13/07/2026
Kuota Ditambah, Solar Tetap Langka! Antrean Mengular di SPBU Bengkulu, Warga Kehabisan BBM dan Usaha Terganggu
BENGKULU – Kelangkaan BBM subsidi jenis Bio Solar kembali menjadi persoalan serius di Kota Bengkulu. Antrean kendaraan terus mengular di sejumlah SPBU, sementara warga yang telah menunggu berjam-jam justru terancam p**ang dengan tangki kosong karena stok lebih dahulu habis.
Kondisi tersebut terlihat di SPBU Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Senin (13/7/2026). Sejak pagi, deretan truk dan kendaraan pengguna Bio Solar memenuhi badan jalan hingga ratusan meter di luar area SPBU. Antrean panjang tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga menutup akses menuju rumah, toko, bengkel, dan sejumlah tempat usaha milik warga.
Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha di sekitar SPBU. Seorang pemilik toko mengaku kehilangan pelanggan karena kendaraan yang mengantre menutupi akses masuk. Warga menilai persoalan antrean Bio Solar tidak lagi sekadar urusan mendapatkan BBM, tetapi telah mengganggu aktivitas ekonomi dan hak masyarakat menggunakan jalan serta mengakses tempat tinggal maupun lokasi usaha.
Keluhan juga datang dari Putra, pengendara asal Kota Bengkulu. Ia mengaku telah menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean, namun ketika hampir mendapatkan giliran mengisi kendaraan, petugas menyatakan stok Bio Solar telah habis. Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan kepastian pasokan dan efektivitas pengaturan distribusi BBM subsidi di SPBU.
Warga lainnya, Yozel, bahkan mengaku harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain untuk mendapatkan Bio Solar. Antrean kendaraan yang terus berulang juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap kendaraan pengguna BBM subsidi, termasuk dugaan adanya kendaraan yang mengantre berulang kali. Namun, hingga kini belum ada bukti yang mengaitkan antrean tersebut dengan praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Persoalan pengawasan menjadi sorotan karena Ditreskrimsus Polda Bengkulu melalui Subdit IV Tipidter sebelumnya pernah mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan Bio Solar subsidi di Kota Bengkulu. Warga berharap pengalaman tersebut menjadi dasar bagi pemerintah, Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean mulai terbentuk sejak SPBU dibuka sekitar pukul 06.30 WIB. Kendaraan tersusun hingga dua baris dan memanjang keluar area SPBU. Seorang petugas SPBU Kebun Tebeng menjelaskan, lama pelayanan bergantung pada jumlah pasokan yang diterima. Jika pasokan hanya sekitar 8 ton, stok biasanya habis pada siang hari, sedangkan pasokan 16 ton dapat melayani pengisian dalam dua sesi hingga sore.
Ironisnya, antrean panjang masih terjadi setelah kuota Bio Solar subsidi untuk Provinsi Bengkulu ditambah sebesar 1.588 kiloliter pada Juli 2026. Total kuota meningkat dari 105.658 KL menjadi 107.246 KL atau setara penyaluran sekitar 344 KL per hari. Tambahan kuota tersebut sebelumnya diharapkan mampu mengurangi antrean yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, tetapi kondisi di lapangan menunjukkan persoalan belum sepenuhnya terurai.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, menyatakan berdasarkan koordinasi dengan Pertamina, pasokan Bio Solar sebenarnya tidak mengalami gangguan. Panjangnya antrean disebut dipicu meningkatnya pengguna BBM subsidi akibat selisih harga yang cukup jauh dibandingkan Dexlite. Ia juga meminta kendaraan angkutan milik perusahaan beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap kendaraan perusahaan yang masih menggunakan Bio Solar subsidi.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum. Tambahan kuota semestinya diikuti pengawasan ketat, penataan antrean, transparansi distribusi, dan tindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan BBM subsidi. Jika antrean terus mengular, warga tetap kesulitan mendapatkan Solar, dan akses usaha terus terganggu, maka tambahan kuota hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan. ***