https://www.facebook.com/112194021710291/

syamsuddin.daengfata, Poros Palopo/Makkasar, Belopa (2026)

19/09/2026

🚨 DAPUR MBG LOTENG TERANCAM TUTUP PERMANEN SETELAH KERACUNAN MASSAL: KELALAIAN YANG TIDAK BOLEH DIAMPUNI! 🇮🇩

Kabar mengejutkan sekaligus menyedihkan datang dari Lombok Tengah: Ombudsman RI menemukan kelalaian fatal pada dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Loteng yang menyebabkan keracunan massal, dan kini fasilitas tersebut terancam ditutup permanen! Temuan ini bukan sekadar "kesalahan teknis"—ia adalah bukti nyata bahwa ambisi meluncurkan program raksasa tanpa fondasi keamanan pangan yang kokoh telah berujung pada tragedi yang mengorbankan kesehatan anak-anak kita.

Ketika sebuah dapur dinyatakan lalai hingga level Ombudsman, itu artinya standar hygiene, pelatihan petugas, dan pengawasan rantai pasok telah gagal total. Menutup dapur mungkin solusi administratif, tapi pertanyaannya tetap menggantung: Bagaimana menjamin ribuan anak lain di Indonesia tidak mengalami nasib serupa? Karena menutup satu titik masalah tidak otomatis memperbaiki sistem yang rapuh.

🔍 Mengapa Temuan Ombudsman Ini Sangat Krusial?

Konfirmasi Kegagalan Sistemik, Bukan Insiden Tunggal: Kelalaian di Loteng bukan kasus isolated. Ia mencerminkan pola berulang di banyak daerah: rekrutmen vendor tanpa verifikasi ketat, pelatihan nol, monitoring absen, dan respons krisis yang lamban. Jika akar masalah tidak diperbaiki, menutup dapur Loteng hanya akan memindahkan risiko ke lokasi lain.

Dampak Trauma Jangka Panjang Bagi Korban & Komunitas: Keracunan makanan bukan hanya soal muntah atau demam—ia bisa menyebabkan kerusakan organ permanen, trauma psikologis, dan ketakutan abadi terhadap makanan sekolah. Anak-anak berhak merasa aman saat makan; negara gagal memberikan jaminan dasar itu.

Erosi Kepercayaan Publik Terhadap Program Strategis: Setiap insiden keracunan yang ditangani dengan cara "tutup saja" akan memperkuat skeptisisme masyarakat. Padahal, MBG punya potensi besar jika dikelola profesional. Membunuh program karena eksekusi buruk sama dengan membuang harapan jutaan keluarga miskin.

Langkah Konkret Agar Tragedi Loteng Jadi Titik Balik, Bukan Akhir Cerita

Audit Mendalam & Transparansi Penuh Atas Penyebab Kelalaian: Libatkan BPOM, Dinas Kesehatan, dan ahli keamanan pangan independen untuk menelusuri:

Apakah bahan baku kadaluarsa atau disimpan tidak layak?

Apakah petugas memasak tidak pernah dilatih HACCP?

Siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan pengawasan harian?
Publikasikan laporan lengkap. Keadilan lahir dari fakta yang tak terbantahkan.

Moratorium Nasional Sementara & Sertifikasi Wajib Ulang: Hentikan sementara operasional semua dapur MBG di wilayah berisiko tinggi sampai seluruh unit lolos sertifikasi laik hygiene dan uji coba blind test oleh panel independen. Jangan izinkan satu pun dapur beroperasi tanpa bukti kompetensi nyata.

Mekanisme Kompensasi & Pemulihan Holistik Bagi Korban Loteng: Negara wajib menanggung seluruh biaya pengobatan, rehabilitasi, dan kompensasi psikososial bagi korban dan keluarga. Bentuk tim pendampingan khusus yang terdiri dari dokter, psikolog, dan pekerja sosial. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian melawan konsekuensi kelalaian negara.

Reformasi Struktur Pengawasan Berbasis Partisipasi Masyarakat: Libatkan orang tua, guru, dan kader posyandu sebagai "pengawas harian" di setiap titik distribusi. Berikan mereka checklist sederhana dan saluran pengaduan cepat (WhatsApp/Hotline) dengan respons maksimal 15 menit. Pengawasan partisipatif adalah benteng terbaik melawan kelalaian birokrasi.

