalam klausul kan disebutkan bahwa pertukaran data tersebut dilakukan berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini tentunya rujukan kita adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP),” kata Natalius dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (26/7/2025)

Dia pun menekankan pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.

Ditegaskan Natalius, karena pertukaran data dilakukan berdasarkan hukum Indonesia, maka bentuk penyerahan data pribadi tidak dilakukan secara bebas, tetapi berdasarkan pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

“Artinya kalau itu yang dilakukan, sekali lagi tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apa pun,” tuturnya.

Diketahui melalui laman resminya, Gedung Putih mengumumkan AS dan Indonesia telah menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade alias Perjanjian Perdagangan Timbal Balik guna memperkuat kerja sama ekonomi, yang merupakan bagian dari tarif resiprokal ala Presiden AS Donald Trump.

Salah satu poin utama dalam kesepakatan itu berupa penghapusan hambatan perdagangan digital, termasuk komitmen Indonesia untuk memberikan kepastian terhadap perpindahan data ke Negeri Paman Sam.

Dalam butir Removing Barriers for Digital Trade, disebutkan bahwa Indonesia akan mengakui AS sebagai negara dengan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai hukum berlaku di Indonesia, yang memungkinkan data dapat dipindahkan secara lintas batas secara lebih leluasa.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada data pribadi warga Indonesia yang diserahkan kepada Pemerintah AS, sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor yang ditempuh kedua pihak.

Pernyataan Mensesneg berkaitan dengan salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat (AS), yang mana hal tersebut dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih (23/7).

"Jadi pemaknaannya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana (Amerika Serikat), tidak," kata Mensesneg saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/7).

Prasetyo menjelaskan bahwa ada beberapa platform yang dimiliki perusahaan Negeri Paman Sam memberi ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas.

Pemerintah AS, kata Prasetyo, justru ingin memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak disalahgunakan untuk berbagai kepentingan.

Oleh karenanya, pemerintah memastikan dan menjamin perlindungan data pribadi warga Indonesia karena diatur dalam UU PDP.

Sumber: ANTARA

25/07/2025

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan pernyataan terkait 'firasat politiknya' soal isu ijazah palsu hingga pemakzulan wapres. Tak lagi sekadar menyebut ada 'agenda besar', Jokowi kini secara terang-terangan menuding ada 'orang besar' yang menjadi dalang dan mem-backup gerakan Roy Suryo cs.

Pernyataan ini seolah menjadi konfirmasi atas dugaan yang selama ini beredar di ruang publik.

"Kan sudah saya sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang mem-back up. Itu saja," ujar Jokowi, di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, dikutip Jumat (25/7/2025).

Saat didesak lebih lanjut untuk menyebut siapa 'orang besar' yang ia maksud, Jokowi memberikan jawaban singkat namun penuh makna, seolah melempar teka-teki kepada publik.

"Ya semua sudah tau lah," ucap Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini muncul sehari setelah pentolan relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, juga melontarkan tudingan serupa. Usai diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Silfester menyebut ada mantan petinggi RI di balik gerakan Roy Suryo.

“Saya melihat ini adu domba politik. Satu tahun setelah kalah pilpres belum bisa move on. Roy Suryo cs hanya pion-pion aja. Di belakang ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo-Gibran nggak sukses, berpisah. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya. Ini mantan-mantan petinggi republik ini,” ujar Silfester, Kamis (24/7/2025).

Sementara itu, proses hukum kasus ini terus berjalan. Polda Metro Jaya telah resmi menyita ijazah asli S1 dan SMA milik Jokowi untuk dilakukan uji forensik.

“Penyitaan sudah dilakukan untuk ijazah S1 dan SMA oleh penyidik,” kata Jokowi usai diperiksa di Polresta Solo, Rabu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, juga telah mengonfirmasi penyitaan tersebut.

"Kami sudah konfirmasi ke Subdit Kamneg, selaku penyidik bahwa benar, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA," kata Ade Ary. Ia menambahkan, penyitaan dilakukan untuk kepentingan pengujian di laboratorium forensik.

Source: Suara com

25/07/2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia turun pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta orang.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan, jumlah tersebut turun 0,2 juta jika dibandingkan September 2024.

"Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Dari sisi persentasenya, jumlah penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduk pada Maret 2025 mencapai 8,47%. Jika dibandingkan dengan September 2024 turun sebesar 0,1%.

Dia mengatakan, profil kemiskinan Maret 2025 dihitung berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Maret 2025. Susenas dilakukan setiap tahun dua kali yaitu Susenas Maret dan Susenas September.

