Radar Bengkulu

08/12/2025

RADAR BENGKULU - Sebanyak 115 mahasiswa Program Studi (Prodi) Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Padang (UNP) mengikuti kegiatan Kuliah Lapangan Dramaturgi yang dilaksanakan pada 6–7 Desember 2025 di Kota Bengkulu..baca selengkapnya

RADAR BENGKULU - Sebanyak 115 mahasiswa Program Studi (Prodi) Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Padang

06/12/2025

Pemerintah akan Datangkan 200 Helikopter untuk Penanganan Bencana Alam

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Pemerintah mulai mendatangkan 200 helikopter untuk menangani bencana di Indonesia. Rencananya, 200 helikopter itu akan didatangkan mulai Januari 2026.

Seperti dikutip dari laman disway.id, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini 50 helikopter telah dikerahkan ke wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera.

“Beberapa bulan atau beberapa tahun lalu, mungkin tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. Tapi sekarang rakyat melihat alat-alat negara segera hadir,” kata Presiden dalam sambutannya di puncak HUT Partai Golkar, Jumat, 5 Desember 2025.

27/11/2025

Temukan lebih banyak
Bengkulu
Kota Bengkulu
Beranda
Berita Utama

Gubernur Bentuk Tim Khusus Tangani Korban Penembakan Konflik Lahan di Pino Raya --

RADAR BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat merespons insiden penembakan dalam konflik lahan yang terjadi di Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan, awal pekan ini.

Lima petani mengalami luka tembak dalam kejadian tersebut dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada Rabu (26/11) mengumumkan pembentukan tim khusus untuk memastikan seluruh korban dan keluarga mendapatkan pendampingan menyeluruh, baik dari sisi hukum, sosial, maupun layanan kesehatan.

“Ada lima poin tugas tim yang dibentuk Pemprov,” ujar Helmi dalam keterangan persnya.

26/11/2025

26/11/2025

RADAR BENGKULU — Progres pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai kembali menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Bengkulu. Meski laporan awal menunjukkan adanya peningkatan kedalaman alur, Komisi III menilai pelaksanaannya masih berjalan lamban dan membutuhkan pengawasan lebih ketat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, MBA, yang menegaskan bahwa transparansi dan kecepatan pekerjaan harus menjadi prioritas.

Dalam beberapa bulan terakhir, Pelabuhan Pulau Baai menghadapi persoalan klasik: pendangkalan alur yang menghambat mobilitas kapal dan aktivitas bongkar muat. Pengerukan yang telah dimulai sejak tahun lalu disebut mengalami kemajuan, dengan kedalaman alur mencapai 5 hingga 6 meter, berdasarkan informasi manajemen pelabuhan yang disampaikan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta pernyataan Gubernur Bengkulu.
Namun, di tengah optimisme itu, Suharto meminta data resmi yang lebih rinci.

“Kami mendengar keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari Pak Gubernur saat HUT Provinsi Bengkulu, bahwa kondisi alur sudah aman dengan kedalaman 5–6 meter. Tetapi sampai sekarang Komisi III belum menerima laporan tertulis yang dapat kami pelajari secara komprehensif,” ujarnya.

Suharto yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya terpaku pada laporan lisan. Menurutnya, sejumlah indikator di lapangan menunjukkan bahwa tempo pengerjaan belum memenuhi harapan. Apalagi jika dibandingkan dengan urgensi permasalahan pelayaran di Pulau Baai.

14/11/2025

RADAR BENGKULU — Dalam suasana ekonomi yang masih dibayangi tekanan inflasi pangan, Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu kembali memikul peran sentral sebagai penjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok.

Pada periode alokasi Oktober–November 2025, lembaga ini menyalurkan bantuan pangan dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam jumlah yang cukup besar: 3.205.920 kilogram beras dan 641.184 liter minyak goreng untuk 160.296 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

Penyaluran masif ini menjadi bagian dari program pemerintah pusat untuk memastikan kelompok masyarakat rentan tetap memiliki akses terhadap bahan pangan utama. Tekanan harga yang sempat menguat pada triwulan terakhir dinilai menjadi alasan penting digelarnya distribusi secara intensif melalui jaringan BULOG di daerah.

12/11/2025

12/11/2025

RADAR BENGKULU — Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kota Bengkulu dalam sepekan terakhir mulai menimbulkan efek berantai di berbagai sektor. Setelah antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tak kunjung surut, kini harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional ikut terkerek naik.

Pantauan RADAR BENGKULU di Pasar Minggu, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, pada Selasa (11/11/2025) pagi, sejumlah pedagang mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok, terutama sayuran dan bumbu dapur. Kenaikan itu dipicu tingginya ongkos distribusi dan keterlambatan pasokan dari daerah sentra produksi akibat terbatasnya BBM bagi kendaraan pengangkut.

Namun, di sisi lain, sebagian pedagang menilai lonjakan harga juga dipengaruhi faktor cuaca ekstrem yang belakangan melanda wilayah pegunungan sentra sayur Bengkulu dan sekitarnya.
Salah seorang pedagang sayur di Pasar Minggu, Rahayu (38), mengatakan harga cabai mengalami lonjakan paling mencolok dalam beberapa hari terakhir.

“Cabai merah Curup yang minggu lalu masih Rp 60 ribu per kilogram, sekarang sudah tembus Rp 70 ribu,” ujar Rahayu sambil menata dagangannya.

Kenaikan juga terjadi pada jenis cabai lain. Cabai rawit naik Rp 5 ribu menjadi Rp 35 ribu per kilogram. Sedangkan cabai setan yang banyak diburu pembeli untuk sambal pedas melonjak dari Rp 35 ribu menjadi Rp 45 ribu per kilogram.