❤️ Pesan untuk Kita Semua

Kepada Ombudsman RI & Pemerintah Pusat/Daerah: Jangan jadikan penutupan dapur sebagai akhir dari tanggung jawab. Perbaiki sistem dengan keberanian mengakui kesalahan dan integritas moral. Ingat: setiap piring makanan yang disajikan adalah amanah suci yang entrusted kepada Anda.
Kepada Orang Tua & Masyarakat Loteng: Jangan diam menerima ketidakadilan ini. Dokumentasikan setiap gejala, simpan bukti medis, dan kawal proses investigasi melalui serikat orang tua atau media. Solidaritas antar-keluarga korban adalah kekuatan terbesar Anda.
Kepada Vendor & Pengelola Dapur MBG: Anda bukan sekadar juru masak—Anda adalah penjaga kesehatan generasi masa depan. Perlakukan setiap porsi dengan tanggung jawab tertinggi. Keuntungan finansial tidak sebanding dengan nyawa anak yang terancam.
Kepada Anak-Anak yang Menjadi Korban: Kalian berhak merasa aman saat makan di sekolah. Negara berutang pada kalian—dan kami akan terus menuntut agar utang itu dibayar dengan perubahan sistemik yang nyata.

Tag , , , , , serikat orang tua siswa, atau warga yang peduli keselamatan anak! Mari diskusikan: Apa langkah konkret yang harus diambil agar program MBG benar-benar aman dan berkualitas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar! 👇

18/09/2026

PENDIDIKAN NEGERI HARUS GRATIS, BENARKAH AKAN MENJADI KENYATAAN?

Kabar penting datang dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam peringatan HUT ke-28 PAN, Jumat (18/9/2026), Presiden menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri digratiskan.

Bukan hanya SD dan SMP, tetapi juga SMA hingga perguruan tinggi negeri.

Pernyataan ini tentu menjadi harapan besar bagi jutaan orang tua. Sebab pendidikan bukan sekadar urusan sekolah, tetapi menyangkut masa depan anak dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup.

Presiden juga menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah memasukkan sekolah gratis sebagai salah satu prioritas pendidikan tahun 2027, bersamaan dengan revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran.

Namun, janji pendidikan gratis harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang jelas dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Gratis untuk siapa?
Biaya apa saja yang ditanggung negara?
Bagaimana dengan kebutuhan sekolah, seragam, buku, transportasi, hingga biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri?

Semua itu membutuhkan aturan, anggaran, dan mekanisme yang transparan agar tidak berhenti sebagai wacana.

Yang pasti, jika pendidikan negeri benar-benar bebas biaya, maka beban orang tua dapat berkurang dan kesempatan anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak semakin terbuka.

Pendidikan jangan sampai menjadi kemewahan. Anak orang kaya maupun anak petani, nelayan, buruh, honorer, dan masyarakat kecil harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

Semoga cita-cita pendidikan negeri gratis ini benar-benar diwujudkan dengan kebijakan yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Karena investasi terbaik sebuah bangsa bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun manusia.

🤲 Semoga setiap anak Indonesia bisa belajar dengan layak, tanpa orang tua harus mengorbankan kebutuhan pokok keluarganya.

18/09/2026

PPPK PARUH WAKTU: JANGAN BIARKAN PERNYATAAN YANG BERBEDA MENAMBAH KEGELISAHAN

Nasib PPPK paruh waktu kembali menjadi sorotan. Pernyataan Mendagri Tito Karnavian mengenai kemungkinan peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu melalui proses tes mendapat respons keras dari Aliansi R2 R3 Indonesia. Mereka menilai pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan pemerintah sebelumnya mengenai mekanisme alih status.

Di sisi lain, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq pada 18 September 2026 menyampaikan bahwa kebijakan peningkatan status PPPK maupun PPPK paruh waktu tidak berubah. Pemerintah masih mengkaji waktu pelaksanaannya, termasuk kemungkinan dimulai 2027 atau 2028.

Inilah yang menjadi persoalan utama: bukan sekadar soal tes atau tidak tes, tetapi kepastian nasib ribuan bahkan ratusan ribu orang yang selama ini mengabdi.