"Khusus Susenas Maret 2025 pendataannya dilakukan pada Februari 2025. Hal ini disebabkan pada Maret yang lalu bertepatan dengan bulan puasa atau Ramadan yang tentunya pada saat bulan Ramadan tersebut akan mempengaruhi pola konsumsi di rumah tangganya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan angka kemiskinan absolut serta pengangguran mengalami penurunan. Ia mendapatkan data itu dari Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

"Kepala BPS lapor ke saya angka pengangguran menurun angka kemiskinan absolut menurun, ini BPS yang bicara," kata Prabowo dikutip dari channel YouTube Partai Solidaritas Indonesia, dikutip Senin (22/7/2025).

Kendati begitu, Prabowo tidak merinci besaran angka penurunan pada kemiskinan dan pengangguran.

Menurut data BPS per 15 Januari 2025, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57%, menurun 0,46% terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79% terhadap Maret 2023. Sementara, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang. Angka ini menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023

Sumber: Detik com

25/07/2025

Sehat² buang bang ojol, dimudahkan urusannya

24/07/2025

Fenomena “Rojali”, akronim dari Rombongan Jarang Beli,makin sering terlihat di berbagai pusat perbelanjaan ibu kota.Beranggotakan sekelompok anak muda yang datang beramai-ramai ke mal tanpa niat berbelanja, keberadaan para Rojali ini menimbulkan reaksi beragam dari pengunjung hingga pengelola mall.

Biasanya, rombongan ini mengenakan pakaian seragam atau senada dari jaket murah hingga outfit thrifted dan berjalan bersama menyusuri lantai-lantai mal. Mereka sering terlihat berfoto ria, masuk ke toko-toko tanpa membeli apa pun, hingga duduk berlama-lama di area publik seperti food court atau tangga eskalator.

Dikutip dari laman industri.kontan.co.id, Namun menurut Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, kondisi ini bukanlah hal baru, melainkan situasi yang memang kerap terjadi dan sangat bergantung pada kondisi daya beli masyarakat.

“Dikarenakan uang yang dipegang oleh masyarakat kelas menengah bawah semakin sedikit maka terjadi kecenderungan untuk berbelanja barang atau produk yang harga satuannya rendah atau murah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alphonzus mengatakan saat ini masyarakat kelas menengah bawah terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan lebih mengutamakan belanja kebutuhan utama.

Meski demikian, pusat perbelanjaan tetap ramai dikunjungi karena peranannya telah berkembang menjadi fasilitas publik multifungsi.Tak hanya untuk belanja, Menurut Alphonzus pusat perbelanjaan kini dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat hiburan, edukasi, hingga berkumpul bersama keluarga.

Kondisi ini tidak akan berlangsung selamanya. Ketika daya beli masyarakat kembali pulih, tren belanja juga akan membaik,” kata Alphonzus.

Untuk itu, pusat perbelanjaan saat ini fokus menyelenggarakan program promo belanja yang bertujuan menopang daya beli sekaligus menarik minat konsumen
“Kondisi ini tidak akan berlangsung selamanya. Ketika daya beli masyarakat kembali pulih, tren belanja juga akan membaik,” kata Alphonzus.

Meski masih jadi perdebatan, fenomena Rojali menunjukkan bahwa ruang publik modern seperti mall kini memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar tempat belanja.Apakah ini sekadar tren sementara atau justru bentuk baru dari budaya urban? waktu yang akan menjawab.

24/07/2025

Gedung Putih menyebut pemerintah Indonesia akan menyerahkan pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia kepada Amerika Serikat. Hal ini dilakukan sebagai pengakuan Indonesia terhadap Amerika Serikat sebagai negara atau yuridiksi yang menyediakan perlindungan data pribadi yang memadai.

"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai," tulis Gedung Putih dalam Lembar Fakta bertajuk Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai KesepakatanPerdagangan Bersejarah, dikutip Rabu (23/7/2025).

Gedung Putih mengungkapkan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah mengupayakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan perlindungan data pribadi selama tahun-tahun belakangan. Hal inilah yang kemudian membuat Washington dinilai mampu mengelola data pribadi masyarakat Indonesia.

"Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun," bunyi Lembar Fakta tersebut.

Namun, pengelolaan data pribadi masyarakat akan dilakukan dengan berdasar hukum terkait perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini merupakan salah satu hal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan penetapan tarif resiprokal 19 persen untuk Indonesia.

Jika ditilik lebih dalam, pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan AS masuk ke dalam langkah untuk menghapus hambatan perdagangan digital antara dua negara.

Sebagai informasi, Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), pengendali data pribadi diperbolehkan melakukan transfer data pribadi kepada pengendali atau prosesor data pribadi yang berada di luar Indonesia.

Namun, ketentuan tersebut bukan tanpa syarat. Beberapa di antaranya adalah negara penerima memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP. Bila syarat pertama tidak terpenuhi, pengendali data wajib memastikan adanya mekanisme pelindungan data yang memadai dan bersifat mengikat.