Tak hanya cabai, harga sayuran lain seperti wortel juga ikut naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 16 ribu per kilogram. Sementara tomat kini dijual Rp 10 ribu per kilogram, naik hampir dua kali lipat dari harga sebelumnya Rp 6 ribu. Meski demikian, Rahayu menilai kenaikan harga tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelangkaan BBM.

“Kalau untuk sayur-sayuran ini lebih karena cuaca ekstrem. Panennya banyak gagal. Jadi stok dari petani berkurang,” tuturnya.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas sayuran. Penjual ayam potong dan telur, Yanto (45), mengaku juga mulai menyesuaikan harga jual akibat meningkatnya biaya pengiriman dari pemasok.

“Harga ayam potong naik jadi Rp 36 ribu per kilogram, sebelumnya masih Rp 35 ribu,” kata Yanto.

“Telur ayam ukuran sedang sekarang Rp 55 ribu per karpet, naik dari Rp 48 ribu. Kalau yang besar sudah Rp 60 ribu per karpet,” tambahnya.

07/11/2025

RADAR BENGKULU – Di tengah rimba Lebong Kandis, Kecamatan Malin Deman, masih ada jejak gajah liar yang tersisa. Namun jumlahnya kian menyusut. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyebutkan, populasi gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Bentang Sebelat, Bengkulu, kini tinggal 25 ekor.
Penyebabnya bukan sekadar alam. Perambahan hutan dan ekspansi kebun sawit yang kian meluas menjadi faktor utama terdesaknya habitat mamalia terbesar di daratan Asia itu.

“Dari hasil identifikasi kami, populasi gajah di Bentang Sebelat kini tinggal 25 ekor. Sepuluh di antaranya merupakan gajah jinak yang berada di Taman Wisata Alam (TWA) Sebelat, sementara sisanya tersebar di beberapa kawasan hutan produksi terbatas,” ujar Rohmat Marzuki, saat meninjau langsung kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis, Desa Lubuk Talang, Kabupaten Mukomuko, beberapa waktu lalu.

Menurut data yang disampaikan Wamenhut, lima ekor gajah berada di kawasan HPT Air Ipuh I dan II dalam konsesi PT Bentara Arga Timber (BAT), serta enam ekor lainnya hidup di HPT Lebong Kandis dan Hutan Produksi Air Rami, yang dikelola oleh PT Anugerah Pratama Inspirasi (API). Empat ekor jantan liar hidup berpencar di area yang sama.

“Dua koloni gajah ini kini terpisah karena kawasan penghubung di antara HPT Air Ipuh II dan HP Air Rami sudah dirambah. Padahal dulu mereka satu bentang jelajah,” kata Rohmat Marzuki.

07/11/2025

RADAR BENGKULU –Aroma krisis BBM kembali menyengat di Bengkulu. Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tampak mengular panjang. Lebih parahnya hasil pantauan pada Kamis 6 November 2025, situasi kian parah, semua SPBU di Kota Bengkulu bahkan di Kabupaten dilaporkan kehabisan stok.
Krisis ini bukan kali pertama. Namun bagi kalangan dewan, janji Pertamina yang kembali meleset sudah berada di luar batas kesabaran.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, tak menutupi kemarahannya. Ia menilai Pertamina telah menipu publik dan mempermainkan janji.

“Tempo hari saya sudah berkunjung ke Pertamina, langsung ke manajer pemasarannya. Mereka menyatakan stok BBM di Bengkulu aman sampai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Nyatanya sekarang kosong. Artinya apa? Bohong mereka!” tegas Sumardi, Kamis sore (6/11).

Menurutnya, Pertamina saat itu bahkan menguraikan secara detail jalur distribusi bahan bakar untuk Bengkulu dari Jakarta, Teluk Bayur Padang, Lampung, hingga Sumatra Selatan melalui KAI. Semua diklaim lancar. Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik.

“Kata mereka (Pertamina_Red) BBM Bengkulu akan dipasok dari Jakarta, Kemudian Teluk Bayur, Lampung dan Sumatera Selatan melalui KAI," ujar Sumardi dengan nada tinggi.

Sumardi mengaku kunjungannya ke Pertamina beberapa waktu lalu bukan tanpa alasan. Ia ingin memastikan stok BBM aman jelang Nataru agar Bengkulu tak lagi terjebak dalam siklus krisis tahunan. Namun, kata dia, upaya DPRD untuk mendorong antisipasi justru mendapat janji kosong.

“Saya sampaikan kepada pihak Pertamina, jangan dibiasakan setiap tahun, di momen Nataru masyarakat disibukkan dengan kelangkaan BBM. Bahkan, terjadi macet lalu lintas.,” ujar Sumardi.

Radar Bengkulu Online

30/10/2025

30/10/2025

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI resmi menyepakati penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026.

Seperti dikutip dari laman disway.id, dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, kedua pihak menetapkan total BPIH 2026 sebesar Rp 87.409.365 per jemaah, turun sekitar Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, penurunan ini disertai dengan penyesuaian subsidi haji atau nilai manfaat yang diberikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Untuk tahun 2026, subsidi yang disepakati mencapai Rp 33.215.559 juta per jamaah, atau sekitar 38% dari total biaya haji.

"Alhamdulillah pembahasan kali ini luar biasa. Karena kita butuh cepat, butuh penetapan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita membahas dalam satu hari satu malam, bila dibanding tahun lalu ada penurunan sekitar dua juta rupiah," katanya usai rapat panja, di komplek parlemen, Senayan, Rabu 29 Oktober 2025.