Mereka telah bekerja, mengajar, melayani masyarakat, dan menjalankan tugas negara. Wajar jika setiap pernyataan pejabat terkait masa depan status mereka menjadi perhatian serius.

Kalau memang mekanismenya sudah disepakati, masyarakat tentu berharap seluruh kementerian dan lembaga memberikan penjelasan yang satu suara, jelas, terbuka, dan tidak berubah-ubah.

PPPK paruh waktu tidak membutuhkan janji yang membuat harapan naik turun. Mereka membutuhkan kepastian regulasi, kepastian mekanisme, kepastian anggaran, dan kepastian masa depan.

Jangan sampai perbedaan narasi antarlembaga justru membuat mereka kembali gelisah.

Mereka sudah terlalu lama menunggu. Kini yang dibutuhkan bukan polemik, tetapi kepastian.

Semoga pemerintah segera memberikan penjelasan resmi yang menjadi pegangan bersama. 🤲

18/09/2026

PPPK PARUH WAKTU MENUNGGU KEPASTIAN, SURAT EDARAN SUDAH TERBIT

Kabar terbaru datang untuk para PPPK paruh waktu. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerbitkan surat edaran kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi kinerja dan mengusulkan perpanjangan masa kerja bagi PPPK paruh waktu yang memenuhi persyaratan.

Ini menunjukkan bahwa masa depan PPPK paruh waktu mulai masuk pada tahap evaluasi dan penataan yang lebih konkret. Namun, satu hal yang harus menjadi perhatian adalah kepastian nasib mereka setelah masa perjanjian kerja berakhir.

Jangan sampai mereka yang selama ini bekerja dan mengabdi justru kembali hidup dalam ketidakpastian.

Pemerintah tentu perlu memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai kebutuhan organisasi. Kinerja harus menjadi ukuran, tetapi masa pengabdian dan kontribusi terhadap pelayanan publik juga layak diperhatikan.

Apalagi secara nasional, pemerintah telah membuka ruang bagi PPPK paruh waktu untuk mengikuti proses menuju PPPK penuh waktu mulai 2027, dengan tetap mengikuti mekanisme, persyaratan, kebutuhan formasi, dan ketentuan yang berlaku.

Harapan para PPPK paruh waktu sederhana: jangan hanya diberi status, tetapi berikan juga kepastian masa depan.

Mereka sudah mengabdi.
Mereka sudah bekerja.
Kini mereka menunggu kepastian.

Semoga penataan PPPK paruh waktu benar-benar menghadirkan solusi, bukan kembali menghadirkan kegelisahan.

Semoga pemerintah memberikan jalan yang jelas, adil, transparan, dan manusiawi bagi seluruh PPPK paruh waktu. 🤲

17/09/2026

GURU BUKAN SUMBER KEGADUHAN MBG, MEREKA BAGIAN DARI PENGAWASAN

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut guru, orang tua siswa, wartawan hingga LSM sebagai pihak yang membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai di media sosial menuai tanggapan.

Ketua PGRI DIY Didik Wardaya menilai penyebutan guru sebagai sumber kegaduhan kurang bijak. Menurutnya, tugas utama guru tetaplah mengajar dan mendidik. Jika dalam pelaksanaan MBG guru ikut membantu mengawasi makanan atau distribusinya, hal itu dilakukan sebagai bagian dari kepedulian terhadap siswa.

Di sisi lain, masyarakat tentu memiliki hak untuk menyampaikan kritik ketika menemukan persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Kritik dari guru dan orang tua tidak selalu berarti menolak MBG. Bisa jadi justru merupakan bentuk kepedulian agar makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, layak dan memenuhi standar.

BGN sendiri dalam pemberitaan resminya mencatat langkah penertiban terhadap SPPG yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk penghentian sementara sejumlah SPPG dan penguatan regulasi keamanan pangan. Ini menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi memang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG.

Karena itu, ketika muncul keluhan atau kritik, yang paling penting bukan mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi mencari apa yang harus diperbaiki.

Guru bukan lawan pemerintah.
Orang tua bukan pengganggu program.
Wartawan bukan musuh kebijakan.
Dan kritik masyarakat bukan otomatis kegaduhan.

Semua pihak memiliki peran masing-masing untuk memastikan program sebesar MBG benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia.

