https://www.facebook.com/411342335946347/

BG News, Bekasi (2025)

24/08/2025

Beban masyarakat dalam beberapa tahun terakhir terlalu berat. Setelah kenaikan tarif pajak, harga-harga barang, dan tekanan ekonomi, Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.

Rencana kenaikan tarif tersebut berpotensi menambah tekanan bagi masyarakat yang sudah terbebani inflasi. Alih-alih menghadirkan solusi atas defisit keuangan, kebijakan ini justru dikhawatirkan menjadikan rakyat sebagai penanggung utama kekacauan tata kelola BPJS Kesehatan.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sudah menyetujui rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 2026. Ketentuan ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Penyesuaian dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Pemerintah menyebutkan rasio klaim yang terus meningkat menekan ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Semester I 2025 tercatat beban klaim lebih besar dibanding penerimaan iuran. Jika tak ada penyesuaian, BPJS Kesehatan berpotensi gagal bayar pada pertengahan 2026.

Ekonom Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, menilai keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026 merupakan langkah terburu-buru dan berpotensi membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Ia mengkritik pendekatan pemerintah seolah menjadikan masyarakat sebagai “penambal” defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

“Pemerintah tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek pemas**an anggaran dengan menaikkan iuran setiap kali terjadi ketidakseimbangan keuangan di BPJS,” tegas Bastian, Kamis, (21/08/2025)

Seharusnya, pembenahan dilakukan dari sisi tata kelola, efisiensi belanja kesehatan, serta peningkatan kepatuhan pembayaran iuran dari institusi besar, bukan hanya menekan peserta mandiri,” sambungnya.

Ia menambahkan bahwa akar persoalan defisit BPJS bukan semata pada rendahnya iuran, melainkan ketidakseimbangan struktural antara penerimaan dan belanja. Faktor seperti lemahnya pengawasan terhadap fraud klaim rumah sakit, kurangnya kontribusi optimal dari pemerintah daerah, serta masih tingginya pembiayaan penyakit katastropik seharusnya menjadi fokus perbaikan.

“Kalau setiap kali defisit jawabannya hanya menaikkan iuran, maka masyarakat akan terus menjadi korban,” kritiknya. (Edo)

Sc: Harian Fajar

24/08/2025

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), meminta uang Rp3 miliar setelah mengetahui ada dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Ngomongnya untuk renovasi rumah,” ujar Setyo saat dikonfirmasi, Sabtu (23/8/2025).

Menurut KPK, uang itu disebut untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Jawa Barat, meski hingga kini renovasi tersebut belum terealisasi.

“Akan tetapi, sepertinya rumahnya belum direnovasi,” kata Setyo menambahkan.

Tahu Ada Pemerasan, Noel Malah Minta Jatah

KPK menegaskan, permintaan tersebut dilakukan setelah Immanuel mengetahui adanya dugaan pemerasan di lingkungan Kemnaker.

Pada Jumat (22/8/2025), KPK menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3.

Selain dana Rp3 miliar, Immanuel disebut menerima satu unit motor mewah merek Ducati.

“Saudara IEG menerima Rp3 miliar pada Desember 2024,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

Motor Ducati Berpelat Kosong

Setyo menjelaskan, selain uang, Immanuel juga menerima satu kendaraan roda dua jenis Ducati.

“Saya lupa pelatnya berapa. Kalau enggak salah bravo ya, B 2445 warna biru, Ducati,” ujarnya.

Motor tersebut dibeli pada April 2025, tetapi hingga Agustus 2025 belum ada pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

"Ini setidaknya juga mengindikasikan supaya tidak diketahui dulu, kemudian dipasang pelat yang kosong gitu ya. Enggak tahu dapatnya dari mana. Nanti akan didalami,” kata Setyo.

Penahanan dan Pencopotan Jabatan Immanuel Ebenezer

KPK melakukan penahanan terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Latar Belakang Kasus Pemerasan K3

Kasus pemerasan K3 bermula dari laporan yang masuk ke KPK terkait dugaan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kemnaker.