Kemudian, jika kedua syarat di atas tidak terpenuhi, pengendali data harus memperoleh persetujuan dari subjek data pribadi sebelum melakukan transfer data

Selain pengelolaan data pribadi oleh perusahaan Amerika Serikat, Indonesia juga berkomitmen untuk menghapuskan lini tarif HTS (Harmonized Tariff Schedule) -sistem klasifikasi barang untuk keperluan bea masuk dan statistik perdagangan di Amerika Serikat- yang ada untuk 'produk tak berwujud' dan menangguhkan persyaratan terkait deklarasi impor.

"Mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat; dan mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa, termasuk menyerahkan Komitmen Khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh WTO," bunyi Lembar Fakta itu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Lembar Fakta tersebut menyampaikan, kesepakatan dagang dengan Indonesia ini akan menguntungkan pekerja, eksportir, petani, dan inovator digital Amerika. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tarif dagang ini, dalam beberapa minggu ke depan Amerika Serikat dan Indonesia akan menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) untuk memastikan manfaat bagi bisnis dan pekerja Amerika.

"Presiden Trump telah menyampaikan kesepakatan perdagangan yang berwawasan ke depan dan tangguh yang akan menguntungkan pekerja, eksportir, petani, dan inovator digital Amerika—kesepakatan ini adalah gambaran dan rasa kemenangan bagi seluruh rakyat Amerika," kata Trump.

Perlu diketahui, Amerika Serikat saat ini memiliki defisit perdagangan barang terbesar kelima belas dengan Indonesia, dengan total defisit perdagangan barang mencapai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024.

Source: Tirto id

24/07/2025

Beredar di media sosial (medsos) surat pemberitahuan dari Pemerintah Desa (Pemdes) yang mengimbau warga untuk mengungsi saat karnaval pesta rakyat menggunakan sound horeg berlangsung. Surat pemberitahuan itu dikeluarkan oleh Pemdes Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Dalam pemberitahuan tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka bersih Dusun Karangjuwet akan menyelenggarakan kegiatan karnaval pesta rakyat Karangjuwet vol 5. Kegiatan yang akan digelar di sepanjang Jalan Raya Karangjuwet ini berlangsung pada Rabu 23 Juli 2025 sejak pukul 16.30 WIB-selesai.

Selama kegiatan berlangsung, Pemdes Donowarih mengimbau kepada seluruh warga khususnya warga yang tinggal di sekitar jalan raya, memiliki bayi, anak kecil atau anggota keluarga yang sakit atau lansia untuk menjaga jarak atau mengamankan diri sementara atau menjauh dari lokasi karnaval.

Imbauan itu disampaikan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, mengingat sound system yang digunakan cukup keras atau biasa disebut sound horeg. Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pemdes Donowarih ini juga ditandatangani Kepala Desa Donowarih Sujoko.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa (Sekdes) Donowarih, Ary Widy Hartono membenarkan bahwa pihak desa mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi kegaduhan atau gesekan antar warga seperti yang beberapa waktu lalu sempat terjadi di Kota Malang.

"Betul (imbauan ini sebagai antisipasi agar tidak terjadi kegaduhan atau gesekan antar warga saat kegiatan karnaval berlangsung)," ungkap Ary saat dihubungi detikJatim melalui pesan WhatsApp, Rabu (23/7/2025).

Ary menyampaikan, karnaval ini nanti akan menampilkan berbagai rangkaian, seperti mobil hias, tari berbagai macam suku hingga penampilan-penampilan peserta yang mengenakan baju adat. Dia tidak memungkiri bahwa penampilan-penampilan itu nanti akan diiringi oleh sound horeg.

"Saat ini memang sound itu lagi booming dan sedang mendapatkan simpati dari masyarakat. Jadi setiap kontingen itu memang diiringi oleh sound," ujar Ary.

Pelaksanaan kegiatan karnaval ini akan dilangsungkan sepanjang Jalan Raya Karangjuwet atau mulai dari Masjid Jami Al Hidayah hingga rest area Karangploso.

23/07/2025

Amplop Kondangan Akan Kena Pajak? Terungkap di Rapat DPR

DPR RI mempertanyakan informasi bahwa pemerintah berencana memberlakukan pajak bagi amplop sumbangan atau kondangan dalam acara hajatan.

Hal itu menjadi salah satu fokus pembahasan yang menyebabkan suasana Rapat Kerja Komisi VI DPR RI memana, Rabu (23/7/2025).

Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, M***i Anam, mengaku telah mendengar kabar bahwa pemerintah berencana untuk memberlakukan pajak bagi amplop sumbangan atau amplop kondangan.