Kalau ada kekurangan, perbaiki. Kalau ada kritik, dengarkan. Kalau ada masalah keamanan pangan, tindak dengan tegas.

Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar citra sebuah program, tetapi kesehatan dan masa depan anak-anak kita.

Semoga MBG semakin baik, semakin aman, semakin transparan, dan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

🤲 Semoga setiap makanan yang sampai ke tangan anak-anak menjadi sumber kesehatan, bukan sumber kekhawatiran.

17/09/2026

🚫 KOMISI X DPR TEGAS: GURU BUKAN PEMBATU DAPUR! HENTIKAN PENGGUNAAN TENAGA PENDIDIK UNTUK PROGRAM MBG 🇩🍎

Kabar penting datang dari Gedung DPR RI: Komisi X secara resmi menyatakan keberatan atas kebijakan melibatkan guru sebagai pembantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG)! Langkah legislatif ini bukan sekadar penolakan administratif—ia adalah benteng pertahanan bagi martabat profesi guru yang selama ini sering kali dianggap sebagai "pekerja serabutan" oleh birokrasi.

Di tengah beban mengajar yang sudah berat, menambah tugas logistik pangan sama dengan merampas waktu persiapan pelajaran, evaluasi siswa, dan istirahat yang layak. Guru adalah arsitek masa depan bangsa, bukan kurir makanan atau petugas gudang. Ketika fokus mereka terpecah, kualitas pendidikanlah yang menjadi korban pertama.

Mengapa Keberatan Komisi X Sangat Krusial?

Perlindungan Terhadap Integritas Profesi: Guru memiliki kode etik dan standar kompetensi khusus. Memaksa mereka melakukan tugas di luar ranah pendidikan adalah bentuk deprofesionalisasi yang berbahaya. Jika guru bisa disuruh mengurus makan siang, besok mungkin disuruh memperbaiki atap sekolah atau menjaga kantin. Di mana batasnya?

Dampak Langsung pada Kualitas Pembelajaran: Waktu dan energi guru adalah sumber daya terbatas. Setiap jam yang dihabiskan untuk mengemas nasi bungkus atau mendistribusikan susu adalah jam yang hilang untuk membimbing siswa, memberikan umpan balik konstruktif, atau mengembangkan materi ajar inovatif. Anak-anak kita berhak mendapatkan pendidik yang hadir utuh, bukan yang lelah secara fisik dan mental.

Efisiensi Program MBG Itu Sendiri: Program sebesar MBG membutuhkan tenaga ahli gizi, logistik, dan manajemen rantai pasok yang kompeten. Menggunakan guru—yang tidak memiliki keahlian tersebut—adalah solusi murah tapi berisiko tinggi: kesalahan penanganan pangan, ketidakakuratan data penerima, hingga potensi keracunan massal. Profesionalisme harus jadi prioritas, bukan eksploitasi SDM yang ada.

💡 Langkah Konkret Agar MBG Berjalan Tanpa Mengorbankan Guru

Rekrutmen Tenaga Khusus MBG Berbasis Kompetensi: Alokasikan anggaran khusus untuk merekrut petugas gizi, koordinator distribusi, dan admin lapangan yang memang berkompeten di bidangnya. Jangan jadikan guru sebagai "cadangan gratis" karena malas merekrut profesional.

Pemisahan Tugas yang Jelas & Tertulis: Buat SOP tegas yang melarang pelibatan guru dalam aktivitas operasional MBG selain sebagai pengawas kualitas (jika diminta) atau penerima manfaat (untuk siswa). Sanksi tegas bagi kepala daerah atau pejabat yang melanggar.

Kolaborasi Lintas Sektor yang Sehat: Libatkan PKK, karang taruna, atau relawan komunitas terlatih sebagai mitra distribusi, bukan membebankan pada guru. Bangun ekosistem gotong royong yang menghargai peran masing-masing pihak.

Monitoring Independen & Saluran Pengaduan Responsif: Bentuk tim pengawas independen (termasuk perwakilan guru) untuk memastikan kebijakan ini dipatuhi di lapangan. Sediakan hotline khusus bagi guru yang merasa dipaksa melakukan tugas non-pendidikan. Perlindungan harus nyata, bukan hanya di atas kertas.