Sertifikat K3 merupakan dokumen penting bagi perusahaan agar dapat mempekerjakan tenaga kerja sesuai standar keselamatan. Namun, laporan menyebutkan adanya praktik pemerasan yang membuat biaya pengurusan melonjak, bahkan mencapai jutaan rupiah.

KPK kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan aliran dana kepada sejumlah pejabat, mulai dari level subkoordinator hingga pejabat eselon tinggi.

23/08/2025

KOMISI Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Noel merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebelum akhirnya dipecat dari jabatannya pada hari yang sama dengan penetapannya sebagai tersangka, yakni Jumat, 22 Agustus 2025.

Penangkapan Noel cukup mengejutkan publik lantaran selama ini ia terkenal dengan aksi tegasnya memberantas perusahaan-perusahaan nakal yang menahan gaji hingga ijazah pegawainya. Noel bahkan sering mendatangi perusahaan-perusahan tersebut secara langsung.

Sebelum akhirnya bergabung dengan ring 1 sebagai anggota kabinet dan berakhir melakukan korupsi, Noel pernah menapaki jalan panjang. Pria yang lahir di Riau pada 22 Juli 1975 ini memulai karier politik di Gerindra pada 2023. Selama perjalanan itu, Noel bercerita pernah menjadi pengemudi ojek online atau ojol.

“Saya pernah menjadi driver ojol pada 2016 dan anak saya pun jadi driver ojol. Saat mendaftar sebagai ojol, surat nikah saya jadi jaminan. Sedangkan untuk anak saya, ijazahnya yang jadi jaminan ke perusahaan,” kata Noel saat berdialog dengan pengemudi ojol di kantor Grab, Jakarta, Jumat, 8 November 2024.

Sebagai pengemudi ojol, Noel mengaku hafal titik-titik keramaian saat berkeliling di Jakarta. Area ini biasa dikenal sebagai wilayah “gacor” alias tingkat keramaian pesanan tinggi.

"Saya dulu biasa main di Tanjung Barat. Tapi, kalau mau gacor, saya main ke tengah, ke Grand Indonesia. Jadi, kalau ada teman-teman ojol order-nya sedikit, berarti mereka mainnya bukan di titik gacor,” ujarnya.

Nasibnya kemudian berubah drastis setelah Noel memutuskan menjadi loyalis Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019. Kala itu Noel memimpin dan mendirikan kelompok relawan pendukung Jokowi yang diberi nama Jokowi Mania Nusantara atau Joman.

Atas loyalitasnya tersebut, Noel mendapat jabatan komisaris utama di PT Mega Eltra, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Tak lama, posisinya itu hanya dijabat kurang dari satu tahun, yaitu sejak Juni 2021 hingga Maret 2022.

Pada 2024, Noel pernah bertarung di arena legislatif sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra. Dalam kontestasi itu, Noel memperoleh 27.785 suara. Namun jumlah tersebut tak cukup mengantarkan Noel masuk ke Senayan.

Walau begitu, karier Noel justru makin moncer lantaran turut menjadi salah satu relawan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Ketua Umum Joman ini awalnya mengarahkan relawannya mendukung Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Namun arah politiknya berputar. Ia mencabut keputusan tersebut dan mengalihkan dukungan kepada Prabowo seiring dengan pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden. Noel kemudian mendirikan kelompok relawan Prabowo Mania.

Keputusannya tersebut berbuah manis. Setelah membantu memenangi Prabowo mengalahkan lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Noel ditunjuk sebagai wakil menteri guna mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Tak hanya itu, ia juga mendapat jabatan komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Hingga akhirnya pada Rabu, 20 Agustus 2025, Noel diringkus KPK dalam operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Noel terlibat kasus pemerasan untuk mengeluarkan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Seharusnya para buruh hanya membayar biaya resmi sebesar Rp 275 ribu. Namun mereka diminta membayar hingga Rp 6 juta.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan praktik pemerasan ini berlangsung sejak 2019. Sementara itu, Noel menduduki kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada 2024. Dalam rentang masa jabatannya hingga 2025, Noel mengetahui praktik itu. Namun dia meminta jatah.