Kabar ini diungkapkannya dalam rapat gabungan dengan Menteri BUMN Erick Thohir serta CEO Danantara Rosan Roeslani di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, rencana ini adalah salah satu dari serangkaian kebijakan yang memberatkan rakyat kecil.

"Semua sekarang dipajaki, bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintai pajak oleh pemerintah. Kan ini tragis, membuat rakyat hari ini cukup menjerit," ungkap M***i Anam di tengah forum rapat tersebut.

Lebih jauh, politikus PDI Perjuangan itu menunjuk adanya korelasi langsung antara munculnya wacana pajak-pajak baru yang tidak populer dengan kebijakan pengelolaan dividen BUMN.

Ia menuding bahwa lembaga baru bernama Danantara menjadi pangkal persoalan, karena dividen BUMN yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan vital negara kini dialihkan sepenuhnya untuk dikelola oleh lembaga tersebut, bukan lagi masuk ke kas Kementerian Keuangan.

M***i Anam secara tegas mengaitkan rencana pajak amplop kondangan dengan hilangnya sumber penerimaan negara.

Ia memberikan contoh lain yang sudah terjadi, yakni pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen yang kini dibebankan kepada para pedagang di toko online.

Menurutnya, ini adalah bukti nyata pemerintah sedang mencari sumber pendapatan alternatif untuk menambal kekosongan kas negara.

"Ini adalah bagian dari dampak sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan ke Danantara," jelas M***i.

Ia berpendapat bahwa pengalihan dividen BUMN ke Danantara secara langsung menciptakan lubang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akibatnya, Kementerian Keuangan terpaksa memutar otak untuk mencari cara menutupi defisit, yang sayangnya berujung pada kebijakan yang semakin menekan masyarakat.

"Pengalihan dividen Danantara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit, maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini keringat dingin," imbuhnya dengan nada prihatin.

23/07/2025

Polisi Tangkap Pelaku Pem4lakan dan Penod*ngan Pedagang Nanas di Mustikajaya Bekasi

Dua pelaku yang diduga melakukan aksi pemal4kan dan penod*ngan terhadap seorang pedagang nanas di Jalan Raya Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, diringkus polisi.

Kedua pelaku ditangkap pada Sabtu malam, 19 Juli 2025, di wilayah Bogor, Jawa Barat, setelah buron selama beberapa hari.

Kanit Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Binsar Sianturi Hatorangan, mengatakan dua pria tersebut masing-masing berinisial T, 32 tahun, dan D, 22 tahun.

Mereka ditangkap sekitar pukul 19.35 WIB oleh tim gabungan Resmob dan Unit Reskrim yang telah melakukan pelacakan intensif.

"Iya betul. Dua orang pelaku telah kita amankan di daerah Bogor pada Sabtu, 19 Juli 2025 sekitar pukul 19.35 WIB," ujar Binsar saat dikonfirmasi, Selasa, 22 Juli 2025.

Saat ini, kata Binsar, kedua pelaku tengah menjalani pemeriksaan secara mendalam untuk menggali kemungkinan keterlibatan dalam aksi pemerasan lainnya.

Polisi juga tengah menyusun berkas perkara untuk segera menetapkan status hukum keduanya.

"Mereka kita jerat dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman hukumannya maksimal satu tahun penjara. Kasusnya akan segera kami rilis secara resmi dalam waktu dekat," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, insiden yang menimpa Iyan, 37 tahun, seorang pedagang nanas asal Kalimantan, sempat membuat geger warga sekitar karena aksi peno*ongan dengan senj*ta taj*m.

Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025, sekitar pukul 11.30 WIB, tak jauh dari depan salah satu perumahan di Jalan Raya Mustikasari.

Saat itu, Iyan yang sedang berdagang seperti biasa, tiba-tiba didatangi dua pria dan meminta satu kantong nanas secara gratis.

Iyan yang keberatan dan langsung menolak permintaan tersebut. Tak terima ditolak, pelaku kemudian cekc*k mulut dengan Iyan dan meng4ncam akan kembali.

"Dia datang minta nanas satu kantong. Saya keberatan, terus akhirnya cekc*k mulut biasa aja. Tapi dia kayak nggak terima, sampai ngelarang saya nurunin nanas di depan perumahan. Nggak lama, sekitar 20 menit, dia balik lagi bawa pedang," ungkap Iyan.

Aksi intimid*si itu sempat terekam kamera CCTV milik warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman, terlihat pelaku datang sambil membawa sebilah ped*ng dan mendatangi Iyan dengan gestur meng*ncam.

Sontak, warga sekitar menjadi resah, terutama para pedagang yang biasa berjualan di wilayah tersebut.

BG News

28/07/2025

28/07/2025

27/07/2025

26/07/2025

25/07/2025

25/07/2025

25/07/2025

24/07/2025

24/07/2025

24/07/2025

23/07/2025

23/07/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category