❤️ Pesan untuk Kita Semua

Kepada Komisi X & DPR RI: Terima kasih atas ketegasan Anda. Jadikan ini preseden kuat bahwa profesi guru tidak boleh lagi dieksploitasi. Kawal implementasinya hingga ke pelosok desa.
Kepada Pemerintah Pusat & Daerah (Kemendikdasmen, BGN, Pemda): Hormati batas profesi. Cari solusi logistik yang profesional, bukan yang mudah tapi merusak sistem pendidikan. Ingat: investasi terbaik untuk MBG adalah guru yang fokus mengajar, bukan guru yang sibuk mengantar makan.
Kepada Guru-Guru di Seluruh Indonesia: Anda berhak menolak tugas di luar kewenangan. Dokumentasikan setiap tekanan, laporkan melalui serikat atau saluran pengaduan resmi. Solidaritas antar-guru adalah perisai terkuat Anda.
Kepada Masyarakat: Mari dukung kebijakan yang melindungi pendidik. Karena pada akhirnya, guru yang dihargai dan fokus adalah fondasi pendidikan berkualitas yang kita impikan.

Tag , , , , , atau warga yang peduli martabat pendidik! Mari diskusikan: Apakah Anda setuju guru harus sepenuhnya dibebaskan dari tugas operasional MBG? Tulis pendapat Anda di kolom komentar! 👇

17/09/2026

📢 KABAR PENTING UNTUK PNS KEMENAG: PENDAFTARAN INPASSING PENGAWAS HALAL DIPERPANJANG!

Ada kabar baik bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH).

Kementerian Agama resmi memperpanjang batas waktu pendaftaran inpassing hingga 20 September 2026. Sebelumnya, pendaftaran dijadwalkan berakhir pada 15 September 2026.

Kesempatan ini diperuntukkan bagi PNS aktif Kemenag yang tidak sedang menduduki jabatan fungsional lain. Eks Satgas Layanan Jaminan Produk Halal di PTKIN juga dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa persyaratan utama antara lain:
✅ Memiliki pengalaman pengawasan JPH minimal 2 tahun secara kumulatif
✅ Memiliki penilaian kinerja minimal Baik dalam dua tahun terakhir
✅ Mendapatkan surat usul dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
✅ Memenuhi ketentuan usia menjelang batas usia pensiun
✅ Melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.

📌 Jangan menunggu sampai batas akhir!
Bagi PNS Kemenag yang merasa memenuhi persyaratan, tambahan waktu ini menjadi kesempatan untuk segera memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan pendaftaran.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi Ditjen Bimas Islam/Kemenag. Tahapan selanjutnya meliputi seleksi administrasi, verifikasi dan validasi BPJPH, hingga penerbitan rekomendasi dan SK pengangkatan yang ditargetkan selesai sebelum akhir 2026.

Penguatan SDM pengawas halal bukan sekadar soal jabatan, tetapi juga bagian penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan jaminan produk halal yang terpercaya.

Semoga kesempatan ini menjadi jalan pengabdian baru bagi ASN Kemenag yang memenuhi kualifikasi. Siapkan berkas, cek persyaratan, dan jangan sampai terlambat.

🤲 Semoga setiap langkah dalam menjalankan amanah memberikan manfaat bagi umat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

17/09/2026

EKS HONORER K2 MINTA REGULASI PPPK JADI PNS TANPA TES SEGERA DITERBITKAN

Harapan panjang eks honorer K2 kembali mencuat. Mereka mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur pengangkatan PPPK menjadi PNS tanpa tes, khususnya bagi mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Desakan ini muncul setelah pemerintah menyampaikan rencana memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti pengangkatan menjadi PNS mulai 2027. Bagi eks honorer K2, masa pengabdian seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan prioritas.

Koordinator Wilayah AP3KI Jambi, Amaden, menyampaikan bahwa sebagian eks honorer K2 sudah mendekati usia pensiun. Mereka menerima status PPPK setelah melalui perjalanan pengabdian yang panjang, dengan harapan adanya kepastian karier dan masa depan sebagai ASN.

Kini, ketika wacana peningkatan status PPPK menjadi PNS mulai dibahas, mereka meminta agar pemerintah tidak melupakan sejarah pengabdian para honorer K2.