"Noel meminta imbalan dan menerima Rp 3 miliar dan sepeda motor Ducati," ujar Asep.

Sumber: Tempo

21/08/2025

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Noel ditangkap di Jakarta.

"OTT di Kemnaker," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi detikcom, Kamis (21/8/2025).

Noel ditangkap pada Rabu (20/8) malam. Dia kini telah dibawa ke KPK dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.

"Sudah (dibawa ke KPK). Rangkaiannya dari semalam," kata Fitroh.

Noel ditangkap terkait kasus pemerasan. Pemerasan itu berkaitan dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Fitroh.

Terpisah, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Noel ditangkap di Jakarta pada Rabu (20/8). Rangkaian OTT di Kemnaker itu saat ini masih berlangsung.

21/08/2025

Penemuan jas4d diduga korban pemb*nuh*n di sebuah persawahan di Kampung Karangsambung, RT 8/RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis (21/8/2025), sekitar pukul 05.30 WIB.

Jas4d tersebut ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat, serta mata terlilit lakban.

Saat ini, petugas telah mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

20/08/2025

Ditengah proses pengawalan ketat kinerja pansus DPRD Pati, langkah mengejutkan dilakukan Ahmad Husain Hafid, sang inisiator unjuk rasa jilid 2 pada 25 Agustus 2025 mendatang.

Ternyata Ahmad Husain Hafid mengaku telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo. Hal itu terjadi usai dia melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Sudewo, yang dalam sepekan tidak pernah tampak melakukan aktivitasnya dalam agenda penting pemerintahan.

“Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan demo pada 25 Agustus batal. Saya sudah tidak berkecimpung di situ lagi. Tadi masyarakat juga sudah saya kasih tahu kalau batal,” cetus Husain saat dihubungi wartawan, Selasa (19/8/205).

Husein menyebut bahwa keputusan tersebut diambil, karena dia menilai bahwa pergerakan massa melenceng dari tuntutan awal yakni menolak kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Husein menduga ada kepentingan politik yang menunggangi aksi tersebut.

“Kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal real (nyata) dari masyarakat. Makanya saya memilih membatalkan, ketimbang saya hanya jadi jembatan dan ditunggangi politik,” tukas Husein.

Husain mengakui keputusan membatalkan aksi pada 25 Agustus mendatang, memicu tuduhan Dia telah menerima sejumlah imbalan dari Bupati Sudewo. Namun, ia tidak mempermasalahkan tuduhan semacam itu.

Husein tidak membantah jika dia telah menjalin komunikasi dengan Bupati Sudewo melalui panggilan video call seperti yang beredar tangkapan layarnya. Komunikasi itu berlangsung pada Selasa (19/8/2025) sekitar pukul 14.20 WIB.

Husain awalnya lebih dulu menghubungi Bupati Sudewo, namun tidak direspons. Tak berselang lama, Bupati Sudewo pun menelepon balik dari Pendapa Kabupaten Pati.

“Tadi aku video call-an sama Pak Bupati. Aspirasi-aspirasi saya diterima. Dari bawah, ibaratnya kepala desa saya suruh sampai Pak Bupati supaya pembangunan maksimal, biar tahun ini membangun, tahun depan dana desa bisa buat yang lain,” terang Husein.

Terjalinnya komunikasi melalui telepon itu, Husain menegaskan bahwa dia sudah berdamai dengan Bupati Sudewo. Selain itu, dia tidak lagi mendesak pemakzulan serta mempersilakan Bupati Pati melanjutkan kepemimpinan, namun dengan syarat tetap menyerap aspirasi warga.

“Tetap damai saya. Aku lebih s**a pemimpin yang benar-benar merangkul masyarakat dan Pak Sudewo tadi sudah membuktikan,” pungkasnya.

Source: Liputan6

18/08/2025

Jagat media sosial dihebohkan dengan kabar fantastis mengenai kenaikan gaji anggota DPR RI yang disebut-sebut mencapai Rp3 juta per hari atau total Rp90 juta dalam sebulan. Di tengah simpang siur informasi yang membuat publik bertanya-tanya, Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya angkat bicara.

Saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025) sore setelah mengikuti Upacara Penurunan Bendera, Puan dengan tegas membantah adanya kenaikan gaji bagi para wakil rakyat.

Ia meluruskan bahwa kebijakan baru yang diterima anggota dewan bukanlah kenaikan gaji pokok, melainkan kompensasi finansial sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan yang kini telah ditiadakan.

"Nggak ada kenaikan (gaji), hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja," kata Puan Maharani sebagaimana dilansir Antara.

Kebijakan tunjangan rumah dinas ini memang telah diberlakukan untuk anggota DPR RI periode 2024–2029. Puan Maharani, pada Oktober 2024 lalu, sempat menilai bahwa kebijakan ini lebih efektif dan bermanfaat bagi para anggota dewan yang baru menjabat, terutama dalam menjalankan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.

Menurutnya, dana kompensasi tersebut salah satunya bisa dialokasikan untuk memfasilitasi kebutuhan konstituen yang datang dari berbagai daerah pemilihan (dapil) untuk bertemu dengan wakilnya di Jakarta.

"Setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya," jelas Puan.

Penjelasan lebih detail datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar. Dalam kesempatan terpisah, Indra menegaskan bahwa semua anggota dewan, tanpa terkecuali, akan menerima tunjangan ini. Bahkan, anggota yang sudah memiliki rumah pribadi di Jakarta pun tetap berhak mendapatkannya.

Indra beralasan bahwa semua anggota DPR memiliki hak dan kewajiban yang setara di mata undang-undang, sehingga perlakuan terkait tunjangan ini pun harus sama dan akan diterima bersamaan dengan gaji bulanan.

"Semua diperlakukan sama sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Indra saat meninjau komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata, Jakarta, pada Senin (7/10/2024).

Kebijakan penghapusan fasilitas rumah dinas ini sendiri mulai terungkap ke publik pada awal Oktober 2024. Hal ini merujuk pada Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diteken pada 25 September 2024.

Surat tersebut secara resmi memerintahkan seluruh anggota DPR, baik yang terpilih kembali maupun yang tidak, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali rumah jabatan negara.

18/08/2025

NAMA Said Aqil Siradj tetap tercatat sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero meski Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT KAI. Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris KAI melalui keputusan Menteri BUMN berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: SK-224/MBU/08/2025 dan SK.039/DI-DAM/DO/2025.

Berdasarkan SK tersebut, Erick Thohir menunjuk komisaris baru yaitu Purnomo Sucipto dan I Wayan Sugiri. Sementara itu, Arnanto dan Raizal Arifin ditunjuk sebagai Komisaris Independen. Dengan demikian, posisi Dewan Komisaris KAI diisi oleh Said Aqil Siradj, Komisaris Utama; Endang Tirtana, Arnanto, dan Raizal Arifin sebagai Komisaris Independen, serta Purnomo Sucipto, I Wayan Sugiri, Diah Natalisa, dan Mohamad Risal Wasal sebagai Komisaris.

Pada periode pertama sebagai Komisaris Utama PT KAI, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, mengungkapkan Said Aqil Siradj dipilih karena KAI membutuhkan tokoh umat yang berpengalaman.

"Kita juga butuh tokoh umat di kereta api dan BUMN. Beliau bisa membangun nilai-nilai kebangsaan di BUMN," ujar Arya dalam rekaman suara yang dikirimkan kepada wartawan, Rabu petang, 2 Maret 2021.

Anggota DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyatakan komisaris baru, Said Aqil Siradj perlu mengangkat kondisi bisnis PT. Kereta Api Indonesia yang mengalami penurunan kinerja serta pendapatan akibat pandemi Covid-19.

"Dengan diangkatnya Ketua Umum PBNU, Said Agil Siradj sebagai Komisaris Utama PT KAI yang baru, maka FPKS berharap Komut Baru PT KAI dapat membantu mengangkat bisnis PT KAI yang tengah terpuruk akibat pandemi dengan memberikan mas**an yang positif dan profesional bagi jajaran Direksi PT KAI," kata Suryadi Jaya Purnama dalam rilis di Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021.