Namun, penting dicatat: desakan pengangkatan tanpa tes tersebut merupakan aspirasi kelompok eks honorer K2, bukan berarti regulasi PNS tanpa tes bagi seluruh PPPK sudah resmi diterbitkan. Pemerintah masih menyiapkan regulasi, mekanisme, serta tahapan pelaksanaannya.

Yang ditunggu para PPPK bukan sekadar janji, tetapi kepastian hukum yang jelas, transparan, adil, dan dapat dilaksanakan.

Bagi mereka yang telah puluhan tahun mengabdi, waktu bukan lagi sekadar angka. Usia terus berjalan, sementara masa pengabdian semakin panjang.

Semoga pemerintah benar-benar menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi para PPPK dan eks honorer K2, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip sistem merit.

Pengabdian jangan dilupakan. Kepastian jangan ditunda.

16/09/2026

GAJI ASN MAU PINDAH BANK? MENPAN RB AKAN TEMUI MENKEU BARU

Wacana pemindahan gaji ASN pemerintah daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank Himbara kembali menjadi perhatian.

Menteri PAN RB Rini Widyantini menyampaikan akan bertemu Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, untuk membahas persoalan tersebut. Menurut Rini, kebijakan mengenai pemindahan payroll ASN berada di ranah Kementerian Keuangan.

Persoalannya bukan sekadar gaji masuk ke rekening bank mana.

Bagi ASN, perubahan payroll dapat berkaitan dengan rekening penerimaan gaji, pembayaran cicilan, fasilitas perbankan, hingga layanan keuangan yang selama ini digunakan.

Di sisi lain, BPD juga memiliki kepentingan besar karena payroll ASN menjadi salah satu sumber dana murah dan berkaitan dengan penyaluran kredit kepada masyarakat maupun ASN.

Serikat pekerja BPD sebelumnya menyampaikan kekhawatiran bahwa perpindahan payroll dapat mengurangi dana murah BPD dan memberikan dampak lanjutan terhadap bisnis serta tenaga kerja di bank daerah. Namun, dampak tersebut merupakan kekhawatiran yang disampaikan pihak serikat pekerja dan masih menjadi bagian dari perdebatan kebijakan.

Kini bola berada pada pembahasan lintas kementerian.

Apakah payroll ASN benar-benar akan dialihkan ke Himbara, atau tetap mempertahankan peran BPD?

Yang paling penting, setiap kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan ASN, keberlanjutan bank daerah, pelayanan perbankan, serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Kita tunggu hasil pembicaraan MenPAN RB dan Menkeu baru.

16/09/2026

PNS & PPPK, PESAN INI JANGAN DIANGGAP SEPELE!

Menjadi ASN bukan hanya soal menerima gaji setiap bulan, tetapi juga tentang menjaga etika, integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat.

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengingatkan PNS dan PPPK agar bijak menggunakan media sosial. ASN diminta tidak menjadikan media sosial sebagai tempat memamerkan kekayaan atau melakukan flexing, tetapi memanfaatkannya untuk menyampaikan informasi dan kegiatan positif kepada masyarakat.

Pesannya sederhana, tetapi penting:

Jabatan boleh menjadi kebanggaan, tetapi jangan sampai gaya hidup menjadi sumber persoalan.

Setiap unggahan ASN dapat menjadi perhatian publik. Karena itu, sebelum menekan tombol posting, ada baiknya berpikir sejenak:

👉 Apakah ini bermanfaat?
👉 Apakah tidak menyinggung atau merugikan orang lain?
👉 Apakah pantas dilihat masyarakat?
👉 Apakah mencerminkan integritas seorang ASN?

PNS maupun PPPK sama-sama membawa nama pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Maka, profesionalisme tidak hanya terlihat ketika berada di kantor, tetapi juga tercermin dari perilaku di ruang digital.

Gunakan media sosial untuk menunjukkan karya, pelayanan, prestasi, dan pengabdian—bukan sekadar mempertontonkan kemewahan.

Karena ASN bukan hanya bekerja untuk negara, tetapi juga sedang membangun kepercayaan masyarakat.

Semoga pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua. 🤲

syamsuddin.daengfata

19/09/2026

18/09/2026

18/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

17/09/2026

17/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request