Profil Said Aqil Siradj

Menurut laman resmi NU, Said Aqil Siradj lahir pada 3 Juli 1953 di Desa Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Ia berasal dari keluarga ulama yang memiliki pengaruh besar di wilayahnya. Ayahnya, KH. Aqil Siradj, adalah putra Kiai Siroj, keturunan Kiai Muhammad Said Gedongan.

Kiai Siradj adalah seorang tokoh penyebar Islam sekaligus pejuang melawan penjajah Belanda. Ibunya, Nyai Afifah, berasal dari keluarga pengasuh Pesantren Kempek Cirebon. Dalam kehidupan rumah tangganya, Said Aqil menikah dengan Nyai Nur Hayati Abdul Qodir dan dikaruniai empat orang anak: Muhammad Said Aqil, Nisrin Said Aqil, Rihab Said Aqil, dan Aqil Said Aqil.

Sejak kecil, Said Aqil sudah akrab dengan lingkungan pesantren. Ia memulai pendidikan agama dari ayahnya dan ulama di Cirebon, kemudian melanjutkan ke Pesantren Lirboyo, Kediri. Di sana ia berguru kepada Mahrus Ali, Marzuki Dahlan, dan Muzajjad Nganjuk. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta di bawah bimbingan KH. Ali Maksum, sambil kuliah di IAIN Sunan Kalijaga.

Pendidikannya berlanjut ke Arab Saudi. Ia menyelesaikan studi S-1 di Universitas King Abdul Aziz, jurusan Ushuluddin dan Dakwah pada 1982. Lalu, meraih gelar S-2 di Universitas Umm al-Qura, jurusan Perbandingan Agama pada 1987.

Gelar doktor diperolehnya pada 1994 di universitas yang sama, dalam bidang Aqidah/Filsafat Islam, dengan disertasi berjudul Shilatullah bil-Kauni fit-Tashawwuf al-Falsafi yang dipertahankan dengan predikat Cum Laude. Selama menempuh studi di Makkah, ia sempat bekerja paruh waktu di toko karpet untuk membantu biaya keluarga meski telah menerima beasiswa.

Kiprah organisasinya mulai mencuat ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada 2010 dan kembali memimpin hingga 2021. Said Aqil pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat anggota fraksi yang mewakili NU pada 1999-2004. Kemudian, pada 2010, ia dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU. Pada Muktamar ke-32 NU di Asrama Haji Sindiang itu, Said unggul dengan perolehan 294 suara dari rivalnya, Slamet Effendi Yusuf, yang mendapat 201 suara.

Di bawah kepemimpinannya, NU semakin menegaskan peran sebagai pilar Islam moderat di Indonesia, mengusung gagasan “Islam Nusantara” yang menekankan toleransi, inklusivitas, dan perdamaian antarumat beragama. Reputasinya juga diakui di tingkat internasional, dengan berkali-kali masuk dalam daftar 50 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh Dunia versi Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISC) Yordania.

Selain memimpin PBNU, Said Aqil juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia serta Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia sejak 2021. Ia pun aktif dalam diplomasi global, khususnya di Timur Tengah, dengan mengedepankan pesan pluralisme dan harmoni sosial

Sunber: TEMPO

16/08/2025

Seorang wanita hamil berinisial NBR (22) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) melaporkan suami sirinya atas kasus dugaan penganiayaan. Korban mengaku dianiaya karena menegur pelaku menonton video p***o.
Dilansir detikSulsel, peristiwa itu terjadi di rumah pelaku di Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Maros pada Rabu (13/8) dini hari.

"Ya benar sekali, telah terjadi penganiayaan dan korbannya melaporkan di Polsek Mandai," ujar Kapolsek Mandai Iptu Erwin kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).

Korban melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya ke Polsek Mandai.

"Jadi korban pada malam itu setelah dianiaya datang melaporkan dirinya ke Polsek Mandai bahwa dia telah dipukul suami sirinya, korban tersebut dianiaya dan dia hamil 8 bulan," kata Erwin.

Dia menyebut pihaknya telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Sementara pelaku masih dalam pengejaran karena kabur usai menganiaya istrinya.

"Langkah selanjutnya kami melakukan interogasi, kemudian membuat surat perintah penyelidikan untuk melakukan pencarian terhadap suaminya," tuturnya.

Erwin menjelaskan, korban sudah sering dianiaya oleh pelaku. Penganiayaan itu dialami korban sejak tinggal bersama suami sirinya itu di Kota Ambon, Maluku.

"Kalau menurut korban bahwa dia sudah sering dianiaya suaminya, bahkan setelah pindah dari Ambon ke Makassar itu di situ tinggal berdua dan sering dianiaya oleh suaminya," ungkapnya.

Sementara dalam video beredar, tampak pelaku menganiaya istrinya hingga korban menangis histeris. Pelaku menganiaya korban diduga karena ditegur menonton video p***o.

"Awalnya saya larang dia nonton video p***o, tapi mungkin dia merasa risih dan terganggu jadi dia pukul saya," kata korban dalam video tersebut.

16/08/2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, pada Jumat (15/8). Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait pengurusan kuota haji.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk menindaklanjuti proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

“Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YCQ, tim mengamankan sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE),” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/8).

Budi menambahkan, seluruh barang bukti yang diamankan akan diproses lebih lanjut. Menurutnya, barang bukti itu dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara kuota haji 2024.

“Dari barang bukti itu, penyidik akan dilakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk dan bukti untuk mendukung penanganan perkara ini,” ucapnya.

Budi menekankan, barang bukti elektronik yang disita beragam jenisnya. Salah satunya berupa telepon genggam yang diduga menyimpan data penting terkait perkara.

“Barang Bukti Elektronik itu macam-macam, salah satunya adalah handphone, nanti itu akan diekstraksi, dibuka isinya, kita akan lihat informasi-informasi yang dicari,” jelasnya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Yaitu mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur

Source: Batampos

15/08/2025

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati Sudewo telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Namun, KPK menyatakan hal itu tidak menghapus unsur pidananya.

“Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Asep menyampaikan pernyataan tersebut merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut berbunyi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Asep meminta semua pihak untuk menunggu, terutama soal pemanggilan mantan anggota DPR RI tersebut oleh KPK. “Kemudian kapan dipanggil? Ya ditunggu saja ya,” katanya.

Nama Sudewo muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia membantah menerima uang sebanyak Rp 720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

Perkara tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender

14/08/2025

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan untuk tidak mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bantuan hibah bagi pondok pesantren pada APBD Perubahan tahun 2025. Keputusan tersebut kini tengah dibahas Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat.

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Ma'ruf Amin, mengkritik langkah yang diambil pemerintah provinsi tersebut. Ia menyebut, kebijakan ini tidak sejalan dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pondok pesantren.

Menurut Ma'ruf Amin, keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tidak memberikan hibah kepada pondok pesantren adalah sebuah kesalahan besar.

“Itu satu kesalahan besar, di pusat kita mendukung dengan Undang-Undang Pesantren. Kok malah di Jawa Barat anomali, tidak sejalan apa yang dilakukan pusat,” kata Ma'ruf Amin kepada awak media setelah menghadiri Halaqoh Transformasi Untuk Kebangkitan Pondok Pesantren di Sukabumi, Kamis (14/8/2025) siang.

Ma'ruf Amin juga menegaskan pentingnya peran pondok pesantren dalam peradaban bangsa, termasuk kontribusinya dalam gerakan kemerdekaan.

“Dia tidak tahu peran pesantren terhadap negara dan bangsa ini besar sekali. Baik melahirkan orang-orang yang berpartisipasi dalam berbangsa, menjadi pemimpin bangsa, mengubah perilaku masyarakat dan itu pesantren yang ikut berperan. Dia berpikir anomali itu harus diluruskan,” tutup Ma’ruf Amin

Sumber: Kompas com

BG News

24/08/2025

24/08/2025

23/08/2025

21/08/2025

21/08/2025

20/08/2025

18/08/2025

18/08/2025

16/08/2025

16/08/2025

15/08/2025

14/08/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category